serta mahar,a saksi Para Pemohon karena keduapernikahan dif@ksanakapgsden di daerah Para Pemohon berdomisili sekarang yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Islam, sehingga dapat dikabulkan;bat nikah ini dimohonkan bertujuan untukngurus hakhak Para Pemohon sebagaipembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

permohonan ini adalah hukum Islam, dan dalam hukumIslam membolehkan pemeluknya melakukan Poligami ( taaddud al azawway );Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon mengajukan izin Poligamisalah satu alas an, karena perempuan yang akan dinikahi tersebut telah hamil 5(lima) bulan, akibat dari hubungan gelap Pemohon, sehingga kalau dibiarkanberlarutlarut akan menimbulkan kerawanan sosial dan akan membahayakanpihak Pemohon beserta keluarganya, hal tersebut sejalan dengan maksud daridalil Fighi dari Abdul Wahhab

aoedlios uleArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraihkeuntungan. ( Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208 );Menimbang, bahwa alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat(2 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salahsatu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikanizin berpoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan pertimbangantersebut diatas dan dengan terpenuhinya

(Kitab Abdul Wahhab Khollaf, /i/mu Ushul alFigh,1977, halaman 208).3 euoy ol 210, Y 6 > lblawl 9 Wl,al ol.Maksudnya: (Menjatuhkan) talak itu adalah hak suami, tidak perlu adanyakerelaan dari istri. (Kitab AlMuhadzzab, juz 2, halaman 71).4. glo aut ol syloi ol j5u 55% lsdub ablArtinya: Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidakdiketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusanHal. 9 dari 12 hal.

(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208)Menimbang, bahwa pernikahan Anak para pemohon dengan Calonsuaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanyapaksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujuioleh orang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukunganorang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawabterkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calonmempelai

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

PENETAPANNomor 310/Pdt.P/2021/PA.LLGaN et z nag lagloaglg LJ (po Jobb wg 51 JugTuo ViArtinya : Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidakada iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina,kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil,menurut pendapat yang paling benar.Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyahdalam Kitab Ilmu Ushul alFigh karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :aslioll ls ule pate sacl!

tahun 2006 tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah figih dalamKitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum sebagai berikut :aalocdL bogie arc JI le 19 ,s0ill12Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi

AlQiyas (Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Figh, (Kuwait:Daarul Qalam, tt), hlm. 21)5. AlQuran. Bahwa Allah berfirman dalam Q.S. anNisa (4):29,yang artinya berbunyi "Hai orang yang beriman! Janganlah kamu makanharta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar,melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaanyang berdasar kerelaan di antara kamu...

pertimbangan mengenai bunga yang dicantumkan dalamkesepakatan perdamaian oleh para pihak termasuk riba, karena ada nilaiHalaman 10 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbspenambahan terhadap pokok uang yang telah dibayarkan dari Penggugatkepada Para Tergugat, terlepas dari adanya munculnya bunga karena adatempo waktu dan presentase yang diperjanjikan atau tidak;Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannyasecara religiuS dengan uraian sebagai berikut:Menimbang, menurut Abdul Wahhab

AlQiyas (Abdul Wahhab Khallaf, IlmuUshul Figh, (Kuwait: Daarul Qalam, tt), hlm. 21). Kemudian terdapat beberapakeistimewaan pada alQuran yang dirinci oleh Yusuf Qaradlawi dalamMembumikan Syariat Islam (Yusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam,(Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 3641) sebagai berikut: 1) Mukjizat danBukti Kebenaran, 2) Kekal dan Tetap Terpelihara 3) Bersifat Universal dan TidakSektarian. Kemudian dalam penjelasan mengenai poin 2).

4 hal.Penetapan No 0470 /Padt.G/2019/PA WspMenimbang, bahwa secara sosiokultural Pemohon dan suami Pemohontelah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampaimelahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwaPemohon dan suami Pemohon adalah suami istri, karena perkawinandilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, sertatidak ada orang lain yang merasa keberatan, hal ini telah sejalan denganpendapat pakar Hukum Islam Syekh Abdul Wahhab

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

TgtMenimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalamkaryanya Ushdl Fiqh halaman 390 di bawah ini:Leg cle Loo al aby al plaka dan g ily apd (DU day 5 ADE Ge YsArtinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawnan);Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan

Penetapan Nomor 0298/Pdt.P/2014/PA Tgtkelahiran dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab A/Asyb&h we alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadapkaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril

TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak dansebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pelo lo aro Nl rg Us arg; aid 956 Yolei girl ale Wo a isArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai Ssuami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan

para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salahsatu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sptyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a pats ol plole airy JL agar Ud arg j didlo S55 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.SptMenimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbacdh bec uc Jl We eLYl 9 ,2i.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :el plo lo aro Nl rg Us ary; aid 956 Yolei lgusl ale Wo a isArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan

para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salahsatu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pple lo aro dl rg Us arg; ails 956 Yolei lgusl ale Wo al pis hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor 624/Pdt.P/2021/PA.SbsArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama

tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan

selama 4 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti i didalam dan diluar wilayah RepublikIndonesia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugattidak mungkin dipertahankan lagi, oleh itu penyelesaian yang dipandang adil adalahperceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahhab