Ditemukan 809 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : politik polembi polimin polempa polimak poletik polisik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
477 — 391
  • frint out);Foto kegiatan penebangan PohonPohon di Lahan PHT/RTHBlok C1 Perumahan TVM (fotokopi frint out);Media massa online Kumparan dengan judul Ini SomasiPengacara Yang Minta Masjid Taman Villa Meruya Dibongkarterbit tanggal 23 April 2021, diproduksi oleh Ilham Bintang (frintwebsite);Media massa online Kumparan dengan judul Polemik Masjid diTVM: Sikap Intoleransi dalam Kemasan Gugatan Hukum?
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-09-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 937/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2021 —
506 — 328
  • Banwa intinya itu debitor tersebut ketika kitamenemukan temuantemuan tadi Bank menindak lanjuti, kemudianselajutinya debitor yang memanglah kesulitan untuk membayar dankemudian polemik ini mulai muncul kemudian Bank Permatamengadukan PT. MJPL kepada Polisi.GSehubungan dengan adanyaproyek Pertamina fiktif yang diberikan oleh PT. MJPL (The Johnny)kepada Bank Permata, maka Bank Permata merasa tertipu oleh PT.MJPL, maka kemudian Bank Permata melaporkan kepada pohakKepolisian (Mabes Polri).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
296 — 419
  • "PP ini masih berlaku, hanya kewenanganpemberian WIUP dan IUP yang beralih dari Kabupaten/Kota keprovinsi," Hal tersebut diharapkan agar tidak ada lagi polemik yangberkembang di kalangan pengusaha pertambangan sejakditerbitkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, maka rekomendasi Bupati/Walikota takdiperlukan lagi dalam pemberian WIUP;Bahwa berkenaan dengan pengelolaan mineral logam besi di JawaBarat, Bupati/Walikota mengacu Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor 31 Tahun 2011
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-09-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2021 —
419 — 348
  • Selmenemukan temuantemuan tadi Bank menindak lanjuti, kemudianselajutinya debitor yang memanglah kesulitan untuk membayar dankemudian polemik ini mulai muncul kemudian Bank Permatamengadukan PT. MJPL kepada Polisi.Gehubungan dengan adanyaproyek Pertamina fiktif yang diberikan oleh PT. MJPL (The Johnny)kepada Bank Permata, maka Bank Permata merasa tertipu oleh PT.MJPL, maka kemudian Bank Permata melaporkan kepada pohakKepolisian (Mabes Polri).
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
512 — 239
  • Rizieq Bin Husein Syihabalias Habib Muhammad Rizieq Shihab baru diterima sekitar pertengahanDesember 2020; Bahwa akibat adanya kasus ini, kondusifitas Kota Bogor agak terganggukarena polemik yang ramai baik di media cetak maupun di media onlinedan sosial media ada beberapa aksi dari masyarakat dan mahasiswaHalaman 50 dari 163 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
654 — 332
  • Syamsuri Launa adalah Kuasa Hukum dari Wakil kelompok , Il, Ill yangmerupakan anggota Badan Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan KastaManusiaYPKKM ;Para Penggugat sebagai WNI mempunyai hakhak konstitusionilberdasarkan pasal 27 ayat 3, pasal 28 c ayat 2, Undang Undang Dasar1945;Tergugat telah mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2003 untuk memulihkanekonomi pendidikan, sarana prasarana pembangunan pengungsi/Penggugatpasca kerusuhan MalukuMaluku Utara ;Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2003 sudah mendatangkan polemik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
623 — 1742
  • Namun demikian, terlepas dari polemik yangmelatar belakanginya, hukum tetap hukum, jika tidak dipersiapkan dan dikajisecara matang akan ada potensi pelanggaran didalamnya meskipun dengantujuan yang benar, untuk itu dituntut kearifan dan kebijaksanaan pengambilkeputusan dalam hal ini OJK untuk menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatannya (culoue peona par esto) kepada pihakpihak yangdianggap menghalangi masuknya investor;Menimbang, bahwa terhadap tindakan Penggugat yang tidak memberiklarifikasi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
124 — 14
  • dari PPTK dan kemudian diteruskan kepada bagianpemerintahan dan kepada bagian Hukum dan kepada Sekda kemudian kepadaWalikota untuk ditanda tangani ;Bahwa walikota berhak membatalkan apa bila SK tersebut salah ;Bahwa honor diterima sewaktu SK tiba karena Administrasi terlambat, honorsekretaris itu wajar anggarannya 1 kali setahun dikeluarkan ;Bahwa negosiasi yang dilakukan saksi lupa dan laporannya ada ;Bahwa tanah Atis Mayuti dilakukan balik nama pada tanggal 17 Desember 2007dan tidak ada timbul polemik
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 04-03-2024
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh
Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.TIGANA BARKAH MARADONA, S.H.
2.Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H.
3.Hendra Oki Dwiprasetya, S.H.
4.Agnes Vira Ardian, S.H., M.H.
5.GALIH MARTINO DWI CAHYO, S.H.
6.IWAN DARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
PT RAYON UTAMA MAKMUR Yang Diwakili Oleh MOCHAMAD RACHMAT Bin ABAS
185 — 174
  • Swadaya Graha;
  • 3 (tiga) Lembar Fotokopi Surat Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/5168/2019 tanggal 27 Desember 2019 Perihal Penanganan Dugaan Pencemaran Lingkungan;
  • Salinan Notulensi Diskusi dengan Tema Diskusi: Diskusi Publik Polemik Pencemaran Limbah Pabrik PT.Rayon Utama Makmur (RUM) Upaya Mewujudkan Keadilan Ekologi Demi Lingkungan yang Lestari tanggal 05 Desember 2017 Penyelenggara: DEMA IAIN Surakarta bekerja sama dengan WaLHI JawaTengah.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Yyk
Ir. MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO
93 — 49
  • e Keputusan MA tadi diambil berdasarkan fatwa dan permohonan fatwadari kementrian namun posisi fatwa sendiri kan tidak muncul dalamperaturan per UU an dan kemudian polemik terjadi dan sampaikemudian forum hukum tata negara Ul dan beberapa abhimengajukan uji materiil di MK mengenai Pasal 2 g dan kondisi saatini norma yang eksis adalah Pasal 2 huruf g dan juga Tap No.10/2001 disitu bagian keduanya mengatakan bahwa BPK untukmengintensifkan pengawasan lembaga pemerintah, BUMN, BUMD dan sebagainya ;Bahwa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 16 Juli 2020 — . Pidana - I WAYAN SURYAWAN, SH - LALU AZRIL SOPANDI, SE. (Terdakwa)
254 — 162
  • Bahwa oleh karena tidak ada modal yang disetorkan lalu Terdakwake kantor Pemda Lombok Baraitr dan Pemda Lombok Baratmenyertakan modal berupa tanah ;Bahwa realisasinya modal dari Pemerintah Kabupaten Lombok Baratberupa tanah dan uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus jutarupiah) dan pada tahun 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) ;Bahwa kalau berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2010 modal dariPemda sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh jutarupiah) tetapi uangnya menjadi polemik
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 28 Januari 2019 — Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN
173 — 40
  • Kadis PU, karena proyek pipanisasi ini banyak polemik, danbanyak Mark Up (buktinya ada pengakuan fee 20% untuk bupati);Halaman 140 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pengalihan pelaksanaan Pekerjaan dariKetut kepada Wendi Leo Heriawan, tidak ada pula disampaikan olehPPK/PPTK;Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah atauran membolehkan atau tidakadanya pengalihan tersebut, namun saat itu dalam pengadaan barang jasapengalihan seperti itu biasa dilakukan;Bahwa dalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 193 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 13 April 2016 — Hj. SUMIYATI, A.Md Binti H.M. ROHILI (Alm)
127 — 49
  • Saksi A decharge, ERWIN EFENDI:Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.Bahwa Saksi bertugas sebagai Staf Ahli pada Pemerintah Kota Bekasi.Bahwa Saksi pernah diberi tugas oleh Walikota Bekasi pada tahun 2015sebagai Tim Investigasi Lahan Tempat Pemakaman Umum.Halaman 159 Putusan No. 193/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BdgBahwa Saksi tahu tujuan dibentuknya Tim Investigasi Lahan TempatPemakaman Umum adalah mencari tahu adanya polemik Tanah TempatPemakaman Umum yang telah dipersoalkan dan diperiksa oleh KejaksaanNegeri
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
418 — 159
  • UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentangKeuangan Negara; Bahwa sepanjang halhal yang diatur dalam Pengadaan Barang danJasa milik BUMN tidak bertentangan dengan aturan pemerintah makatidak menjadi masalah karena kepentingan negara mengikuti kemanauang itu berada; Bahwa tidak perlu muncul polemik antara persero dengan keuanganNegara jika mempertimbangkan substansi pembentukan UndangUndang Nomor 17 tahun 2003.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 2 Oktober 2014 — - SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ; - SURONO Bin RONO WIYOSO ;
95 — 180
  • e Keputusan MA tadi diambil berdasarkan fatwa dan permohonan fatwadari kementrian namun posisi fatwa sendiri kan tidak muncul dalamperaturan per UU an dan kemudian polemik terjadi dan sampaikemudian forum hukum tata negara Ul dan beberapa abhimengajukan uji materiil di MK mengenai Pasal 2 g dan kondisi saatini norma yang eksis adalah Pasal 2 huruf g dan juga Tap No.10/2001 disitu bagian keduanya mengatakan bahwa BPK untukmengintensifkan pengawasan lembaga pemerintah, BUMN, BUMDdan sebagainya ; Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
332 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditindaklanjuti denganpelaksanaan perjanjian olen keduabelah pihak dan dengan caraterstruktur menggunakan kewenangan Tergugat dan jugamelibatkan Tergugat Ill serta Para Turut Tergugat, yang padaakhirnya muncul permasalahanpermasalahan hukum diantaranya;Laporan diduga adanya tindakan criminal yang dilakukanoleh Penggugat yang diajukan oleh Tergugat ke kejaksaanTinggi Jawa Tengah;Laporan yang sama juga ditujukan kepada Kepolisian;Menimbang bahwa, dalam permasalahanpermasalahan hukumdimaksud terjadi polemik
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
149 — 105
  • ., Polemik KorupsiSistemikdalam Buku Memahami Hukum Dari Konstruksisampai Implementasi,Penerbit Rajawali Press; Jakarta 2009,hal. 173 alinea 3.)Pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., sebagaimanatermuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:Demikian pula pemahaman hakim di persidangan terhadapkedua pasal tersebut. Suatu ketika, Saya didengarkanketerangan sebagai ahli dalam kasus korupsi bioremediasi olehPT Chevron.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. NANA SUPRIATNA alias AGI bin (alm) MOCHAMAD YUNUS
103 — 52
  • Banggar oleh Titan Travele Bahwa benar apabila terjadi polemik diantara travel maka pimpinandalam hal Drs. H. Ade Irawan, Msi yang menentukan pihak ketiga/travel dalampelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi Tahun 2011.e Bahwa benar Setahu saksi, Drs. H.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
127 — 102
  • ., Polemik KorupsiSistemikdalam Buku Memahami Hukum Dari Konstruksisampai Implementasi,Penerbit Rajawali Press; Jakarta 2009,hal. 173 alinea 3.)Pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.,sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:Demikian pula pemahaman hakim di persidangan terhadapkedua pasal tersebut. Suatu ketika, Saya didengarkanketerangan sebagai ahli dalam kasus korupsi bioremediasi olehPT Chevron.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
101 — 19
  • Yanti yang membawa adalah NurhasanBahwa benar apabila terjadi polemik diantara travel makapimpinan dalam hal Drs. H. Ade Irawan, Msi yang menentukanpihak ketiga/travel dalam pelaksanaan perjalanan dinas anggotaDPRD Kota Cimahi Tahun 2011.Bahwa benar Setahu saksi, Drs. H.