• Ibukota dan Semarang bahwa dirinyatidak turut menghadap almarhum Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret1966 dinihari di Istana Bogor ;Akibat dari penyampaian berita atau pemberitahuan bohong Terdakwatersebut di Kantor LBH Yogyakarta baik pada tanggal 22 Agustus 1998maupun tanggal 24 Agustus 1998 telah menimbulkan keonaran berupaterganggunya ketenteraman dan ketenangan atau setidaktidaknya terbitnyasuatu keresahan di kalangan rakyat/masyarakat baik dalam berbagai bentukreaksi masyarakat maupun polemik

  No. 800 K/Pid/2007Bahwa polemik yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tersebutberkisar tentang keabsahan dari Surat Perintah Sebelas Maret, yangmerupakan suatu dokumen Negara RI ;Perbuatan Terdakwa Soekardjo Wilardjito, S. Miss. tersebut di atas telahmelanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal XIV ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Soekardjo Wilardjito, S.

  Jusuf bersama dua jenderal lainnya tidakmembawa pistol dan menodongkan senjata tersebut saat menghadapiPresiden Soekarno di Istana Bogor tanggal 10 Maret 1966 malam 11 Maret1966 ;Bahwa polemik yang dapat menerbitkan keonaran/keresahan dalammasyarakat tersebut berkisar tentang keabsahan dari Surat PerintahSebelas Maret yang merupakan suatu dokumen Negara RI ;Perbuatan Terdakwa Soekardjo Wilardjito, S.

  No. 800 K/Pid/2007ketenangan di kalangan rakyat/masyarakat atau setidaktidaknya dapatmenimbulkan suatu keresahan dikalangan rakyat/masyarakat ;Bahwa keonaran/keresahan di kalangan rakyat/masyarakat dimaksud dapatberwujud baik dalam berbagai reaksi masyarakat maupun polemik misalnyadi Harian BERNAS terbitan tanggal 25 Agustus 1998 memuat tulisanberjudul, "Saksi mata Supersemar buka rahasia Bung Karno ditodong saatteken Surat Perintah 11 Maret 1966" ;Kemudian menurut saksi H. A.

  Jusufbantah todong Soekarno", tulisan tersebut memuat berita yang menjelaskanbahwa Jenderal M Jusuf bersama dua jenderal lainnya tidak membawa pistoldan menodongkan senjata tersebut saat menghadap Presiden Soekarno diIstana Bogor tanggat 10 Maret 1966 malam 11 Maret 1966 ;Bahwa polemik yang demikian tersebut akan atau mudah dapat menerbitkankeonaran/keresahan dalam masyarakat karena berkisar tentang keabsahandari Surat Perintah Sebelas Maret yang merupakan suatu dokumen Negara RI ;Perbuatan Terdakwa

• Selanjutnya Terdakwa membuat danmengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account) facebookdengan nama SANDY SALAMUN yang isinya antara lain Hitungan politik patajari yang mengatakan YS jadi walikota tual, ingat dana abadi malra sampaihari ini msh menjadi polemik kedua daerah dan menjadi isu strategis selainitu kami org2 banda ely yg tdk sejalan dgn YS yg berdomisili dikota tualjuga memiliki hak politik yang diatur dim konstitusi untuk mendukung dantidak mendukung .Bahwa akibat dari

  sementara Masyarakat Muslim Malra yang susah transportasimudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah kepentingan politikWakil Bupati Malra yang di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukunganpolitik masyarakat Kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yangbelum selesai:Bahwa Komentar Terdakwa dalam status dalam status Meto Kot Tua yangberjudul Melihat Calon Pemimpin Kota Tual adalah hitungan politik patajari yang mengatakan YS jadi Wali Kota Tual, ingat dana abadi Malrasampai hari ini menjadi polemik

  Yunus Serang dari Tual menuju TayandoTam dengan menggunakan kapal fery ;Bahwa benar tulisan komentar terdakwa di facebook hitungan politik patajari yang mengatakan YS jadi Walikota Tual, ingat dana abadi Malra sampaisaat ini masih menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategisselain itu kami orangorang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yangberdomisili di kota Tual juga memiliki strategis lain untuk menghalanginyamenuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur

• menampakkan sikapyang kurang bai (kurang dewasa, kekanakkanakan, kasar terhadap anakanak dan tidakpernah menampakkan sosok seorang ibu yang penuh kasih sayang, bertanggungjawabterhadap buah hatinya sehingga anakanak secara psikologis mengalami rasa tidakpercaya diri terhadap lingkungannya;Bahwa, sehubungan dengan masa depan anakanak Tergugat dan Penggugat yang masihmemerlukan kasih sayang perhatian dan bimbingan dari orang tua maka mohon kepadaMajelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk mendamaikan polemik

  Majelis Penggugat menampakkan sikap yang kasar, angkuh dansombong, dan tidak menghargai jalannya persidangan;Bahwa, sampai saat ini kehidupan Penggugat dan Tergugat rukunrukun saja dan tidakpemah ada pertengkaran ataupun perselisihan dalam rumah tangga terbukti masih hidupbersama dalam satu rumah dan Tergugat masih memberikan nafkah untuk menghidupi anakanaknya;Bahwa, Penggugat tidak pernah berupaya menyelesaikan krisis rumah tangga ini denganperdamaian justru malah membesarbesarkan persoalan atau polemik

  Bahwa, sehubungan dengan masa depan anakanak Tergugat dan Penggugat yang masihmemerlukan kasih sayang perhatian dan bimbingan dari orang tua maka mohon kepadaMajelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk mendamaikan polemik rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat kembali menjadi suami isteri yang baik (sakinah, mawaddah,warahmah yang menjadi harapan rumah tangga pada umumnya) yang dikehendaki olehsetiap insan khususnya Penggugat dan Tergugat, umumnya masyarakat Indonesia demi masadepan buah hatinya

• Apabila postingan saya telah menjadi polemik, Saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi Saya mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Apabilapostingan saksi telah menjadi polemik, saksi mohon maaf sebesarbesarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekalilagi saksi mohon maaf... Wassalam #JanjiSayaBatalkan;(tetap terlampir dalam berkas perkara)4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.

Apabila postingan saya telah menjadi polemik, saya mohonmaaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yangberlaku. Sekali lagi saya mohon maaf...

Apabila postingan sayaHalaman 16 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.telah menjadi polemik, saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadarsadarnya atas nama hukum yang berlaku.

ApabilaHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.postingan saya telah menjadi polemik, saya mohon maaf sebesarbesarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekalilagi saya mohon maaf...

Apabilapostingan saksi telah menjadi polemik, saksi mohon maaf sebesar besarnyadan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saya mohonmaaf...

• mengurussuami dan anak, padahal anak yang masih kecil, masih sangatmembutuhkan perhatian lebih dari ibunya ;Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antaraPenggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tanggamenjadi tidak harmonis seperti sedia kala, hal tersebut berlangsung sampalawal tahun 2018 ;Bahwa Penggugat sebagai seorang suami Sudah menasehati Tergugat sertaberupaya mengembalikan agar kehidupan rumah tangga serta hubungansuami istri berjalan dengan baik, namun polemik

  mementingkan kepentingannyasemdiriketimbang mengurus suami dan anak padahal anak yang kecilsangat memerlukan perhatian seorang ibu ;Bahwa pada awalnya Penggugat mau mengikuti Agama Hindu, sesualdengan agama suaminya apalagi Tergugat sudah diupacarai SudhiWadhani, (upacara memeluk Agama Hindu) ;Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonisdari awal tahun 2018 dan Penggugat sebagai suami telah berusahamenasehati Tergugatagar kehidupan rumah tangga bisa berjalan denganbaik, namun polemik

• Menimbang bahwa pokok masalah yang muncul karena adanyabantahan tergugat, yang pertama harus membuktikan kebenaran dalilnyaadalah penggugat, sedangkan pokok masalah yang muncul karena adanyapenggugat, yang pertama harus membuktikan kebenaran dalilnya adalahtergugat.Menimbang bahwa sebelum pokok masalah dan polemik lainnya yangberkenaan dengan rumah tangga penggugat dan tergugat dibahas lebih jauh,yang lebih dahulu harus dipastikan adalah status atau hubungan hukum antarapenggugat dan tergugat, apakah

  Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1Kompilasi Hukum Islam, penggugat dan tergugat patut dipastikan sebagaisuami ister sah, dan penggugat memiliki /egal standing untuk mengajukangugatan cerai kepada tergugat.Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalilnya terkaitdengan pokok masalah dan polemik rumah tangga lainnya, penggugatmengajukan 2 orang kerabat dekatnya sebagai saksisaksi, yang selengkapnyatermuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapatdisimpulkan sebagai berikut: bahwa sesudah

  penggugattetapi karena dipaksa oleh orang tua penggugat. bahwa setelah 7 hari serumah, akhirnya penggugat pergi meninggalkanrumah orang tua secara diamdiam, tanpa setahu baik dengan tergugatmaupun dengan orang tuanya. bahwa selama pisah tempat tinggal lebih kurang 15 bulan, penggugat dantergugat tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri, danselama itu pula tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalilnya terkaitdengan pokok masalah dan polemik

• tanggal 27 April 2010 perihal penguatan pemilukadaserentak Provinsi Bengkulu tahun 2010 merupakan bentuk legalitas danpayung hukum bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk tetap melanjutkan tahapanpemilukada sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (BuktiT3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi dan masukanberbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida, DPRD,Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu serta kelompokmasyarakat yang berkepentingan terhadap polemik

  kecurangan dalam penghitungan suara sepertipenghitungan hasil suara, penggelembungan suara misalnya, dantentunya sengketa mengenai hasil Pemilukada ini sudah pasti menjadiranah dari Mahkamah Konstitusi nantinya ;UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH ;Bahwa ketentuan Pasal 235 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah adalah akar masalah polemik

  Polemik inilah yangmenjadi titik awal perbedaan tafsir antara DPRD Provinsi Bengkuludengan KPU Provinsi Bengkulu, yang berujung pada tidakdilaksanakannya proses paripurna oleh DPRD Provinsi Bengkulu karenamenurut DPRD Provinsi berkonsekuensi menjadikan Pemilukada cacathukum, berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) menyebutkan tugas danwewenang DPRD dalam pemilukada adalah : dilanjutkan dalam huruf f :Menyelenggarakan Paripurna untuk mendengarkan visi

• tanggal 27 April 2010 perihal penguatan pemilukadaserentak Provinsi Bengkulu tahun 2010 merupakan bentuk legalitas danpayung hukum bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk tetap melanjutkan tahapanpemilukada sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (BuktiT3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi dan masukanberbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida, DPRD,Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu serta kelompokmasyarakat yang berkepentingan terhadap polemik

  kecurangan dalam penghitungan suara sepertipenghitungan hasil suara, penggelembungan suara misalnya, dantentunya sengketa mengenai hasil Pemilukada ini sudah pasti menjadiranah dari Mahkamah Konstitusi nantinya ;UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH ;Bahwa ketentuan Pasal 235 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah adalah akar masalah polemik

  Polemik inilah yangmenjadi titik awal perbedaan tafsir antara DPRD Provinsi Bengkuludengan KPU Provinsi Bengkulu, yang berujung pada tidakdilaksanakannya proses paripurna oleh DPRD Provinsi Bengkulu karenamenurut DPRD Provinsi berkonsekuensi menjadikan Pemilukada cacathukum, berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) menyebutkan tugas danwewenang DPRD dalam pemilukada adalah : dilanjutkan dalam huruf f :Menyelenggarakan Paripurna untuk mendengarkan visi

• Polemik Kekeluargaan;b. Polemik Rumahtangga secara internal;C. Sudah tidak lagi satu arah pemimikiran atau perinsip(susah diatur dan tidak mau di atur dalam kata lain tidak bisadinasehati).5. Bahwa, karena sebabsebab tersebut di atas, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkankembali;6.

• Apabila postingan saksi telah menjadi polemik, saksimohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas namahukum yang berlaku. Sekali lagi saksi mohon maaf... Wassalam#JanjiSayaBatalkan;(tetap terlampir dalam berkas perkara)Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT GTO4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.

  9/PID.SUS/2019/PT GTO 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar)postingan dari akun HEIN BATITI Assalamualaikum wr wbUntuksemua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saksi padapostingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraandan PBB, Apabila Saya Terpilin Menjadi Aleg), itu Saya batalkan demihukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akanpernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya.Apabila postingan saya telah menjadi polemik

• Selanjutnya terdakwa membuat danmengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account)facebook dengan nama SANDY SALAMUN yang isinya antara lain Hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi walikota tual,ingat dana abadi malra sampai hari ini msh menjadi polemik keduadaerah dan menjadi isu strategis selain itu kami org2 banda ely ygtdk sejalan dgn YS yg berdomisili dikota tual juga memiliki hakpolitik yang diatur dim konstitusi untuk mendukung dan tidakmendukung .Hal 3 dari 15 hal

  Selanjutnya terdakwa membuat danmengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account)facebook dengan nama SANDY SALAMUN yang isinya antara lain Hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi walikota tual,ingat dana abadi malra sampai hari ini msh menjadi polemik keduadaerah dan menjadi isu strategis selain itu kami org2 banda ely ygtdk sejalan dgn YS yg berdomisili dikota tual juga memiliki hakpolitik yang diatur dim konstitusi untuk mendukung dan tidakmendukung .Bahwa akibat dari

• Partai Patriot Kabupaten Poso untuk Daerah Pemilinan (DAPIL I) Kabupaten Poso yang telah ditetapkan serta dilantik; Bahwa pada seleksi partai ditingkat nasional, ternyata Partai Penggugat danPenggugat II tidak lolos untuk menjadi peserta Pemilu pada tahun 2014karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Bahwa akibat dan tidak lolosnya partai Penggugat dan Penggugat II untukmenjadi peserta Pemilu pada tahun 2014, menimbulkan polemik

  diantarainternal pengurus partai, baik dan tingkat pusat sampai ketingkat daerahin casu pengurus partai didaerah Penggugat dan Penggugat II; Bahwa puncak dan polemik yang terjadi pada internal partai Penggugat danPenggugat Il adalah dengan lahirnya pembentukan pengurus partai patriotditingkat pimpinan cabang yakni Tergugat Ill dan Tergugat IV yang dibentukoleh Tergugat dan Tergugat (I lewat Surat Keputusan Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/VI

  Bahwa memperhatikan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 November2013 yang dapat diketengahkan:Dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) garis datar keempat : bahwapuncak dan polemik yang terjadi pada internal partai Penggugat danPenggugat II adalah dengan lahirnya pembentukan pengurus Partai Patriotditingkat Pimpinan Cabang yakni Tergugat III dan Tergugat IV yang dibentukoleh Tergugat dan Tergugat II lewat Surat Keputusan Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/SKIDPWPATRIOT

• Kemudian terjadilah polemik antara Penggugat dan Tergugat.Bukti Penggugat pergi dari Tergugat ke II;1) Tanggal 16 Desember 2017 Dalam postingan FacebookPenggugat ikut reuni SMA di Ragunan;2) Tanggal 20 Januari 2018 : Dalam postingan.

  Penggugat tetap pergi kemudian oleh Tergugat chatinganperselingkuhan Penggugat dengan iparnya dikirimkan ke kakakperempuannya Penggugat Terjadilah polemik Tergugat denganPenggugat bersama anakanaknya, pada dasarnya Penggugatmemang bukan perempuan baikbaik dan setia, karena dalampengakuannya Penggugat, iparnya suka menggoda dirinya sejaksuami yang ke1 masih hidup (bukti terlampir);Karena dirinya berakhlak buruk dan liar suka petualang halini dibiarkan sampai perselingkuhan di ketahui oleh Tergugat

• Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebagai salah satuanggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diwawancarai oleh saksi FERDINANDUSTALOK (wartawan TIMOR EXPRESS), saksi SYIARIFAH SIFAH (wartawan POSKUPANG) dan saksi DIKSON NEOLAKA (wartawan Rote Ndao Pos) sehubungandengan informasi yang diterima saksisaksi terkait dengan polemik pada sidang hariSelasa tanggal 30 Oktober 2007 saat Sidang Panitia Anggaran DPRD dimana Camat

  diketahui umum di manahal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebagai salah satuanggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diwawancarai oleh saksi FERDINANDUSTALOK (wartawan TIMOR EXPRESS), saksi SYIARIFAH SIFAH (wartawan POSKUPANG) dan saksi DIKSON NEOLAKA (wartawan Rote Ndao Pos) sehubungandengan informasi yang diterima saksisaksi terkait dengan polemik

  menyerang kehormatan atau nama baik seseorang denganmenuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebagai salah satuanggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diwawancarai oleh saksi FERDINANDUSTALOK (wartawan TIMOR EXPRESS), saksi SYIARIFAH SIFAH (wartawan POSKUPANG) dan saksi DIKSON NEOLAKA (wartawan Rote Ndao Pos) sehubungandengan informasi yang diterima saksisaksi terkait dengan polemik

  sendiri di depan persidangan yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan telah menjadifakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2007 sekitar pukul11.30 wita wartawan dari Timor Express yakni saksi Ferdinandus Talok dan wartawaandari Rote Ndao Pos yakni saksi Dikson Neolaka hendak meliput berita di DPRDKabupaten Rote Ndao karena sebelumnya para wartawan tersebut mendapat informasidalam Sidang Dewan ada pernyataan Camat Rote Barat Laut kepada para AnggotaDewan sehingga menjadi polemik

  Oktober 2007 di dalam ruangan Sekretariat DPRD Kabupaten RoteNdao sedang diwawancarai oleh para wartawan dari harian pagi Timor Express(Ferdinandus Talok), Rote Ndao Pos (Dikson Neolaka) dan Pos Kupang (Syarifah Sifah)terkait dengan informasi yang diterima oleh para wartawan tersebut bahwa dalam SidangDPRD Kabupaten Rote Ndao hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 ada pernyataanCamat Rote Barat Laut yang mengatakan Kita 8 (delapan) Camat sudah sepakat untuk bertemu di tahun 2009 * sehingga menjadi polemik

• Bahwa dengan sebabsebab tersebut diatas, maka Penggugat merasaRumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankanlagi, kKerena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karenatidak ada titik temu berups solusi atas polemik yang terjadi hinggaakhirnya penggugat dengan berat hati memutuskan dan menetapkansebaiknya berpisah lahir dan batin dengan meilhat danmempertimbangkan pengaruh buruk terhadap faktor tumbuh kembanganak secara psykologi dan psyologi serta ilmu terapan pendidikankepada

• dikemukakansebelumnya;Menimbang bahwa mengenai pandanan Penuntut Umum yang menyatakanbahwa Terdakwa seharusnya mendelegasikan kepada orang lain, bag Majelis Hakimbukanlah suatu kewajiban hukum bagi terdakwa bahkan sebaliknya Terdakwalahyang merupakan pemegang struktur pemerintahan tertinggi di daerah yang memikultanggung jawab melaksanakan kegiatan/program pemerintah pusat, dan jikaTerdakwa mendelegasikan kepada pejabat lainnya bukanlah suatu bentuk kewajibanmelainkan solusi alternatif agar tidak menimbulakn polemik

  Faisal Andi Sapada, SE.MM.Kekeliruan Majelis Hakim juga sangat nyata dalam menyatakan bahwaTerdakwalah yang merupakan pemegang struktur pemerintahan tertinggi didaerah yang memikul tanggung jawab melaksanakan kegiatan/programpemerintah pusat, dan jika Terdakwa mendelegasikan kepada pejabat lainnyabukanlah suatu bentuk kewajiban melainkan solusi alternatif agar tidakmenimbulkan polemik;Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidakmencermati maksud pasal 71 ayat (3) yang dibuat

  polemik yang dilakukan oleh calon petahana menguntungkan salah satupasangan dan merugikan calon pasangan lainnya. Bahkan menurut pendapatahli Prof. Dr. Laode Syarif bahwa pasal tersebut dimaksudkan untuk membatasiruang gerak walikota selaku pemangku jabatan untuk menggunakankewenangan, program dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikanpasangan calon.Hal. 18 dari 28 Hal.

  dalamputusannya menyatakan bahwa mengenai pandangan Penuntut Umum yangmenyatakan bahwa Terdakwa sseharusnya mendelegasikan kepada orang lain,bagi Majelis Hakim bukanlah suatu kewajiban Hukum bagi Terdakwa, bahkansebaliknya terdakwalah yang merupakan pemegang Struktur PemerintahanTertinggi di daerah yang memikul tanggung jawab melaksanakankegiatan/program Pemerintah Pusat, dan jika Terdakwa mendelegasikan kepadapejabat lainnya bukanlah suatu bentuk kewajiban melainkan solusi alternatif agartidak menimbulkan polemik

• Bahwa Judex Facti telah salah dalarn penerapan Hukumnya, karena terkaitdengan hasil penambangan minyak tradisional di Desa Wonocolo,Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro sampai sekarang masihterjadi polemik tentang kewenangannya apakah menjadi kewenanganPertamina/Pemerintah BP.Migas atau Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,sehingga tidak tepat kalau Pemohon Kasasi yang memanfaatkan hasilpenambangan minyak dari hasil pembelian Koperasi yang diberikewenangan mengelola minyak tradisional di kenai tindak

• tidak mungkin dipersatukan lagi;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkaraterlebihdahulu. dipertimbangkan prosedur hukum= acara, yaitu. menyangkutketidakhadiran tergugat di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut beberapakali, namun Tergugat tidak datang tanpa alasan, sehingga persidangandilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;Menimbang, menjadi pertanyaan apakah dengan ketidakhadiranTergugat, maka perlukah pokok perkara dibuktikan lagi, dalam hal ini masihmenjadi polemik

• Termohon;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahOrangtua Termohon;Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon padaawalnya rukun , namun sejak bulan Juni 2018 mulai goyah di manasaksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisihdan bertengkar, disebabkan Termohon kurang bisa MenghargalPemohon sebagai kepala rumah tangga sejak adanya perubahansikap Termohon yang cenderung cuek dan mendiamkan terhadapPemohon serta menghindar di dalam berkomunikasi untukmenyelesaikan polemik

  Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon adalah karena Termohon kurang bisa Menghargai Pemohonsebagai kepala rumah tangga sejak adanya perubahan sikap termohonyang cenderung cuek dan mendiamkan terhadap Pemohon sertamenghindar di dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan polemik rumahtangganhya;5.

• khususnyaPasal 9 huruf c menjadi hilang dan/atau ditiadakan dan/atau dikurangi,dan/atau terhalang dan/atau terabaikan; Menimbang, bahwa tidak terdapat secara spesifik ketentuan didalam Anggaran Dasar yang memberikan hak kepada Terbanding/Penggugat untuk mewakili Para Anggota untuk bertindak di dalampengadilan, sehingga berdasarkan fakta 5 dan fakta 6 sebagaimanadiuraikan dalam halaman 177 Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 181/G/2019/PTUNJKT. tanggal 20 Februari 2020menyerahkan penyelesaian polemik

  PKP2B Generasi kepadaTerbanding/Penggugat sesuai bukti P 6a, P 6b, P 57 jo P7, P8,P9a, P 9b, P 9c, P 9d, P 9e, P 9f, P 10, P 61a, P 61b, P 61c, PMenimbang, bahwa suratsurat bukti P 6a, P 6b, P 57 jo P 7,P 8, P 9a, P 9b, P 9c, P 9d, P 9e, P 9f, P 10, P , P 61b, P61c, P 61f yang tersebut dalam fakta 5 dan 6 sebagaimana diuraikandalam halaman 177 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 181/G/2019/PTUNJKT. tanggal 20 Februari 2020 menyerahkanpenyelesaian polemik PKP2B Generasi kepada Terbanding