Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur sebelummasa jabatannya berakhir adalah melanggar atau bertentangan denganketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 tentangPerseroan Terbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat yang belum berakhir masajabatannya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakanbatal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnyaterkait pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat sebagai Direktur sebelum masa jabatannyaberakhir adalah melanggar atau bertentangan dengan ketentuanPasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 RUPSTergugat tanggal 16 Juni 2014 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait Pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat yang belum berakhir masa jabatannyadinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batalkarena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Nomor 3091 K/Pdt/2019Pool Indonesia dan terhadap Penggugat telah diberitahukan akandiadakannya rapat di Kantor Tergugat dengan salah satu agendanyaadalah untuk membahas mengenai pemberhentian Penggugat darijabatannya namun Penggugat tidak menghadiri rapat tersebut: Bahwa RUPS telah terlaksana dengan dihadiri oleh seluruhpemegang saham sehingga quorum lebih dari 3/4 saham yangdiharuskan yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur, olehkarenanya pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Pasal

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalinan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harus dihadiri juga oleh parapemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWAN TANUMULIA atau ILSERADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah), Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMYTANUMULJA (berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Adaagenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihan saham milik(Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), drg.GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkasterpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasa yang tertuang dalamAkta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA adalah terdakwaFRANSISKUS MARTINUS SOESETIO selaku Direktur Utama.

Tidak Adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) UntukMemberikan Persetujuan PENGGUGAT Sebagai Penjamin UtangTURUT TERGUGAT!

Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengantegas mengatur mengenai kewajiban perseroan memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroanmaupun untuk memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnyakami kutip sebagai berikut:Pasal 102 ayat (1):Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a.

dari hasil RUPS menyetujui ataumenolak pemberian jaminan tersebut;Hal 5 dari 81 Hal.

Sel.Dengan demikian, berdasarkan halhal sebagaimanaPENGGUGAT~ sampaikan diatas, TERGUGATI telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam halmenandatangani Surat Jaminan dan Ganti Rugi tanpasepengetahuan anggota Direksi PENGGUGAT selainTERGUGATI dan TANPA ADANYA PERSETUJUAN RUPS;B.

(Rapat Umum Pemegang Saham)dan tidak mendapatkan persetujuan dari mayoritas pemegang sahamdan Direksi dari PENGGUGAT;Bahwa Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengan jelas mengatur tentang bagaimana tata cara suatu Perseroan dalam mengalihkanmaupun memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnya kami kutipsebagai berikut:18.19.Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk:a.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Tentang Hakim yang memeriksa dan ataumenyidangkan perkara.Bahwa untuk menyidangkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 adalah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Batam, haltersebut dapat dilihat pada Pasal 80 ayat :2). Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS ....... dst ;3).

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal ........ dst, danPasal 5, 6 dan 7, jelasjelas disebutkan yang memeriksa dan ataumenetapkan perkara RUPS adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak adapengecualian disebutkan secara tegas dalam ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu pemeriksaandan atau penetapan perkara Permohonan RUPS LB perkara No.716/Pdt.P/20/PN.BTM, tentunya telah melanggar ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, oleh karena UndangUndangPerseroan

Terbatas Tahun 2007 adalah ketentuan undangundang yangbersifat khusus tentunya ketentuan yang khusus mengesampingkanketentuan undangundang yang umum, maka oleh karena itu jugaberalasan hukum untuk membatalkan Penetapan Permohonan RUPS LByang diajukan oleh Ny.

Hakim Pengadilan Negeri Batam kurangpertimbangan hukum.Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 Pasal 80 ayat (4) dengan jelas disebutkan Ketua PengadilanNegeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikansecara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

LB, makaTermohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, seharusnya Hakim PengadilanNegeri Batam beralasan hukum untuk menolak permohonan RUPS LBTermohon Kasas'!

membuat Sural Kuasa Jual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

membuat surat kuasa dual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

./2015atas noma Pemegang Saham; RUPS meminta kepada pengurus untuk mengembalikan seluruhuang cicilan yang sudah masuk; RUPS meminta kepada Pengurus meminta kepada Pemegangsaham yang namanya digunakan untuk Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) Bank untuk membuat Surat Kuasa Jual kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;2.

Tonia Mitra Sejahtera saksi tidak mengetahul apakahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)karena saksi hanya diajukan berupa Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Tonia Mitra Sejahtera aktanyadibuat / dilaksanakan di Kantor Notaris Rayan Riyadi ;Bahwa benar saksi yang perintahkan kepada terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan terdakwa II MAHA SETIAWAN untukmencari Bapak MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID untukmenandatangani Notulen RUPS LB tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Notulen RUPS LBtersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID ;Bahwa benar saksi yang meminta untuk dilakukan Perubahan aktaPendirian PT.

yang membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tanggal 16 januari 2017 tersebut berdasarkan pengalaman bekerjadikantor Notaris ;Hal 56 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.KdiBahwa namanama yang tercantum dalam Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017adalah berdasarkan catatan/nota dari AMRAN YUNUS, didalamnotulen tersebut saksi menulis ALI SAID selaku pemimpin Rapat, MUHLUTFI, terdakwa ARDIANSYAH dan ASMAWATI sebagai Direksi barusesuai

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham adalahbenar saksi yang membuatnya atas permintaan AMRAN YUNUSmelalui terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan. terdakwa.

Notulen RUPS LB tersebut diserahkan lagi kepada KALBIMULIAWAN, dan KALBI MULIAWAN yang menemui ASMAWATI danmenyerahkan Notulen RUPS LB tersebut untuk ditanda tangani tanpamembacanya, karena saat itu KALBI MULIAWAN mengatakan KepadaASMAWATI tanda tangan saja, ini perusahaannya Pak AMRANYUNUS, sehingga saksi ASMAWATI langsung bertanda tangan diatasHal 94 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.Kdinamanya sebagai pembeli saham ALI SAID, padahal sebenarnyaASMAWATI tidak pernah membeli dan memiliki

Manipulasi RUPS PT Gusher Tarakan;Bahwa, telah menjadi ketentuan terhadap badan hukum untuk mengakukanPaili/PKPU atas inisiatif sendiri harus dibuktikan terlebin dahulu denganRUPS yang khusus untuk itu, dan setelah diteliti dalam Putusan Sementaramaka RUPS tersebut tidak pernah ada;Bahwa, pada penjelasan Pasal 224 UUK PKPU menyatakan yang berikut ini: Dalam hal Debitur adalah Termohon Pailit maka Debitur tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang; Dalam hal Debitur adalah Perseroan

Terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit;Berdasarkan ketentuan undangundang tersebut, maka harus diakui olehMajelis Hakim telah mengesampingkannya karena dalam pertimbanganhukumnya tidak memeriksa hal tersebut dan telah menjadi fakta persidangantidak adanya RUPS sebagaimana

Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT Gusher Tarakantanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itutidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberianpersetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atauseluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;5.

,dan sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim memastikanKreditur lainnya ada dan benar, dengan tidak melakukan haltersebut maka terpenuhi ketentuan untuk diajukan kasasi;b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Ketentuan RUPS pada permohonan PKPU oleh Pemohon adalahBadan Hukum oleh Majelis Hakim dengan memeriksa RUPS Nomor45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara,S.H., seolaholah sebagai RUPS untuk permohonan sendiri (inisiatif)dalam permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017

,didaftarkan tanggal 22 Mei 2017 merupakan RUPS pemindahankedudukan PT Gusher Tarakan dari Kota Tarakan ke KotaBalikpapan, dan bukan RUPS untuk pengajuan permohonan PKPU;Ketentuan Pasal 98 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatasbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sangat jelas, denganHalaman 21 dari 24 hal. Put.

) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;21.

Pengumuman/Pemberitahuan RUPS melaluiiklan Koran kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Sahamlainnya ;Menetapkan quorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tersebut adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh sahamyang ada dane Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohonsebesar Rp. 522.000, (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);Dengan demikian, obyek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 44 UUPT, karena proses pengurangan modal PT.

Idola Tunggal telah dilakukanmelalui RUPS yang sebelumnya telah mendapat Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 16Februari 2012.

/atau ketentuantentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Kemudian,dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, Perseroan dapat memohonkepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkankuorum untuk RUPS ketiga ;b.

Hal ini berarti tidak memenuhi kuorumterselenggaranya sebuah RUPS sebagaimana dianut di dalam Pasal 86ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : RUPSdapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualiUndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.

atau diwakili dalam RUPSdan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3% (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

No. 40 Tahun 2007, karena RUPS tidak akanmungkin diselenggarakan dan memenuhi kuorum yang ditentukanmengingat sulitnya mengumpulkan seluruh Ahli Waris dari Ibu Lily HusniHalaman 7 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmyang merupakan pemegang saham 50% (lima puluh persen) dari seluruhbagian saham di PT.

Dengan kata lain, yangakan bisa hadir dalam setiap RUPS adalah 50% dari seluruh bagian sahamperseroan saja, dan berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran danpembuatan keputusan yang sah dalam RUPS yang diatur di dalam UndangUndang maka tidak dimungkinkan terjadi sebuah RUPS;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007;18.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;C. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yangsah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain danselebihnya;Dalam Rekonvensi:1.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Asmoro Jati Subur;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan penggugat II Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Il Konvensi/Para Pembanding/ParaHalaman 8 dari 17 hal. Put.

Bahwa berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf b Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang perseroan. terbatas, dewan komisaris dapatmenyelenggarakan RUPS dengan memanggilnya sendiri pemegangsaham jika direksi tanpa alasan sah tidak menyelengarakan RUPS;2. Bahwa dalam perkara iniPemohon Kasasi sebagai direksi Termohon Kasasi tidakmenyelenggarakan RUPS sebagai mana di tentukan oleh Undangundangperseroan terbatas meskipun telah diminta oleh Para Termohon Kasasi;3.

Bahwa karena itu RUPS LByang telah dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 10Halaman 9 dari 17 hal. Put.

tersebut dipimpinlangsung oleh Pemegang Saham selaku kuasa pemegang saham Bp.Dr.Ahmad ArnolBaramuli,SH, dimana pada RUPS tersebut, Presiden Direktur PT.PPI yakni Bp.AbdyBaramuli,SE melaporkan mengenai:a Laporan PerkembanganPerseroan.

yang terpisah (separate) dariharta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya ;10 Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PPI selanjutnya diselenggarakan11setiap tahun, yakni RUPS tahun 2002, 2003 dan tahun 2004, setiap penyelenggaraanRUPS tersebut maka direksi terus melaporkan dan mencantumkan laporan hartakekayaan perusahaan berupa tanah dan bangunan di Kab.Pinrang dalam bentuk neracaperusahaan, dimana harta kekayaan perseroan yang dilaporkan adalah salah satunyaobyek sengketa A dan Obyek sengketa

PolesaPelita Indonesia saat RUPS tahun 2001, hadir bersama pemilik saham, AhmadArnol Baramuli yang sama sekali tidak pernah menyetujui dan mengesahkantanah dan gedung miliknya yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai obyekHalaman 23 dari 69 halaman Putusan No. 1/PDT.G/2015/PN. Pinrang24121314sengketa) A dan 3B untuk dijadikan asset PT. Polesa PelitaIndonesia ;Dalam RUPS tahun 2003, 2004 dan 2005 Ahmad Arnol Baramuli tidak pernahmenyetujui Asset bangunan Milik X PT.

Pinrang32Bahwa RUPS diadakan tiap tahun dan tiap diadakan RUPS harus dilengkapidengan laporan dari perusahaan masingmasing ;Bahwa DR. H. Ahmad Arnol Baramuli, SH meninggal tahun 2006, dansepeninggalnya PT. Polesa Pelita Indonesia melakukan RUPS beberapa kali ;Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati Poleko Grup akandibagi 3 (tiga) untuk :1. Yayasan Baramuli, 2. PT. Polesa Pelita Indonesia dan 3.Poleko food 5 72 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa untuk bagian PT.

juga RUPS 5Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim mengganggapbahwa Penggugat sampai sekarang masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 5.000.000.-45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 20.000.000.-46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ; Rp 30.150.000.-47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ; Rp 3.000.000.-48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ; Rp 50.000.000.-49.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ; Rp 7.500.000.-51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ; Rp 30.800.000.-52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 Rp 5.000.000.-53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ; Rp 10.000.000.-54.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ; Rp 3.600.000.-55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ; Rp 5.000,000.-56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012; Rp 40.000.000.-57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ; Rp 5.000.000.-58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ; Rp 3.000.000.-59.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal30 Desember 2009 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Bandapermai tidak pernah melaksanakan RUPS ; Bahwa PT.

Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS ;5.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) pada PT Pakuwon Funpolis Indonesia (TERMOHON) adalah sah dan diperkenankan/ diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS) ;
3. Menunjuk PT.

Pakuwon Sentra Wisata (PEMOHON) sebagai likuidator dari TERMOHON sesuai Pasal 142 Jo Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir

Nomor 346 K/Pdt/2017Tergugat , Tergugat Il dengan Notaris yang hadir adalah Tergugat V makaPara Penggugat melakukan walk out (WO) dari RUPS LB tersebut;10.

Tutiek Setia Murni, SH, MH dalam hal ini RUPS LBperseroan/PT SMHP tanggal 10 Maret 2011 adalah diselenggarakandihadapan notaris Rr. Y.

TutiekSetia Murni, SH, MH/Turut Tergugat Il, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut penyelenggaaan dan susunan pengurus perseroan/PT SMHP,namun khusus mengenai susunan pemegang saham perseroan/PT SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riilke perseroan/PT SMHP berdasarkan fakta yang ada/asli bukti setoranmodal yang telah diperlinatkan oleh Penggugat di hadapan Notaris/TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;Menyatakan bahwa seluruh Akta RUPS LB

Surveyor Indonesia(Persero) adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan pemegang saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia(Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggotaDireksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ; e Objek sengketa bukanlah keputusan penetapan pengangkatan, karenakeputusan penetapan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS PT.

Surveyor Indonesia (Persero), namun demikian sesuai dengan mekanisme yangdiatur dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian danpengangkatan Anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu surat No. S412/MBU/2013,tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero).

Dilihat dari substansi objek sengketa yang berupasuatu usulan dari salah satu pemegang saham perseroan, maka usulan tersebut masihperlu ditindaklanjuti dengan suatu RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero), olehkarena itu terbitnya surat objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yangdefinitif dan belum menimbulkan hak dan kewajiban karena masih memerlukanpersetujuan dalam RUPS oleh para pemegang saham PT.

Surveyor indonesia (Persero)dilakukan setelah diselenggarakannya RUPS pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadirioleh seluruh pemegang saham sebagaimana dalam Risalah Rapat.

Termohon) adalah sah dan diperkenankan/diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS);

yang sah setelah diangkat oleh RUPS padatanggal 26 September 2011 sebagaimana tertuang dalam AktaHal 21 dari 128 hal.

Direksi Komisaris dan disituRUPS memutuskan apapun selanjutnya kalau kita berbicara Pasal 94maupun Pasal 111 dimana kewenangan mengangkat Direksi atauKomisaris itu ada di RUPS jadi ini sepenuhnya menjadi kKewenanganRUPS untuk menentukan Direksi dan Komisaris bahkan RUPS bisamenentukan kapan berlakunya pengangkatan itu yang penting janganberlaku mundur atau ditanggal kemudian setelah RUPS atau ditutupRUPS itu adalah menjadi kewenangan RUPS namun demikian harusjuga diperhatikan ketentuan Pasal 94

, RUPS memiliki semuakewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;e Bahwa kalau terjadi perubahan susunan pengurus kecuali ditentukan laindalam RUPS tersebut maka berlaku terhitung sejak RUPS ditutupdemikian juga persetujuan mengenai jual beli saham jadi kalau jual belisaham hanya persetujuannya saja terjadinya setelah jual belinyadilakukan ;Bahwa ada akta jual beli atau perjanjian jual beli jadi bisa berbentukauthentik bisa juga berbentuk akta dibawah tangan ;Bahwa mengenai

pendaftaran dari Akta RUPS apabila sudah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

tanggunjawab Direksi Perseroan, jadi kalauseandainya sampai tidak diberitahukan kepada Kemkumham salahDireksi yang bersangkutan yang diangkat yang baru ;Bahwa Pasal 94 Dalam hal RUPS tidak menetapkan pengangkatanpenggantian anggota Direksi pengangkatan anggota tersebut berlakusejak ditutup RUPS untuk hal tersebut disandingkan dengan kalimat 30hari bahwa itu hanya berlaku 30 hari untuk dimasukkan kedalampendaftaran untuk hal ini apabila 30 hari ini bentuknya sudah RUPS danHal 89 dari 128 hal.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

7/9/2012).Dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 diketahui bahwa adaPembeli lain terhadap saham milik Penggugat bernama JantoTanumihardja yang turut hadir sebagai undangan dalamrapat tersebut.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTAvia Global Teknologi (Perseroan) tersebut diputuskanpersetujuan penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat, yang mana tidak hanya kepada Tergugat, namunjuga kepada Janto Tanumihardja dengan perincian:a.

Bahwa Penggugat dalam butir 3 Posita Gugatan telahmengakui adanya Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang salahsatu isinya adalah persetujuan dari Penggugat danTergugat sebagai para pemegang saham Perseroan saatitu. untuk penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat kepada Tergugat dan Janto Tanumihardja.11.

No.409 /PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa cara pembayaran dan sumber dana tersebut yangtercantum pada halaman 3 Berita Acara RUPS 7/9/2012,Tergugat kutip lengkap dibawah ini:Adapun alokasi / distribusi dana pembayaran ataupembelian sahamsaham tersebut diatas dibagi diantara:1.Tuan SUGANDA GUNAWAN SUTANTA sebesarRp.600.000.000,;. Tuan SUHADI sebesar Rp.1.212.000.000, ditambahRp.380.000.000, menjadi Rp.1.592.000.000,;. Tuan Ir.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.