Memperhatikan, ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

bersedia di Audit oleh pihak yang berwenang serta mempertanggung jawabkan hasil audit apabila terdapat temuan. 5. 1 ( satu ) berkas Dokumen Asli Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015 6. 1 ( satu ) berkas dokumen asli Panitia pembangunan gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015. 7. 1 ( satu ) berkas foto copy Proposal bantuan dana Pembangunan dan sarana perkuliahan Stikes Kuala kurun Tahun 2015. 8. 1 ( satu ) berkas Asli Surat perjanjian Kerja perencanaan Teknis

Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun, Nomor : 03 / STIKES KK/ GUMAS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015. 9. 1 ( satu ) berkas Asli Surat perjanjian Kerja perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun, Nomor : 05 / STIKES KK/ GUMAS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015. 10. 1 ( satu ) berkas Asli gambar perencanaan teknis pembangunan gedung Perpustakaan Stikes kuala Kurun. 11. 1 ( satu ) berkas Asli gambar perencanaan teknis pembangunan gedung

Perkuliahan Stikes kuala Kurun. 12. 1 ( satu ) berkas Asli RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung perpustakaan Stikes Kuala kurun. 13. 1 ( satu ) berkas Asli RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung perkuliahan Stikes Kuala kurun. 14. 1 ( satu ) berkas Asli Surat perjanjian Kerja pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun, Nomor : 07 / STIKES KK/ GUMAS/IX/2015 tanggal 11 september 2015. 15. 1 (

satu ) berkas Asli Surat perjanjian Kerja pengawasan Teknis Pembangunan Gedung perkuliahan Stikes Kuala Kurun, Nomor : 05 / STIKES KK/ GUMAS/IX/2015 tanggal 11 september 2015.16. 1 ( satu ) berkas Asli Permohonan pembayaran pekerjaan pengawasan Teknis Gedung perpustakaan Stikes Kuala Kurun Nomor : 02 /CV.UCM/PLK/I/2016 tanggal 04 januari 2016. 17. 1 ( satu ) berkas Asli Permohonan pembayaran pekerjaan pengawasan Teknis Gedung perkuliahan Stikes Kuala Kurun Nomor : 03 /CV.UCM/PLK/I

/2016 tanggal 04 januari 2016 18. 1 ( satu ) berkas Asli Laporan Supervisi Pekerjaan pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun. 19. 1 ( satu ) berkas Asli Laporan Supervisi Pekerjaan pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun. 20. 1 ( satu ) berkas Asli Back Up Data Pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Stikes kuala Kurun. 21. 1 ( satu ) berkas Asli Back Up Data pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan Stikes Kuala kurun. 22.

DAMBER LIWAN dan jabatan saksiadalah sebagai Ketua Tim Pengelola Teknis Kegiatan dengan anggotasebanyak 2 (dua) orang atas nama Sdra. NOOR HALIM, M.P.d sebagaiSekretaris sedangkan Sdra.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03/STIKESKK/GUMAS/VII/2015tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis PembangunanGedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dan Surat PerjanjianKerja (SPK) Nomor 05/STIKESKK/GUMAS/VII/2015 tentang PaketPekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung PerkuliahanSTIKES Kuala Kurun.

TINGANG BARU sebagai perencana teknisPembangunan gedung perpustakaan Stikes kuala kurun.Bahwaterdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukanpenelitian, penilaian adminstrasi, penilaian dokumen teknis, penilaiandokumen biaya dan penilaian kualifikasi terhadap CV TINGANG BARUsebagai perencana teknis Pembangunan gedung perpustakaan Stikeskuala kurun.Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukanpenelitian, penilaian adminstrasi, penilaian dokumen teknis, penilaiandokumen biaya dan penilaian

PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS.3. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA .4.

PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS.3. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA.4. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN KUALIFIKASIyang di berita acara tersebut Terdakwa bertanda tangan sebagaipanitia Pembangunan Stikes Kuala kurun dan penyedia jasa konsultanPengawasan teknis CV.

Bali Graha SuryaLAWAN 1.PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN DIREKTORAT TEKNIS DAN LINGKUNGAN MIGAS BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.JIHAD OKTOVA ARIEF RAHMAWAN3.DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Gandaria No. 47,Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertindak baik sendirisendiri maupunsecara bersamasama, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN: Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Teknis dan LingkunganMigas,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral No. 0158/73/MEM/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentangPenggantian dan Pengangkatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyakdan gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral TahunAnggaran 2013, yang berkedudukan

RasunaSaid Kav B5 Jakarta Selatan.Bahwa, Tergugat II adalah perorangan secara pribadi yang terkait denganpertanggungjawaban secara pribadi atas dasar Pakta Integritas yang telahditandatanganinya sehubungan dengan menjalankan pekerjaannya selakuPejabat Pembuat Komitmen Direktorat Teknis dan Lingkungan Migasberdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 0158K/73/MEM/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penggantiandan Pengangkatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan

Bahwa, dengan rentang waktu sejak ditandatanganinya SuratPerjanjianNomor: 01/BANGSPBGMD/JKONTE/PPKDMT/2013tanggal 23 Mei 2013 perihal Pekerjaan Jasa KonstruksiPEMBANGUNAN SPBG MOTHER DAN DAUGHTER STATION DIBALIKPAPAN yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat ,dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/BANGSPGBMD/JKONTE/PPKDMT/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat ,Penggqugatkesulitan menjalankantugaspekerjaannya baikpekerjaan sipil maupun pekerjaan teknis sebagaimana tertuangdalam

Pertamina(Persero) perihal Rencana Lokasi Penempatan Pipa Penyalur Gas danLokasi Lahan untuk SPBG di Area Pertamina RU V Balikpapan, makapada bulan Oktober pekerjaan sipil maupun pekerjaan teknis dari isiSurat Perjanjian Nomor: 01/BANGSPBGMD/JKONTE/PPKDMT/2013tanggal 23 Mei 2013 perihal Pekerjaan Jasa KonstruksiPEMBANGUNAN SPBG MOTHER DAN DAUGHTER STATION DIBALIKPAPAN baru dapat dilaksanakan secara realistis, artinvya bahwaselama masa perjanjian dalam rentang waktu MeiSeptember 2013, Pengqugat tidak

Akan tetapikendala yang dihadapi oleh Pengugat adalah bukan dikarenakan kelalaian atau pengabaian pekerjaan sipil dan teknis yangmengakibatkan suatu konirak menjadi wanprestasi akan tetapi lebihpada kendala penqgadaan lahan, hal mana lahan tersebut telahditentukan titik koordinatnya oleh Tergugat I.Bahwa, selain pada hal pengadaan lahan, hal yang juga menghambat danmenjadi kendala adalah adanya permintaan perubahan lahan danspesifikasi teknis item barang oleh Tergugat berdampak pula kepadaadanya

M E N G A D I L I:DALAM PENUNDAAN; Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2017 ; DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017;---------------------------------------------------------------------- 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017;---------------------------------- 4.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTENKONAWE NO: 06/PP.02.03Kpt/7402/KPUKab/VII/2017 TENTANGPEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIKONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017; 3.

tanggal pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupatenkonawe tahun 2018; Menimbang, bahwa berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan UmumKabupaten Konawe Nomor: 07/PK.01BA/7402/KpuKab/V 1/2017 tanggal 25Juli 2017 tentang penyusunan pedoman teknis tahapan, program dan jadwalpenyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun2018 dan pedoman teknis penetapan hari dan tanggal pemungutan suarapemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun 2018 merupakankeputusan

Bahwa pemilihan kepala daerah bupati dan wakilbupati kabupaten konawe tahun 2018 yang di selenggarakan oleh KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe dengan menerbitkan surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3Kpt/7402/KPUKab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun2018, bertanggal 25 Juli 2017 merupakan kepentingan umum (algemeenbelang) dalam rangka pembangunan.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKonawe Nomor :06/PP.02.3Kpt/7402/KPUKab/VI/2017 TentangPedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25Juli 2017; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3Kpt/7402/KPUKab/VIV2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017;4.

AGUS SETYAWAN selaku DirekturLawan1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KOTA MOBAGU2.UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA KOTAMOBAGO (ULP) KOTA KOTAMOBAGU3.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOTA KOTAMOBAGU, (KPA)4.DIREKSI TEKNIS KOTA KOTAMOBAGU5.Ir. SERVIE DAPAS, MT ( AHLI STRUKTUR), KONSULTAN PERENCANA, LELANG PAKET

Penggugat:
CV.ANUGRAH diwakili Leili Dewani Aulia
Tergugat:
1.KPA Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
2.Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
3.POKJA. 009 PK

Objek GugatanSurat KPAUPT (Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis) No.620/KPA/DBMBK/UPTJJSDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : PelaksanaanHal. 3 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUNMDNTender Ulang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong diKab. Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027;Il. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan1.

Bahwa objek gugatan adalah Surat KPAUPT (Kuasa PenggunaAnggaran Unit Pelaksana Teknis) No. 620/KPA/DBMBK/UPTJJHal. 6 dari Hal. 63 Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUNMDNSDK/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal : Pelaksanaan Tender Ulanguntuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong diKab.Pakpak Bharat, Kode Tender 9342027 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis(KPAUPT) Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga danBina Konstruksi Provinsi Sumatera

Menetapkan tim teknis;l. Menetapkan tim juri/ tim = ahli untuk pelaksanaan melaluiSayembara/ Kontes;m.Menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dann. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metodepemilihan :1. Tender/ Penunjukan Langsung/ Epurchasing untuk paketPengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyadengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau2.

Foto copy Surat KPA Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan SidikalangNomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJSDK/563/2019, tanggal 12Juli 2019, Perihal Rapat Penunjukan Penyedia Barang/JasaPembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat,yang telah diberi materai, dilegalisir dan dinazegelen sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti .. T3 ;4. Foto copy Berita Acara Persiapan Penunjukan Penyedia Paket5.

Putusan Perkara No. 239/G/2019/PTUNMDNTa*Dao7DAnggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas BinaMarga dan Bina Konstruksi Provsu berwenang dalam menerbitkanKeputusan tentang Pelaksanaan Tender Ulang untuk Paket PembangunanTurap/Talud/Bronjong di Kab.

----------------------------------M E N G A D I L I-------------------------------------DALAM PENUNDAAN; Menolak Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2017 ; DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

PEJABAT ANALISIS TEKNIS CIPTA KARYA pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat atas nama TEGUH Diwakili Oleh : HOTMAN PANJAITAN, SH
Terbanding/Tergugat : STAF TEKNIS KIMPRASWILTAM Proyek Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kab. Melawi tahun anggaran 2007 dan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Proyek Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kab. Melawi atas nama BUDIANTO Diwakili Oleh : ZULKARNAIN, SH

PEJABAT ANALISIS TEKNIS CIPTA KARYA,pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiKalimantan Barat atas nama TEGUH,beralamat di Anmad Yani kota Pontianak, dalam hal iniHalaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt./2015./PT. PTKmemberikan kuasa kepada HOTMAN PANJAITAN, S.H.,ENDANG DARSONO, S.H., A'AN, S.H., berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : SK2544/Q.1.12/10/2114tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Ill selanjutnya disebut sebagai PARATERBANDING ;4.

STAF TEKNISKIMPRASWILTAM Proyek Pembangunan GedungOlah Raga (GOR) Kabupaten Melawi tahun anggaran2007 & PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN(PPTK), beralamat di Jalan Provinsi km.7 Nanga PinohKabupaten Melawi, dalam hal ini memberikan kuasakepada H. HASANUDDIN, S.H., ZULKARNAIN, S.H.,RUMIRIS RAMARITO NAINGGOLAN, S.H.

strong>

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;---------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :-----------------------------

1. Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis

Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Tangah Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : MUHAMMAD AMIN, SH.
Terbanding/Penggugat : RUDY HERDANY Diwakili Oleh : PETRUS TIBA NEGHA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : PT. YUDHA PUTRA KALTIM

UNITPELAKSANA TEKNIS PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA,berkedudukan di Jalan H. Juanda Nomor 81, Keluarahan AirHitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;Dalam perkara ini diwakili Kuasanya bernama: 1. H. TEJOSUTARNORTO, S.H., M.Si., 2. ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.,3. ZULKARNAIN RAMLI, S.H., 4. TRESNA DEWI, S.H., 5.AGUS SUJITO, S.H., 6. ARI SETIAWAN, 7. ZULKIFLI DJEBAR,S.H. dan 8.

Pengadaan Tanah
2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BANK MANDIRI PERSERO, TBK CABANG JAKARTA JATINEGARA TIMUR
4.PPK PEMBINA TEKNIS SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SPAM STRATEGIS

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JURENDRY HENDRY, Sertu NRP 21180146670796, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan serta tidak dapat menunjukkan SIM yang sah"

--[endif]-->Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak kalan meliputi kaca spion dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapakan serta tidak dapat menunjukkan SIM yang sah ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

3.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JURENDRY HENDRY, Sertu NRP21180146670796, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak kalan meliputi kacaspion dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapakan serta tidak dapatmenunjukkan SIM yang sah.2.

Penggugat:
Abdul Hasan
Tergugat:
1.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pem. Siantar selaku Penjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ir. Wesly Sidabutar
2.Wesly Sidabutar
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Sumatera Utara

Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

AUFA Binti ISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Akbar PanjayaTergugat:1.Pemerintah Kota Bekasi Cq Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi2.Pemerintah Kota Bekasi Cq Dinas Pendidikan Kota Bekasi Cq Pejabat Pengadaan Barang Jasa3.Pemerintah Kota Bekasi Cq Dinas Pendidikan Kota Bekasi Cq Kuasa Pengguna Anggaran KPA4.Pemerintah Kota Bekasi Cq Dinas Pendidikan Kota Bekasi Cq Pejabat Pembuat Komitmen PPK5.Pemerintah Kota Bekasi Cq Dinas Pendidikan Kota Bekasi Cq Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK6.Pemerintah Kota Bekasi Cq Walikota Bekasi Cq

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah BPKAD Kota Bekasi7.Walikota Bekasi8.Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan9.Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pembinaan Sd Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan10.Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan11.Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pembina

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3217/T/2006 atas nama Rufaidah yang semula nama Pemohon tertulis Khusnul Chotimah menjadi tertulis dan terbaca nama Kusnul Khotimah;
3. Memerintahkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kec.

Tualang untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3217/T/2006 atas nama Rufaidah;

Memerintahkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan PencatatanSipil Kec. Tualang untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anakPemohon Nomor 3217/T/2006 atas nama Rufaidah;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantarkan langsungsalinan resmi penetapan keputusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapuraini kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kec. Tualang Kab. Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersediauntuk itu;5.