Ditemukan 2065564 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pemusyawaratan
Penelusuran terkait :
Fatahillah ramli.
Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri;
Bupati bungo vs supriadi dan ketua badan permusyawaratan dusun (bpd) sirih sekapur
Kec. jujuhan
Kabupaten bunggo
Provinsi jambi;
H. moch. supriyadi
Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo
Kecamatan taman kabupaten sidoarjo.
Ii. h. heri achmadi
Sh.
Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018
Desa trosobo
Kecamatan taman
Kabupaten sidoarjo;
- ahmad.sh melawan
- 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan)
- 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis
- 3.camat bantan
- 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Putus : 23-12-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 PK/Pdt/2014 Tanggal 23 Desember 2014 — LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk
152 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk
Jacob Mainake, Pemohon Kasasii IILembaga Masyarakat Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Santri NegeriAmahusu dan Pemohon Kasasi III Jacobus Abner Alfons tersebut;Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohonKasasi IV Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri di Jakartacq Pemerintah Provinsi Maluku cq Gubernur Maluku tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi II, PemohonKasasi Ill, Pemohon Kasasi IV, untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp500.000,00
Parera dananggota Badan Permusyawaratan;2) Surat Pembatalan tanggal 20 Agustus 1983 yang dibuat oleh kelimaAnggota Saniri Negeri Urimessing;3) Surat Pembatalan Nomor 399/DUR/TD/1996 oleh Kepala DesaUrimessing, H. J. Gaspersz pada tanggal 22 September 1996;Adapun Novum P.PK 1 sampai dengan Novum P.PK 4 ini diperolehberdasarkan Berita Acara Penemuan SuratSurat pada hari Senin tanggal23 Juni 2014:Hal. 25 dari 38 Hal.
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon KasasiII/Penggugat Intervensi I/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh Soltoni Mohdally,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, C.N., M.Kn., dan Dr.
Register : 17-04-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 56/B/2013/PTTUN.MDN Tanggal 3 Juli 2013 — HASMI vs BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LUBUK OGONG, KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG, KABUPATEN PELALAWAN
48 — 17
48 — 17
HASMI vs BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LUBUK OGONG, KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG, KABUPATEN PELALAWAN
,Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada kantor advokat Muskarbed 78 & Associates yangberalamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor: 100 B Pekanbaruberdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1.030/MBK78/SK/10.12 tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya disebutPENGGUGAT / PEMBANDING;LAWANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LUBUK OGONG,KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG, KABUPATEN PELALAWAN, berkedudukan di Jalan Langgam I Km.Hal. dari 9 Hal.Putusan No. 56/B/2013/PTTUN.MDN05 Desa Lubuk Ogong, Kecamatan
(Dua ratus lima puluh riburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hari SELASA tanggal 2 JULI 2013,yang terdiri dari: RI Y A N T O, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, NABARI SEMBIRING, S.H, M.H..,dan T.
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 17/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
RIYANTO
Tergugat:
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO, KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN NGANJUK
76 — 30
RIYANTO
Tergugat:
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO, KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN NGANJUK
76 — 30
Penggugat:
RIYANTO
Tergugat:
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO, KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN NGANJUK., M.Hum.DAN REKAN beralamat kantor di Jalan Megantoro 53Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; Melawan:KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESACANDIREJO KECAMATAN LOCERET KABUPATENNGANIUK ssescesssceneeenecennanenrnenenenenennnnennarennnseneanennKantor Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, KabupatenDalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28Februari 2019 memberikan kuasa kepada: 1.
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 354.000, (TigaRatus Limah Puluh Empat Ribu Rupiah) ; Demikianlah penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 8 April2019 oleh Kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim KetuaMajelis, NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H. dan GUSMAN BALKAN,S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota.
Register : 01-08-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 136/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 27 Nopember 2013 — M A I J O melawan KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATAN NGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO
174 — 57
174 — 57
M A I J O melawan KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATAN NGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO
Panglima Sudirman, KomplekLamongan Indah Blok C No. 79 Lamongan;Melawan ;KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATANNGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO, berkedudukan : Desa Kolong,Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro; Dalam hal ini Para Pengurusdan Para Anggota BPD Kolong KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan HakSubstitusi, Nomor : 141/29/BPD/VIIV2013,tertanggal 20 Agustus 2013: memberikankuasa kepada :1. AGUS SUPRIYANTO, SH.M.Si ; KepalaBagian Hukum;2.
Bahwa, meskipun telah banyak kecurangan dan pelanggaran yangdilakukan oleh Panitia, BPD Kolong tetap menerbitkan objek sengketaberupa : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kolong, KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 25 Tahun 2013, tanggal 7 Mei2013, tentang Penetapan Kepala Desa Kolong, Kecamatan Ngasem,Kabupaten Bojonegoro, atas nama Samirin; .
Bahwa, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan denganterbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa a quo, yaituKeputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) KolongKecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2013,tanggal 9 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihDesa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atas namaSamirin...... 10Samirin.
Bahwa, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, yang menjadiobyek gugatan a quo adalah Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kolong Kecamatan Ngasem KabupatenBojonegoro Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013 tentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa Kolong KecamatanNgasem Kabupaten Bojonegoro atas nama Samirin ;8.
Menyatakan sah Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor 25Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013 tentang Penetapan Calon KepalaDesa fTerpilih Desa Kolong Kecamatan Ngasem KabupatenBojonegoro atas nama Samiirin ; 4.
Register : 24-02-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 48 / B / 2014 / PT TUN. SBY Tanggal 10 April 2014 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATAN NGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO vs M A I J O
47 — 16
47 — 16
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATAN NGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO vs M A I J O
SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadilidalam sengketa antara :dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutKETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATANNGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO, berkedudukan diDesa Kolong,Kecamatan Ngasem, kabupaten Bojonegoro, Dalam hal iniPara Pengurus dan Para Anggota BPD Kolong KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat KuasaKhusus dengan Hak Substitusi
Menyatakan batal Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kolong,Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 25 Tahun 2013 tanggal 9Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kolong, KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro atas nama SAMIRIN;3.
Bahwa Penggugat / Terbanding yang merasa kepentingannya dirugikandengan terbitnya Keputusan tata usaha Negara objek sengketa a quo, yaituKeputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kolong KecamatanNgasem Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa Kolong KecamatanNgasem Kabupaten Bojonegoro atas nama Samirin.
Register : 01-08-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 138/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 27 Nopember 2013 — ALI MUSTOFA, dkk melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD, PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, KEPALA DESA NGUNUT, BUPATI BOJONEGORO
36 — 22
36 — 22
ALI MUSTOFA, dkk melawan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD, PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, KEPALA DESA NGUNUT, BUPATI BOJONEGORO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Ngunut, KecamatanDander, Kabupaten Bojonegoro, tempat kedudukan DesaNgunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro; selanjutnya disebut sebagai .................6:0 DLERGUGAT I;2. PANITIA ...2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( Panitia Pilkades), Desa Ngunut,Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tempatkedudukan di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten10) (6) 0, =5 6 (0) C0selanjutnya disebut sebagai ................2 TERGUGAT I;3.
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Nomor: 06 Tahun 2013tanggal 29 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih DesaNgunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang ditandatangani olehTergugat Ketua BPD Ngunut; 77 === = === =c.
waktu sejakdiketahuinya ke7 (tujuh) obyek sengketa dalam perkara ini sampaididaftarkannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal01 Agustus 2013 belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) haridan tidak melanggar ketentuan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5tahun 1986, yang antara lain berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Bahwa Badan Permusyawaratan
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Nomor: 06 Tahun2013 tanggal 29 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihDesa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yangditandatangani oleh Tergugat Ketua BPD Ngunut, ditemukan dalamsidang persiapan tanggal 75 Agustus 2013 yang diajukan oleh KuasaHukum Para Tergugat; 229 2n2 non nee nne ren noe naeb.
Register : 10-02-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 13/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 3 Juli 2012 — SURADI Bin SAMAD VS KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LARANGAN JAMBE, KECAMATAN KERTASEMAYA, KABUPATEN INDRAMAYU
210 — 53
210 — 53
SURADI Bin SAMAD VS KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LARANGAN JAMBE, KECAMATAN KERTASEMAYA, KABUPATEN INDRAMAYU
. & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Simanalagi No. 23 MunjulIndah, Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Pebruari2012 ; Selanjutnya disebutPENGGUGAT ;Melawan:KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESALARANGAN JAMBE, KECAMATANKERTASEMAYA, KABUPATENINDRAMAYU, Berkedudukan di Jalan DesaLarangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya,Kabupaten Indramayu ;Dalam hal ini diwakili olehkuasanya :1 MAMAN KOSTAMAH, SH.
Bahwa, objek sengketa a quo diatas merupakan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final sertaberakibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuanPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa, pada tanggal 7 Desember 2011, dilaksanakan Pemilihan KuwuDesa Larangan Jambe, Kecamatan, Kabupaten Indramayu danberdasarkanKeputusan Ketua Badan Permusyawaratan
Desa ( BPD ) Se Kecamatan Kertasemaya( Foto copy dari Foto Bukti T2:Bukti T3:Bukti T 4:Bukti T5:Bukti T 6:Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa LaranganJambe Tanggal 9 Maret 2012, Terkait dengan GugatanTUNTerhadap Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Larangan jambe Kecamatan Kertasemaya ( Sesuai Dengan Asli ) ; Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Larangan JambeKecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Nomor : 144.2/Kep.BPDLJ/2011 Tanggal 13 September 2011 Tentang PanitiaPemilihan
PATHOLI UMAR ., menerangkan sebagai berikut Bahwa, saksi menyatakan pada saat pemilihankuwu di Desa Larangan Jambe, KecamatanKertasemaya, Kabupaten Indramayu masih aktifmenjabat sebagai Kepala Desa di ahkir masa jabatannya ;Bahwa, saksi menyatakan sebagai Kepala DesaLarangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya,Kabupaten Indramayu secara otomatisbertanggung jawab untuk melaksanakanpemilihan Kepala Desa bersamasama denganPanitia dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) ; : Bahwa, saksi menyatakan pada pemilihan
Menerima eksepsi Tergugat tentang Keputusan tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 2 huruf (g) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; lt DALAM POKOK PERKARA 1 Menyatakan gugatan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah ) ; Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
Register : 02-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
182 — 83
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
182 — 83
Penggugat:
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat DayaTindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal6 ayat (2), Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MajelisHalaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUNBNA16.4.Permusyawaratan Ulama yang menyatakan : MPU kabupaten/kotamempunyai kewenangan:a.
Bahwa seluruh isi dalam Surat Majelis Permusyawaratan UlamaKabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7 / 21 /2020, Tanggal 26Agustus 2020 merupakan hasil dari Rapat Paripurna PermusyawaratanUlama Kabupaten Aceh Barat Daya dimana sebelumnya Tergugat telahmelakukan pengecekan kebenaran terhadap Informasi serta data sepertiyang tertuang dalam surat tersebut.c.
pengkaderan ulama;d. melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanyapenyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkanmasyarakat serta melaporkannya kepada MPU.Bahwa Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Abdya /Tergugat, Nomor : 451.7/21/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 bukanlahKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Pasal 1angka 11 Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Mejelis PermusyawaratanUlama:Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUNBNAMajelis Permusyawaratan
Amran Waly, tanggal 18 Februari 2019 (sesuaidengan potokopi);Fotokopi Tausyiah MPU Aceh Nomor : 7 Tahun 2020 TentangMPTT (Sesuai dengan potokopi);Fotokopi Laporan Polisi Nomor : STPLP / 35 / IX / 2020 / SPKT,tanggal 7 September 2020 (sesuai dengan potokopi)Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama KabupatenAceh Barat Daya Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Peraturan TataTertip Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh BaratDaya (sesuai dengan fotokopi);10.
Aceh yang kemudian diatur lebih lanjut terkaitstruktur organisasi, tata kerja, serta kedudukan protokolernya di dalam QanunNomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Qanun Nomor 2Tahun 2009);Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo dikeluarkan oleh MajelisPermusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakanbagian dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) pada tanggal 26Agustus 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun2009 tentang
Register : 29-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 39/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
RUSLI AHMAD
Tergugat:
1.BUPATI NAGEKEO
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
175 — 209
RUSLI AHMAD
Tergugat:
1.BUPATI NAGEKEO
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
175 — 209
Penggugat:
RUSLI AHMAD
Tergugat:
1.BUPATI NAGEKEO
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)Keputusan Tergugat yang menerbitkan Keputusannyaberupa Keputusan Bupati Nagekeo Nomor : 44/KEP/HK/2019, padaTanggal 15 Bulan Januari Tahun 2019, Tentang PengangkatanKepala Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Periode 20192025dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Nggolombay KecamatanAesesa Kabupaten Nagekeo, Nomor 01/BPD/12/2018, padatanggal 14 Desember Tahun 2018, Perihal Usulan Pengesahandan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Menjadi KepalaDesa serta Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaNggolombay
Hal tersebut terlihat adanya Surat Penolakan Saksi yangdisampaikan oleh Ibu Siti Sumiati Lambot kepada Penggugat bahwadirinya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaNggolombay menjadi saksi dari Perwakilan BPD Desa Nggolombay danbukan sebagai saksi Calon Kepala Desa.j.
Desa(BPD) Desa Nggolobay Nomor : 01/BPD/12/2018 Perihal UsulanPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadiKepala Desa Tanggal 14 Desember Tahun 2018 beserta lampiranSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaNggololmbay Nomor : 03/KEP/BPD/2018 Tentang Penetapan KepalaDesa Terpilih Tahun 2018 yang Penggugat terima dari sdr.
Bahwa gugatan Penggugat adalah salah sasaran (error in persona).Hal ini terlihat dari dalildalil Penggugat yang sebagian besarmendalilkan tentang kecurangankecurangan dalam proses pemilihankepala desa yang proses penyelesaiannya merupakan kewenanganpenyelenggara dan/atau Badan Permusyawaratan Desa ; d. Bahwa dalil Penggugat angka 6, antara kalimat pengantar dengan daliilpada huruf a sampai huruf e kontradiktif.
Bahwa dalil Penggugat dalam angka 19 patut dikesampingkan karenarujukan bagi BPD untuk menerbitkan surat usulan dan surat keputusanadalah pada Pasal 37 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa palinglama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihanmenyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepadaBupati/Walikota ; ooo nnn nn nn nnn nn nn nn nnnnnnns20.
Register : 28-04-2014 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 83/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 6 Juni 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WADAK KIDUL vs H. MUKHTARUL HUDA, Spi
39 — 21
39 — 21
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WADAK KIDUL vs H. MUKHTARUL HUDA, Spi
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WADAK KIDUL,Berkedudukan di Desa Waduk Kidul, Jalan Utama Desa Wadak KidulNomor : 01, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Dalam halini memberikan Kuasa Kepada ; 1. SUPRIASTO, SH. MH. ;n ee2. SUINDRIYATI, SH. ;a anneB, SUBASTRIPCAH, SI, Mi iti, eeenee cree eeeeeeeteeereceeeee4. ROCHIM, SH...4. ROCHIM, SH. ;5. ADI NUGROHO, SH. ;26. M.RUM PRAMUDYA, SH; 22 2022020220 27. TRI JOKO EFENDI, SH. ;8. MUHLIS, SH. ;2 20222 oe nen ee nee nen nee9.
Mewajibkan Tergugat If mencabut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Wadak Kidul Nomor : 04/BPDWK/2013 tanggal 13 Juni 2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Yamal Hasan ;5.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaWadak Kidul Duduk Sampeyan Gresik, telah menetapkan dengan Keputusannya Nomor03/BPDWK/2013, tanggal 14 Mei 2013 (lihat bukti T.14). Calon Kepala Desa yangberhak dipilih mereka adalah 1. HMUKHTARUL HUDA,S.Pi (Penggugat/Terbanding)dan 2.
BuktiP2 sama dengan T14, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 03/BPDWK/2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang " Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhakdipilih ". Sehingga dapat diidentifisir, permasalahan yang diajukan oleh Penggugattentang pemilihan kepala desa ini, adalah pada tahap penjaringan dan pendaftaran (prapelaksanaanpencoblosan).
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 10 Pebruari 2014 yang dimohonkanDALAMEKSEPSI ; 22220202 252 250 25+e Menolak Eksepsi Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / PembandingII ;DALAM POKOK PERKARA ;7020e Menolak gugatan Penggugat / Terbandingseluruhnya ; e Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya dikedua tingkatPengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribuDemikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Putus : 03-01-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 52/Pdt./2012/PT.TK. Tanggal 3 Januari 2013 — SOEKIDJO SANTAWI, M E L A W A N KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), dkk
22 — 11
22 — 11
SOEKIDJO SANTAWI, M E L A W A N KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), dkk
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG(BPK),Kampung Candra Kencana Kec.Tulang BawangTengah, Kab.Tulang Bawang Barat (dahuluKabupaten Tulang Bawang); dalam hal ini diwakilioleh SOLIH selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Candra Kencana; Selanjutnya disebut Terbanding I, semula sebaGal TerQuyat y nxcesnseennasewaneeenmmennnnnennnns2.
Register : 07-03-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 33 / G / 2017 /PTUN-MDN Tanggal 20 Juni 2017 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA FADORO FULOLO KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIAS UTARA vs BUPATI NIAS UTARA,
138 — 67
138 — 67
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA FADORO FULOLO KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIAS UTARA vs BUPATI NIAS UTARA,
Bahwa Penggugat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Fadoro Fulolo kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara denganSK BUPATI Nomor : 141/295/K/2013 tentang Peresmian KeanggotaBadan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Lotu KabupatenNias Utara tertanggal 06 desember 2013, berdasarkan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat (4) danPasal 56 ayat 1, jo Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor6 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan dan PemberhentianKepala Desa, jo Pasal 1 ayat (11)
Antar Waktu (PAW) Panitia PemilihanKepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD DesaFadoro Fulolo atas Nama Ataeli Harefa, SE (vide bukti T12 = P6);Menimbang, bahwa yang menjadi Penggugat dalam gugatan Penggugatadalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo KecamatanLotu Kabupaten Nias Utara selaku Badan Hukum Perdata;Menimbang, bahwa setelah dicermati Penggugat merupakan KetuaBadan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo berdasarkanKeputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/295/K/Tahun 2013 TentangPeresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa SeKecamatan LotuKabupaten Nias Utara Tanggal 6 Desember 2013;Menimbang, bahwa Penggugat merupakan salah satu unsur PimpinanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo sehingga menurutMajelis Hakim Penggugat selaku Badan Hukum Perdata dalam sengketa in litisdiwakili oleh Ketuanya selaku Pimpinan telah sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten
Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinanBadan Permusyawaratan Desa dan dinyatakan sah apabila dihadiripaling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desadengan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarahuntuk mencapai mufakat;2.
Apabila Musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilankeputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dan dinyatakan sahapabila disetujui 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggotaBadan Permusyawaratan Desa yang hadir;3.
Register : 17-02-2009 — Putus : 24-03-2009 — Upload : 18-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/PLW/2009/PTUN-JKT Tanggal 24 Maret 2009 — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
121 — 61
121 — 61
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jakarta pada Gedung NusantaraIll Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Nomor 6, Senayan, Jakarta Pusat 10270,dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; 1. Nama : MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si ;NIP 19590222 198802 1 001 ;Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Madya,IV / C3 Jabatan : Kepala Biro HubunganMasyarakat, Sekretaris JenderalMPR Republik Indonesia ;2.
Usul Perubahan pasal pasal Undang Undang Dasardapat diagendakan dalam sidang MajelisPermusyawaratan Rakyat apabila diajukan olehsekurang kurangnya 1/3 dari jumlah anggotaMajelis Permusyawaratan Rakyat ;b.
(38) Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ( Bukti T 3 ) 5123).Bahwa Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentangPerubahan Pasal Pasal Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia di samping tidak memenuhikarakteristik sebagai objek sengketa tata usaha negarakarena sifatnya yang abstrak, juga karena ditetapkanoleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) adalahunsur Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) yang bersifat kolektif dan tidakmerepresentasikan lembaga Majelis PermusyawaratanRakyat ( MPR) sehingga kedudukan dan wewenangnyaberbeda dengan lembaga Majelis PermusyawaratanRakyat ( MPR )Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )tidak berwenang membuat Putusan Majelis14Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) tentang perubahanpasal pasal Undang Undang Dasar, mengingatkewenangan untuk itu ada pada lembaga
(Foto Copy = dari Foto Copy ) ;Plw 2 : Bukti Pengiriman Surat PermohonanPlw 3:Plw 4:Plw 5:Nomor : 11/1/TUN/KPMS/IX/2008, kepada KetuaMajelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia tertanggal 10 September2009. ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) ;Bukti Pengiriman Surat PermohonanNomor : 11/1/TUN/KPMS/IX/2008, kepada KetuaMajelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia tertanggal 10 September2009. ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) ;Salinan Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor
Register : 28-04-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 82/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 7 Juli 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAJUNGWIDORO, KECAMATAN BUNGAH, KABUPATEN GRESIK vs Drs. NASIKHUDDIN
35 — 18
35 — 18
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAJUNGWIDORO, KECAMATAN BUNGAH, KABUPATEN GRESIK vs Drs. NASIKHUDDIN
Nama : ENDA Jabatan : Staf Kesemuanya memilih berdomisili hukum di jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 180/15/437.12/2013 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAJUNGWIDORO,KECAMATAN BUNGAH, KABUPATEN GRESIK,berkedudukan di Komplek SDN Tajungwidoro,Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada : 1.
Menyatakan sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, Nomor : 140/02/SKBPD.Tjw/VII/2013, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilihSebagai Kepala Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah KabupatenGresik tanggal 5 Juli 20134.
Desa (BPD)substansinya tentang penetapan Kepala Desa terpilin atas perolehan suaraTET EITY EK , naman nnn nmr nine nmin nnn nn nnn nn RRR REMenimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menanggapi eksepsitersebut secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula ; Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T. dan T.1IIl24 berupaSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tajungwidoro (obyeksengketa), bukti T.!
dan T.II26 berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Tajungwidoro kepada Bupati Gresik melalui Camat Bungah, dan SuratCamat Bungah kepada Bupati Gresik perihal permohonan Pengesahan danPelantikan Kepala Desa terpilih, dan bukti T. dan T.Il1 berupa SuratKeputusan Bupati Gresik tentang Pengesahan Pemberhentian danPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih (obyek sengketa).
Dan18setelah diteliti tahapan pemilinan Kepala Desa Tajungwidoro ternyata telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu penerbitan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tajungwidoro Nomor :140/02/SKBPD.
Putus : 06-03-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2018 Tanggal 6 Maret 2018 — BUPATI NIAS UTARA VS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
FADORO FULOLO KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIAS UTARA,
29 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI NIAS UTARA VS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESAFADORO FULOLO KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIAS UTARA,
., kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Faumbu &Partners, beralamat di Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara,Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Oktober 2017;Pemohon Kasasi;LawanBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESAFADORO FULOLO KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIASUTARA, yang diwakili oleh Anotona Harefa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aperius Gea,S.H., M.H., kKewarganegaraan
Register : 23-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 125 / B/ 2014 / PT.TUN.SBY Tanggal 22 Oktober 2014 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RENGEL, KECAMATAN RENGEL, KABUPATEN TUBAN vs HADI PURWANTO, SH., MH
59 — 11
59 — 11
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RENGEL, KECAMATAN RENGEL, KABUPATEN TUBAN vs HADI PURWANTO, SH., MH
PUTUSANNomor : 125 / B/ 2014 / PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESARENGEL, KECAMATAN RENGEL,KABUPATEN TUBAN. Berkedudukan diJl. Ahmad Yani Nomor 35 Desa Rengel,Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.Dalam hal ini memberi Kuasa KhususHARIYONO, SH., MH.
Surabaya Nomor: 181/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 3Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;Menyatakan batal Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Rengel, KecamatanRengel Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang PenetapanCalon Kepala Desa Terpilin atas namaMohamadMokhtar ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Badan Permusyawaratan
Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADILI:e Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding ; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :181/G/2013/PTUN.SBY tanggal 3 Maret 2014 yang dimohonkan banding;e Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkarapada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Putus : 17-11-2016 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 — PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PAGUYUBAN PENYELAMAT ASET DESA TEMPEH TENGAH VS ANNI FARIDA
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PAGUYUBAN PENYELAMAT ASET DESA TEMPEH TENGAH tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PAGUYUBAN PENYELAMAT ASET DESA TEMPEH TENGAH VS ANNI FARIDA
Nomor 30 K/Pdt/2016Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Paguyuban Penyelamat Aset DesaTempeh Tengah tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAHDESA TEMPEH TENGAH, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DAN PAGUYUBAN PENYELAMAT ASET DESA TEMPEHTENGAH tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
Putus : 30-10-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 367/Pdt/2013/PT.Smg Tanggal 30 Oktober 2013 — AMAT DELI (PENGGUGAT) MELAWAN Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ; Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades) ; Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
36 — 17
36 — 17
AMAT DELI (PENGGUGAT) MELAWAN Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ; Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades) ; Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA WONOSARI,KECAMATAN PEKALONGAN 7Beralamat di Balai Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab.
Pkl., yang dimohonkan banding tersebut ;e Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakimpada hari RABU tanggal 30 OKTOBER 2013 yang terdiri dari DR.DAMSURI NUNGTJIK, SH, MH.
Register : 22-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PTUN KENDARI Nomor 19/G/2017/PTUN.KDI Tanggal 20 Desember 2017 — ARQAM,S.Pd.I (P) VS 1.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUUMBOLO (T.I) 2. BUPATI KOLAKA UTARA (T.II)
106 — 24
106 — 24
ARQAM,S.Pd.I (P) VS 1.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUUMBOLO (T.I) 2. BUPATI KOLAKA UTARA (T.II)
. & PARTNERS,Beralamat di Jalan Bunga Matahari No. 5, Kelurahan Lahundape,Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2017 ;; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;LAWANl KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESAPUUMBOLO, Tempat Kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Dusunlll Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL RAZAK, S.H.
Register : 01-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 34/B/2018/PTTUN.MKS Tanggal 9 Mei 2018 — ARQAM,S.Pd.I (P) VS 1.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUUMBOLO (T.I) 2. BUPATI KOLAKA UTARA (T.II)
72 — 9
72 — 9
ARQAM,S.Pd.I (P) VS 1.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUUMBOLO (T.I) 2. BUPATI KOLAKA UTARA (T.II)
. & PARTNERS, Berkedudukan di Jalan Bunga Matahari No.5, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, SulawesiTenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khu8sus tertanggal 28 September 2017;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;melawan:KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUUMBOLO,Tempat Kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Dusun Ill DesaPuumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :ABDUL RAZAK, SH., RUSTAM MUSA,SH.