Ditemukan 106 data
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Bandingjuga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;KRONOLOGIS DAN DASAR KOREKSI PEMERIKSAHalaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 321/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPPPPN Masukan sebesar Rp 4.377.806.610, dan PPN Masukan sebesar Rp437.780.661, dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukan yang terkaitdengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding PemohonBanding juga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis dan Dasar Koreksi Pemeriksa;1.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPPPPN Masukan sebesar Rp5.098.725.390,00 dan PPN Masukan sebesarRp509.872.539,00 dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukanyang terkait dengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
16 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 317/B/PK/PJK/2017Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa 1. bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPP PPNMasukan sebesar Rp 6.113.086.930, dan PPN Masukan sebesar Rp611.308.693, dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukan yang terkaitdengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding PemohonBanding juga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa: 1. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPPPPN Masukan sebesar Rp6.937.627.380,00 dan PPN Masukan sebesarRp693.762.738,00 dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukanyang terkait dengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
58 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa1.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Objek PPh Pasal 26 sebesarRp15.070.730.200, untuk masa Juni 2009 dengan dasar koreksi Pemeriksaberdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf b UndangUndang PPh, dan P3B antaraPemerintah RI dengan Pemerintah Belanda terhadap pembayaran bungapinjaman kepada GFBV yang berkedudukan di Belanda;.
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding PemohonBanding juga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 319/B/PK/PJK/201 7KRONOLOGIS DAN DASAR KOREKSI PEMERIKSABahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPPPPN Masukan sebesar Rp 9.473.559.620, dan PPN Masukan sebesar Rp947.355.962, dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukan yang terkaitdengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding PemohonBanding juga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa: 1. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPPPPN Masukan sebesar Rp5.601.696.840,00 dan PPN Masukan sebesarRp560.169.684,00 dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukanyang terkait dengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa1. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPP PPNMasukan sebesar Rp 7.519.679.100, dan;2. PPN Masukan sebesar Rp 751.967.910, dimana koreksi ini merupakan DPPPPN Masukan yang terkait dengan kebun yang dikreditkan PemohonBanding.
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini surat banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa:Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPP PPNMasukan Rp3.987.487.040,00 dan PPN MasukanRp398.748.704,00 dimana koreksi ini merupakan DPP PPN masukan yangterkait dengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa1. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Objek PPh Pasal 26 sebesarRp11.584.017.774, untuk masa Agustus 2009 dengan dasar koreksiPemeriksa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf b UndangUndang PPh, danP3B antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Belanda terhadappembayaran bunga pinjaman kepada GFBV yang berkedudukan di Belanda;2.
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi PemeriksaHalaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 322/B/PK/PJK/2017. bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPP PPNMasukan sebesar Rp 8.459.880.250, dan PPN Masukan sebesar Rp845.988.025, dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukan yang terkaitdengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/201 7Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa1. bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPP PPNMasukan sebesar Rp 2.972.268.140, dan PPN Masukan sebesar Rp297.226.814, dimana koreksi ini merupbakan DPP PPN Masukan yang terkaitdengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
110 — 73
struktur organisasi perkebunan di PT.Smart dibagi dalampengelompokan wilayah dengan nama Perkebunan Sinar Mas (PSM) terdiridari :PSM I wilyah Sumatera Utara Jambi pejabat CEO Antonius Costan;PSM II Wilayahnya Bangka Belitung Lampung pejabat CEO Tebiolin;PSM III wilayahnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur pejabat CEOBun Suryanto;PSM V wilayahnya Riau pejabat CEO Fransiskus;PSM VI wilayahnya Kalimantan Tengah I pejabat CEO Edy Saputra Suradjasedangkan Kalimantan Tengah II pejabat CEO Ferdianto Wawolangi
struktur organisasi perkebunan di PT.Smart dibagi dalampengelompokan wilayah dengan nama Perkebunan Sinar Mas (PSM) terdiridari :PSM I wilyah Sumatera Utara Jambi pejabat CEO Antonius Costan;PSM II Wilayahnya Bangka Belitung Lampung pejabat CEO Tebiolin;PSM III wilayahnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur pejabat CEOBun Suryanto;87PSM V wilayahnya Riau pejabat CEO Fransiskus;PSM VI wilayahnya Kalimantan Tengah I pejabat CEO Edy Saputra Suradjasedangkan Kalimantan Tengah II pejabat CEO Ferdianto Wawolangi
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa1. bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp612.385.004, dengan alasan Pajak Masukan tersebut berasal dari pembelianpupuk dimana Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated),yaitu kegiatan yang melakukan Penyerahan Yang Terurang PPN (PabrikHalaman 2 dari 54 halaman.
64 — 15
WAWOLANGI, SH. Dan BOB S. KUDMASA,SH. MH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PL.DADING, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl.
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding PemohonBanding juga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa:Halaman 2 dari 56 halaman. Putusan Nomor 1820/B/PK/PJK/20171. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPPPajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp19.553.726.100,00 dan PajakPertambahan Nilai Masukan sebesar Rp1.955.372.610,00 dimana koreksiini merupakan DPP Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang terkait dengankebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
171 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Bandingjuga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa;Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPP PPNMasukan sebesar Rp7.047.425.370,00 dan PPN Masukan sebesarRp704.742.537,00 dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukan yangterkait dengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
161 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Bandingjuga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa;Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPP PPNMasukan Rp15.486.220.000,00 dan PPN MasukanRp1.548.622.000,00 dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukan yangterkait dengan kebun yang dikreditkan Pemohon Banding.
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Banding jugaditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa;1. bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Objek PPh Pasal 26 sebesarRp4.992.821.282, untuk masa April 2009 dengan dasar koreksi Pemeriksaberdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf b UndangUndang PPh, dan P3B antaraPemerintah RI dengan Pemerintah Belanda terhadap pembayaran bungapinjaman kepada GFBV yang berkedudukan di Belanda;. bahwa berdasarkan koreksi tersebut, PPh yang terhutang
151 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Surat Banding Pemohon Bandingjuga ditandatangani oleh Ferdianto Wawolangi;Il. Kronologis Dan Dasar Koreksi Pemeriksa;Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan DPP PPNMasukan sebesar Rp4.924.583.930,00 dan PPN Masukan sebesarRp492.458.393,00 dimana koreksi ini merupakan DPP PPN Masukan yangterkait dengan kebun yang dikreditkan Wajib Pajak.