Ditemukan 162069 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 15/pdt/2014/ptk Pemerintah negara r.i. Cq. menteri dalam negeri r.i. Cq. gubernur propinsi ntt Cq. bupati manggarai barat Abdullah ibrahim Rizki amelia putri Dkk vs menteri pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi r.i;; Pasal 111 ayat (1) undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Ganja Pidana Pasal 111 ayat (2) Pasal 127 ayat (1) Undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika. 112/pdt/2015/pt.kpg Abraham abang Agustinus gulo Laurensius nurak Pemerintah r.i cq departemen dalam negeri/otda Cq pemerintah propinsi nusa tenggara timur Cq pemerintah kabupaten sikka Cq camat alok barat Cq lurah wolomarang Pemerintah r.i cq dep Pasal 114 ayat (1) undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika. jo uu. nomor : 3 tahun 1997 Tentang peradilan anak T Keputusan presiden r.i. no. 80 tahun 2003 tanggal 3 nopember 2003 atas pasal 6 b dan pasal 39 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 5 ayat (2) undang-undang no. 14 tahun 1970 Surat edaran mahkamah agung r.i no. 6 tahun 1992 Surat edaran mahkamah agung ri no. 1 tahun 1981 31/pdt/2014/pt tte Sainudin buamona Dkk vs pemerintah r.i. cq. kementerian dalam negeri cq. pemerintah provinsi maluku utara cq. pemerintah kabupaten kepulauan sula cq. bupati kepulauan sula Pmh Pn lbh Pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) undang-undang r.i. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Januari 2019 — Pemohon:
EDWIN
Termohon:
Negara R.I. qq. Pemerintah R.I. qq. POLRI, qq, KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
36 — 13
  • Pemohon:
    EDWIN
    Termohon:
    Negara R.I. qq. Pemerintah R.I. qq. POLRI, qq, KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-01-2006 — Upload : 26-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/PDT/2003
Tanggal 24 Januari 2006 — Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa DAN Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Melawan Candu bin GODO, Ami binti Sarman, dkk
894 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa DAN Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional IndonesiaMelawanCandu bin GODO, Ami binti Sarman, dkk
    MENTERI PERTAHANAN R.I. cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkantor diJalan Medan Merdeka Barat No. 1313, Jakarta Pusat, yangdiwakili oleh Panglima TNI WIDODO AS, dalam hal inimemberi kuasa kepada : KOLONEL CHK PAYAMANPANGARIBUAN, SH., NRP. 29865 dan kawankawan,Pamen Babinkum TNI, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 12 Januari 2002, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugatl/Pembanding ;melawan:I. 1. CANDU bin GODO, 2. IDAG bin GODO, 3. NAHIMbin GODO, 4. TUNAH binti BADUD, 5.
    Bahwa setiap putusanPengadilan harus didasarkan pada pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana ditegaskan putusan Mahkamah Agung R.I. No.51K/Sip/1972 tanggal 2511972. Dengan mendasari pada putusanMahkamah Agung R.I. tersebut di atas, maka putusan Pengadilan TinggiBandung dalam perkara ini yang nyatanyata tidak mendasarkanputusannya pada pertimbangan hukum apapun maka harus dinyatakantelah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh undangundang ;Hal. 45 dari 55 hal. Put.
    Usama Rahayu kepada para pemilik tanah ; Bahwa terhadap putusan yang kabur sebenarnya telah dengan tegasdilarang oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana ditegaskan dalamputusannya tanggal 25 Maret 1972 Nomor 51 K/Sip/1972 yang sebagaiberikut : Suatu putusan Pengadilan tidak boleh bersifat kabur, sehinggadalam pelaksanaan putusan dapat timbul persoalanpersoalan baru ;4.
    Pemerintah R.I. cq. MenteriPertahanan Republik Indonesia cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq.Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa dan Pemohon Kasasi ll :Pemerintah R.I. cq. Menteri Pertahanan R.I. cq.
    MENTERI PERTAHANAN R.I. cq. PANGLIMA TENTARA NASIONALINDONESIA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.208/PDT/2002/PT.BADG. tanggal 9 Juli 2002 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Bekasi No. 199/Pdt.G/2000/PN.Bks. tanggal 8 Januari 2002 ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat tersebut ;Hal. 54 dari 55 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-02-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02G/HUM/2004
Tanggal 28 Februari 2008 — PIMPINAN DPRD PROPINSI LAMPUNG ; MENTERI DALAM NEGERI R.I.
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN DPRD PROPINSI LAMPUNG ; MENTERI DALAM NEGERI R.I.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-07-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 113/Pdt.G/2011/PN.Jbi
Tanggal 12 Juli 2012 — PT.BATUR ARTHA MANDIRI VS PEMERINTAH R.I. Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI, DKK
166 — 52
  • PT.BATUR ARTHA MANDIRI VS PEMERINTAH R.I. Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI, DKK
    MANDIRI, berkedudukan di Kota AdministrasiJakarta Pusat dan beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas,Blok C3/23 JalanK.H.Hasyim Ashari Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya GUNAWAN,SH, NORMAN S.IDRUS,SH,KN,MH, dan AZWARDI,SH masingmasing Advokat,beralamat di One Pacific Place 15th Floor, Jalan Jend.SudirmanKav.5253 Jakarta 12190, berdasarkan Surat kuasa Subtitusi tertanggal 21Desember 2011 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2011No.05 ;LAWANPEMERINTAH R.I
    Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I.
    . cq BadanPemeriksa Keuangan R.I. cq Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Jambi sebagai pihak Tergugat I adalahsangat keliru dan kabur (abscuur).5 Bahwa gugatan Penggugat kabur (abscuur) karena uraian positapada gugatan Penggugat sangat bertentangan (kontra) denganuraian petitum.
    perwakilan propinsi Jambi, selanjutnya diberi tanda T.I3;Fotocopy Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Audit oncaal) atas kegiatan pembangunan sarana air bersih Tebing TinggiKualaTungkal pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di KualaTungkal, selanjutnya diberi tanda T.I4;Fotocopy surat Badan Pemeriksa Keuangan R.I perwakilan propinsi JambiNo: 01/S/Tim.PAB/7/2011, tanggal 26 Juli 2011 yang ditujukan kepada10111213Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kuala Tungkal perihal permintaan
    Kepala Perwakilan.Menimbang, bahwa oleh karena BPK R.I Perwakilan Provinsi Jambi yangdipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang melakukan pemeriksaan hasilkerja Penggugat berdasarkan Kontrak Induk dengan Tergugat II, maka yangmenjadi Tergugat I dalam perkara in casu adalah BPK.R.I Perwakilan ProvinsiJambi yang berkedudukan di Jambi meskipun secara hierarkhis bertanggungjawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan R.I dan meskipun dalam pasal 51 ayat(4) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 PK/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — HENDRIK DONDOKAMBEY, DK VS PEMERINTAH R.I. cq MENTERI PERHUBUNGAN R.I. cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERHUBUNGAN SULAWESI UTARA, DKK
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRIK DONDOKAMBEY, DK VS PEMERINTAH R.I. cq MENTERI PERHUBUNGAN R.I. cqKEPALA KANTOR WILAYAH PERHUBUNGAN SULAWESIUTARA, DKK
    ., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Bone Utama Nomor Banyuanyar,Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 Januari 2015;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para PemohonKasasi/Penggugat XVII dan XIV/Para Pembanding;1.Lawan:PEMERINTAH R.I. cq MENTERI PERHUBUNGAN R.I. cqKEPALA KANTOR WILAYAH PERHUBUNGAN SULAWESIUTARA, berkedudukan di Jalan Laksamana R.E.
    MartadinataNomor 35, Manado;PEMERINTAH R.I. cq MENTERI PERHUBUNGAN R.I. diJakarta, cq PT (PERSERO) ANGKASA PURA I PUSAT diJakarta, cq PT (PERSERO) ANGKASA PURA CABANGBANDARA SAM RATULANGI MANADO, berkedudukan diDesa Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado;PEMERINTAH R.Il. cq MENTERI NEGARA AGRARIAR.I.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 08-12-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 142/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Desember 2017 — Pemohon:
TAMIN SUKARDI
Termohon:
JAKSA AGUNG R.I Cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS R.I
44 — 21
  • Pemohon:
    TAMIN SUKARDI
    Termohon:
    JAKSA AGUNG R.I Cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS R.I
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2013/PTUN.JKT
Tanggal 13 Februari 2014 — MOHAMMAD HARIYAMIN, S.H;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
39 — 14
  • MOHAMMAD HARIYAMIN, S.H;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 02-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 12-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Januari 2018 — H.Soepardjito,SH
3.KOMARYONO,SH
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I
2.PEMERINTAH NEGARA R.I Cq JAKSA AGUNG R.I
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
82 — 49
  • H.Soepardjito,SH
    3.KOMARYONO,SH
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I
    2.PEMERINTAH NEGARA R.I Cq JAKSA AGUNG R.I
    3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pengadilan PN JAKARTA UTARA
Putus : 23-01-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 02/Pra.Pid/2014/PN.Jkt.Ut
Tanggal 23 Januari 2014 —
83 — 47
  • RINA ARNOLDA LALAMENTIK melawan PEMERINTAH R.I. Cq. KEPOLISIAN R.I., Cq. KAPOLDA METRO JAYA Cq. KAPOLRES JAKARTA UTARA
    ,Advokat/Pengacara Lembaga Penelitian Konsultasi dan Bantuan Hukum(LPKBH) Universitas Jakarta, beralamat di Jalan Pulomas Barat (KomplekVilla Tanah Mas), Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal29 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;Melawan:PEMERINTAH R.I. Cq. KEPOLISIAN R.I, Cq. KAPOLDA METRO JAYACq.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-05-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 151/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Agustus 2023 — Pembanding/Tergugat : Menteri Investasi/Kepala BKPM R.I. a.n. Menteri ESDM R.I.
Terbanding/Penggugat : PT Gunung Berkat Utama
115 — 85
  • Pembanding/Tergugat : Menteri Investasi/Kepala BKPM R.I. a.n. Menteri ESDM R.I.
    Terbanding/Penggugat : PT Gunung Berkat Utama
Pengadilan PA WONOSOBO Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2015 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA WONOSOBO Nomor 175/Pdt.G/2015/PA.Wsb
Tanggal 3 Maret 2015 — E binti M melawan S S bin R.I
12 — 0
  • Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (S S bin R.I) terhadap Penggugat ( E binti M ) ;------------------------4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA untuk mengirim satu helai salinan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo dan Selomerto Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.--------------------------------5.
    E binti M melawanS S bin R.I
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-08-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828 K/Pdt/2015
Tanggal 7 Agustus 2015 — GUNAWAN SUTANTO VS BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, DKK
78 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNAWAN SUTANTO VS BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, DKK
    ., Advokat, pada kantor Advocates & Legal Consultants H&R,beralamat di Jalan Bungur Besar XII Nomor 6 F Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2014,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Intervensi/Pembanding;1.melawanBADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, berkedudukan diJalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan;KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL DKI JAKARTA qq.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 28/Pdt.G/2017/PN PBU
Tanggal 24 Agustus 2017 — PENGGUGAT : ESRA MEIDIANTA GINTING TERGUGAT : CRISTYNA MARTHA SARI
116 — 32
  • Pbusayang kedua orang tuanya, walaupun dalam peceraian ada istilah mantan istriatau mantan suami namun dalam perceraian tidak dikenal istilah mantan anak,sehingga sudah sepatutnya agar Penggugat tetap diberikan akses dalam dalampemeliharaan dan penyelenggara pendidikan serta kepentingan lainnya dari anakyang masih dibawah umur tersebut;Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin 7tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2008 — Upload : 26-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/PDT/2008
Tanggal 28 Nopember 2008 — Candu bin GODO, Ami binti Sarman, dkk Melawan Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa DAN Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia
934 — 753 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Candu bin GODO, Ami binti Sarman, dkkMelawan Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa DAN Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-07-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN PATI Nomor -38/Pdt.G/2014/PN.Pti
Tanggal 10 Februari 2015 — IMAM SUDRIYO MASHUDI melawan Pemerintah R.I, Cq. Menteri Keuangan R.I, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
100 — 4
  • IMAM SUDRIYO MASHUDI melawan Pemerintah R.I, Cq. Menteri Keuangan R.I, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
    Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Mawar nomor 40, PerumdaSukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 23 April 2014, dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Juni 2014, Nomor:W12U10/102/Hk.01/V1/2014;Selanjutnya disebut sebagal...............c cece eeeee ee eee ee PENGGUGAT;MELAWAN:Pemerintah R.I. c/q Menteri Keuangan R.I. c/q Direktorat Jendral Keuangan NegaraR.L, c/gq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 PK/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — ABDULLAH IBRAHIM VS PEMERINTAH NEGARA R.I., cq MENTERI DALAM NEGERI R.I., cq GUBERNUR PROPINSI NTT, cq BUPATI MANGGARAI BARAT, DK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDULLAH IBRAHIM VS PEMERINTAH NEGARA R.I., cq MENTERI DALAM NEGERI R.I., cq GUBERNUR PROPINSI NTT, cq BUPATI MANGGARAI BARAT, DK
    PEMERINTAH NEGARA R.I., cq MENTERI DALAMNEGERI R.I., cq GUBERNUR PROPINSI NTT, cq BUPATIMANGGARAI BARAT, berkedudukan di Jalan Frans SalesLega Labuan Bajo;2.
    PEMERINTAH NEGARA R.I., cq MENTERI DALAMNEGERI R.I., cq GUBERNUR PROPINSI NTT, cq BUPATIMANGGARAI BARAT, cq CAMAT /KOMODO,berkedudukan di Jalan Gabriel Gampur No. 8 Labuan Bajo;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para TermohonKasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-05-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 298/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 1 Agustus 2016 — PT.WILHARA PRIMA REALTY >< MENTERI KEUANGAN R.I. CS
56 — 34
  • PT.WILHARA PRIMA REALTY >< MENTERI KEUANGAN R.I. CS
    sudahpasti dan tidak dibantah ;= Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudangdan lainlain, dimana hubungan sewa menyewa sudahhabis/lampau...dst ; = Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian hartaperkawinan (gonogini)...dst ;= Dikabulkannya tuntutan Provisionil, dengan pertimbanganhukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332Ry 2= Gugatan didasarkan pada putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap...dst ;= Pokok sengketa mengenai Bezitsrecht ;21.Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA R.I
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 91/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon:
FERDINAND SITEPU
Termohon:
NEGARA R.I Cq. PRESIDEN R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
13 — 12
  • Pemohon:
    FERDINAND SITEPU
    Termohon:
    NEGARA R.I Cq. PRESIDEN R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 106/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Juli 2014 — .; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.;
36 — 18
  • .;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.;
    No. 51 b RT.001, RW. 007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan,Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/ PEMBANDING ; ""MELAWAN:KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, berkedudukan di JalanSisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan 12014, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada Ir. Putu Suweken, MURP., Sumarma,S.H., M.Hum. Agus Soefiana, S.H. Anwar K, S.Sos., OdangRosadi., Arifin, S.A.P., Kreshna Wisnu Putra, S.H.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2018 — Pemohon:
1.ZURIAH
2.TIMIN SANJAYA
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq PRESIDEN R.I. Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDASU
42 — 8
  • Pemohon:
    1.ZURIAH
    2.TIMIN SANJAYA
    Termohon:
    PEMERINTAH R.I. Cq PRESIDEN R.I. Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDASU