huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo danPasal 31 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnnya dariSurat Gugatan, surat paksa dan materi sengketa tidak perlu lagi dilakukan, dan dengandemikian gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 80 ayat(1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa pendapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Ak Sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. Sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho. Sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari2014 dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat danPenggugat;

Surat Banding Nomor :137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehinggaMajelis berkesimpulan Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaanketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SH LLMmemberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadapSurat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untukmenentukan objek banding dan alasan banding;A.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Ari Susanto Bin Moch.Paring) terhadap Penggugat (Netty Anggraeni Binti Karmin Sudjarwadi) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

sehingga tidak dipertimbangan oleh Majelis;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor : 123/ASXM/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding NomoASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal, dengan dPendapat Berbeda (Dissenting Opinions) bahwa berdHakim mas bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SH LLM memberikan pendapat tanggal 201yang berbeda sebagai berikut: pemeriksaa:bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat BandingNomor : 123/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk menentukan objek banding dan alasanbahwa berd banding; Majelis ber!

Keputusan Menteri KeuanganNomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor TujuanEkspor Dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:111/PMK.010/2006 tanggal 24 Nopember 2006;bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp209.058.382,00 telah benar dantetap dipertahankan;Mbahwhangndapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,M. R. Abdi Nugroho sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor: Put51919/PP/M.XV/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu, 16 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidakdihadiri oleh Pemohon Banding.

Surat BandingNomor : 109/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor : 109/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuanformal, dengan demikian pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupunmateri sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SH LLMmemberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitianterhadap Surat Banding Nomor : 109/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember2012 untuk menentukan objek banding dan alasan banding;A.

Keputusan Menteri KeuanganNomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor TujuanEkspor Dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:111/PMK.010/2006 tanggal 24 Nopember 2006;bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp209.058.382,00 telah benar dantetap dipertahankan;Mbahwhapgndapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,M. R. Abdi Nugroho sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor: Put51916/PP/M.XV/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu, 16 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidakdihadiri oleh Pemohon Banding.

Keputusan Menteri KeuanganNomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor TujuanEkspor Dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:111/PMK.010/2006 tanggal 24 Nopember 2006;bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp111.323.312,00 telah benar dantetap dipertahankan;Mbahwhangndapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,M. R. Abdi Nugroho sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor: Put51921/PP/M.XV/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu, 16 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidakdihadiri oleh Pemohon Banding.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Fani Eko Nugroho bin Sudjarwadi) terhadap Penggugat (Ayu Widyastuti binti Sutarma);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966000,00 ( sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah )

berpendapat Surat Banding Nomor:121/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehinggaMajelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 121/ASA/PJK/XH/2012 tanggal 20Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaanketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SH LLMmemberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadapSurat Banding Nomor: 121/ASA/PJK/XI/2012 tanggal 20 Desember 2012 untukmenentukan objek Banding dan alasan Banding;A.

huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo danPasal 31 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnnya dari suratgugatan, surat paksa dan materi sengketa tidak perlu lagi dilakukan, dan dengan demikiangugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 80 ayat (1)Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa pendapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Ak Sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. Sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho. Sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari2014 dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat danPenggugat;

huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo danPasal 31 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnnya dariSurat Gugatan, surat paksa dan materi sengketa tidak perlu lagi dilakukan, dan dengandemikian gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 80 ayat(1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa pendapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Ak Sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. Sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho. Sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari2014 dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat danPenggugat.

huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo danPasal 31 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnnya dari suratgugatan, surat paksa dan materi sengketa tidak perlu lagi dilakukan, dan dengan demikiangugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 80 ayat (1)Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa pendapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Ak Sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. Sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho. Sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari2014 dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat danPenggugat;

berpendapat Surat Banding Nomor:133/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehinggaMajelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 133/ASA/PJK/XI/2012 tanggal 20Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaanketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

,memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M., melakukan penelitianterhadap Surat Banding Nomor: 133/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untukmenentukan objek Banding dan alasan Banding;.

Keputusan Menteri KeuanganNomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor TujuanEkspor Dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:111/PMK.010/2006 tanggal 24 Nopember 2006;bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP sebesar (Rp47.771.885,00) telah benar dantetap dipertahankan;Mbahwhapgndapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,M. R. Abdi Nugroho sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor: Put51918/PP/M.XV/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu, 16 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidakdihadiri oleh Pemohon Banding.

Sudjarwadi (Dirut. CV. BaktiPutra) bertempat tinggal di Jalan Purwanggan Nomor 11 Yogyakarta sebagaiPemohon Eksekusi melawan R. Kadir Sultan, dan kawankawan (Direktur CV.Mataram Kusumo Wijoyo) alamat Jalan Sosrowijayan Nomor 3S Yogyakarta;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan pihakPemohon eksekusi lelang yakni Saudara Drs. Sudjarwadi (Direktur CV.

Sudjarwadi, sehingga dengan demikian tidak sependapatpertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Maupun Pengadilan TingkatBanding, karena Pertimbangan Hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum;Bahwa Putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karenamengambil alih dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama padahaldiketahui bahwa pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salahdalam menerapkan hukum, yakni pelaksanaan sita eksekusi, dimanaterjadikesalahan mekanisme

KEP1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwasengketa a quo merupakan tugas dan wewenang (kompetensi absolut)Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak;Ada pun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa a quo adalah :a. Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa danmemutus sengketa pajak,b.

Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutussengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain olehperundangundangan yang berlaku;Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 771/B/PK/PJK/2015Bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa Surat Banding Nomor1730/JKT/RAUPP/XI/13 tanggal 20 November 2013 memenuhi persyaratanformal banding sebagaimana

Sunarto, MSi, dalam putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dalam perkaraa quo, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakanupaya hukum terakhir (U/timum Remedium) dalam penegakan hukumpajak;Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapatpenerapan sanksi pidana perpajakan adalah upaya penegakan hukumterakhir (U/timum Remedium), Karena sanksi pidana adalah sanksi yangpaling berat (obat yang terakhir), apabila Termohon Peninjauan kembali(semula Terbanding

KEP272/PJ./2002 tanggal 17 Mei2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengamatan, Pemeriksaan BuktiPermulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat dasarhukum penerbitan SKPKB Terbanding adalah Pasal 13 ayat (5) dan Pasal15 ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, yang antara lainmengatur sebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quomengatur: Walaupun jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud

Tidak ada objek pajak yang belum dikenai pajak,maka dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)Tidak Dibenarkan lagi menerbitkan SKPKB;Bahwa oleh karenanya Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan untuk mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) danmembatalkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/05/072/13 tanggal 3Juni 2013 Tahun Pajak 2005;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut

Nomor66/Pdt.G/2015/PN Sel Pada pertimbangan hukumnya halaman 32 alineake 5 pada intinya "Menimbang, bahwa oleh karena penguasaanTergugat , Il, Ill terhadap tanah sengketa tersebut tidak sah, makaterhadap sertifikat Hak Milik No. 1901 atas nama Kusnan Sudjarwadl....Dan seterusnya....... kalau di teliti secara seksama apa yang tercantumdalam pertimbangan hukum tersebut diatas maka sudah jelas dan terangseharusnya yang berkedudukan sebagai Tergugat 4 dalam perkara iniadalah orang yang bernama Kusnan Sudjarwadi

telah todak cermat dalam menganalisasurat gugatan Penggugat/teioanding/Termohon Kasasi tertanggal 07 Mei2015 behkut perbaikan surat gugatannya hal mana dalam gugatantersebut telah kekurang Subyek Hukum dengan tidak di libatkannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur sebagai pihakketiga selaku instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1901.semula atas nama dalam Sertifikat Lalu Erwin Adi Sutanto (Tergugat3/Pembanding/Pemohon Kasasi. dan kemudian be rub ah atas namaKusnan Sudjarwadi

sertifikat Itu telah tidakmengajukan kaberaten secara tertulis kepada pemegang sertifikat danKepala Kan tor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukangugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitansertifikat tersebut. dengan demikian Judex Facti telah begitu sajamengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan olehTergugat 3/Pembanding 3/Pemohon Kasasi, berupa sertifikat hak milikNomor 1901 atas nama Lalu Erwin Adi Sutanto dan kemudian terahirberubah atas nama Kusnan Sudjarwadi

Nash Umar, semestinya saksi tersebutharus ikut dilibatkan sebagai Para Pihak dalam perkara ini karenasaksi tersebut telah melakukan perbuatan hukum dengan caramelakukan jual beli dengan Tergugat 1 asal/Pembanding 1/TurutTermohon Kasasi 1, oleh Tergugat 1 dijual lagi Ke Tergugat 2, olehTergugat 2 di jual lagi ke Tergugat 3 dan kemudian oleh Tergugat3 di jual lagi ke orang yang bemama Kusnan Sudjarwadi (tidak ikutdillbatkan dalam perkara ini), akan tetapi Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi tidak

Nash Umar dansaksi Hajah Sukami Djabal telah melakukan kebohongan di depanpersidangan pada ahimya sangat merugikan bagi Para Tergugatasat/Para Pern band ing/Pemohon Kasasi terutama bagi pemilikterakhir dan obyek sengketa yaitu Kusnan Sudjarwadi;n.

KEP1679/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwaHalaman 26 dari 56 halaman. Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2015sengketa a quo merupakan tugas dan wewenang (kompetensi absolut)Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak;Ada pun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa a quo adalah:a.

Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2015Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutussengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain olehperundangundangan yang berlaku;bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa SuratBanding Nomor 1753/JKT/RGMSPP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013memenuhi persyaratan formal banding sebagaimana diatur dalam Pasal2/7 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo,Pasal

Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2015bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapatpenerapan sanksi pidana perpajakan adalah upaya penegakan hukumterakhir (Ultimum remedium), karena sanksi pidana adalah sanksi yangpaling berat (obat yang terakhir), apabila Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah menerapkan sanksi pidana, melalui penyidikantindak pidana perpajakan, selanjutnya apabila telah lengkap (P21) danJaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas penyidikan perkara kePengadilan

Didi Hardiman, Ak.) mempertimbangkan faktafakta hukum yang sudahdirinci secara jelas dan benar oleh Majelis Hakim (Djangkung Sudjarwadi,SH LLM) yakni:a.

KEP1679/WPJ.06/2013 tanggal 31Oktober 2013 Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberpendapat bahwa sengketa a quo merupakan tugas dan wewenang(kompetensi absolut) Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutussengketa pajak;Ada pun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajakuntuk memeriksa dan memutus sengketa a quo adalah:Halaman 37 dari 56 halaman.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secararesmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secaraverstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hartono Bin Padmo P.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Any Pancaningsih binti Sudjarwadi) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,- ( empat ratus limaribu