Ditemukan 2297 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam subagia subagan
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 16_PDT_G_2014_PNBkt_NO_11122014_PMH
Tanggal 11 Desember 2014 — HJ.Emiza (P) >< PT.Bank Mega Syariah (T)
109 — 57
  • Danbisnis syariah;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012tanggal 29 Agustus 2013 telah memperkukuh kewenangan absolute PengadilanAgama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi yangmerupakan subbagian dari perkara ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Hukum Penggugatmembantah bahwa perjanjian Mutrabahah dibuat tanggal 8 Maret 2013 dimanadalam pasal 16 (Penyelesaian Perselisinan) yaitu pasal 16.3 yang berbunyiBahwa kedua belah pihak mengambil
Pengadilan PA LEWOLEBA Perdata Agama
Register : 16-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PA LEWOLEBA Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lwb
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 15
  • melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat II : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Terbanding/Penggugat I : Patimah Binti H.Muhammad
Terbanding/Penggugat II : Marali, SH Bin H Sabeni
Terbanding/Penggugat III : Mardani, S Ag Bin H Sabeni
Terbanding/Penggugat IV : M Sibli Bin H Sabeni
Terbanding/Penggugat V : Abdul Holik Bin H Sabeni
Terbanding/Penggugat VI : M Rusli Bin H Sabeni,
Terbanding/Penggugat VII : Koswati ,SE Binti H Sabeni
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
297 — 102
  • ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum Bina Marga dan Pengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat ;Pujiono, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Subdit Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal BinaMarga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;Mursalim, S.Pd., S.T., M.Si., Kepala SubbagianPengamanan dan Penertiban BMN, Biro PengelolaanBMN Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat;Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 262 /B / 2020 / PT.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Tender
Register : 02-12-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 38/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 4 Februari 2014 — PT. GRACIA INDAH IEL.; VS KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA
92 — 31
  • ., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;. ARIEF BUDI YULIANTO, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa No.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 523/Pdt.G/2016/PA.Mtr
Tanggal 9 Januari 2017 — - Pemohon - Termohon
11 — 3
  • Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Roni Maulana Adekantari,tertanggal 02 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten LombokBarat, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telahdileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberikode : Bukti PK/TR.3.B. Bukti saksi :Saksi pertama pemohon konvensi/tergugat rekonvensi : Rannamananannane , di bawah sumpah telah menerangkan :Hal. 5 dari 20 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 27-05-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 121/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 8 Desember 2016 — PT INDOSAT TBK ; MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
178 — 79
  • PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO (Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum) ;Halaman 2 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUNJKT7. FAUZAN RIYADHANI (Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;8. SIT MUTMAINAH (Staf Bagian Bantuan Hukum,Setditjen SDPPI) ;9. ABl PRATAMA NUGRAHA (Staf Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;10. LIGNITA (Staf Bagian Bantuan Hukum, SetditjenSDPPI) :11. MUHAMMAD IMADUDDIN (Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum) ;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI WAKATOBI vs. HUSMA, S.Pd, DKK
82 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WangiWangi kab.Wakatobi; Selanjutnya dalam kedudukantersebut memberi kuasa kepada: Hasan, S.H, jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Wakatobi, beralamat diJalan Samburaka Nomor 4 Wangiwangi Kabupaten WakatobiProvinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/HK/2014 tanggal 19 Juni 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat:melawan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-01-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — SENTOSA WIDJAJA VS HENDRAWAN SUBIANA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • potensi tanah, penyiapanpembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.Adapun pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Ukur,termasuk plotting atas tanah Sertipikat Hak Milik No.3/Sentul dan tanahSertipikat Hak Milik No.4/Sentul berdasarkan Pasal 12 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2011 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu adalah Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan(vide Bukti PK2), BUKAN Kepala Subbagian
    Hal itu sesuai ketentuan Pasal 55Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.4 Tahun 2006 yangmenegaskan, bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugasmemberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasiKantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan,penyusunan program, dan peraturan perundangundangan.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya pada angka IV.Kepentingan Penggugat (sebagaimana termuat pada paragraf 2 dan 3putusan Judex Facti) mendalilkan Penggugat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-10-2011 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 08-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 194/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 9 April 2012 — Zulfikar Rachman, S.E;Kepala Badan Pusat Statistik
59 — 22
  • untuk melaporkan semua hasil kerjanya maupunhalhal yang harus diketahui oleh Kepala Badan Pusat Statistik ProvinsiPapua dan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai atasannya tanpa harusmemberitahukan kepada PENGGUGAT, tetapi khusus untuk penyerahanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011tanggal 31 Maret 2011, PENGGUGAT telah diminta secara khusus untukmenerima Surat keputusan tersebut pada tanggal 11 Mei 2011 dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlia, SST (Staf SubBagian
    Nomor 02210.073, tanggal 25 April 2005Perihal Biaya Perjalanan Pindah ditujukan kepada44Bukti T 33Bukti T 34Bukti T 35Bukti T 36Bukti T 37Bukti T 38Kepala BPS Propinsi/ Kabupaten Kota, (foto copydari foto copy) ; Tanda Terima Surat dari Badan Pusat StatistikKabupaten Biak Numfor, (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pusat StatistikKabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Mei 2011 atasnama Yunus Wakum, S.E., (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat Pernyataan dari Staf Subbagian
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 171/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
82 — 58
  • tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahdiubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenanguntuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Tata UsahaNegara ini ;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN1.Bahwa Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 510/BKD/2018tanggal 21 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang menjadi objek gugatan diketahui olehPenggugat pada tanggal 19 Maret 2019 melalui Kepala SubBagian
    sebagaistaf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBatu Bara, Penggugat mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala yangditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daera Nomor:822.3/025/BKD/2018 tanggal O05 Januari 2018 terhitung mulaitanggal 01 Januari 2018 ;Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan kembali sebagaiStaf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBatu Bara Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan baiksehingga Penggugat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala SubBagian
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 06-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 31/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 8 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : MUNAWARBAH BIN MADDIN
Terbanding/Tergugat IV : MUNAWARDI BIN M.KARIMI
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Lhoksmawe
51 — 17
  • ., Penanganan Perkara Tk. pada SubBagian Bantuan Hukum IIb, Yan A. H. Asmara, S.H.,Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT BNAPenanganan Perkara Tk. Il pada Sub Bagian BantuanHukum IIb, Andhi A. Pagatian, S.H., PenangananPerkara Tk.
    ., Pelaksana padaSubbagian Bantuan Hukum Ilb, Rina Maryana,Pelaksana pada Subbagian Bantuan Hukum Ilb,Marwan Sembiring, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, Muhammad Nagif,Penanganan Perkara pada KPKNL Lhokseumawe,Anugrah Satria, Penanganan Perkara pada KPKNLLhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: SKU127/MK./2017, tertanggal 13 April 2017,selanjutnya disebut sebagai Terbanding Ill semulaTergugat III;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099 K/PID.SUS/2009
Tanggal 10 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi ; KATIMAN, SH.
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Msi (AsistenPemerintahan) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Drs.WIYONO, M.H (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwang)),sedangkan terdakwa sendiri yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan), dan sebagai Bendahara Pembantu adalah saudara Drs.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 936/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 16 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Andik Susanto
Terdakwa:
MISNAN
154 — 31
  • Priok I.e Tahun 2005 s.d. 2007 Kepala Seksi Kepabeanan IV padaKPBC Tipe A Malang.e Tahun 2007 s.d. 2008 Kepala Subbagian Keuangan padaKanwil DJBC Jawa Timur I.e Tahun 2008 s.d. 2011 Kepala Subbagian Tata Usaha danKeuangan pada Kanwil DJBC Jawa Timur I.e Tahun 2011 s.d. 2014 Kepala Seksi Perbendaharaan padaKPPBC TMP Juanda.e Tahun 2014 s.d. 2017 Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanandan Cukai V pada KPPBC TMP B Gresik.e Tahun 2017 Kepala Seksi Pengawasan Administrasi padaKanwil DJBC Bali.e Tahun 2018 sampai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 12-04-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 10 Juli 2013 — DEWAN PENGURUS PROVINSI ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA SUMATERA SELATAN vs GUBERNUR SUMSEL
106 — 61
  • GAUTAMA GANDHI, SH Jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Keputusan Gubernur padaSetda dan Sekretariat DPRD Provinsi pada BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. 7.HISBULLAH, SH., M.Si Jabatan Kepala Subbagian Perlindungan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM Setda ProvinsiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1890/IH/2013 tertanggal 19 April 2013; dan ARDIANSYAH, SHberkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat pada kantor LawOffice Syailendra, SH dan Ardiansyah, SHadvocates and Legal Consultants
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 20-10-2015 — Upload : 03-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PT ASURANSI CENTRAL ASIA VS PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk
274 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian pengertian pemenuhan isi Perdamaian sebagaimana dirujuk Judex Facti pada Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang hasil restrukturisasi yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dengan seluruh Krediturnya (Termasuk Pemohon Kasasi) sebagaimana telahdiatur dalam Halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang KreditorLain SubBagian 5.1.
    Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah merujuk pada halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang Kreditor Lain SubBagian 5.1 sebagaimana bukti P20. Klaim Asuraosi ACA Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, bukan pada Pasal 2.6.
Pengadilan PA TEMANGGUNG Perdata Agama
Register : 19-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 1532/Pdt.G/2018/PA.Tmg
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 6
  • Fotokopi Perincian Gaji Nomor:XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Keuangan Dintanpangan Kabupaten Temanggung tanggal 05Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti T.2);3.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-05-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 212/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 13 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : H. M. IDRIS BUYUNG
Terbanding/Tergugat I : HENDRIK YAURY, SH
Terbanding/Tergugat II : TJEN TJIE TJIEN
Terbanding/Tergugat III : KAPOLRESTABES MAKASSAR
Terbanding/Tergugat IV : KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS WILAYAH SULSEL
Terbanding/Tergugat V : MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA RI
Terbanding/Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VII : DRA. HJ. NAHRI KADIR
Terbanding/Tergugat VIII : BONAR HARIANJA, SH., MH
Terbanding/Tergugat IX : KRISTIJAN P. DJATI, SH
Terbanding/Tergugat X : DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat XI : M. ZUBAIDI RAHMAT, SH
Terbanding/Tergugat XII : I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH
218 — 212
  • Nama : ADI JAYA BULUARSA,SH .Pangkat/Nrp : BRIGPOL/87040718Jabatan : BA SUBBAGKUM POLRESTABES MAKASSARMemilih domisili hukum pada kantor Subbagian Hukum Bag SumdaPolrestabes Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-07-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — REKTOR UNIVERSITAS MATARAM VS Prof. Drs. H. THATOK ASMONY, M.B.A., D.E.A;
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Staf Kepala SubBagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Mataram;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UniversitasMataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Propinsi NusaTenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor8572/UN18/TU/2014 tanggal 19 Agustus 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2015melawan:Prof. Drs. H. THATOK ASMONY, M.B.A., D.B.A.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-05-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 22 Agustus 2011 — DR. Agus Sikwan, SH. M. HUM;Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
46 — 20
  • Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum III, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Sumarni, S.H., MH. Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Dyah Kisworini , S.H Jabatan Staf padaBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Affan Mohammad, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/TUN/2010
Tanggal 30 September 2010 — GUBERNUR JAWA BARAT ; SRI SUDARMI
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAMpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat ;Drs. AGUS BAHTIAR, M.Pd., Jabatan KasubagPensiun pada Biro Kepegawaian Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;. TATANG FIRMANSYAH, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;8. YUSUF SUPRIATNA, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;H.