Meterdi............. awe Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh2. Redaksi............ : Rp. 5.000,00, Wakil Panitera3. LEQES....... ee : Rp. 3.000,00,4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00..Jumlah Rp. 150.000,00,T.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1029Hal 12 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 13 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 14 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNA

Pada tanggal 30 Mei 2017,Tergugat ditahan polisi dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan saat iniTergugat menjalani vonis hukuman di Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak,Kota Pontianak, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilaTergugat tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan PidanaKurungan selama 1 (satu) bulan, serta Pidana Tambahan untuk membayarUang Pengganti sebesar Rp2.095.538.705,25 (dua milyar

., membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tanggal 31 Oktober 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos., tersebut, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSIsebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara

No. 163 K/Pid.Sus/2016Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 31 Oktober2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusanselengkapnya menjadi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos. tidak teroukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;Membebaskan Terdakwa

) Subsidair tidak perludipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harusditolak, namun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PT PAL, tanggal04 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor

UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ILHAMLAHAUA, S.Sos tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PTPAL, tanggal 04 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2016dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr.

Bahwa dalam keputusan tersebut terdapat dalam pointmemperhatikan dalam diktum ke 5, Berita acara Rapat PembahasanTindak Lanjut TIPIKOR Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KotaTangerang Selatan Nomor 863/2062/Pembinaan Tanggal 3 Juli 2018.PENGGUGAT TIDAK PERNAH DI PANGGIL SERTA TIDAKPERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN,yang merupakan syarat dan prosedur dalam melakukan audit sepertiyang tercantum dalam Kode Etik Auditor Intern PemerintahHalaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGIndonesia

BKN dan KPK akanmelaksanakan pengawasan bersama terkait hal tersebut (videbukti T6).4) Bahwa = selanjutnya telah diadakan rapatPembahasan Tindak Lanjut Kasus Tipikor Pegawai Negeri SipilPemerintah Kota Tangerang Selatan yang tertuang didalamBerita Acara Nomor : 863/2062/Pembinaan Rapat Berlangsungpada Hari Selasa Tanggal 3 Bulan Juli Tahun 2018 Pukul 14.00WIB bertempat diruang kerja Sekretaris Daerah Kota TangerangSelatan.

etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia,dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia,dalam Standar Audit Komunikasi Intern 4040 Perihal TanggapanAudit bahwa Auditor harus meminta tanggapan/ pendapat auditterhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakanperbaikan yang direncanakan secara tertulis dari pejabat audit yangbertanggung jawab.Bahwa dalam SK pemberhentian penggugat terdapat dalampoint memperhatikan diktum ke 5 berita acara rapat pembahasantindak lanjut Tipikor

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota TangerangSelatan Nomor 863/2062/Pembinaan tanggal 3 Juli 2018 penggugatmenyatakan PENGGUGAT TIDAK PERNAH DIPANGGIL SERTATIDAK PERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARAPEMERIKSAAN yang merupakan syarat dan prosedur dalammelakukan audit seperti yang tercantum dalam kode etik Auditor InternPmerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Audito InternPemerintah Indonesia.TANGGAPAN :Bahwa apa yang dimaksud pengugat mengenai rapatpembahasan tindak lanjut Tipikor Pegawai Negeri

Perwakilan Provinsi Banten diSerang, Nomor 0048/KLA/00822018/SRG05/VIII/2018,tanggal 29 Agustus 2018, Perihal: Permintaan Klarifikasi (Fotokopi dari fotokopi) 11.Bukti T11Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor : 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7September 2018, Perihal : Pemblokiran data PNS yangterkena TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) 12,Bukti T12Surat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan,Nomor 863/2892BKPP, tanggal 13 September 2018,Perihal : Klarifikasi Status

Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejaktanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejaktanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampaidengan tanggal 7 November 2015;Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 28 November2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /TipikorPekanbaru, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengantanggal 27 Februari 2016;9.

(lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tigaratus enam puluh tiga rupiah).Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingsependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, maka seluruhpertimbangan majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, diambil alih sertadijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis HakimTipikor Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tipikor

PUTUS ANNomor: 27 / TIPIKOR / 2013 / PLYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : SUKARDI, SIP Bin TUKIMAN Tempat lahir : Gunung kidul.; Umur atau tanggal lahir 9 : 58 tahun/ 17 Juli 1954. ; Jenis kelamin : Lakilaki.

;n Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 19 September 2012 sampaidengan 18 Oktober 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta 19 oktober 2012 sampaidengan tanggal 17 Desember 2012. : wo Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 18Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013.; Perpanjangan IJ Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal17 Januari sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013.

PENGADILAN TINGGITERSEBUT ; nonnn= Setelah membaca := Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September2013 No.27/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;= Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakartatanggal 2 Mei 2013 No.10/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.

Satgas A Tahun 2013 melakukan pengukuranbatas keliling lokasi seluas 60 Ha dan pengukuran bidang per bidangtanah sebanyak 313 bidang tanah kemudian berubah menjadi 258bidang tanah sebagaimana dalam Peta Bidang tertanggal 30 Mei 2014,dimana dalam proses pengukuran bidang per bidang tanah tersebut tidaksemua pemilik lahan ada di lokasi untuk menunjukkan batas bidangtanahnya, dimana Tim Pengukur di lapangan didampingi oleh Hi.St.Rabiah,S.Pd.M.Pd,(terdakwa yang perkaranya telah di putus olehPengdilan Tipikor

St.Rabiah,S.Pd.M.Pd, dan Kepala Dusun BaddoBaddo, H.Abd.Rasyid, HP ( Yang juga terdakwa dan berkasnya di ajukan secara terpisahdan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor Makssar serta telah berkekuatan hukum yang tetap );Bahwa Terdakwa selaku Ketua P2T selanjutnya mengeluarkan SuratTugas Nomor : 181/100.273.09/XV2013 tanggal 21 November 2013,tentang Surat Tugas Tim Satgas B dan Anggota Pendamping Satgas,dimana Ketua P2T membagi Tim Satgas B ke dalam 3 (tiga) KelompokTim yang masingmasing dipimpin

Rabiah, S.Pd,M.Pd ( Yang juga terdakwa dan perkaranya telah di putusoleh Pengdilan Tipikor Makassar serta telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ) dan Satgas B3 dengan Koordinator Sri Gusniati, SE,MMdibantu anggota antara lain H.Abd.Rasyid, HP.HIm. 24 dari 107 him.

St.Rabiah, ( Yang perkaranya telah di putus oleh Pengdilan Tipikor MakassarHIm. 26 dari 107 him. Put.Nomor 17/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSserta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ) selaku AnggotaPendamping Tim Satgas B berdasarkan Surat Tugas Ketua P2T danselaku tokoh masyarakat bersama dengan Kepala Dusun H. Abd.

Dan erdakwaseharusnya mengingatkan bahkan melarang Hj.St.Rabiah dan H.AbdRasyid Hp (masingmasing telah di vonis Pengadilan Tipikor Makassardan telah memiliki kKekuatan hukum tetap) yang mempunyai hubungandarah (saudara kandung) sebagai saksi dalam menandatangaisporandik menyebabkan dengan mudah dan leluasa untukmembenarkan pihakpihak yang dianggap oleh saksi tersebut sebagaiHIm. 102 dari 107 hlm.Put.Nomor 17/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSorang yang memiliki/menguasai bidang tanah termasuk untukmembenarkan

Negeri Pekanbaru denganNomor Putusan : 28/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 15 Juni2017, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PenggugatIl) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan :30/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 15 Juni 2017 danPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Penggugat III)pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan :29/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 15 Juni 2017 tersebutTergugat kesulitan untuk mendapatkan salinan Putusan/keterangan yang menyatakan Perkara Tipikor

Riau yang terkena tindak pidana korupsi yangtelah berkekuatan Hukum tetap.Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : B2443/N.4.10/FS.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 (Vide T25) Perihal InformasiStatus Kepegawaian.Undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor005/BKD/6.1/1X/2018/72 tanggal 19 September 2018 (Vide T 26)agenda Rapat Tindaklanjut Penanganan Kasus Kepegawaian yangHalaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUN.Pbrterlibat TIPIKOR

dari Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Riau kepada Deputi BidangInformasi Kepegawaian Badan KepegawaianNegara Nomor : 900/BKD/6.1/I/ 2019/02 tanggal02 Januari 2019 Perihal Penyampaian SuratKeputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Sesuai dengan fotocopy)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April 2019 (Sesuai denganfotocopy)Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor :800/BKD/6.1/VIII/2018/25.13 tanggal 24 Agustus2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat TIPIKOR

dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau (Sesuai denganfotocopy)Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor :800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18 tanggal 27 Agustus2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat TIPIKOR dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau (Sesuai denganfotocopy)Siaran Pers Badan Kepegawaian NegaraNomor : 005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2 Mei2018 (Sesuai dengan fotocopy)Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUN.Pbr12.

Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (Sesuai denganfotocopy)Surat Kepala Kejaksaan Negeri PekanbaruNomor : B2443/N.4.10/Fs.1/09/2018 tanggal 18September 2018 (Sesuai dengan aslinya)Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.1001/99 tanggal 26Desember 2018 (Sesuai dengan aslinya)Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 22 Januari2019 (Sesuai dengan fotocopy)Telegram Menteri Dalam Negeri RI Nomor080/4343/SJ tanggal 25 Mei 2019 (Sesuai denganfotocopy)Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

., tidaklah membuktikanbahwa Terdakwa melakukan tindakan yang seperti dituduhkan oleh pihakKejaksaan seperti apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, cumadalam persidangan bahwa beberapa saksi menyampaikan kalau merekamemberikan uang pengganti administrasi dan transportasi kepada Terdakwasehingga Majelis Hakim Tipikor Makassar menyatakan Terdakwa melakukantindakan Korupsi secara berlanjut, hal ini sangatlah membuat Terdakwamerasa berat atas putusan tersebut;Atas pertimbangan diatas yang kami

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehHal. 21 dari 22 hal. Put. No. 389 K/Pid.Sus/2015Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohonkasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.

Bahwa atas pendapat atau penilaian pembanding/penuntut umum padaputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon kepadaterbanding/terdakwa, penasihat hukum terbanding/terdakwa tidak lagimenanggapi dengan khusus atau spesifik karena memori banding dankontra memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkansehingga terbanding/terdakwa memohon kepada majelis hakimPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh menolak penilaian tersebutHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT BNAuntuk seluruhnya

Menghukum terbanding/terdakwa dengan hukuman pidana penjaraseringanringannya.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang kamimuliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono) :Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami ajukan Kehadapan YangMulia semoga mendapat perhatian dan pertimbangan.

terdakwa :Nama lengkap : KARNO ROSO,S.SosI Bin EDI SUBROTO;Tempat lahir : Brebes;Umur/Tegl lahir : 29 tahun / 18 April 1982;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan/Ke : Indonesia;WarganegaraanTempat tinggal : Dukuh Sigempol Dessa Randusanga Kulon Rt.03Rw.03 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;Agama : Islam;Pekerjaan : Mahasiswa;Pendidikan : SlyTerdakwa tersebut :Ditahan oleh :Oleh Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17102011 s/d tanggal 05112011 ;Diperpanjang olan PN TIPIKOR

Semarang sejak tanggal 06112011s/d tanggal 05 122011 ;Ketua Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 27 Desember 2011 dalam / Rutan 3...

Rutan ; Ketua Pengadilan TIPIKOR Semarang sejak tanggal 28 Desember2011 s/d 25 Pebruari 2012 dalam Rutan; Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 26 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012 dalam Rutan; Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012 dalam Rutan;Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaituABDUL BASIR HAEKAL, SH. Advokat yang berkantor di Jin.

WahidHasyim 1/20, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, dantelah menyatakan pengunduran diri sebagai penasihat hukum terdakwadengan surat tanggal 1 Maret 2012 ;Bahwa selanjutnya Hakim Ketua) menunjuk : TARWOHARI, SH.Advokat/Pengacara sebagai Penasihat Hukum secara cumacuma untukmendampingi Terdakwa , sebagaimana dalam penetapannya tertanggal 7Maret 2012 No. 05/Pen.Pid.Sus/BH/ 2012/Tipikor Smg ;Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeritersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwaserta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta NotaPembelaan dari Terdakwa

. ****/*** ***/**** tanggal 14Agustus 2017, Putusan Mahkamah Agung R.I No.2518 K/Pid.Sus/2015,tanggal 15 Desember 2015,Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SumateraBarat No. 16/Tipikor/2015/PT.Pdg, tanggal 6 Juli 2015, Juncto PutusanPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang No. **/******wrk eeKK PK KKK tanggal 25 Mei 2015;5.

Primertersebut; Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi bersamasama secaraberlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsider; Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan PidanaPenjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan; Menetapkan dst..Bahwa dengan putusan Pengadilan Tipikor

Yunus Bengkulu;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: P.637 Tahun 2016tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut sangat merugikan kepentinganPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena untuk membayar uangdenda sebagaimana ditetapbkan dalam Putusan Pengadilan Tipikor yaknisebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Penggugat meminjamdari Bank Bengkulu, kalau Penggugat diberhentikan dengan tidak hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil sementara asuransi perbankan untukpemecatan PNS tidak ditanggung asuransi

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan,berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : Penyidik sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 27September 2011 ; Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternatesejak tanggal 28 September 2011 s/d 06 Nopember 2011 ; Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal O05Oktober 2011, dengan alasan terdakwa menunaikan ibadah hajipada bulan Oktober 2011 ; Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 25 Maret 2012; Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal O07 April 2012 s/dtanggal 05 Juni 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juli

Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007sampai dengan Agustus 2008 atau setidaktidaknya pada waktuantara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di KantorBadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebutBappeda Provinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCUInpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaktidaknya padawaktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat diKantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisebut Bappeda Prov.Maluku Utara di Jalan Pahlawan RevolusiNomor 1 Kota Ternate, Prov.Maluku Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Umum yangselanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 TahunAnggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus 2007 sampai dengan48bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknya pada waktu antaratahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor BadanPerencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebutBappeda Prov.Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1Kota Ternate, Prop.Maluku Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataramsebagaimana ternyata dalam Akta Permintan Banding No 04/AktaBdg/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, tertanggal 12 April 2016, yangmana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal18 April 2016

;44Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 25 April 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan olehJurusita Penggati kepada Penasihat Hukum/Terdakwa padatanggal 3 Mei 2016;;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat

Hukumnya untuk mempelajari berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalamsurat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masingmasinguntuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 9 Mei2016 sedangkan untuk penuntut umum disampaikan pada tanggal12 Mei 2016;Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajariberkas perkara di atas, baik Penuntut Umum = maupunTerdakwa/Penasehat Hukum samasama tidak menggunakanhaknya

permohonan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan45dalam tenggang waktu dan dengan caracara serta syaratsyaratyang telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas memori banding dari PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umumpada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat denganputusan Pengadilan Tipikor

Dan perlu dingat dan diketahui bahwa lokasipekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando berada pada wilayahTerpencil dan terjauh dari Kota Tual karena berada dipulau terpencil yanghanya dapat ditempuh dengan menggunakan Transportasi laut denganlama jarak tempuh sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan dari Kota Tual,yang bercirikan Kota Kepulauan;Bahwa menurut hemat kami Perkara Tipikor Nomor 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB atas nama Terdakwa Safudin Nuhuyanan dan AzizFidmatan yang diputus oleh majelis hakim Tinggi

Negeri Tual untuk Penyelesaian 1 (satu) Perkara tahap pra penuntutan danPenuntutan adalah sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratusribu rupiah) maka kemudian untuk mendapatkan dana tersebut PenyidikKejaksaan Negeri Tual harus menjadikan panitia Pembangnan USB SMATayando sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam hal ini SaifudinNuhuyanan dan Aziz Fidmatan serta Akib Hanubun namun yang lebih anehlagi dalam kasus yang sama putusan Perkara atas nama Akib Hanubun,yang diputus oleh Majelis Hakim Tipikor

M.Si memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RImelalui Yang Mulia Majelis Hakim Tipikor pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dengan penuh Kearifan dapat mengambilkeputusan dalam rangka memberikan rasa keadilan yang berimbang terhadap apayang dialami Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd.

mendapatPelayanan Dokter Ahli Jantung sebab Terdakwa tetap ada di dalam TahananRutan Kelas dua Ambon, dimana di dalam Rutan tempat Terdakwa ditahan tidakada tersedia Dokter Ahli Jantung yang bisa memberikan bantuan perawawatanbagi diri Terdakwa Saifudin Nuhuyanan jika penyakitnya kambuh, oleh sebab itudengan penuh kerendahan hati, dan dengan rasa kemanusiaan yang paling dalamkami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kiranya yang mulia KetuaMahkamah Agung RI melalui yang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor

Hal ini menuruthemat kami adalah adil jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendapatkanpengalinan penahanan oleh yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI atau melaluiyang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara atas Nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd.M.Si, karena Pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual telah selesaidikerjakan 100% dan sudah dinikmati oleh Masyarakat Kecamatan Tayandodimana tempat Sekolah itu dibangun artinya azas manfaat kepada

Nganjuk yaitu penyalahgunaan wewenang dan/ataupenerimaan suap/hadiah/sesuatu oleh Bupati Nganjuk terkaitpelaksanaan proyekproyek di lingkungan Pemerintah KabupatenNganjuk pada tahun 2008 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf i atau Pasal 12 huruf B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR

Penyidik selayaknya memulai penyidikan setelah mendapatkan dua alatbukti yang sah yang berkaitan dengan perbuatan untuk sangkaan atasPasal 12 B UU TIPIKOR yaitu adanya bukti berupa barang atau uangyang haknya didapat dari hadiah, dan adanya pemberi hadiah sebagaialat bukti dari Termohon untuk menetapkan Surat Perintah Penyidikansecara umum sebelum Pemohon diambil keterangan sebagai saksi padatingkat Penyidikan umum tersebut.2.

Pemohon mensommer kepada Termohon agar menunjukkan rekeningPemohon yang mana di dapat dari hadiah atau gratifikasi, serta siapapemberi hadiah atau gratifikasi tersebut dalam persidangan ini.Termohon berpendapat bahwa terhadap dalildalil Pemohon tersebut adalahtidak tepat dan harus ditolak, karena:1) Bahwa Pemohon tidak memahami konteks hukum acara pidana ketikamenyatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah yang berkaitandengan perbuatan untuk sangkaan atas Pasal 12 B UU TIPIKOR adalahadanya bukti

Oleh karena itu, Pemohonkeliru dengan menyimpulkan bahwa sangkaan terhadap Pemohondengan Pasal 12 B UU TIPIKOR ditentukan oleh adanya bukti berupabarang atau uang karena terhadap sangkaan Pasal 12 B UU TIPIKORtidak ditentukan oleh adanya bukti berupa barang atau uang.Sebagaimana Termohon sampaikan bahwa esensi Pasal 44 ayat (1) danayat (2) UU KPK, tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwapidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untukmenemukan bukti permulaan yang sekurangkurangnya

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana(KUHAP) tidak secara spesifik mengatur mengenai pemblokiran rekeningbank, namun bukan berarti tidak ada pengaturan terkait dengan halHal 47 dari 84 Hal Putusan No. 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.tersebut di peraturan perundangundangan yang bersifat khusus (lexspecialis) seperti UU TIPIKOR dan UU KPK dalam kontekspemberantasan korupsi.Pasal 29 ayat (4) UU TIPIKOR disebutkan bahwa:Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bankuntuk

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/PN.PTK, dilakukan Penahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;5. Perpanjangan . Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,tanggal 8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/PN.Ptk, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15Nopember 2014 ; .

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk,sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Ptk, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ;.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/ 2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015145dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.