uraian pertimbangan diatasmaka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telahterbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimanadakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan ataumelepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana makaparalerdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana yangjenisnya, tingkatnya

Dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwaterjadi pertentangan atau ketidakselarasan antara Pasal 9 ayat (1)Peraturan Pemerintah (yang merupakan peraturan perundangundangan yang secara hirarki tingkatnya lebih rendah) denganPasal 4 ayat (1) UU PPh yang merupakan peraturan perundangundangan yang secara hirarki tingkatnya lebih tinggi dariPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.

(ii) Bunyi Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf UU PPh:Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uangasing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dandilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar AkuntansiKeuangan yang berlaku di Indonesia.Selain terdapat fakta dimana teks Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (yang merupakan peraturanpelaksana yang tingkatnya lebih rendah) tidak sama bahkanbertentangan dengan teks Penjelasan Pasal 4 ayat (1) hutuf UUPPh (yang

merupakan peraturan induk yang tingkatnya lebihHalaman 36 dari 80 halaman.

Dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa terjadipertentangan atau ketidakselarasan Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah (yang merupakan peraturan perundangundangan yangsecara hirarki tingkatnya lebih rendah) dengan Pasal 4 ayat (1) UUPPh yang merupakan peraturan perundangundangan yang secarahirarki tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 94Tahun 2010;Bahwa anak kalimat pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94Tahun 2010 diadopsi dengan bahasa yang hampir sama dariPenjelasan Pasal

No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quobeserta alasanalasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan undangundang, formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat /Pembanding telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang padapokoknya sebagai berikut :ALASAN PERTAMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALIApabila diantara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang: sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

KEBENDAAN yang sama yaitu Tanahyang dijaminkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai jaminan ataspelunasan hutang berdasarkan Perjanjian Sale and Leased Back danmengenai mesinmesin yang yang dijaminkan oleh Termohon PeninjauanKembali sebagai jaminan atas pelunasan hutang berdasarkan PerjanjianSale and Leased Back (DASAR YANG SAMA).Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas tentang diantara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Rohmat dan Agung datang ke rumah Terdakwa Sriatun kemudian ketiga orang tersebut bersama Terdakwa bertemudi ruang tengah tetapi Terdakwa II tidak mengetahui yang dibicarakan,karena Terdakwa II ada di depan rumah; Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul08.00 Wib, Terdakwa Il diperintah Terdakwa Sriatun untukmembersihkan rumah tingkatnya yang tidak ditempati; Bahwa pada hari Kamisnya tanggal 2 April 2020 sekira pukul 05.30Wib, Terdakwa II membersihkan rumah tingkat tersebut

Kroya DesaWonodadi, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib,Sdr.Rohmat dan Agung datang ke rumah Terdakwa dan melakukanrencana penggandaan uang;Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul08.00 Wib, Terdakwa II diperintah Terdakwa untuk membersihkanrumah tingkatnya yang tidak ditempati;Bahwa pada hari Kamisnya tanggal 2 April 2020 sekira pukul 05.30 Wib,Terdakwa II membersihkan rumah tingkat tersebut sampai pukul

Rohmat dan Agung datang ke rumahTerdakwa merencana penggandaan uang;Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April2020 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa II diperintah Terdakwa untuk membersihkan rumah tingkatnya yang tidak ditempati;Menimbang bahwa pada hari Kamisnya tanggal 2 April 2020sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa II membersihkan rumah tingkattersebut Sampai pukul 08.00 Wib;Menimbang bahwa awalnya sebulan sebelum peristiwa initerjadi saksi Rosmanto Bin Masat bertemu dengan saksi Iskak

Herman telah melakukan penipuandengan modus penggandaan uang, yang direncankan terlebihdahulu di rumah Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 31Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib;Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April2020 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa II diperintah Terdakwa untuk membersihkan rumah tingkatnya yang tidak ditempati;Menimbang bahwa pada hari Kamisnya tanggal 2 April 2020sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa II membersihkan rumah tingkattersebut Sampai pukul 08.00

Nomor: 536 K/TUN/2015 tertanggal 23November 2015, mengandung kesalahankesalahan dan melampauikewenangannya dalam mengadili pada tingkat kasasi yaitu Pasal 67 ayat (5):Apabila antara pihakpihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atasdasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang /ain;Bahwa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara yangberlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanyalahmemeriksa

Nomor 536 K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015,pada paragraf 3 dan 4 halaman 27 dan 28 terlihat jelas banhwa Mejelis HakimKasasi telah memasuki pada penilaian alatalat bukti yaitu perbedaan objektanah bukan pada masalah penerapan hukum cacat hukum secara proseduralterhadap penerbitan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sehinggabertentangan antara pihakpihak yang sama, mengenai suatu hal yang samaatas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan

hukum tetap, yanguntuk selanjutnya kami lampirkan dalam permohonan ini dan kami beritanda Bukti P4 PK Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, yaitu dengan alasan apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

PK/PDT.SUS/2012untuk selanjutnya kami lampirkan dalam permohonan ini dan kami beritanda Bukti P5 PK; Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, yaitu dengan alasan apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sahmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PencurianDalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Jaksa/PenuntutUmum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa haruslahdinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana yang jenisnya, tingkatnya

SK.01/HMBPP tanggal 01 Oktober 1984 (Bukti P1 hal. 2 kolom d) dan hanyamempertimbangkan Surat Segel Tahun 1974 (Bukti T.LIIl.2) yang dikeluarkanoleh Lurah yang tingkatnya lebih rendah ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah tanda bukti hak, punya nilai buktiotentik selama tidak dilumpuhkan oleh bukti lainnya oleh hukum dinyatakansebagai benar, lagi pula Penggugat peroleh tanah tersebut berdasarkan jual belidengan Akte Jual Beli

Perginya Penggugat bersama orangtuanya keTamiang Layang merupakan tanda bahwa Penggugat tidak dapat menerimaperbuatan Tergugat;Menimbang, bahwa perselisihnan dan pertengkaran dalam rumahtangga tidak sebatas pertengkaran mulut atau kekerasan fisik, pertengkarandalam rumah tangga ada banyak ragam dan tingkatnya, berpisahnya suami/istrijuga merupakan bentuk lain dari pertengkaran, atau paling tidak dapat dimaknaisebagai akibat dari pertengkaran yang telah terjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangpertimbangan

Nomor 545 PK/Pdt/2020bahwa dalam putusan ini terdapat: Novum berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2167K/Pdt/2014, tanggal 25 Februari 2015; Pihakpihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainya; Suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:Primair: Menyatakan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon

PIHAKPIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA,ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA ATAUSAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANGBERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN (vide Pasal 67 huruf e UUNomor 14 Tahun 1985).Bahwa dalam perkara di peradilan perdata ini dan perkara di peradilanTUN (vide Bukti P/T9 dan P.PK1), memiliki KESAMAAN yang mendasar(jika manusia, maka kembar identik), yaitu :e SAMA PIHAKNYA ; yaitu Drs. Kamaluddin A.F. melawan H.M.KASIM MOTE DG. RUMPA.

;e DIPUTUS OLEH PENGADILAN YANG SAMA TINGKATNYA ; yaitusamasama pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua(banding) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.1.;Namun ternyata putusan yang diberikan oleh pengadilan yang samatingkatannya tersebut, berbeda antara pengadilan yang satu denganlainnya. Perbedaannya terletak pada, putusan akhir pengadilan TUN yangtelah berkekuatan hukum telah memenangkan pihak H.M. KASIM MOTEDG.

pihak ketiga yangberkepentingan;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menurut hukum terbukti dan karenanyaharus dikabulkan seluruhnya, maka adalah layak dan menurut hukum bila atas hartakekayaan Tergugat Rekonvensi baik berupa harta dalam bentuk benda tetap maupunbenda bergerak, dilekatkan sita jaminan (conservatoir beslaag) untuk kepentinganjaminan dipenuhinya gugatan Penggugat Rekonvensi quodnon, serta adalah patutdan menurut hukum pula jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalamsemua tingkatnya

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbuldalam perkara ini dalam setiap tingkatnya;Subsidar:Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pdt/G/2009/PN.PBR tanggal 18 Januari 2010 adalah sebagai berikut:Dalam Konvensi:1. Dalam Eksepsi:e Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;2.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,sebagai Hakim Anggota; sehingga dalam hal ini antara 2 (dua) kasus tersebutmerupakan suatu Putusan di Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dan di Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung terjadi suatu Putusanantara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan Putusan yangHal. 21 dari 26 hal. Put.

atau melampaui batas wewenang ;Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Pasal 67 huruf c menyatakan :Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayang dituntut ;Pasal 67 huruf e menyatakan :Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

keluarga dengan Saksi yaitu sebagai anak kandung ; bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Santo Paulus Klecomenburut tata cara agama Katholik di Surakarta ; bahwa Saksi sudah lupa kapan menikahnya mereka ; bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaituSubastian Rangga Danindra yang ikut Penggugat dan Aaayang ikutTergugat ; bahwa antara penggugat dan tergugat sudah lama pisah ranjang ; bahwa Penggugat bercerita pada Saksi bahwa pada tahun 2010Tergugat bertemu dengan kakak tingkatnya

seluruhnya; Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarongkos perkara yang timbul dalam perkara ini: Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 6 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Il pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan ini antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatnya

Saleh Nizar (TermohonPK/Penggugat asal) adalah cacat hukum/batal demi hukum;Alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Ketiga:Alasan PK ketiga ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf e;Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Bahwa Termohon PK/Penggugat asal

MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA,OLEH PENGADILAN YANG SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKANPUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN; Bahwa judex juris telah keliru dalam memberikan putusan karena mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yangsama tingkatnya telah diberikan putusan yang berbeda di mana dalamputusan judex juris telah menyatakan para Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimanaputusan Mahkamah Agung

No. 393 PK/Pdt/2006P.PK.1 dan Bukti P.PK.2 yang merupakan putusan Hakim Pidana dalamperkara a quo, berakibat telah diberikan putusan Pengadilan yang sama atausama tingkatnya yang bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67 huruf (e) UndangUndang No.5 tahun 2004 ;Bahwa sudah menjadi azas hukum, bahwa putusan Hakim Pidana yangdidasarkan pada kebenaran materiil mempunyai kekuatan mutlak dan bersifatmenentukan terhadap perkara perdata a quo, oleh karena itu maka, BuktiP.PK.1

pernikahanPemohon PK1 dengan almarhum AHMAD JAJANG, dan khusus mengenai halini merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yangdimaksud dalam pasal 67 huruf (f) UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 ;Bahwa akibat adanya perbedaan pertimbangan hukum antara PutusanMahkamah Agung No.154 K/Pdt/2004 dengan pertimbangan hukum BuktiP.PK.1, Bukti P.PK.2, Bukti P.PK.3 dan Bukti P.PK.4 yang merupakan putusanHakim Pidana dalam perkara a quo, berakibat telah diberikan putusanPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Bahwa alasan hukum permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dandikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah menurut Pasal67 huruf e UndangUndang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 jo.UndangUndang No. 05 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yangmenyatakan :APABILA ANTARA PIHAKPIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOALYANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAIN YANGSAMA ATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANGBERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN.

Desember2003).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa adapun keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yangmendasarkan akan adanya halhal seperti tersebut dalam Pasal 67 huruf eUndangUndang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 dengan perubahanUndangUndang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RepublikIndonesia, yang menyatakan apabila antara pihakpihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya

Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;Bahwa diantara perkara sebagaimana ditunjuk dalam bukti PK1 danPK.2, baik subyek maupun obyek perkaranya sama, akan tetapidiberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.