Duta Pertiwi Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1204 Tahun 1997tentang Pertelaan Rusun Campuran Graha Cempaka Mas disebutkanbahwa bagian bersama yang terdiri ruang atau benda yang merupakansatu kesatuan fungsi dalam pemanfaatan Sarusun GCM, sehingga tidakbisa dimiliki atau dimanfaatkan secara perorangan, tidak juga oleh PT.Duta Pertiwi Tbk selaku Pengembang sekalipun (Bukti P24);Bahwa tanah seluas 35.600 m?

Duta Pertiwi telah membuat suratdengan Nomor 106/DIR/DP/VII/97 perihal Permohonan PengesahanPertelaan Bangunan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian GrahaCempaka Mas kepada GUB DKI, Surat Permohonan PengesahanPertelaan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Gubernur DKI Jakartadalam menerbitkan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian danNon Hunian Graha Cempaka Mas sebagaimana tertuang dalamKeputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1204 Tahun 1997 lengkapdengan lampirannya di mana seluruh aset yang ada di

Rusun GCMdirinci secara detail termasuk di dalamnya tentang hak bersama yangberupa tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama tertuangdalam Lampiran Keputusan Gubernur DKI yang dimaksud;Bahwa, dalam pertelaan Rusun GCM sebagaimana yang dimaksudkandi atas, ternyata untuk 27 Ruang tersebut diberi NPP (NilaiPerbandingan Proprosional) layaknya Unit Apartemen dan Rukan(Sarusun) yang akan dipasarkan ke publik.

Dengan pemberian NPPpada Hak Bersama, otomatis Pembeli Sarusun dirugikan karena NPPmasingmasing unit menjadi berkurang.Bahwa, dalam praktiknya Termohon pada tanggal 28 Agustus 1997menerbitkan seluruh SHM Sarusun Graha Cempaka Mas sebagai alashak seluruh Sarusun GCM, yang ternyata termasuk terhadap 27 ruangyang nyatanyata masuk dalam Daftar Aset Bagian Bersamasebagaimana tercantum dalam lampiran pertelaan yang telah disahkandengan Keputusan GUB DKI tersebut di atas disertipikatkan menjadiatas nama

Putusan Nomor 41 PK/TUN/201735.36.37.Perbandingan Proporsional) masingmasing yaitu atas tanah milikbersama dengan alas hak berupa Sertipikat HGB Nomor 210/KelurahanSumur Batu dan atas bagian bersama serta benda bersamasebagaimana tertuang dalam Pertelaan Rusun GCM (Kep Gub DKINomor 1204 Tahun 1997) telah dibayar lunas oleh Pemohon Il.Bahwa, transaksi jual beli selain diatur dalam KUH Perdata, khususdalam transaksi jual beli Sarusun juga harus didasari pula padaketentuan Pasal 46 UndangUndang RI Nomor

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagianbersama, benda bersama dan tanahbersamayang bersangkutan;kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.36.

Bahwa selain itu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV semakin jelas dimana hingga saatini Penggugat su/it untuk melihat dan mendapatkan salinan Sertifikat Induk dan Pertelaan yang meliputiuraian dan lam pi ran.43.

Bahwa adapun dasar dimohonkannya penundaan ini akibat dari tidak jelasnya status tanah yangsebenarnya karena Penggugat belum mendapatkan Sertifikat Induk dan Pertelaan beserta uraian rincian danAkta Pemisahan dan Lampiran yang menyatakan status HGB di atas Hak Pengelolaan aquo, dan kalaupunada hanya sebatas lisan, tanpa tertulis yang didasarkan pada dokumen dokumen resmi seperti SertifikatInduk dan Pertelaan beserta uraian dan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan II dengan Pemda DKIJakarta mengenai

Menghukum Tergugat , Il dan Tergugat IV dan V untuk memberikan salinan Sertifikat Induk, Pertelaan danuraian beserta Lampirannya termasuk Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Tergugat II dengan PemdaDKI (Tergugat V) No.6 Tahun 1984 tanggai 6 Juni 1984 kepada Penggugat;8. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat dan II berupa :1.

Bahwa Terguagt membantah dalil Penggugat tersebut karena pada waktu serah terima dari Tergugat kepada PPRS Mal Manggau, seluruh dokumen terkait Rusun Mal Mangga Dua telah diserahkan kepada PPRSMal Mangga Dua, termasuk gambar pertelaan secara keseluruhan.21. Sedangkan mengenai gambar pertelaan, yang menunjukkan denah dan gambar yang menunjukkanbatasbatas unit kios milik Penggugat dapat dapat Penggugat lihat pada bagian belakang sertifikat hak miliksatuan rumah susun (SHMSRS) Penggugat.22.

PUTRAMAS SIMPATI belum dapatmelakukan pengurusan pertelaan dan akta pemisahan beserta Sertipikat Laik Fungsi sebagai syarat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atasSatuan Rumah Susun beralaskan Sertipikat HGB dimana RumahSusun (Apartemen) Robinson berdiri, sehingga merugikan kepentinganseluruh penghuni;4. Bahwa, dengan demikian PT.

PUTRAMASSIMPATI agar pengurusan pertelaan dan akta pemisahan besertaSertipikat Laik Fungsi sebagai syarat diterbitkan Sertipikat Hak Milikatas Satuan Rumah Susun dapat cepat dilakukan, akan tetapi ketigaSurat Peringatan (Somasi) tersebut tidak pernah ditanggapi secarapositif oleh PPPSRS Apartemen Robinson;hal 38 dari 99 hal put.

Setelah berlalunya krisis moneter, justruPARA PENGGUGAT melalui pembentukan PPPRSS melakukanpengambilalihan pengelolaan sehingga pengurusan pertelaan danakta pemisahan beserta Sertipikat Laik Fungsi sebagai syarat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sampai ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) menjadi terhambat dilakukan olehPT.

Lagipula, perpanjangan sertipikat HGB juga ditujukan untukkepentingan seluruh penghuni dalam rangka pengurusan pertelaan danakta pemisahan beserta Sertipikat Laik Fungsi sebagai syaratditerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sampaihal 46 dari 99 hal put. No. 291/PDT/2019/PT.DKI30.31.32.ditandatanganinya Akta Juai Beli (AJB).

tentang Bagian Bersama Apartemen Robinson, makabukti pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiapsarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersamaberserta uraian NPP yang telah disahkan pemerintahan PropinsiDKI Jakarta dapat dijadikan dasar menentukan bagian mana sajayang sebenarnya merupakan Bagian Bersama.

Nomor 852 K/Pdt/201517.18.Tergugat secara bersamasama, secara sadar dan terkoordinir denganrapi, mulai dari tindakan penerbitan akta jual beli, penerbitan sertipikatinduk dan pemisahan, penyembunyian pertelaan yang meliputi uraiandan lampiran, sehingga sampai diketahuinya kenyataan yangsebenarnya pada tahun 2007 bahwa apa yang dijual oleh Tergugat dan Il kepada Penggugat yang dalam akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah tanah milikTergugat dan II yang semula

Bahwa adapun dasar dimohonkannya penundaan ini akibat daritidak jelasnya status tanah yang sebenarnya karena Penggugatbelum mendapatkan sertipikat induk dan pertelaan beserta uraiandan lampiran yang menyatakan status HGB di atas HakPengelolaan a quo, dan kalaupun ada hanya sebatas lisan, tanpatertulis yang didasarkan pada dokumendokumen resmi sepertisertipikat induk dan Pertelaan beserta uraian dan PerjanjianKerjasama antara Tergugat dan Il dengan Pemda DKI Jakartamengenai HPL a quo;3.

Bahwa ketidakjelasan ini disebabkan karena adanya perbedaanantara yang Penggugat beli berdasarkan dokumen yang adadikaitkan dengan undangundang dan peraturan yang berlaku,dimana seharusnya yang Penggugat beli dan dapati adalah HGBdi atas tanah negara, akan tetapi seara sepihak dikatakan HGByang berdiri di atas Hak Pengelolaan tanpa didukung olehdokumen yang jelas seperti Pertelaan, Sertipikat Induk, danPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan II dengan Pemda DKIJakarta;4.

Nomor 852 K/Pdt/2015kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar semua biayaperpanjangan/biaya rekomendasi kepada Pemegang HPL;Menghukum Tergugat I, Il dan Tergugat Ill untuk memberikan salinansertipikat induk, Pertelaan dan uraian beserta Lampirannya termasukPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Tergugat II dengan Pemda DKI(Tergugat V) Nomor 6 Tahun 1984 kepada Penggugat;Meletakkan sita jaminan atas harta

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, bendabersama dan tanah bersama yang bersangkutan;kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Bahwa jika pada Buku Tanah yang ada pada Termohon Kasasi IV danSertipikat Induk yang dipegang oleh Termohon Kasasi dan II (bukti Ti, T22, hanya berupa fotocopy) terdapat dan bertuliskan katakata HakPengelolaan, sementara pada SHMSRS yang diberikan kepada PemohonKasasi dan ratusan pemilik lainnya tidak terdapat dan tidak bertuliskan

Ticket MCO balance No. 12640109980466. 1 (satu) lembar sales report form refunds detail tanggal 5 Januari2006. 1 (satu) lembar pertelaan penjualan pasasi/cargo tanggal 5 Januari2006.. Ticket MCO balance No. 12640109980470 ticket CO 00533870999696.Tiket No. 12624304720381, ticket CO No. 00533870999711, tiket12624304720392 ticket CO No. 00533870999755. tiket No.12624304720451.

, ticket No.12640110210276.Refund No. 1674794 tanggal 3 Maret 2006.1 (satu) sales report form refunds detail tanggal 3 Maret 2006.ticket No. 126243080621 33/2144/2155/2166/2170. 1 (satu) lembar pertelaan penjualan pasasi / cargo tanggal 3 Maret2006.Ticket MCO balance No. 12640110210265, ticket CO No.00521316209565, ticket No. 12624308062166, ticket CO00521316209554, ticket No. 12624308062170. 1 (satu) lembar sales raport reference, ticket No. 12640110210265.

Refund No. 1674816 tanggal 11 Maret 2006. 1 (satu) lembar sales report form refunds detail tanggal 11 Maret2006. 1 (satu) lembar pertelaan penjualan pasasi / cargo tanggal 11Maret 2006. 1 (satu) lembar sales report form (Domestik) tanggal 2Maret 2006.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;Menetapkan apabila mereka Terdakwa . TATIEK GERHANINGSIH,Terdakwa Il. NI KETUT ARDINI, dan Terdakwa Ill.

(satu) lembar sales report form refunds detail tanggal 11 Maret2006.1 (satu) lembar pertelaan penjualan pasasi / cargo tanggal 11Maret 2006. 1 (satu) lembar sales report form (Domestik) tanggal 2Maret 2006.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;7.

.;8) Copy Legalisir Uraian Pertelaan Tanggal 16 Pebruari 2015,disahkan Bupati Badung tanggal 16 Mei 2015, Register Nomor :593.82/1890/Ad.Pem.Um.

;Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 493/PDT/2020/PT SBY9) Copy Legalisir Gambar atas Pertelaan mengenai besarnyabagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanahbersama Rumah Susun Kondomonium Hotel The Eden Kuta;10) Copy Legalisir Nilai Perbandingan Proporsional (NPP)Tanggal 16 Pebruari 2015, disahkan Bupati Badung tanggal 16Mei 2015, Register Nomor : 593.82/1890/Ad.Pem.Um.;11) Data Teknis Pembangunan Rumah Susun KondotelThe Eden Kuta;12) Gambar Terbangun (as built drawing) Kondotel TheEden

PAPANUTAMA INDONESIA (STEPHANUS SETYABUD)I);7) Copy Legalisir Akta Pemisahan Tanggal 16 Pebruari 2015,disahkan Bupati Badung tanggal 15 Mei 2015, Register Nomor :593.82/1890/Ad.Pem.Um.;8) Copy Legalisir Uraian Pertelaan Tanggal 16 Pebruari 2015,disahkan Bupati Badung tanggal 16 Mei 2015, Register Nomor :593.82/1890/Ad.Pem.Um.;9) Copy Legalisir Gambar atas Pertelaan mengenai besarnyabagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanahbersama Rumah Susun Kondomonium Hotel The Eden Kuta;10) Copy

Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010;

tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing-masing pembeli unit Gedung The H Tower;

yang intinya membeli tanah dari Kasdibin Katilah petok D No.188 luas kurang lebih 2.763 M2, dan dariBurhan petok D No. 1254 luas kurang lebih 1.401 M2 yang luasseluruhnya kurang lebih 4.164 M2 dengan harga keseluruhanRp.2.498.400, (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribuempat ratus rupiah) Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atastanah untuk keperluan Negara / Pemerintah Nomor : 28/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 19 Juni 1973 dari Kasdi bin Katilah dan Burhankepada PDAM Kota Surabaya, daftar pertelaan

yang intinya membeli tanah dari Kasdibin Katilah petok D No.188 luas kurang lebih 2.763 M2, dan dariBurhan petok D No. 1254 luas kurang lebih 1.401 M2 yang luasseluruhnya kurang lebih 4.164 M2 dengan harga keseluruhan Rp.2.498.400, (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribuempat ratus rupiah) Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atastanah untuk keperluan Negara / Pemerintah Nomor : 28/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 19 Juni 1973 dari Kasdi bin Katilah dan Burhankepada PDAM Kota Surabaya, daftar pertelaan

yang intinya membeli tanah dari Kasdibin Katilah petok D No. 188 luas kurang lebih 2.763 M2, dan dariBurhan petok D No. 1254 luas kurang lebih 1.401 M2 yang luasseluruhnya kurang lebih 4.164 M2 dengan harga keseluruhan Rp.2.498.400, (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribuempat ratus rupiah) Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atastanah untuk keperluan Negara / Pemerintah Nomor : 28/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 19 Juni 1973 dari Kasdi bin Katilah dan Burhankepada PDAM Kota Surabaya, daftar pertelaan

Sedang menjadi jaminan sesuatu utang namun pada saat iniakan dilakukan proses pertelaan pada Kantor PertanahanKabupaten Badung;c.

sertifikat, TergugatI/Tergugat II memiliki Kewajiban hukum untuk menyerahkan sertifikatstratatitle (hasil proses pertelaan) kepada para penggugat ;Halaman 91 dari 179 Putusan Nomor 168/Pdt/2019/PT DPS209.

Nomor 334, Nomor 214,Nomor 331, Nomor 212, Nomor 132, Nomor 322 dan Nomor 211dari Tergugat I/Tergugat II menjadi kKewajiban Tergugat /TergugatIII;Bahwa selain mengurus proses pertelaan sertifikat, TergugatI/Tergugat Ill memiliki kKewajiban hukum untuk menyerahkansertifikat stratatitle (nasil proses pertelaan) kepada Para PenggugatI;Halaman 92 dari 179 Putusan Nomor 168/Pdt/2019/PT DPS212.Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, nyatanyataTergugat I/Tergugat III tidak terbukti mengurus proses

Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuduhan serampanganyang didalilkan oleh Para Penggugat dalam butir 207 s/d 217 dan219 Gugatan aquo dan seluruh dalil yang berhubungan dengankewajiban Tergugat untuk memastikan proses pertelaan dan/ataumemastikan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada ParaPenggugat, mengingat meskipun tidak diatur dalam APJB ParaPenggugat, Tergugat telah melakukan pengurusan pertelaan danpensertipikatan atas masingmasing satuan rumah susun yangmenjadi objek APJB Para Penggugat

dan pertelaan kepada pihak KantorHalaman 165 dari 179 Putusan Nomor 168/Pdt/2019/PT DPSPertanahan Kabupaten Badung dengan melengkapi danmenyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk itu.Namun selain karena prosedur dan proses pemecahansertifikat induk menjadi sertifikat pertelaan memang memilikiprosedur yang cukup kompleks, dengan melibatkan instansiterkait termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Badungsehingga diperlukan waktu yang cukup lama.

Putusan Nomor : 7/P/FP/2016/PTUN.JKT32.33.34.kepada GUB DKI, Surat Permohonan Pengesahan Pertelaan tersebutkemudian dijadikan dasar oleh Gubernur DKI Jakarta dalam menerbitkanPengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian GrahaCempaka Mas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI JakartaNomer 1204 Tahun 1997 lengkap dengan lampirannya dimana seluruh Assetyang ada di Rusun GCM dirinci secara detail termasuk didalamnya tentang HakBersama yang berupa Tanah Bersama, Bagian Bersama, dan

BendaBersama tertuang dalam Lampiran Kep Gub DKI yang dimaksud.Bahwa, dalam pertelaan Rusun GCM sebagaimana yang dimaksudkan diatas,ternyata untuk 27 Ruang tersebut diberi NPP (Nilai Perbandingan Proprosional)layaknya Unit Apartemen dan Rukan (Sarusun) yang akan dipasarkan kepublik.

Dengan pemberian NPP pada Hak Bersama, otomatis Pembeli Sarusundirugikan karena NPP masingmasing unit menjadi berkurang.Bahwa, dalam prakteknya TERMOHON pada tanggal 28 Agustus 1997menerbitkan seluruh SHM Sarusun Graha Cempaka Mas sebagai alas hakseluruh Sarusun GCM, yang ternyata termasuk terhadap 27 ruang yang nyatanyata masuk dalam Daftar Asset Bagian Bersama sebagaimana tercantumdalam Lampiran Pertelaan yang telah di Sah kan dengan Kep GUB DKItersebut diatas disertipikatkan menjadi a.n. PT.

tentang pertelaandimaksud, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai melanggar peraturanperundangundangan, karena pertelaan yang resmi dan sah adalah yangditerbitkan oleh Gubernur selaku Pemerintah Daerah dimana disanadijelaskan secara terperinci mengenai hak kepemilikan, hak bersama atasbagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dan sebagainya,sehingga apabila ada rilis yang berbeda dari BPN, maka suka tidak sukapihak BPN harus mengakui bahwa yang sah dan benar adalah pertelaanyang diterbitkan

Putusan Nomor : 7/P/FP/2016/PTUN.JKTBahwa, sepengetahuan Saksi, ke 27 ruang itu merupakan hak bersamasesuai dengan apa yang disampaikan dalam pelaksanaan jual beli sertapenandatanganan AJB dan dipertegas lagi di dalam pertelaan.Bahwa, seingat Saksi, pertelaan diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakartasekitar tahun 1997, dan dalam pertelaan sangat detail dijelaskan secaratertulis apa saja yang menjadi tanah bersama, harta bersama & bendabersama.Bahwa, saksi pernah melihat dan membaca dokumen pertelaan.Bahwa

Dwi Kencana Semesta menjual/membereskan obyek perkara aquo harta pailit yang telah terdaftar dalam pertelaan/boede! PT DwiKencana Semesta (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut "Pertelaan") (Bukti T)dan obyek hak tanggungan sebagaimana terdaftar dalam Putusan KasasiNo 260 K/Pdt/2013 terdaftar dalam pertelaan/boede/ PT. Dwi KencanaSemesta (Dalam Pailit) berada dalam sita umum sebagaimana ketentuanPasal1 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) jo.

Nomor: 6/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.MdnPailit/2016/PN.NIAGA.MDN., tertanggal 16 September 2016 (Vide T)Kurator telah mendaftarkan dalam pertelaan/boede/ PT. Dwi KencanaSemesta (Dalam Pailit) terdaftar sebagai obyek Putusan Kasasi No 260K/Pdt/2013, meskipun obyek putusan Kasasi No 260 K/Pdt/2013 terdaftaratas nama PT.

NIAGA.MDN, tertanggal 11 April 2018 jugamencoret aset tersebut dari daftar pertelaan asset PT. Dwi KencanaSemesta (Dalam Pailit);28.Bahwa Penetapan Hakim Pengawas No 06/PDT.SUSPAILIT/2016/PN.NIAGA.MDN, tertanggal 11 April 2018 tersebut amarnyaberbunyi:MENETAPKAN:1. Menolak Permohonan Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (DalamPailit) untuk sebagian ;2.

Atakana Company kedalamdaftar pertelaan aset (boedel pailit) dan memerintahkanTermohon melanjutkan penjualan SHGU NO. 102/DesaBerandang sebagaimana dimaksudkan Putusan PengadilanHalaman 96 daril44 Putusan Nomor: 3/Pdt.SusLainlain/2018/PN.Niaga.Mdnjo.

Nomor: 6/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.MdnMemerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit)untuk memasukan harta sebagaimana tercantum dalam SertipikatHak Guna Usaha (SHGU) Nomor 102 yang terletak di DesaBerandang, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timurseluas 3.455 Ha ke dalam pertelaan/boedel untuk dijual/dibereskanoleh Kurator PT.

Uraian Pertelaan Rumah Susun Non Hunian PLAZA ABDA dan Rumah Susun Hunian SUDIRMAN MANSION, yang telah dilegalisir.2. Pedoman Hunian Perkantoran Plaza ASIA.3. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1328/2005 tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA dan Rumah Susun Hunian Sudirman Mansion Jalan Sudirman Kavling 77, Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan.4.

Berupa gambar pertelaan Rumah Susun Non Hunian PLAZA ABDA dan Rumah Susun Hunian SUDIRMAN MANSION.24. Foto-Foto Dokumentasi Papan Reklame ABDA INSURANCE di Lantai Atap 29 Gedung Plaza ASIATetap terlampir dalam berkas perkara.- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

., MsiBahwa saksi adalah selaku ahli Rumah Susun ;Bahwa menurut pendapat ahli atas gedung Plaza Asia adalah hak bersama,dikelola oleh Perhimpunan Penghuni ;Bahwa semua pemilik mempunyai hak berdasarkan NPP ;Bahwa Developer diwajibkan menjadi perhimpunan Penghuni Sementara menurutPeraturan Pemerintah ;Bahwa antara sementara dan definitif intinya sama tugasnya ;Bahwa dalam gambar pertelaan yang diberi garis merah merupakan hak bersamasedangkan yang diberi garis kuning merupakan hak perseorangan ;Saksi

2010yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perhimpunan Penghuni Perkantoran PlazaAbdaFoto Copy regalisir Surat Nomor 025/G/BM.PPPPA/II/10 tanggal 15 Pebruari2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perhimpunan Penghuni PerkantoranPlaza AbdaFoto Copy Surat Perintah Kerja No. 01/Print/PP/PPA/XI/2010 tanggal 12Nopember 2010 yang ditujukan kepada MERYNE yang ditanda tangani oleh YUSHIAW SHIANTetap terlampir dalam berkas perkara ;Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :Uraian Pertelaan

Julia Mensana ,SH.21 Surat dari PT ABDA, Tbk. kepada PT Pengurus Perhimpunan Penghuni PerkantoranPlaza ASIA dengan Nomor : s002/CAGA/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 PerihalPermohonan Ijin Kerja Perbaikan Neon Sign ABDA.22 Berupa Peraturan Daerah No.7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame.23 Berupa gambar pertelaan Rumah Susun Non Hunian PLAZA ABDA dan RumahSusun Hunian SUDIRMAN MANSION.24 FotoFoto Dokumentasi Papan Reklame ABDA INSURANCE?

Foto Copy Surat Perintah Kerja No. 01/Print/PP/PPA/XI/2010 tanggal 12Nopember 2010 yang ditujukan kepada MERYNE yang ditanda tangani olehYU SHIAW SHIANTetap terlampir dalam berkas perkara ;Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwaberupa :Uraian Pertelaan Rumah Susun Non Hunian PLAZA ABDA dan Rumah SusunHunian SUDIRMAN MANSION, yang telah dilegalisir.Pedoman Hunian Perkantoran Plaza ASIA.Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1328/2005 tentang Pengesahan PertelaanRumah Susun Non

Julia Mensana ,SH.Surat dari PT ABDA, Tbk. kepada PT Pengurus Perhimpunan PenghuniPerkantoran Plaza ASIA dengan Nomor : s002/CAGA/I/2010 tanggal 7 Januari2010 Perihal Permohonan Jjin Kerja Perbaikan Neon Sign ABDA.Berupa Peraturan Daerah No.7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame.Berupa gambar pertelaan Rumah Susun Non Hunian PLAZA ABDA dan RumahSusun Hunian SUDIRMAN MANSION.FotoFoto Dokumentasi Papan Reklame ABDA INSURANCE di Lantai Atap29 Gedung Plaza ASIATetap terlampir dalam berkas perkara.Membebankan

Pasal 100 UndangUndang Kepailitan Dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang,Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II telah membuatdan menyediakan Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Jaya Nur Sukses(Dalam Pailit) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2013 (bukti T I&II09);Bahwa untuk memenuhi asas publisitas, Penggugat Rekonvensi danPenggugat Rekonvensi II telah memberitahukan kepada para Kreditor,termasuk memberitahukan Tergugat Rekonvensi

perihal penyediaanDaftar (pertelaan) Harta Pailit PT Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit), melaluisurat tercatat Nomor 297/ KURATOR/ JANU/III/ 2013 tertanggal 07 Maret2013 (bukti T J&ll10.a) dan Nomor 298/KURATOR/JANU/III/2013tertanggal 7 Maret 2013 (bukti T10.b);Hal.13 dari 27 hal.

Menyatakan Pertelaan (Daftar) atas Harta Milik PTJaya Nur Sukses (Dalam Pailit) tertanggal 1 Maret 2013telah disusun berdasarkan ketentuan hukum yangberlaku;3. Menyatakan Daftar Tagihan yang diakui/dibantah olehKurator yang telah disusun dan dicocokkan pada RapatPencocokan Piutang PT Jaya Nur Sukses (DalamPailit) pada tanggal 15 Maret 2013 telah sesuaiketentuan hukum yang berlaku dan telah mengikat;Hal.17 dari 27 hal. Put. Nomor 483 K/Padt.SusPailit/20134.

Nomor 483 K/Padt.SusPailit/2013e Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:e Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;e Menyatakan perbuatan Para Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakantugas dan wewenangnya sebagai Kurator PT Jaya Nur Sukses telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku;e Menyatakan Pertelaan (Daftar) Harta Milik PT Jaya Nur Sukses (dalam Pailit)tertanggal 1 Maret 2013 telah disusun berdasarkan Ketentuan

Bahwa PADA KOLOM HAL LAINLAIN, sertifikat diperoleh dari AKTE JUALBELI pada tanggal 27 April 1963 dan pertelaan tanah tahun 1974 dan tidakmungkin dalam SERTIFIKAT HAK MILIK yang telah diterbitkan AKTE JUALBELI, kemudian baru dibuatkan pertelaan tanah tahun 1974.Hal. 5 dari 85 hal.

Nomor 2318kK/Pdt/2015Tergugat IV dan Tergugat V dengan sebenar benarnya patutdianggap telah mengetahui dengan pasti bahwa Hak GunaBangunan yang semula dijual kepada Penggugat adalah milikTergugat dan II ternyata faktanya sekarang adalah milik Pemda DKIJakarta dengan status Hak Pengelolaan, serta denganmenyembunyikan sertifikat induk dan akta pemisahan PertelaanUraian dan Rincian Pertelaan dari Penggugat dan penyembunyianPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Il dengan Pemda DKIJakarta mengenai

Bahwa dari uraianuraian sebagaimana tersebut di atas maka dapatterlinat dengan jelas bahwa Tergugat dan II yang dibantu oleh TergugatIll, Tergugat IV dan Tergugat V, secara bersamasama dan secaraterkoordinir dengan baik sehingga telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan cara menyembunyikan status tanah yang sebenarnyadan tidak memberikan dokumendokumen penting seperti salinansertifikat induk, Pertelaan, akta pemisahan, rincian serta uraiannya,maka sepantasnyalah kepada Para Tergugat untuk memikul

Bahwa, alasan lain adalah selain halhal sebagaimana terurai di atas,Tergugat dan Il semenjak menjual kepada Penggugat serta Pemiliklainnya membeli ruko mal pada Rumah Susun Campuran Mal Mangga DuaJakarta Pusat selain tidak pernah melihat apalagi memiliki salinan sertifikatinduk dan Pertelaan dan uraian serta lampiran, juga belum pernahmendapatkan Perjanjian Kerjasama Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 6 Juniyang menyangkut Hak Pengelolaan a quo, padahal Penggugat berhakuntuk mendapatkan karena Penggugat

Menghukum Tergugat I, Il dan Tergugat IV dan V untuk memberikan salinansertifikat induk, Pertelaan dan uraian beserta Lampirannya termasukPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Tergugat II dengan Pemda DKI(Tergugat V) Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 6 Juni 1984 kepada Penggugat:8. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat dan Tergugat Ilberupa yaitu:1.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama,bendabersama dan tanahbersama yang bersangkutan;Halaman 62 dari 86 hal. Put. Nomor 2318kK/Pdt/201522.23.24."

Tujuan orangorang/karyawan Tergugat dan Il sengajadisusupkan ke pengurusan PPRS agar serah terima RumahSusun Campuran Mal Mangga Dua Jakarta Pusat hanyaformalitas dan Penggugat termasuk pemilik lainnya tidakmengetahui dokumendokumen apa saja yang telah diserahkankepada Perhimpunan Penghuni, sehingga sampai saat iniPenggugat dan Para pemilik lainnya tidak mengetahui adanyaserah terima rumah susun dari Tergugat dan Il kepadaPerhimpunan Penghuni, termasuk Sertifikat Induk, AktaPemisahan, Pertelaan dan

Bahwa adapun dasar dimohonkannya penundaan ini akibat dari tidakjelasnya status tanah yang sebenarnya karena Penggugat belummendapatkan sertifikat induk dan Pertelaan beserta uraian rincian danakta pemisahan dan Lampiran yang menyatakan status HGB di atasHak Pengelolaan a quo, dan kalaupun ada hanya sebatas lisan, tanpatertulis yang didasarkan pada dokumendokumen resmi sepertisertifikat induk dan Pertelaan beserta uraian dan Perjanjian Kerjasamaantara Tergugat dan II dengan Pemda DKI Jakarta mengenai

Menghukum Tergugat I, Il dan Tergugat IV dan V untuk memberikan salinansertifikat induk, Pertelaan dan uraian beserta Lampirannya termasukPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Tergugat II dengan Pemda DKI(Tergugat V) Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 6 Juni 1984 kepada Penggugat;. Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat dan II berupa :1.

Bahwa selain itu Termohon Kasasi dan Il hingga saat ini belum jugamenyerahkan Pertelaan kepada Para Pemilik, dan selalu berdalih telahdiserahkan kepada Pengurus PPRS yang nota bene adalahkaryawannya sendiri dan bukan Pemilik/Penghuni;9.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagianbersama,bendabersama dan tanahbersama yang bersangkutan;kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan";Hal. 53 dari 71 hal. Put.

INAI KIARA INDONESIA (sekarang) atas nama OkiSetiawan (PENGGUGAT 32) sesuai Addendum PPJB No. 0047/ADDPPJB/CPPMAPLE/IX/2012, tertanggal 5 September 2012, dengan Nilai PerbandinganProposionalnya (NPP) akan dihitung berdasarkan pertelaan yang akan disahkanproposionalnya oleh Pihak yang berwenang, serta serah terima unit dibeli tersebutakan diserah terimakan pada bulan April 2010 (vide : lampiran PPJB ini),;b.

INAI KIARA INDONESIA (sekarang) atasnama Oki Setiawan (PENGGUGAT 32) sesuai Addendum PPJB No. 0048/ADDPPJB/CPPMAPLE/IX/2012, tertanggal 5 September 2012 Nilai Perbandingan Proposionalnya(NPP) akan dihitung berdasarkan pertelaan yang akan disahkan proposionalnya olehPihak yang berwenang, serta serah terima unit dibeli tersebut akan diserah terimakanpada bulan April 2010 (vide : lampiran PPJB ini);c. Unit E, Lantai 5, Tower B, Type 3 Bedroom, Apartemen Maple Park, dengan luassemi gross 73,75 m?

Bahwa makna penting dari Pertelaan dari suatu Rumah Susun adalahmerupakan dasar pemisahan dari satuansatuan Rumah Susun yang terpisahsecara hukum melalui proses pembuatan akta pemisahan sebagai dasarpenerbitan dari Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;22.

Bahwa sesuai fungsi Rumah Susun (Apartemen) Maple Park,TERGUGAT wajid memisahkan Rumah Susun (Apartemen) Maple Park atassatuansatuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dantanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, danbatasbatasnya dalam arah vertikal dan horizontal sesuai Pertelaan yang telahdisahkan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan(IMB) yang nantinyapertelaan yang telah disahkan ini sebagai dasar penerbitan/pengesahan dariAkta Pemisahan;(d).

Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Laik Fungsi dan disahkannyaAkta Pemisahan berdasarkan pertelaan yang telah disahkan, sertaditerbitkannya SHMSRS Apartemen Maple Park maka pembangunan SatuanRumah Susun (Apartemen) Maple Park baru dinyatakan selesai;(g).

Bahwa Terlawan W Intervensi sebagaimana kewenangan yang diberikanoleh Ketentuan Pasal 98 jo Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan danPKPU telah melakukan pencatatan terhadap seluruh asetaset Debitor Pailitsebagaimana tercantum dalam Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT.

Adapun saat ini Tanah Sengketatelah menjadi Harta Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pertelaan atasHarta Pailit PT.

Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 197/Kebayoran Lama Selatan yang terurai dalamGambar Situasi tanggal 18 Desember 1996, Nomor 6295/1996 merupakanHarta Pailit berdasarkan Pertelaan (Daftar) Harta Pailit tanggal 31 Maret 2016;4. Memerintahkan Terlawan IV Intervensi selaku Kurator PT.

Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda(Dalam Pailit) dalam Berita Negara dan Harian Rakyat Merdeka, sertaMedia Indonesia sekaligus undangan Rapat Kreditur dan menyampaikanpemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan, melakukan Rapat Krediturdan membuat Daftar Pertelaan Harta Pailit;3. Bahwa diantara selurun asetaset Debitor Pailit sebagaimana tercantumdalam Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT.

Sel.berdasarkan bukti T.IV.Int. 7 telah tercatat dalam Pertelaan (Daftar) Harta PailitPT.

yangtercakup di dalam Pertelaan serta Perjanjian Kerjasama yang berkaitandengan Hak Pengelolaan a quo dengan pihak Pemda DKI Jakarta, dantindakan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bukan hanya kepadaNegara, akan tetapi juga kepada Penggugat, maka sesuai denganketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, tentang perbuatan melawan hukum,dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994,tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Pasal 5.3,tentang Kewajiban Pengusaha Pembangunan

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/201475.cara menyembunyikan status tanah yang sebenarnya dan tidakmemberikan dokumendokumen penting seperti salinan Sertifikat induk,Pertelaan, akta pemisahan, rincian serta uraiannya, maka sepantasnyalahkepada Para Tergugat untuk memikul semua biaya rekomendasi HPLkepada Pemda DKI serta mengganti kerugian sebesar %4 dari harga kiosmal Penggugat yang dihitung berdasarkan harga pasaran pada saatgugatan ini didaftarkan yaitu senilai Ro5.602.339.065,00 (lima miliar enamratus

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/2014Guna Bangunan (HGB), sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang pasti;Bahwa adapun dasar dimohonkannya penundaan ini akibat dari tidakjelasnya status tanah yang sebenarnya karena Penggugat belummendapatkan Sertifikat induk dan Pertelaan beserta uraian rincian dan aktapemisahan dan Lampiran yang menyatakan status HGB di atas HakPengelolaan a quo, dan kalaupun ada hanya sebatas lisan, tanpa tertulisyang didasarkan pada dokumendokumen resmi seperti Sertifikat induk

danPertelaan beserta uraian dan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Ildengan Pemda DKI Jakarta mengenai HPL a quo;Bahwa ketidakjelasan ini disebabkan karena adanya perbedaan antarayang Penggugat beli berdasarkan dokumen yang ada dikaitkan denganundangundang dan peraturan yang berlaku, dimana seharusnya yangPenggugat beli dan dapati adalah HGB di atas tanah Negara. akan tetapisecara sepihak dikatakan HGB yang berdiri di atas Hak Pengelolaan tanpadidukung oleh dokumen yang jelas seperti Pertelaan

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagianbersama,bendabersama dan tanahbersama yang bersangkutan;kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan";22.

Pasal 103 UUKepailitan dan PKPU adalah TERGUGAT TELAH MEMBUAT DANHalaman 45 dari 86 Halaman Putusan No. 15/Pdt.G.lainlain/2014/PN.NIAGA.Sby.MENYEDIAKAN PERTELAAN (DAFTAR) HARTA PAILIT PT. SRIREJEKI MEBELINDO (DALAM PAILIT) DAN HARTA YANG MENJADIJAMINAN PELUNASAN UTANG PT.

SRI REJEKI MEBELINDO(DALAM PAILIT) (Selanjutnya disebut Pertelaan Harta) diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 15 Juli 2014 dan TERGUGAT Ill juga telah menyampaikan surattercatat kepada para pihak perihal penyediaan Pertelaan Harta tersebut diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 15 Juli 2014. ; Bahwa harta yang termasuk Pertelaan Harta adalah berupa sebidangtanah sebagaimana termaksud dalam: 1.

Bahwa dalam Pertelaan Harta yang telah disediakan oleh TERGUGAT Illdi Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 15 Juli tersebut, TERGUGAT Ill juga menegaskan dalamHalaman 46 dari 86 Halaman Putusan No. 15/Pdt.G.lainlain/2014/PN.NIAGA.Sby.Pertelaan Harta tersebut, bahwa harta tersebut merupakan harta yangmenjadi jaminan pelunasan utang PT. Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit);Bahwa harta yang menjadi jaminan pelunasan utang PT.

Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit)(Sementara) tertanggal 15 Juli 2014.Keterangan 1315:Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT. Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit)(Sementara) tertanggal 15 Juli 2014 merupakan pertelaan yang disediakanoleh Kurator/Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 103 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.

Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1 ) jo pasal 24 ayat (1 ) jo Pasal 98jo pasal 101 ayat ( 1 ) Jo pasal 103 UU Kepailitan dan PKPU , tergugat Illselaku kurator PT Sri rejeki Mebelindo telah melaksanakan upaya untukmengamankan harta pailit ,membuat pertelaan harta pailit danmeyediakanya di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan NegeriSurabaya untuk dapat dilihat oleh setiap orang.