Membatalkan putusan Komisi Informasi Daerah DIY Nomor 002/IV/KIPDIYPS/2019;6.

Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Republik IndonesiaNomor 046/X/KIPPSA/2018 tanggal 21 Desember 2020;4.

Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor015/VI/KIPPSA/2018 tertanggal 20 September 2019;4.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesiatanggal 23 Desember 2019 Nomor 042/X/KIPPSA/2018;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/KI/20204.

Fotocopy dari internet; News tanggal 5 Desember 2011 Komisi Informasi : Susu yangingandung Bakteri Wajib Diumumkan. (Bukti T. 114). Fotocopy dari internet;15. Detik News tanggal 5 Desember 2011 DPR Panggil Menkes, BPOM dan IPBSoal Susu Mengandung Bakteri. (Bukti T.I15).

Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan,dan Institut Pertanian Bogor (IPB), serta dari Bukti T.I12, Bukti T.I 13, Bukti T.114 dan Bukti T.I15berupa Berita di detiknews.com, tanggal 14 Pebruari 2011, tanggal 16 Pebruari 2011 dan tanggal 17Pebruari 2011, menunjukkan bahwa telah terjadi keresahan di dalam masyarakat atas pemberitaanhasil penelitian susu formula yang terkontaminasi bakteri Enterobacter Sakazakii, sehingga antaralain, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi

Informasi Pusat (KIP), dan bahkanKomisi IX DPRmbang, bahwa akan tetapi Para Pembantah dan Terbantah Il,terbantah Ill serta Terbantah IV keberatan dan merasa kepenti ngan danhakhaknya dirugikan apabila namanama dan jenis susu formula yang terkontaminasiEnterobacter Sakazakii tersebut dipublikasikan dengan alasan pada pokoknyaterutama karena sebagai dosen dan peneliti kebebasan akademik Pembantahterganggu dan bertentangan dengan otonomi keilmuan serta Etika Akademi danEtika Penelitian dimana penelitian

penjabat yang berwenang;Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara;Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa):1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali TerhadapPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap berdasarkan novum (bukti baru) dalam bentuk Alat Bukti Suratyang ditemukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dalam pembuktiansengketa informasi publik di Komisi

Informasi Pusat R.I.;2 Bahwa novum tersebut bersifat menentukan karena berisi KesepakatanPerdamaian Sengketa Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2011 antara Pemohon Said Sutomo denganTermohon Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan tentang pengertian ancamanpidana maksimal 5 tahun yang dimaksud Pasal 374 dalam KUHP denganancaman minimal 5 (lima) tahun atau lebih yang dimaksud Pasal 36 ayat (1)dalam PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 adalah

tidak sama(Bukti P1);3 Bahwa Pemohon menemukan novum dalam bentuk Alat Bukti Surat pada hariSenin tanggal 13 Mei 2013, Pemohon menyatakan di bawah sumpah dengan keImanan Agama Islam:Demi Allah saya bersumpah, bahwa novum (bukti baru) berupa alat bukti surattertanggal 22 juli 2011 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timuryang berisi kesepakatan perdamaian sengketa informasi publik antara Pemohon SaidSutomo dengan Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan yang menerangkan bahwapengertian

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :> Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadiliPerkara aquo oleh karena sengketa antara para pihak adalahsengketa tentang informasi Publik maka berdasarkan ketentuanPasal 26 Undangundang No.14 tahun 2018 tentang keterbukaaninformasi Publik maka secara Lex Spesialis yang berwenangHalaman 16 dari 50 HalamanPutusan Nomor : 8/P/FP/2020/PTUN.SMDmemeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Informasi Publikdalam perkara aquo adalah Komisi Informasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 jo 48 Undangundang No.14tahun 2018 gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara HANYADAPAT DITEMPUH APABILA salah satu) atau para pihak yangbersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusanajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelahditerimanya putusan dari Komisi Informasi oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara BELUM dan atau TIDAKmempunyai kompetensi mengadili perkara aquo ;Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon aquo dengan FiktifPositif

PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR> Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 47 ayat 1 jo 48Undangundang No.14 tahun 2008 selain Pengadilan Tata UsahaHalaman 18 dari 50 HalamanPutusan Nomor : 8/P/FP/2020/PTUN.SMDNegara Tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara inisebelum ditempuh upaya penyelesaian melalui Komisi Informasi,Gugatan dan atau Permohonan Pemohon adalah Prematur.Demikian juga permohonan Pemohon Prematur karenaberdasarkan Pasal 35 ayat 1 a, c, e Pemohont BELUM menempuhupaya keberatan atas penolakan

Makmur tentangpenutupan kasus tanggal 24 April 2019, setelah diperlihatkan ternyataFotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan: P. 3 ;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 6 Februari 2012, setelah diperlihatkanternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan: P. 4;Foto Copy Surat Tentang Pengakuan dari Dinas Perkebunan PropinsiSumatera Barat, tanggal 2 Mei 2012, setelah diperlihatkan ternyataFotocopy dari Fotocopy, selanjutnya

ditandai dengan: P. 5;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 7 Februari 2013, setelah diperlihatkanternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan : P. 6;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 26 Februari 2013, setelahdiperlihatkan ternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandaidengan: P. 7;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan

.,.MM; kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Anggota Komisi Informasi Provinsi KepulauanRiau, alamat Perumahan Villa Muka Kuning Blok B1 Nomor10, Tembesi, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnyadisebut TERGUGAT III INTERVENSI 3/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; Telah membaca: 1.Penetapan...1.

MeskiPenggugat juga tidak menjelaskan secara jelas unsurunsurketerbukaan informasi publik yang mana telah dilanggar oleh Tergugatll, namun nyatanyata kewenangan menguji sengketa informasipublik berada pada Komisi Informasi Pusat/Prov/Kab/Kota bukan PadaPeradilan Umum (vide.Pasal 27 jo.

Tergugat Il dalam menangani masalah penerbitan sertifikatpengganti atas SHM 116 melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik.hal 16 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNA14.2.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 jo Pasal 47 jo Pasal 48UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentangKeterbukaan Informasi Publik telah dinyatakan bahwa gugatankepada ke Pengadilan Negeri baru dapat dilakukan apabila salah satupihak tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi

Informasi,14.3.Bahwa ternyata Penggugat melalui gugatan a quo mengajukan gugatayang mempermasalahkan keterbukaan informasi publik sebagaimanadalil Penggugat pada halaman 5 angka 16, langsung ke PengadilanNegeri Lhokseumawe, tanpa terlebih dahulu melalui upayapenyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.14.4.

MeskiPenggugat juga tidak menjelaskan secara jelaS unsurunsurketerbukaan informasi publik yang mana telah dilanggar oleh TergugatIl, namun nyatanyata kewenangan menguji sengketa informasipublik berada pada Komisi Informasi Pusat/Prov/Kab/Kota bukan PadaPeradilan Umum (vide.Pasal 27 jo.

Tergugat II dalam menangani masalah penerbitan sertifikatpengganti atas SHM 116 melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik.hal 16 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNA14.2.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 jo Pasal 47 jo Pasal 48UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentangKeterbukaan Informasi Publik telah dinyatakan bahwa gugatankepada ke Pengadilan Negeri baru dapat dilakukan apabila salah satupihak tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi

Informasi,14.3.Bahwa ternyata Penggugat melalui gugatan a quo mengajukan gugatayang mempermasalahkan keterbukaan informasi publik sebagaimanadalil Penggugat pada halaman 5 angka 16, langsung ke PengadilanNegeri Lhokseumawe, tanpa terlebin dahulu melalui upayapenyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.14.4.

Bahwa dalam proses persidangan di KIP, PARA TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT Il meminta informasi yang Penggugat minta dikecualikan,namun Majelis Komisioner memutuskan menolak pengecualian ini danmelalui putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 013/III/KIPPSA/2016tanggal 16 September 2016memerintahkan UI memberikan informasi yangPENGGUGAT mohonkan.

Rugi waktu yang sangat panjang (paling sedikit 5 semester); waktuterouang percuma untuk transportasi dan urusan di pengadilan(PTUN maupun Komisi Informasi Pusat), 3,5 jam sekali pergipulangantara PTUN Jakarta dan Depok.Kehilangan sejumlah kesempatan yang akrab sefakultas, sedepartemen, seangkatan (rapat kerja, wisata bersama, dsb.).

Informasi Pusat;Bukti P47 : Asli tulisan Penggugat dengan judul Fakta/Informasitentang Para Penguji;Bukti P48 : Foto copy sesuai dengan asli surat kedua dari Penggugatkepada Menristekdikti, tanggal 18 Mei 2018;Bukti P49 : Foto copy sesuai dengan foto copy print out percakapandengan Wadek FIB tg!

Informasi Pusat yang padaintinya memerintahkan Termohon dalam perkara tersebut yaitu UniversitasIndonesia untuk memberikan informasi berupa :1.

Informasi Pusat tersebut telahditerima Penggugat yang artinya permasalahan tentang informasi yangdituntut Penggugat dari Para Tergugat telah diputuskan oleh Komisi InformasiPusat melalui Putusan Nomor 013/III/KIPPSA/2016 Komisi Informasi Pusatdan objek yang menjadi tuntutannya tersebutpun telah diberikan oleh ParaTergugat dan telah diterima oleh Penggugat, sehingga dengan demikiandengan telah diputus oleh Komisi Informasi Pusat dan dengan telahdipenuhinya isi putusan tersebut maka permasalahan yang

Permohonan arsip dokumen tidak dapat dikabulkan;Bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk memperoleh arsiparsipyang dapat membuktikan ketidakbenaran proses yang merugikan Penggugattersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat, Penggugat kemudian mengajukangugatan sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah Daerah IstimewaYogyakarta,yang setelah proses sidang dilangsungkan akhirnya permohonanPenggugat selaku Pemohon Informasi dikabulkan oleh Komisi InformasiDaerah dalam Putusan Nomor: 013/IX/KIDIYPS

/2016 yang mewajibkanTergugat selaku Termohon untuk memberikan datadata dan informasi yangdimohonkan oleh Penggugat. 2052022 02 =Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa YogyakartaNomor: 013/IX/KIDIYPS/2016, Tergugat selaku termohon tidak mengajukanupaya hukum dan secara sukarela melaksanakan Putusan Komisi InformasiHalaman 9 dari 118 Halaman Putusan Nomor 4/G/2017/PTUN.

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, anak Penggugat atas namaAkhmad Faisal menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melaluisurat pribadi melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yangditujukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal(BP2TPM) Kota Banjarmasin yang dimohonkan adalah dokumen IzinMendirikan Bangunan (IMB) atas nama YOHANES ZAKARIATANUDIREJA ;2.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, anak Penggugat atas namaAkhmad Faisal mengajukan surat kedua sebagai tindak lanjut surat pertamayang ditujukan melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, karenapermohonan informasi dari anak Penggugat atas nama Akhmad Faisal tidakmendapat tanggapan dari BP2TPM Kota Banjarmasin ;3.

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2016, anak Penggugat atas nama AkhmadFaisal mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publikHalaman 5 dari 94 Putusan Perkara No 08/G/2016/PTUN.BJMkepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan registersengketa nomor : 0004/II/KIKalsel/PS/2016 ;4.

Bahwa objek gugatan a quo telah diterima oleh Penggugat tertanggal 24Febuari 2016 berdasarkan Surat Putusan Nomor : 0004/II/KIKalselPS/2016 Tentang Putusan Komisi Informasi Provinsi KalimantanSelatan,maka tenggang waktu diajukannya gugatan ini masih dalam jangkawaktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 tersebut diatas atausetidaktidaknya belum melewati tenggang waktu sembilan puluh hari yangdimaksud dalam Pasal 55 tersebut diatas ;D.

Parman No. 34, RT. 1 RW.1 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat KotaBanjarmasin dari Komisi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,sesuai dengan Surat Putusan Nomor : 0004/II/KIKalselPS/2016 TentangPutusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatanyang menjelaskantentang pembangunan RUKO EMPAT TINGKAT 1 unit diatas sebidangTanah Hak Milik yang terletak di Jalan S.

penjualan tanah sawah tersebut, maka pemohon minta foto kopi surat tanah milik Ibu Badriya Dewi yang dijual secarasepihak tersebut dari Kepala Desa Pagerwojo H Achmad Mulyanto, SH danPemohon telah diberikan foto kopi SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JATIM Nomor : DA/C.1/28/1981 tanggal, 28 3 1981 untuk melacak keberadaan surat penjualan tanah sawah Almh Ibu Badriya Dewi; Bahwa Pemohon melacak bukti surat penjualan tanah sawah tersebut mulaitahun 2002 sampai tahun 2013 Pemohon dengan minta bantuan Komisi

Informasi Pusat Jakarta, bahwa dengan bantuan Komisi Informasi Pusat Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2013 Pemohon baru menenemukan barang bukti surat penjualan tanah sawah tersebut yang berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 8 April 2005 yang diduga palsu melalui sidang sengketa Informasi yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Pusat JakartHalaman 7 dari 48 Putusan Nomor2/Pid.Pra/2020/PN Sda10.11.a yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Tunjungan Jalan

Bahwa apabila dipikir dengan akal yang sehat/waras, seandainya pemohonbenarbenar telah menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah tanggal 8 April 2005 yang diduga palsu tersebut, mengapa Pemohoncapekcapek kesana kemari datang ke Kantor desa Pagerwojo berkalikali,datang kekantor Kecamatan Buduran, datang ke Kantor Pertanahan Sidoaro berkalikali, datang ke Kantor Komisi Informasi Jatim, datang ke kantor Polresta Sidoarjo berkalikali, datang ke kantor Ombusdman Perwakilan JawaTimur untuk

bahwa dalam membuktikan dalildalil permohonannya, pihak pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.Fotocopy Kwitansi penjualan tanah sawah milik Badria Dewi tanggal 25072002, diberi tanda bukti P1;Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/70/404.7.03/2012 DesaPagerwojo tanggal 12 Desember 2012, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTimur nomor : DA/C.1/SK/28/GG/1981, diberi tanda bukti P3;Fotocopy surat Komisi

Informasi Pusat Republik Indonesia tentangKesepakatan Perdamaian tanggal 14 Februari 2013, diberi tanda bukti P4;Fotocopy bukti Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 8April 2005, diberi tanda bukti P5;Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK 04941.404.5.3.3.02 yang dikeluarkantanggal 27 Maret 2002 dan fotocopy KTP saudarasaudara Pemohon, diberitanda bukti P6;Fotocopy Surat tanda bukti laporan polisi nomorSTBL/88/IV/2013/JATIM/RES/Sda tanggal 10 April 2013, diberi tanda buktiP7;Fotocopy Surat

telah mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkandengan pertimbangan sebagai berikut:Mengenai bukti baru (novum): Bahwa setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali ternyata bukti bertanda PK1 berisi copy SalinanPutusan Komisi

Informasi Jawa Timur yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada tanggal 1 Maret 2018 bukti mana terbit setelahgugatan dalam perkara ini diperiksa oleh judex facti sehingga tidakmemenuhi syarat sebagai bukti baru (novum);Mengenai adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan nyata putusan: Bahwa setelah mempelajari keberatan Pemohon Peninjauan Kembalidalam memori peninjauan kembali tanggal 12 Agustus 2019 dan jawabanTermohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembalitanggal

Tanggal 7 Maret 2016 saya menulis surat permohonan informasikepada Komisi Informasi Pusat sebab permohonan informasi kepadaRektor Ul (Termohon) belum dijawab hingga lewat waktu. Sampaidengan hari ini pun saya belum memiliki informasi tertulis dari Ul yangmenyatakan bahwa saya tidak lulus ujian disertasi (tahap kedua),perincian nilai dari setiap penguji, dan alasanalasan terperinci tidaklulus ujian;24.

Tanggal 23 Juni 2016 dilaksanakan sidang pertama (Pemeriksaanawal) di kantor Komisi Informasi Pusat. Tanggal 22 Juli 2016dijadwalkan untuk sidang keempat guna memutuskan hasil UjiKonsekuensi yang diperintahkan KIP kepada UI karena UImenganggap informasi yang dimohon Pemohon (yakni nilai ujian danalasan tidak lulus) sebagai kekecualian (rahasia);IV B.

Namun, sekalipun kemudianputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 013/III/KIPPSA/2016 tanggal 16September 2016 memerintahkan untuk membuka informasi tersebutnyatanya hingga hari ini Ul tetap tidak memberikannya kepada Penggugat.Ada apa?

Intinya:1) Gugatan sudah kadaluwarsa (93 hari, lebih 3 hari), 2) Gugatansalah alamat, yakni yang membuat saya tidak lulus bukan Dekan,melainkan para penguji.Tanggal 7 Maret 2016 saya menulis surat permohonan informasikepada Komisi Informasi Pusat sebab permohonan informasi kepadaRektor Ul (Termohon) belum dijawab hingga lewat waktu.

Tanggal 23 Juni 2016 dilaksanakan sidang pertama (Pemeriksaanawal) di kantor Komisi Informasi Pusat. Tanggal 22 Juli 2016dijadwalkan untuk sidang keempat guna memutuskan hasil UjiKonsekuensi yang diperintahkan KIP kepada UI karena UImenganggap informasi yang dimohon Pemohon (yakni nilai ujian danalasan tidak lulus) sebagai kekecualian (rahasia).lV B.

BuktiP 1 : Kesimpulan dari Termohon Perkara Nomor013/IIVKIPPS/2016, tanggal 11 Agustus 2016, antaraUniversitas Indonesia selaku Termohon dan AriHarsono selaku Pemohon, ditujukan kepada MajelisKomisioner Komisi Informasi Publik, (fotokopi sesuaidengan aslinya);Hal. 37 dari 59 hal Putusan Nomor : 144/G/2016/PTUNJKT.2. BuktiP 23. BuktiP 34. Bukti P 45.

S3 Tahun 20122015, Jurusan Filsafat, Fakultas llmu Budaya Ul,(fotokopi dari fotokopi) ;Percakapan tertulis antara Penggugat dan WakilDekan FIB UI, tanggal 8 Juni 2015, di facebook,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Gugatan ditujukan kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Bandung dari Ari HarsonoPenggugat melawan Dekan Fakultas llmu Budaya UI,tanggal 29 September 2015, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat aturan tentang Undur Diri di FIB Ul, (fotokopidari fotokopi) ;Salinan Putusan dari Komisi

Informasi Pusat R.lNomor : 013/IIVKIPPSA/2016, tanggal 16 September2016, antara Ari Harsono Terhadap UniversitasIndonesia dan Berita Acara dari Ketua Penguji,tanggal 3 Juni 2015, nama Peserta Ari Harsono,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat dari Ari Harsono Penggugat, tanggal 3 Oktober2016, Hal Pembatalan Surat Pengunduran Diri,ditujukan kepada Dekan Fakultas llmu Budaya UI,(fotokopi sesuai dengan aslinya);Hal. 39 dari 59 hal Putusan Nomor : 144/G/2016/PTUNJKT.12.Bukti P 1213.Bukti P 1314.Bukti

sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun ;Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah,tidak pernah memberikan berita, bahkan sekarang tidak diketahui alamatnyayang pasti ;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat sudah diupayakanuntuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidakkeberatan;SAKSI IJ, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Komisi

Informasi, bertempattinggal di Jalan Kuantan di Perumahan Kuantan Indah Blok E NO. 9 RT.003RW.001, Kelurahan, Kecamatan, Kota Tanjungpinang.

Intinya: 1) Gugatan sudah kadaluwarsa (93hari, lebih 3 hari), 2) Gugatan salah alamat, yakni yang membuatsaya tidak lulus bukan Dekan, melainkan para penguji;Tanggal 7 Maret 2016 Penggugat menulis surat permohonaninformasi kepada Komisi Informasi Pusat sebab permohonaninformasi kepada Rektor Ul (Termohon) belum dijawab hinggalewat waktu.

Sampai dengan hari ini pun saya belum memilikiinformasi tertulis dari Ul yang menyatakan bahwa saya tidak lulusujian disertasi (tahap kedua), perincian nilai dari setiap penguji,dan alasanalasan terperinci tidak lulus ujian;Tanggal 24 Maret 2016 datang surat balasan Rektor yang isinyatidak mengubah keputusan dewan penguji;Tanggal 16 Septemberi 2016 putusan Komisi Informasi Pusatmengabulkan seluruh permohonan Penggugat dengan perintahagar Ul memberikannya kepada Penggugat (Berita Acara danDaftar Nilai

Namun, sekalipunkemudian putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 013/II/KIPPSA/2016 tanggal 16 September 2016 memerintahkan untukmembuka informasi tersebut nyatanya hingga hari ini Ul tetaptidak memberikannya kepada Penggugat; Ada apa?