Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/PraPer/2014/PN.SBY tanggal 20 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra Peradilan yang diajukanPEMOHON untuk seluruhnya ;2.

atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Sedangkan Pemohon pada point 19 dan 20 dalam perkara a quomempermasalahkan tentang patut diduga sebenarnya secara diamdiamTermohon sudah dengan sendirinya menghentikan proses penyidikantersebut secara sepihak.Demikian juga dalam permohonannya, Pemohon meminta kepada HakimPraperadilan berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyisebagai berikut :1)2)Menerima dan mengabulkan permintaan Praper

Akta permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan NegeriSurabaya, bahwa pada tanggal 0315Agustus 2009 Penasihat HukumTermohon, telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Surabaya tanggal 01Agustus 2011 No. 21/Praper/2011/. Relaas pemberitahuan permintaanbanding kepada Pemohon / Terbanding,telah diberitahukan kepada PenasihatHukumnya tanggal 24 Agustus 2011 ;.

Kota Surabaya Nomor 37Tahun 2012 (P9) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran Perda KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4);Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Oktober 2016 atasPra Peradilan dari Pemohon (Erowati, S.H.) tertanggal 06 September 2016 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08September 2016 dengan register No.44/Pra Per/2016/PN.Sby; dan di persidanganpraperadilan nomor 44/praper

di ranah Eksekutif dalam penegakan Perda,melanggar undangundang, bertindak melanggar kewajiban hukumnya,ketentuan yang sudah dinyatakan secara tegas di dalam undangundangtersebut yang berdasarkan Perda dan Perwali tersebut Tergugat sebagai Debitur(si berutang) pada Perikatan tidak berwenang mengadakan rapat koordinasi(pertemuan) diluar Kewenangannya yaitu untuk pelaksanaan surat BANTIB yangmerupakan pelaksanaan perikatan (pembongkaran).Perihal Replik Surabaya, 27 September 2016 Perkara Nomor 44/praper

Judex Factie masuk pada pokok perkara hal yang dilarang pada persidanganpraper dan tidak menyinggung kesalahan putusan SP3 yang tidak memeriksaTerlapor dan tidak mem BAP Terlapor yang menjadi putusan SP3 tidak sah danyang menjadi gugatan praper oleh Pemohon.11.didalam BAP Termohon tidak di hadirkan sebagai alat bukti praper yang menjadidasar gugatan praper, dimana gugatan praper pokok perkaranya adalah tidakadanya BAP Termohon yang menjadi dasar kesalahan putusan SP3.

biasa, akta otentik, akta dibawahtangan.Mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk dapat menghadirkandipersidangan sebagai alat bukti bersama atas suratsurat yang dimiliki TergugatBerdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Oktober 2016 atasPra Peradilan dari Pemohon (Erowati, S.H.) tertanggal 06 September 2016 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 September2016 dengan register No.44/Pra Per/2016/PN.Sby; dan di persidangan praperadilannomor 44/praper

oleh Iskandar Zakaria, S.E.jabatan Penyidik PNS pada Kantor Satpol PP Kota Surabaya pada hari Kamistanggal 25 Juni 2015 antara jam 09.00 s/d. 14.00 WIB di lokasi pembongkaran.Catatan :Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Oktober 2016 atas PraPeradilan dari Pemohon (Erowati, S.H.) tertanggal 06 September 2016 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 September2016 dengan register No.44/Pra Per/2016/PN.Sby; dan di persidangan praperadilannomor 44/praper

TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 24/PraPer/2015PN.Sby.tanggal 25 Agustus 2015tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelahmembaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa bukti suratsuratyang diajukan kePGrSiGa Sait ee ee eeeMenimbang, bahwa Pemohon melaluisurat permohonan tanggal 20 Agustus 201 5yang telahdidaftarkan

Putusan Perkara Putusan No. 19/PraPer/2016/PN.Sby tanggal12 April 2016 dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ir.H. LANYALLA MAHMUD MATTALITTI, yang amar putusannya antaralain berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.2.

Putusan PN Surabaya Nomor: 19/PraPer/2016/PN.Sby.Halaman 13 putusan No: 1/Pid/Pra/2019/Pn/PNg9. Bahwa dengan merujuk pada doktrin dan yurisprudensi putusanpengadilan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonanpraperadilan tentang penetapan tersangka dapat diajukan kepada :a. Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempatdimana penetapan tersangka itu dilakukan;b.

Bahwa berdasarkan Putusan PN Surabaya Nomor:19/PraPer/2016/PN.Sby. dalam permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Ir. H. La Nyalla) Mahmud Mattalitti, dalampertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut :Halaman 31 putusan No: 1/Pid/Pra/2019/Pn/PNga.

Bahwa apabila Putusan Perkara Nomor: 19/PraPer/2016/PN.Sby. yang diajukan oleh Ir. H. La Nyalla MahmudMattalitti ini diterapbkan dalam perkara ini, maka dapat disampaikansebagai berikut :a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:85/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., tanggal 18 Desember 2015,diawali dengan Surat Perintan Penyidikan Nomor: Sp.Sidik /100/V/2013/SATRESKRIM tanggal 10 Mei 2013;b.

Bukan melayangkan gugatan Perdata yang menyatakan tergugatmelakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 1365 KUHPerdata.Sehinggga Gugatan Penggugat tidak dapat dipertanggung jawabkan secarayuridis dan siasia belaka.E.Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan PraPeradilan ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor40/Praper/2016/PN.SBY Tanggal 26 Juli 2016. Terdakwa selaku Penggugatdan Kejaksaan Negeri Jombang selaku Tergugat. Gugatan diajukanhal. 40 dari 90 hal.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan PraPeradilan ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor :40/Praper/2016/PN.SBY Tanggal 26 Juli 2016. Mengingat gugatan PraPeradilan Penggugat telah ditolak maka tidak ditemukan adanya suatuperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan NegeriJombang.5. Bahwa Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk mengadilikarena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Kejaksaan Negeri Jombang.

Berdasarkanpertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pokok eksepsi Tergugatpoint ke3 adil dan patut untuk ditolak.Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi point ke4 dariTergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan PraPeradilan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya nomor : 40/Praper/2016/PN.SBY Tanggal 26 Juli 2016.

,MH, Ahmad Yani, SHdan Rasyid Ibrahim, SH yang kesemuanya adalah Kuasa Hukum pada BidangHukum Polda Sumsel, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2015,selanjutnya disebutSCDAQAL... 0. eee eee e cece eee eee e ence tees eee e eee eeeaeenaeeeneennaeenae TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 01/Pen.Pid/PraPer/2015/PN.Sky tanggal 17 November 2015 tentang penunjukan Hakim;Setelah

Sedangkan atas diri Pemohontidak dilakukan penangkapan, penahanan, ataupun penghentianpenyidikan dan penuntutan.Hal ini selaras dengan Pertimbangan Hakim dalam PutusanPraperadilan Nomor 56/Praper/2017/PN.Sby halaman 130 yangmenyatakan bahwa pemulihan hakhak seseorang hanya dapatditetapkan dalam putusan akhir pokok perkara dan oleh karena dalamperkara a quo belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara makatentang permintaan untuk pemulihan hak adalah bertentangan denganundangundang.Berdasarkan seluruh

T27; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 58/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal3 Mei 2016 hal. 4546, diberi tanda bukti T28; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per/2018/PN.Sby tanggal 10Desember 2018 hal. 46, diberi tanda bukti T29; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN.Smg Halaman35, diberi tanda bukti T30; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22Januari 2019, hal. 103 halaman 104, diberi tanda bukti T31; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 56/Praper

Putusan No. 1238 K/Pid/2014sebagaimana Pemohon Kasasi pernah juga ungkapkan dalam upayahukum Pemohon Kasasi yaitu mengajukan Gugatan Pra Pradilan Nomor :01/PraPer/2013/PN.SKY dalam perkara ini.7.

TERMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;Setelan membaca Suratsurat dalam berkas perkara ;Setelah mendengar kedua belah pihak ;Setelah meneliti suratsurat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 26 September 2019 dibawah register Nomor 39/PraPer/2019/PN.Sby. telahmengajukan permohonan

Sedangkan terhadap dalildalil Pemohon yang tidakada relevansinya dengan perkara a quo atau yang menyangkut matedpokok perkara akan dikesampingkan atau akan cliberikan jawabanseperlunya;Bahwa berdasarkan surat dari Pelapor (Pujiono Sutikno) perihalHakim yang memeriksa dan menyidangkan Praperadilan No. 39/Praper/2015/PN.Sby tanggal 10 Desember 2015 yang isinya pelaporperkara a quo keberatan apabila yang memeriksa dan menyidangkansalah satu dari Hakim Majelis yang pernah memutuskan GugatanPerdata No

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 39/PraPer/2015/PN.Sby. tanggal 26 Desember 2015, dibantu oleh : SUSI ADIATI, SH.MHum.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohondan Kuasa Termohon ;Panitera Pengganti Hakim tersebut6263SUSI ADIATI, SH. MHum BURHANUDDIN AS., SH. MH Hal 63 Putusan No.39/Pra Per/2015/PN.Sby.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Pebruari 2016Nomor : 06/PraPer/2016/PN.Sby, tentang penunjukan Hakim Sidang Praperadilan ;2. Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya,tanggal 4Pebruari 2016Nomor : 06/Pra.Per/2016/PN.Sby. tentang penetapan hari sidang Permohonan Praperadilan ;3. Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganpermohonan ini ;4.

Pemohontelah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada persidangan tanggal 5Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula danterhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan(duplik) pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknyamenyatakan tetap dengan jawabannya semula ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat di persidangan berupa:1.10.11.12.13.14.Fotocopy BUKTI SURAT SIDANG PERMOHONAN PRAPER

(bukti 2) Penetapan Nomor : 23/PraPer/2010/PN.Sby. tanggal 10 Agustus 2010 (bukti 3)beserta permohonan Praperadilan dari R, Henry Rusdijanto & Associates kepadaKetua Pengadilan Negeri Surabaya.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa hal permasalahan kewenangan untuk memeriksa ganti rugi atastindakan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah pernahdipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Praperadilan PengadilanNegeri Jakarta Utara melalui Putusan Perkara Nomor 11/PraPer/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya Hakimmemutuskan tidak menerima Praperadilan Pemohon, dan menerima eksepsiTermohon, karena tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dimohonkanpraperadilan bukan tindakan yang dapat diperiksa oleh

PUTUSANNo. 1664 K/Pid/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 06/PraPer/Pid/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Juli 2008 dalam putusan mana PemohonKasasi/Pemohon Praperadilan :Ir. H.

., Advokat berkantor pada Kantor Advokat SYAFUAN & HARAHAP beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV No. 19 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 099 /SKK-Praper/ S&H/ HS/X/ 2017 tanggal 09 Oktober 2017 selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------PEMOHON,

Inhu pada tanggal 4 Maret 2021;7) Bahwa dalam putusan Nomor 11/PRAPER/ 2016/ PN.SBY. hakimtunggal pra peradilan dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:"eee penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah PemerintahProvinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakansebagai perkara nebis in idem maka penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah danmelanggar hukum".Dalam pertimbangan lainnya dalam putusan tersebut, hakim mengakuibahwa pemeriksaannya

Atas dasar putusan perdata tersebut maka Pengadilan NegeriSurabaya dalam putusannya No. 12/Praper/2009/PN.Sby. memutuskanbahwa meskipun tanpa ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan ataupunSurat Ketetapan Penghentian Penuntutan, tetapi jika penanganan perkaratidak pasti, maka hal itu dinilai sebagai penghentian penyidikan ataupenuntutan yang tidak sah.