Ditemukan 1022106 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Izin usaha Persaingan usaha Izin Usaha ilega Ijin usaha Perikatanpersaingan usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4517 B/PK/PJK/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — USAHA PATRA LIMAJAYA;
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • USAHA PATRA LIMAJAYA;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU116/PJ/2014tanggal 13 Januari 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT USAHA
    2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47743/PP/M.1/16/2013, tanggal 9 Oktober 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1083/WPJ.11/2012 tanggal 15 Juni 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2009 Nomor 00034/207/09/605/11 tanggal 25 April2011, atas namaPT Usaha
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4517/B/PK/Pjk/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3396 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — SATYA KISMA USAHA;
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATYA KISMA USAHA;
    ./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA, beralamat di Desa BukitKemang, Bukit Kemang Baru, Tanah Tumbuh, Bungo,Jambi, dan alamat korespondensi di Sinar Mas Land PlazaMenara 2 Lt. 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Tony,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Satya Kisma Usaha, NPWP:01.002.743.1332.001, alamat: Desa Bukit Kemang, Bukit Kemang Baru,Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Alamat Korespondensi: Sinar Mas LandPlaza Menara 2 Lt.30, JI. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut :Halaman 3 dari 10 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1181/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00014/207/10/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa PajakMaret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/WPJ.27/KP.0203/2014tanggal 23 Oktober 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha,NPWP 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan
    Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3396/B/PK/Pjk/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481K/TUN/2006
Tanggal 12 Agustus 2008 — SINTA Br. SINAGA ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ; MARTHIN MANAMPOLAK SIRAIT
297 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus/2014/PT.Dps
Tanggal 23 April 2014 — I WAYAN WARDANA Als. WAYUN
62 — 24
  • Menyatakan Terdakwa I WAYAN WARDANA alias WAYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN ; -----------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ; -----3.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus
Putus : 02-04-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.DUM
Tanggal 2 April 2014 — Suraji Alias Pak Raji Bin Sutars
35 — 9
  • Menyatakan bahwa Terdakwa SURAJI Alias PAK RAJI Bin SUTARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEGIATAN USAHA MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (LIMA) BULAN, dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN ;3.
    Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapdipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntutTerdakwa sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Suraji Alias Pak Raji Bin Sutarsobersalah telah melakukan tindak pidana telah melakukanpengangkutan sebagimana dimaksud dalam pasal 23 tanpaIzin Usaha
    niaga yang dikeluarkan oleh Mentri ESDM c/qDitjen Migas dalam hal ini terdakwa tidak memliki surat izin usahapengangkutan dan izin usaha niaga untuk dapat membawa minyak tersebut.
    niaga yang dikeluarkan oleh Mentri ESDM c/qDitjen Migas dalam hal ini terdakwa tidak memliki surat izin usahapengangkutan dan izin usaha niaga untuk dapat membawa minyak tersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksii tersebut, terdakwa membenarkannya dantidak keberatan;2.
    dari pemerintah;Menimbang, bahwa dalam undangundang a quo pada pasal 23 ayat (1) dan (2) diaturbahwa:1 Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakanoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap setelah mendapat izin dari Pemerintah;2 Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan :a Izin Usaha Pengolahan;b Izin Usaha Pengangkutan;c Izin Usaha Penyimpanan;11d
    niaga yang dikeluarkan oleh Mentri ESDM c/q DitjenMigas dalam hal ini terdakwa tidak memliki surat izin usaha pengangkutan dan izinusaha niaga untuk dapat membawa minyak tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur a quo telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan KESATUPenuntut Umum Pasal 53 Huruf b Jo.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus/2014/PT.Dps
Tanggal 23 April 2014 — I PUTU SUJANA
38 — 20
  • Menyatakan terdakwa I PUTU SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN ;---2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;----3.
    berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 53 huruf c UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;DAKWAAN ATAU KEDUA : Bahwa terdakwa PUTU SUJANA pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar 15.00 Wita atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di JalanTibung Sari No.9 Denpasar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukanNiaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha
    PERKARA: PDM681/DENPA/08/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa PUTU SUJANA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana WELAKUKANPENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GAS BUMI TANPA IZINUSAHA PENYIMPANAN sebagaimana dalam dakwaan alternatifpertama Jaksa Penuntut Umum)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU SUJANA dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (limajuta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
    Menyatakan terdakwa PUTU SUJANA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana WELAKUKANPENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GAS BUMI TANPA IZINUSAHA PENYIMPANAN ;727 7220002. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 20-09-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 September 2016 — ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN
372 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • : Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari CVBunga Bone yang mempunyai lokasi IUPOP (Izin Usaha Penambangan)(Operasi Produksi) dari Bupati Kutai Kartanegara No. 540 / 058 / IUPOP /MBPBAT / V / 2011 tertanggal 11 April 2014; Kemudian CV.
    No. 153 K/PID.SUS/2016Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Terdakwa ASEP TRESNAWAN binNANG WANGUN tetap memerintahkan untuk melakukan penggalianmaterial tanah (Over Burden) dan penggalian Batubara (Coaal Getting)dan setiap kegiatan usaha Penambangan yang dilakukan, Terdakwa selalumelaporkan hasilnya kepada H. NUNU K. PRAWIRA selaku wakil DirekturPT.
    No. 153 K/PID.SUS/2016Ret sedangkan malam harinya dimulai dari jam 19.00 WITA sampaijam 20.00 WITA yang mana ADT 302 mengangkut 8 (delapan) Retsedangkan ADT.303 mengangkut 12 (dua belas) Ret dan setiapkegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnyapada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT.UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT.
    Rindu Alam Lestaritertanggal 21 Mei 2015 yang Terdakwa maksud ternyata bukanlahperjanjian dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara melainkanhanya surat perjanjian damai antara CV. Rindu Alam Lestari dengan PT.Glagah Wangi Energi yang substansinya adalah kesepakatan damaiantara PT. Glagah Wangi Energi dan CV.
    Glagah Wangi Energi dan CV Rindu Alam Lestari,hal tersebut diperkuat dengan tidak dapat dibuktikannya oleh Terdakwaterkait legaliatas (Izin Usaha pertambangan) yang dimiliki oleh CV . RinduAlam Lestari dalam melakukan kegiatan Usaha pertambangan, padahalhal tersebut mempunyai nilai pembuktian untuk diri Terdakwa sendiri.Hal. 26 dari 30 hal. Put.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Putus : 26-10-2011 — Upload : 31-07-2012
Putusan PN TANGERANG Nomor 1650/Pid.Sus/2011/PN.TNG
Tanggal 26 Oktober 2011 — YUNIUS SAMARA
66 — 31
  • C Nomor 278 Kel.Nerogtog Kec.PinangKota.Tangerang, kemudian saksi bersama anggota lainnya memantau dan melihat disekitarpergudangan bahwa benar ditempat tersebut ada kegiatan usaha inbustri berupamemproduksi Spare Part kendaraan bermotor baik motor atau mobil yang didugaIlegal.
    Bahwa terdakwa mulai membuka usaha PT Aneka Karya Cemerlang sejak tahun 2004sedang tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, dan terdakwa sebagai Direkturnyatugasnya adalah mengelola jalannya produksi Spare Part kendaraan bermotor dan PT AnekaKarya Cemerlang bergerak dibidang Jasa produksi dan pengelasan Spare paft kendaraanbermotor termasuk komponennya.
    Pinang Kota Tangerang telah kedapatan membuat produk spare part kendaraanberbagai macam jenis tanpa ada ijin Usaha Industri dari pihak yangberwenang ;e Bahwa Terdakwa mulai membuka usaha tersebut pada tahun 2004 sampai sekarang;e Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Direktur perusahaan Aneka Karya Cemerlang dantugas Terdakwa adalah menjalankan atau mengelola jalannya perusahaan untukkegiatan produksi spare part kendaraanbermotor; e Bahwa PT.
    Menyatakan Terdakwa YUNIUS SAMARA tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Mempunyai Izin Usaha Dalam Memproduksi Spare Part Kendaraan Bermotor ;2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa YUNIUS SAMARA dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan; 3.
Pengadilan PN WATES Pidana Khusus
Register : 21-12-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN WATES Nomor Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN Wat
Tanggal 13 Januari 2016 — ADI DONO KRISTANTO Bin Alm SAMIDI
57 — 12
  • Menyatakan Terdakwa ADI DONO KRISTANTO Bin Alm SAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN.-----------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI DONO KRISTANTO Bin Alm SAMIDI oleh karena itu dengan pidana penjara 6 enam) bulan.--------------------3.
    Tanah urug, tanah liat dan bebatuan yang merupakan hasil usahapenambangan oleh Terdakwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 23tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara sebagaimana dirubah dan ditambah dalam PP No : 1 tahun 2014tentang Perubahan Kedua atas PP No 23 tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 ayat (2) huruf dadalah termasuk komoditas tambang jenis batuan.
    Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh BupatiKepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a UU RI No 4 tahun2009 tentang Pertambangan, tetapi Terdakwa tanpa ijin dari Bupati dan/atauGubernur telah melakukan usaha pertambangan.
    Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, karenasaksi telah melaporkan kegiatan usaha penambangan.
    Bahwa saksi melaporkan kegiatan usaha penambangan pada tanggal 15 Bahwa lokasi kegiatan usaha penambangan di Dusun Secang RT.28RW.15, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten KulonPLOQO. == 22 nnn nn nnn nnn nn nn ne nn ae nnn an nnn ec nnn cc nn oe nee ce neces Bahwa yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan adalahTerdakwa Adi Dono Kristanto yang beralamat di Dusun Secang RT.28Hal 5 dari 38 hal, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN WatRW.15, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten
    Bahwa Terdakwa Adi Dono Kristanto tidak pernah memberikan laporanterait kegiatan usaha penambangan tersebult. Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukandalam persidangan ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — ., selaku Direktur VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) dan 1. POKJA 278, dkk.
713 — 234
  • ., selaku Direktur VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) dan 1. POKJA 278, dkk.
    ., Ak, Direktur Penindakan, Deputi Bidang PenegakanHukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2. MadusonoDewobroto, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, DeputiBidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas PersainganUsaha, 3. Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M., Staf DirektoratPenindakan, Deputi Bidang Penegakan WHukum, KomisiPengawas Persaingan Usaha, 4. Herminingrum, S.H., M.H.,Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum,Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 5. M.
    ., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang PenegakanHukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 9. Shobi Kurnia,S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputi BidangPenegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha,10.Arya Widya Satria, S.H., Staf Direktorat Penindakan, DeputiBidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas PersainganUsaha, 11. Tesa Ayudia, S.H., Staf Direktorat Penindakan,Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi PengawasPersaingan Usaha, semuanya beralamat di Jalan Ir. H.
    Nomor 86 K/Pdt.SusKPPU/2019Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Menghukum Terlapor Il membayar denda sebesar Rp370.611.318,00(tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapanbelas rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoranpendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha SatuanKerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintahdengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran diBidang Persaingan Usaha);Menghukum Terlapor Ill membayar
    Nomor 86 K/Pdt.SusKPPU/2019Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon Keberatan Ill telah mengajukan keberatan di depan persidanganPengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima permohonan Keberatan Pemohon yang dulunya Terlapor VIterhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RepublikIndonesia Nomor 15/KPPUL/2015;2.
    Menerima permohonan Keberatan Pemohon terhadap Putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPUL/2015;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2009 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68PK/TUN/2008
Tanggal 8 Januari 2009 — H. KASMUDI ; H.M. ALIMIN, BE ; Dkk vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR ; PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA
404 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-10-2005 — Upload : 13-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 965 K/PID/2005
Tanggal 6 Oktober 2005 — Haji SYAFIUDIN als ENDIN
20 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 115/Pid.B/2016/PN Gpr
Tanggal 14 Maret 2016 — JARNO Als SUJARNO Bin (alm) SONOKARYO
30 — 6
  • pertambangan yang tidak memiliki IUP, izinpertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK),perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana Terdakwa JARNO als SUJARNO Bin almSONOKARYO telah ditangkap oleh Petugas Polres Kediri sehubungan telahmelakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin pertambangan Rakyat (IPR)dari yang berwenang, bahwa Terdkawa melakukan usaha pertambangan diareal ahan milik Terdakwa di Desa manggis, Kec.
    TJAHJO ADIBAWONO, BE..ST e Bahwa seseorang yang melakukan usaha pertambangan harusdilengkapi dengan surat izin dan wajib dimiliki dalam melaksanakanusaha pertambangan sesuai UU No. 4 Tahun 2009 yaitu izinpertambangan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPetambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPk) ;Bahwa adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan,pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang yangdilakukan oleh bukan pemegang IUP/ IPR/ IUPK wajib
    melakukan usaha pertambanganmelakukan usaha pertambangan tidak mempunyai izin usahapertambangan adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanskipidana dimana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpadilengkapi dengan IUP, IPR atau IUPK dipidana penjara paling lama 10tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000, (seratus milyarrupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 pukul 21.00 Wib
    diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 32Tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidangpertambangan ;e Bahwa kewenangan pemberi izin oleh Menteri untuk wilayah yang beradapada lintas wilayah propinsi dan/ atau wilayah laut lebih dari 12 mildarigaris pantai sedangkan untuk wilayah propinsi dan/ atau wilayah lautsampai dengan 12 mil diberikan oleh Gubernur ( sesuai UU No. 23 Tahun2014 tentang Minerba) ;e Bahwa seseorang atau Badan Usaha melakukan usaha pertambanganmelakukan usaha pertambangan
    surat izin danwajib dimiliki dalam melaksanakan usaha pertambangan sesuai UU No. 4 Tahun2009 yaitu izin pertambangan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPetambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;Menimbang, bahwa adapun untuk kegiatan penampungan,pemanfaatan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambangyang dilakukan oleh bukan pemegang IUP/ IPR/ IUPK wajib memiliki izin kKnususpenjualan dan pengangkutan, pengelolaan dan pemurnian yang mana izinkhusus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2007 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416K/TUN/2006
Tanggal 25 April 2007 — HERWIN MARBUN ; KAMSON SIPAHUTAR ; vs. KAMSON SIPAHUTAR
101 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
995 — 702 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
    ,persaingan usaha, maupun pasar modal.55.
    Padakesimpulan argumennya Termohon Keberatan menyatakan KelompokUsaha Temasek adalah suatu kelompok pelaku usaha. ApabilaKelompok Usaha Temasek dianggap sebagai kelompok pelakuusaha maka Kelompok Usaha Temasek nyatanyata tidak memenuhiunsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf aUndangUndang No. 5 Tahun 1999 UndangUndang No. 5 Tahun 1999secara tegas membedakan pengertian pelaku usaha dengankelompok pelaku usaha.
    yang disebut sebagaiKelompok Usaha Temasek dan karenanya semuanya dapat dianggapsebagai Pelaku Usaha.
    Usaha atau Kelompok Pelaku Usaha tersebut memliki posisidominan.
    , persaingan usaha, maupun pasar modal.""2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 23-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2033 K/PDT/2009
LO FREDRIK (DIRUT. DIP. SOLUTIONS TECHNOLOGI); PT. BHAKTI FINANCE
75 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 11-12-2014 — Upload : 26-12-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 85/Pid.Sus/2014/PT.DPS
Tanggal 11 Desember 2014 — I GUSTI NGURAH AGUNG WIDIANINGRAT
71 — 34
  • Badung atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah melakukan pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan, perbuatan mana dilakukanoleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bermula ketika saksi I Made Sudarma bersama dengan saksi I Made DwiEndra Putra anggota Polres Badung mendapatkan informasi bahwa dirumah atau digudang milik terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat di Br.
    Mengwi dengan harga Rp.85.000, (delapan puluhlima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitamDK.9874 AV) 5 nnn anne nnn nnn ncn cnn cnc enceTerdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gasbumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Ttahun 2001 tentang minyak dan gasATAU KEDUA :Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat pada hari Kamistanggal
    Mengwi dengan harga Rp.85.000, (delapan puluhlima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitamDK.9874 AV) 52 222 nn anne nnn nner enc cnn nn nen ccsTerdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gasbumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UURINo.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ; ATAU KETIGA :Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat pada hari Kamistanggal tanggal 1 September
    Mengwi dengan harga Rp.85.000, (delapan puluhlima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitamDK.9874 AV 52 nnn nn nn nnn nnn nnn nnn ncn ncn cence ccsTerdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gasbumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang Undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ; Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29September 2014, No.Reg.Perk
    Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat bersalah melakukantindak pidana Niaga tanpa ijin usaha miaga sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf dUU RI No.22 Tahun 2001 seperti dalam dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dandenda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2008 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296K/TUN/2007
Tanggal 30 Desember 2008 — WILLY WIJAYA ; GUBERNUR JAWA TIMUR
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 17-01-2012 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 06-06-2012
Putusan PN MUARO Nomor 12/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 23 Februari 2012 — ABDULLAH PGL.ABDULLAH KASPIN PGL.KASPIN
435 — 42
  • Kegiatan penambangan emas yang dilakukanoleh Terdakwa ABDULLAH PGL.ABDULLAH, terdakwa II KASPINPGL.KASPIN, terdakwa Ill PAJAN PGL.PAJAN, terdakwa IV SUMINTOPGL.SUMINTO, terdakwa V YULIANTO PGL.YULIANTO bersamaSUKARYANTO (berkas terpisah) telah merusak ekosistem danmenimbulkan kerugian Negara karena tidak membayar royalti kepadaNegara dan mereka terdakwa tidak memiliki Izin untuk melakukanpenambangan baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan KhususPerbuatan
    Administrasi, financial sesuai dengan PP No. 23Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambanganmineral dan batu bara.Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa adalah merusaklingkungan, pemborosan bahan galian yaitu tidaktermanfaatkannya semua bahan galian karena teknikpenambangannya tidak sesuai dengan aturan, air di sekitarpenambangan tercemar, terhadap negara juga dirugikan dalam halini PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) mencakup iuran tetapdan iuran royalti.TeBahwa benar peralatan
    Melakukan Usaha Penambangan ;3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;4. Yang melakukan, menyuruh melakukan= atau turutmelakukan perbuatan itu ;Ad. 1.
    Unsur Melakukan Usaha Penambangan :Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidanganberadasarkan keterangan saksisaksi yang saling bersesuaian satu samalain dan sesuai pula dengan pengakuan dari terdakwa, terungkap faktabahwa benar pada pada hari hari Kamis 17 November 2011 sekira pukul14.00 WIB bertempat di Pondok Cabe, Jorong Bukit Mendawa, NagariSikabau, Kec. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
    PAJAN berperan sebagai tukangtembak lobang tambang dengan menggunakan slang tembak ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi danterbukti ;Ad.3.Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) :Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satuunsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dandianggap telah memenuhi anasir unsur tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3397 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — SATYA KISMA USAHA;
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATYA KISMA USAHA;
    ./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA, beralamat di Desa BukitKemang, Bukit Kemang Baru, Tanah Tumbuh, Bungo,Jambi, dan alamat korespondensi di Sinar Mas Land PlazaMenara 2 Lt. 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Tony,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1189/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor0001 5/207/10/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa Pajak April2010, sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/WPJ.27/KP.0203/2014tanggal 23 Oktober 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha,NPWP 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan
    Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3397/B/PK/Pjk/2019