Penggugat:
INDARTONO
Tergugat:
UNIT PLN PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SURABAYA SELATAN

Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS

Nomor 566/POT /2018/PT.DKIdibentuk sesuai dengan ketentuan Gapensi, sehingga eksistensi danlegalitas dari Gapensi dapat dipulihkan, atas dasar hal tersebut, makaPenggugat mengajukan gugatan ini;URAIAN FAKTAFAKTA HUKUM :Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, BPDGapensi Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk melaksankan MusyawarahDaerah X di Putri Duyung Ancol Jakarta tanggal 30 November 2016;1.Bahwa, pada tanggal 8 Januari 1959 telah didirikan organisasi dengannama Gabungan Pelaksana

Konstruksi Nasional Indonesia disingkatGapensi bertempat di Desa Tretes, Kecamatan Prigen, KabupatenPasuruan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 37 tertanggal 18 Maret2011 tentang Pendirian Gabungan Pelaksana Konstruksi NasionalIndonesia, dibuat di hadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih dan telahdidaftarkan serta teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dengan No. 91/A/DLL/HKM/201 1/PN.Jak.Sel tanggal 4 April 2011;Bahwa, pada Tahun 2015, Gapensi melakukan Musyawarah NasionalKhusus

(Munasus), mengenai perubahan nama menjadi perkumpulanGabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yang disingkatGapensi.

Gapensi, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalahbertentangan dengan hukum;Bahwa, melalui tindakannya Tergugat telah melanggar ketentuanhukum, Karena merangkap jabatan yaitu sebagai Pengurus, Pengawasserta sebagai pelaksana kegiatan Musda Lanjutan secara bersamaan.Perbuatan tersebut dilakukan Tergugat dengan membentuk BPS yangmemiliki kewenangan sebagai pengawas, sekaligus sebagai pelaksanakegiatan Musda Lanjutan BPD DKI Jakarta.

;Yang dimaksud Anggota Biasa yaitu Badan Usaha Milik Swasta,Koperasi, Milik Negara, Milik Daerah yang bergerak di bidang usahajasa pelaksana konstruksi dan telah mendapatkan pengesahanmenurut hukum di Negara Republik Indonesia;Berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 1 Anggaran Dasar tersebutPenggugat sebagai Anggota Biasa harus bertindak mewakili BadanUsaha yang terdaftar di keanggotaan Perkumpulan Gapensi;Bahwa Penggugat mendalilkan /egal standing sebagai AnggotaPengurus pada Badan Pimpinan Cabang (

RUSLI, dk vs PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL SERPONG CINERE, dk

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG), DK VS PT. TRIPUTRA MANUNGGAL

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAHJALAN (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG),yang diwakili oleh Bambang Sutjahjo, S.H., Kepala KantorPertanahan Kabupaten Malang, berkedudukan di JalanTerusan Kawi Nomor 10, Malang, dalam hal ini memberikuasa kepada Sukardi, A.Ptnh., dan kawankawan, ParaPegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Malang,berkedudukan di Jalan Terusan Kawi Nomor 10, Malang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;2.

berada di pihakyang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1.PANITIA PELAKSANA

SUPARLAN, dkk VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, dkk

Monginsidi Nomor 220, TelukBetung, Bandar Lampung, diwakili oleh Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Penadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar IV, Edyson, S.T., dalam hal ini memberikuasa kepada Satibi, Pelaksana Lapangan KegiatanPengadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar IVdan kawan, beralamat di Jalan WR. Monginsidi Nomor 220 O,Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Juli 2017;3.

Sisten monitoring pelaksanaan;(5)Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahmembentuk Satuan TugasPelaksana Pengadaan Tanah; Peraturan Presiden71 +TahuntentangNomor2012PenyelenggaraanPengadaan TanahBagi PembangunanUntuk KepentinganUmumPasal 66 ayat (4):(4)Besarmya nilai ganti kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dijadikan dasar musyawarah untukmenetapkan bentuk ganti kerugian.Bagian kelima musyawarahpenetapan bentuk ganti kerugian;Pasal 68:(1) Pelaksana pengadaan tanahmelaksanakan musyawarah denganpihak

Menyatakan Surat Keputusan Panitia Pelaksana PengadaanTanah Jalan TolBakauheniTerbanggi Besar II Nomor 217/Pjt/Xi/2015 tentang PenetapanBesarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah,Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tidak mempunyaikekuatan hukum sebagai dasar hukum untuk melakukan pembayaran ganti rugipembebasan lahan yang diterjang proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS);4.

Menyatakan bahwa warga yang bernama Samsi yang tertera dalamLampiran Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolBakauheni. Terbanggi Besar Il Nomor 217/Pjt/Xl/2015 tentang PenetapanBesarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah,Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan nomorurut 156 adalah Sumarjoko;5.

Sisten monitoring pelaksanaan;(5) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahmembentuk Satuan TugasPelaksana Pengadaan Tanah; Peraturan PresidenNomor 71 Tahun2012 tentang Pasal 66 ayat (4):(4) Besarnya nilai ganti kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Semua petunjukpelaksanaan musyawarahdalam Perpres 71 Tahun Halaman 55 dari 67 hal. Put.

KHUSNUL KHOTIMAH, M.Si
Tergugat:
PELAKSANA TUGAS WALIKOTA PASURUAN

Khusnul Khotimah, M.Si. yang diterbitkan oleh WakilWalikota Pasuruan selaku) Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Lurahpada Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruanberdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota PasuruanNomor : 821.4/1594/423.202/PLT/2018 tertanggal 31 Juli 2018, dan keduatugas tersebut telah dilakasanakan dengan baik oleh Penggugat ; Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 1 April 2019 dinaikkanpangkatnya menjadi Pangkat/Gol.

Bahwa Tergugat selaku Pelaksana Tugas Walikota tidak dapat membuatkeputusan yang berdampak pada perubahan status hukumkepegawaian in casu salah satunya mutasi, hal ini diatur olehMendagri dalam Surat Edarannya Nomor : 821/970/SJ, tanggal 12Pebruari 2019, Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dilarangmelakukan mutasi, jika akan melakukan mutasi harus mendapatkanpersetujuan tertulis Menter! Dalam Negeri :g.

Yang berwenang membuat keputusan adalah WalikotaPasuruan, sehingga kualifikasi Tergugat adalah bukan Walikota Pasuruantetapi sebagai Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan.

Khusnul Khotimah, M.Si., yang diterbitkan olehWakil Walikota Pasuruan selaku Pelaksana Tugas WalikotaHalaman 73 dari 110 hal. Putusan Pkr. No. 111/G/2019/PTUN.SBY12. Bukti P1213. Bukti P1314. Bukti P1415. Bukti P1516.

Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Alvian

ARIFIN AHMAD, DK VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS),

BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP-GAPENSI) ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksidan UndangUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada tingkatpertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSINASIONAL INDONESIA (BPPGAPENSI), dalam hal ini diwakili oleh :1. Ir.H. Agus G. Kartasasmita, MT, Msc., Ketua Umum Badan PimpinanPusat Gapensi, beralamat di Graha Gapensi, JI. Raya RagunanNo.C/1 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta 12540.Nh.

No. 15 P/HUM/2008.atau keahliaan sesuai dengan criteria; b. mempunyai tujuanmemperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya.GAPENSI singkatan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi NasionalIndonesia, adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 33ayat (1) UU. No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konsiruksi Jo. Pasal 24 ayat(4) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000, tentang Usaha dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi..

Swakelola dapat dilaksanakan oleh: Penggunabarang/jasa; Instansi Pemerintah lain; Kelompok masyarakat/lembagaswadaya masyarakat penerima hibah artinya mereka tidak memiliki suratijin usaha dan tidak memiliki sertifikat badan usaha adalah bertentangandengan UU No. 18 Tahun 1999, Pasal 8: Perencana konstruksi,pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badanusaha harus a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidangJasa konstruksi; b.memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasiperusahaan

Karena menurutTermohon persyaratan perijinan, sertifikasi, kualifikasi dan klasifikasisebagaimana diatur dalam ketentuan a quo hanya berlaku untukperencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konsitruksiyang berbentuk badan usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yangmenyatakan:"Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi clan pengawas konstruksiyang berbentuk badan usaha harus: Hal. 14 dari 19 hal. Put.

VIVA HANDAYANI ; KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKK

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, berkedudukan diJalan Dr. Sumarno, Nomor: 1, Gd. B2, Lantai 1, KelurahanHalaman dari 66 halaman, Putusan Nomor 257/G/2017/PTUNJKTPulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam halini memberikan kuasa kepada :1. H. Sukrawinata, S.H.,M.Si.;2. Arlis Chaniago, S.H.;3. Achmad Hidayat, S.H.;4. Drs. Sutia, M.H.;5. Ahmad Pahri, S.Sos.

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana diuraikan dalam angka 1tersebut di atas, maka Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1336/C.37B/31.75/1785.51/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Jl.

Pulogadung KotaAdministrasi Jakarta Timur dan atau ada putusan Pidana sesuaiyang dilaporkan oleh Penggugat maka sesuai Menetapkan KedelapanKeputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Timur No. 1336/C37B/31075/1.785.51/2017tanggal 11 September 2017 Tentang Izin MendirikanBangunan JI. Pemuda No. 17 Kelurahan Rawamangun KecamatanPulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama Ny.

Bahwa pokok sengketa atau akan permasalahan perkara a quo adalahditerbitkannya Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1336/C 37B/31.75/1.785.51/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) di Jalan Pemuda No. 17, Kelurahan Rawamangun,Halaman 31 dari 66 halaman, Putusan Nomor 257/G/2017/PTUNJKTKecamatan Pulogadung, Kota Administasi Jakarta Timur atas namaNy.

Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu.

Surya Agung Melawan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

parapihak ; ane coo TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11September 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 11 September 2013, dibawah register Nomor: 66/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 23 Oktober 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; aaDan selanjutnya yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini, yakni :A.Obyek Gugatan : Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah: Surat Keputusan Pelaksana

SanksiDaftar Hitam kepada Penggugat dengan jangka waktu selama dua tahun;Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Penggugat Menerima Surat PenetapanSanksi Daftar Hitam dari Tergugat, sedangkan PenandatangananPenetapan Daftar Hitam Oleh Tergugat pada hari Rabu, 17 Juli 2013 yangartinya ada selisih 10 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Suratkeputusan tersebut ; mee wana a on =a 2 =a === === Bahwa Penggugat sangat dirugikan akibat Penetapan Surat Black Listyang oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Pelaksana

Bahwa terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Black List oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Pit) SekertarisKomisi Pemilihan Umum Kota Makassar Selaku Pejabat PembuatKomitmen, Berkenaan Dengan Surat Nomor : 15/P.KWK/KPTS/SETMKS025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar HitamKepada PT.

TRIPUTRA MANUNGGAL melawan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Kab. Malang)

Bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan KepentinganUmum Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang di DesaSumberporong telah melaksanakan tahapan tahapan sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan aturan pelaksanaannya antara lain:a.

Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15.. Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 102a/KEP35.07/XV2015 tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan NilaiGanti Kerugian ; hasil penilaian dari Penilai yang akan disampaikan danmenjadi dasar Musyawarah untuk menetapkan Bentuk dan ataubesarnya Ganti Kerugian..

Pengadaan Tanah Kabupaten Malangatas nama Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor10/UND 35.07/PPT/X/2015 tanggal 01 09 2015 perihal : undangan,yang kemudian diberi tanda T.I 9 ;Foto copy Surat Sekretars Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Malangatas nama Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor10/UND 35.07/PPT/X/2015 tanggal 01 09 2015 perihal : undangan,yang kemudian diberi tanda T.I 10 ;Foto copy Surat Sekretars Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Malangatas nama Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor11

Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15.Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 102a/KEP35.07/XV2015 tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan Nilai GantiHalaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2017/PN KpnKerugian ; hasil penilaian dari Penilai yang akan disampaikan dan menjadidasar Musyawarah untuk menetapkan Bentuk dan atau besarnya GantiKerugian.g

Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15. (vide bukti surat T.I 16) ;f. Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 102a/KEP35.07/XV2015 tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan Nilai GantiKerugian ; hasil penilaian dari Penilai yang akan disampaikan dan menjadidasar Musyawarah untuk menetapkan Bentuk dan atau besarnya GantiKerugian.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAPELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN tersebut;

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATANLawanPT BAMBU KUNING UTAMA

PUTUSANNomor 1813 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,berkedudukan di Komplek Perkantoran Puncak Geumilang AieSimauang, Gampong Lhok Bakong Tapak Tuan, diwakili olehCut Syazalisma, S.STP, selaku Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan;Pemohon Kasasi:LawanPT

Penggugat:
NENENG JENAB H
Tergugat:
BUDP Proyek Pelaksana Sektor Air Kotor

Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN IV

AM, DKK VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, DKK

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Khairil Anwar No mor 81A, Durian Payung, TanjungKarang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Juli 2017;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat:Lawan:PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENITERBANGGI BESAR II, berkedudukan di JalanSoekarno Hatta Km. 55, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHasan Basri Natamanggala, S.H., MH., dan kawankawan, ParaPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenLampung Tengah

Selain itu terjadi standar ganda dalam pelayanan Publik jikaternyata Kampung Gunung Sari, Gunung Sugih, dan Seputih Jaya tidakditerbitkan Surat Keputusan atau surat/dokumen lain yang menunjukkansikap Panitia Pelaksana dalam menentukan besaran nilai ganti kerugian.Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undangundang nomor 2 tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,adalah sebagai berikut:Ayat (2):Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padaayat(1) meliputi:a.

selaku ketua pelaksanapengadaan tanah;Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 63 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa:ayat (1) penetapan besarnya nilai ganti kKerugian dilakukan oleh KetuaPalaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai ataupenilai publik, ayat (2) jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana

PengadaanTanah;Bahwa dengan demikian jelas yang berwenang menetapkan besarnya nilaiganti kerugian adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu KepalaKantor Wilayah BPN c.q.

Penggugat:
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DIREKSI PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO, 2. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO tersebut

DIREKSI PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO, DK VS PT. SELARAS NUSA PERKASA

DIREKS PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO, beralamat di Jalan Pintu Satu SenayanJakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H.A. HUSENADMWISASTRA, SH.,LL.M, Direktur Umum, Direksi PelaksanaPengelolaan Gelora Bung Karno dan H. SUAIB RIZAL, SH, StafAhli Ketua Direksi Bidang Umum, Direksi Pelaksana PengelolaanGelora Bung Karno, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5Februari 2008;Pemohon Kasasil dahulu Tergugat VPembanding Il;2.

,Notaris di Jakarta (Bukti P1 c); dan (iv) Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Nomor 7 tertanggal 17 Maret 2006. dibuat di hadapanHenny Kurnia Tjahja, SR., Notaris di Jakarta (Bukti P1d) (dokumendokumen bukti sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya disebut sebagaiAnggaran Dasar Penggugat);KETERANGAN TENTANG PARA TERGUGAT;Bahwa Tergugat adalah Direksi Pelaksana Pengelolaan GelanggangOlahraga Bung Karno, yang berwenang baik di dalam maupun di luarPengadilan untuk mewakili Badan Pengelola Gelanggang

DIREKS PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHHal. 33 dari35 hal. Put. No.1429 K/Pdt/2010RAGA BUNG KARNO, 2.

Mahdi Salman ; Tim Seleksi akhir LSM Pelaksana program PIDRA propinsi Nusa Tenggara Barat

PemohonKasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugatdimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tim Seleksi Akhir LSMPelaksana Program Pidra tanggal 4 Januari 2001 Nomor 06/TU/430/BMS/PDR/I/2001yang menetapkan LSM Pelaksana untuk Kabupaten Dompu adalah LSM Madafaku ;Bahwa Penggugat telah mengikuti pelelangan penawaran Pengadaan Jasa KonstruksiLSM Pelaksana Program PIDRA

Kabupaten Dompu periode 2000 2003;Bahwa.....Bahwa untuk mengikuti Pelelangan Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi LSMPelaksanaan Program PIDRA ( Programme For Participatory Integrated DevelopmentInrainfed Areas ) telah memenuhi persyaratanpersyaratan seperti syarat umum, syaratadministrasi sesuai yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pelelangan;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi LSM SekretarisSatuan Pelaksana Bimas Kabupaten Dompu No. 10/PAN.LSM/BMS/IB/2000

, sedangkan Penggugat ( LPMP ) adalahmerupakan ranking pertama dengan jumlah total nilai 826,6 ( delapan ratus dua puluhenam koma enam ) yang seharusnya pelaksana untuk Kabupaten Dompu bukan Madafaku.Sebagaimana hasil Berita Acara Evaluasi Akhir dari Panitia : No. 06/TU.430/BMS/PDR/1/2001 sementara dalam Berita Acara Panitia Seleksi Akhir LSM Pelaksana ProgramPIDRA tersebut yang menjadi dasar pertimbangan adalah dalam Point keempat disebutkan" Memperhatikan usulan Panitia seleksi LSM tingkat Kabupaten

Memerintahkan pada para Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TimSeleksi Akhir LSM Pelaksana Program PIDRA hari Kamis tanggal 04 Januari2001 Nomor : 06/TU/430/BMS/PDR/I/2001 yang menetapkan LSM pelaksanauntuk Kabupaten Dompu adalah LSM Madafaku.3. Menyatakan batal atau tidak syah Keputusan Tim Seleksi Akhir LSM PelaksanaProgram PIDRA hari Kamis tanggal 04 Januari 2001 Nomor06/TU/430/BMS/PDR/I/2001 yang menetapkan LSM pelaksana untuk KabupatenDompu adalah LSM Madafaku.4.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (dokurr~en administrasidan,teknis) Pengadaan Jasa Konstruksi LSM Pelaksana Program Pidra tahun 2QQ0 nomor :08~PAN.LSMIBMSII~/2QQQ tanggal 27 September 2QQO dan berdasarkan kriteria penilaiandokumen usaha teknis Pemohon Kasasi sebagai rangking pertama, jelas perbuatan TermohonKasasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak cermat dalam menerbitkankeputusan.I3.

Pembanding/Tergugat : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Terbanding/Penggugat : Zulfata

SalinanPUTUSANNomor 38/PDT/2019/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Aceh Selatan, beralamat di Komplek PerkantoranPuncak Geumilang Aie Simauang, Gampong Lhok BakongTapak Tuan, yang diwakili oleh Cut Syazalisma,S.STP, dalamhal ini memberikan

Rp 1.165.499.295 (satu milyar seratus enam puluhlima juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilanpuluh lima rupiah) adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum karena selakuHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PTBNA11.12.pelaksana pekerjaan, Penggugat telah bekerja sampai dengan perhitunganprogress kegiatan yang diketahui oleh Tergugat sebesar 65,757%, danPengguat dengan suratnya telah meminta kepada Tergugat selakuPengguna Anggaran untuk dibayarkan secara patut sebesar yang

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya, atau Ex Aquo Et Bono.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIBahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ttntanggal 21 September 2018 yang didaftarkan pada Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 24 September 2018, mengajukan gugatan perdata terhadapKepala Pelaksana

Gugatan tersebuthanya menetapkan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Aceh Selatan sebagaiTergugat sehingga gugatan tersebut tidak menarik pihak yang langsung terlibatdalam objek sengketa atau dinyatakan gugatan kurang pihak, sebab ProyekRekonstruksi Tanggul Krueng Kluet Gampong Paya yang diperkarakan sudahdilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.