., Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6. Haryo Bimo Bramantyo,SH., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,7.

., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAMpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat ;Drs. AGUS BAHTIAR, M.Pd., Jabatan KasubagPensiun pada Biro Kepegawaian Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;. TATANG FIRMANSYAH, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;8. YUSUF SUPRIATNA, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;H.

melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian

Danbisnis syariah;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012tanggal 29 Agustus 2013 telah memperkukuh kewenangan absolute PengadilanAgama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi yangmerupakan subbagian dari perkara ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Hukum Penggugatmembantah bahwa perjanjian Mutrabahah dibuat tanggal 8 Maret 2013 dimanadalam pasal 16 (Penyelesaian Perselisinan) yaitu pasal 16.3 yang berbunyiBahwa kedua belah pihak mengambil

., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum, Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Bali;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183/1370/Hk., tanggal 31Agustus 2016;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan

melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian

pidana maka kemudian Pemohonkeluar rumah;Bahwa kemudian perselisihan tersebut terjadi hingga ber angsur angsur, hingga pada saat sepulangan Pemohon berencana untukmengklarifikasi kembali terkait masalahn perselingkuhan Termohondengan lelaki tersebut kepada instansi terkait, namun Ternyata masalahperselingkuhan tersebut sudah ditindak lanjuti terlebih dahulu oleh kantorKementrian agama, dilanjut lagi Pemohon mendapat surat panggilanmenghadap untuk diperiksa/ untuk dimintai keterangan oleh Kepala SubBagian

ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala SubBagian Jaringan Dokumentasi HukumBiro Hukum dan Humas Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ; 3.

disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusanyang seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwayang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya tetap padasurat tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIRwenn n nena anna Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian

Pasal 55 ayat (1) kelSUBSIDAIR :wanna nn nnnn n= = Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersamasama dengan Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala BidangFormasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam

LEBIH SUBSIDAIRnina n enna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu

UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIHLEBIH SUBSIDAIRwonan nnn nnnne Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu

UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIRnina n anna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulanJuli Tahun 2010, atau setidaktidaknya pada

Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPW) tersebut.Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesarRp.5.965.223.350,00, terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu

Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawaban besertabuktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPU) tersebut.2.

Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TugasDan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah KabupatenMagetan yang menyebutkan bahwa Subbagian Bantuan Hukummempunyai tugas: melaksanakan fasilitasi bantuan hukum,konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindunganhukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukumbatik di dalam maupun di luar pengadilan;e.

Adapun Pasal 12ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Magetan yang menyebutkan bahwa Subbagian BantuanHukum mempunyai tugas: melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasihukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsurpemerintan daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luarpengadilan;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2014

Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke SubBagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuattelaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian keSekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohondana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuansosial), sehingga tidak dikatahui oleh Kasubag.Dipindai dengan CamScanner19Dalam proses pengajuan,pertanggungjawaban dan penyaluranbantuan sosial Kabupaten KutaiTimur Tahun Anggaran 2007,

Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke SubBagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuattelaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian keSekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohondana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuansosial), sehingga tidak dikatahui oleh Kasubgag.Dalam proses pengajuan, pertanggungjawaban dan penyaluranbantuan sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, belanjabantuan sosial dikatagorikan

Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Roni Maulana Adekantari,tertanggal 02 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten LombokBarat, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telahdileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberikode : Bukti PK/TR.3.B. Bukti saksi :Saksi pertama pemohon konvensi/tergugat rekonvensi : Rannamananannane , di bawah sumpah telah menerangkan :Hal. 5 dari 20 hal. Put.

WangiWangi kab.Wakatobi; Selanjutnya dalam kedudukantersebut memberi kuasa kepada: Hasan, S.H, jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Wakatobi, beralamat diJalan Samburaka Nomor 4 Wangiwangi Kabupaten WakatobiProvinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/HK/2014 tanggal 19 Juni 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat:melawan:1.

PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO (Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum) ;Halaman 2 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUNJKT7. FAUZAN RIYADHANI (Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;8. SIT MUTMAINAH (Staf Bagian Bantuan Hukum,Setditjen SDPPI) ;9. ABl PRATAMA NUGRAHA (Staf Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;10. LIGNITA (Staf Bagian Bantuan Hukum, SetditjenSDPPI) :11. MUHAMMAD IMADUDDIN (Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum) ;12.

telah diangkat dalam jabatan sebagai KepalaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.e Bahwa Terdakwa II KUSAIRI, S.Sos, berdasarkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor821.12/356/032 Tahun 1988 tanggal 04 Pebruari 1988 diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pembangunan DesaKabupaten Bojonegoro, selanjutnya berdasarkan Keputusan BupatiBojonegoro Nomor : 821.2/20/203.412/2007 tanggal 24 April 2007,Terdakwa Il telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian

telah diangkat dalam jabatan sebagai KepalaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa Terdakwa II KUSAIRI, S.Sos, berdasarkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor821.12/356/032 Tahun 1988 tanggal 04 Pebruari 1988 diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pembangunan DesaKabupaten Bojonegoro, selanjutnya berdasarkan Keputusan BupatiBojonegoro Nomor : 821.2/20/203.412/2007 tanggal 24 April 2007,Terdakwa II telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian

No. 2651 K/Pid.Sus/200954Pada bagian akhir pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkandan berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dan Terdakwa Iladalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masingmasing menjabat sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Bojonegoro (Terdakwa ) serta Kepala subBagian Tata Usaha Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenBojonegoro (Terdakwa Il), dimana terhadap diri Terdakwa maupunTerdakwa II melekat kekhususan yang berkaitan erat

GAUTAMA GANDHI, SH Jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Keputusan Gubernur padaSetda dan Sekretariat DPRD Provinsi pada BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. 7.HISBULLAH, SH., M.Si Jabatan Kepala Subbagian Perlindungan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM Setda ProvinsiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1890/IH/2013 tertanggal 19 April 2013; dan ARDIANSYAH, SHberkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat pada kantor LawOffice Syailendra, SH dan Ardiansyah, SHadvocates and Legal Consultants

Dengan demikian pengertian pemenuhan isi Perdamaian sebagaimana dirujuk Judex Facti pada Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang hasil restrukturisasi yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dengan seluruh Krediturnya (Termasuk Pemohon Kasasi) sebagaimana telahdiatur dalam Halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang KreditorLain SubBagian 5.1.

Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah merujuk pada halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang Kreditor Lain SubBagian 5.1 sebagaimana bukti P20. Klaim Asuraosi ACA Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, bukan pada Pasal 2.6.

Almahadi, yang pada saat itu menjabat sebagaiKepala Subbagian Umum KPP Pratama Purwakarta, memintapenjelasan terkait dengan permasalahan Penggugat tersebut. Danberdasarkan surat jawaban dari keduanya diperoleh informasibahwa Sdr.

Almahadi, S.Sos yang pernah menjabat sebagai kepala SubBagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, dan sesuai BuktiT5d (surat tertanggal 20 Februari 2015) Sdr.

untuk melaporkan semua hasil kerjanya maupunhalhal yang harus diketahui oleh Kepala Badan Pusat Statistik ProvinsiPapua dan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai atasannya tanpa harusmemberitahukan kepada PENGGUGAT, tetapi khusus untuk penyerahanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011tanggal 31 Maret 2011, PENGGUGAT telah diminta secara khusus untukmenerima Surat keputusan tersebut pada tanggal 11 Mei 2011 dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlia, SST (Staf SubBagian

Nomor 02210.073, tanggal 25 April 2005Perihal Biaya Perjalanan Pindah ditujukan kepada44Bukti T 33Bukti T 34Bukti T 35Bukti T 36Bukti T 37Bukti T 38Kepala BPS Propinsi/ Kabupaten Kota, (foto copydari foto copy) ; Tanda Terima Surat dari Badan Pusat StatistikKabupaten Biak Numfor, (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pusat StatistikKabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Mei 2011 atasnama Yunus Wakum, S.E., (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat Pernyataan dari Staf Subbagian