Fotocopy Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP/MBPRU & Rekan) Nomor :Halaman 3 dari Penetapan Nomor 3/Pdt.PKons/2021/PN Blg00156/2.002706/PI/11/0303/1/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, diberitanda P5;6. Fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Hasil Penilaian (Appraisal)tanggal 10 September 2020, diberi tanda P6;7. Surat Keterangan Nomor : 508/SOO/SK/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus2021 yang ditandatangani oleh Lurah Siogungogung, diberi tanda P7;8.

Demikian pula limit appraisal yang dibuat tahun 2010 oleh KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) yang dijadikan patokan Terbading II/dahuluTergugat Il untuk melakukan pelelangan padahal diketahui secara umumbahwa tanah bangunan yang menjadi objek sengketa nilainya semakin tinggisehingga wajar ketika terjadi pelelangan Pembanding/dahulu Penggugatmemohon kesediaan appraisal yang diajukan juga sehingga ada perbandinganyang adil antara para pihak.

Demikian pula limit appraisal yang dibuat tahun 2010 oleh KJPP (Kantor JsaPenilai Publik) yang dijadikan patokan terbanding II/dahulu Tergugat II untukmelakukan pelelalangan padahal diketahui secara umum bahwatanahbangunan yang menjadi objek sengketa nilainya semakin tinggi sehingga wajarketika terjadi pelelangan Pembanding/dahulu Penggugat memohon kesediaanHal. 13 dari 28 Putusan No.296/Pdt/2016/PT.Mksappraisal yang diajukan juga sehingga ada perbandingan yang adil antara parapihak.

bahwa proses lelang yang dilakukan oleh TurutTergugat atas permohonan Tergugat II telah terjadi cacat hukum dan adaperbuatan melawan hukum.Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian yang diajukan oleh TergugatIl yang mematahkan dalil gugatan Penggugat dengan adanya bukti TIl14 s/dTIl15 berupa suratsurat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta bukti TII19 s/dbukti TIl21 berupa pengumuman sebanyak 3 (tiga) kali disurat kabar harianTribun Timur dan bukti Til13 tentang harga limit dari Appreisal KJPP

Pengumuman pada surat kabar harian di Makassar yaitu Surat Kabar HarianTribun Timur tanggal 06 Nopember 2014 dan Surat Kabar Harian Tribun Timurtanggal 21 Nopember 2014;Bahwa Terbanding II/ Tergugat II telan melakukan apprisal atau penafsiranharga yang dilakukan oleh lembaga appraisal independen KJPP. Syarif,Endang & Rekan yang menafsir harga jaminan yang akan dilelang sekaligussebagai dasar dalam penentuan harga limit jaminan yang akan dilelang;.

PPUNomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasapenilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI (Cert), selakupimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada BupatiKab.

PPUNomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai publik (kantor jasapenilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si.

asaspublisitas (publicity), yakni didahului dengan pengumuman di Media Massahalaman 13 dari 31 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Biloleh Tergugat Il, karena pengumuman tersebut bisa dalam bentuk iklandan brosur.18.Bahwa kemudian Tergugat Il mengajukan lelang ulang / yang keduamelalui Turut Tergugat I/KPKNL Yogyakarta, dimana Tergugat II telahmenurukannilai/narga limit lelang menjadi sebesar Rp.650.000.000,(enam ratus lima puluh juta rupiah), dan itupun masih jauh dari penilaianAppraisal indipendent KJPP

ditanda tangani secara bersama sama, akan tetapi hal tersebut juga tidakdilaksanakan oleh Para penggugat dan Para Penggugat telah mengingkarikesepakatan tersebut, justru mengajukan gugatan dalam perkara ini.22.Bahwa mengenai penurunan harga limit pada lelang kedua oleh Tergugat IIdari sebesar Rp.950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)diturunkan menjadi Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah)tersebut masih diatas nilai Likuidasi dari hasil penilaian AppraisalIndipendent KJPP

, diberi tanda bukti T.I.II7;halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Bil10.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotokopi Jadwal Riwayat Kredit / rincian hutang Para Penggugat kepadaTergugat II terhitung sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan bulan Juli2018 (saat diajukan lelang ke 1 (satu) ke KPKNL Yogyakarta pada tanggal 12Juli 2018) dan penjelasannya, diberi tanda bukti T.I.II8 ;Fotokopi Laporan Penilaian Aset Sulistyo (obyek sengketa), tanggal 30 April2018, oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

KJPP Yanuar Bey & Rekan, selaku Appraisal indipendent yangmempunyai keahlian dibidang penilaian dan penaksiran suatu aset barangtidak bergerak, juga telah melakukan penilaian/panaksiran terhadap obyekHak Tanggungan dalam perkara a quo, agar supaya bisa menjelaskansecara transparan dan akuntabel dalam persidangan perkara ini.Eksepsi dari Turut Tergugat : Eksepsi Plurium litis consurtium (Kurang pihak yang digugat), maka sudahsemestinya Para Penggugat menarik Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Beydan

Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanah Pembangunan JalanTol ManadoBitung melalui KJPP SIH Wiryadi & Rekan sudah dilakukan sesuaidengan keahlian dan kompetensi mengingat KJPP SIH Wiryadi & Rekanmerupakan Penilai resmi berdasarkan Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai No.585/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri KeuanganRl, in Penilai Publik No. 101/KM.1/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkanoleh Menteri Keuangan RI dan Lisensi dari Kepala Badan Pertanahan NasionalRI

Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanah Pembangunan JalanTol ManadoBitung melalui KJPP SIH Wiryadi & Rekan sudah dilakukan sesuaidengan keahlian dan kompetensi mengingat KJPP SIH Wiryadi & Rekanmerupakan Penilai resmi berdasarkan Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai No.585/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri KeuanganRl, jin Penilai Publik No. 101/KM.1/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkanoleh Menteri Keuangan RI dan Lisensi dari Kepala Badan Pertanahan NasionalRI

KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) SIH WIRYADI &REKAN ; tempat Kedudukan: Kantor Pusat : Wisma PanilaiLantai 15 JI. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo Kode Pos57135, sebagai TERBANDING IV / TERGUGAT IV;5.

sebesar Rp. 350.561,Halaman 5 dari 52 halaman Putusan No. 186/PDT/2017/PT.SMR11.12.14.15.berita KALTIM POST tentang Pembebasan Lahan Waduk Teritipdikeluhkan, pada halaman 24 tertanggal 22 Nopember 2016;Bahwa TERGUGAT IV Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dalammelakukan penilaian (appraisal) harga tanah milik Para Penggugat jelastidak profesional, seharusnya TERGUGAT I, Il, Ill menunjuk KJPP yangbenar benar profesional, dan TERGUGAT I, Il, Ill seharusnya tidak begitusaja menerima hasil penilaian

untuk saat ini tidak kurang dari Rp 200.000, (duaratus ribu rupiah);Harga tanah PARA PENGGUGAT tersebut bukan tanpa dasar, akan tetapijuga berdasarkan harga perbandingan untuk tanah lokasi tanah yang samadan juga penilaian dari Konsultan Jasa Penilai Publik ( KJPP), serta datadata pendukung lainnya yang akan PARA PENGGUGAT ajukan sebagaibukti di persidangan;Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARATERGUGAT tersebut, berakibat PARA PENGGUGAT mengalami kerugian,Halaman 9 dari

Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa, Tergugat IVKonsultan Jasa penilai Publik (KJPP) dalam melakukan penilaian(appraisal) harga tanah milik para Penggugat jelas tidak profesional,seharusnya Tergugat , II, II menunjuk KJIPP yang benarbenar profesional; Di dalam Pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71Tahun 2012 dijelaskan, bahwa pengadaan jasa penilai dilakukansesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangPengadaan Barang/Jasa pemerintah; Bahwa di dalam Pasal

Beban Masa Tunggu = 17.095.379Nilai Penggantian Wajar Tanah dan Tanaman 1.523.296.300Perlu diketahui Ssesuai dengan Daftar Nominatif yang di keluarkanoleh Panitia Pengadaan Tanah Satuan Tugas A dan Satuan Tugas Bbahwa jumlah Tanam tumbuh lebih banyak;12.Kami Selaku Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekandalam melakukan penilaian Properti Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Waduk Teritip meliputi: No Jumlah Bidang / Pemilik 1 149 bidang / Pemilik Dari informasi yang

yang telah dihitung oleh seorangahli di bidang penilaian, dan bukan membandingkannya dengan NJOP;Bahwa putusan judex facti /Pengadilan Negeri Tanjung Selor yangmemberikan ganti rugi sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)per meter persegi menurut NJOP tidak didasarkan pada penilaian TimPenilai yang independen, sedangkan ganti rugi dalam musyawarah sejumlahRp13.000 (tiga belas riobu rupiah per meter persegi didasarkan pada TimPenilai yang bersertifikasi dan memiliki izin dan merupakan KJPP

Letjen Soepeno No.34, Jakarta Selatan ;Untuk = selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II ;KJPP NANA IMADDUDIN & REKAN, Selaku Tim Penilai aseetTerpailit, yang beralamat : di Jl. Asem BarisRaya No.2, Tebet, Jakarta Selatan ;yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 11 Maret2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta padatanggal : 1332013, No. W13.VI.PDT / 91 / III / 2013 telah memberikuaSa kepada !

Besar II yang berlokasi di Kelurahan Seputin Jaya,KecamatanGunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat Oleh KJPP FirmanAzis & Rekan (TURUT TERGUGAT IV) tertanggal 27 Mei 2016 denganSurat No : 51.B/KJPPFA&R.BDG/SP/5/2016 No Nominatif 27 dan NIB00027 An Muslim AR,BA ( TERGUGAT ) terkena Jalan tol KelurahanSeputin Jaya Kecamatan Gunung Sugih Lampung tengah.7.

Menyatakan Surat Berita Acara Penyerahaan Hasil perhitungan GantiKerugian ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung tengah(TURUT TERGUGAT II ) yang dibuat Oleh KJPP Firman Azis & Rekan(TURUT TERGUGAT IV) Tertanggal 27 Mei 2016 dengan No : 51.B/KJPPFA&R.BDG/SP/5/2016 No Urut 27 dan NIB 00027 An Muslim AR,BA( TERGUGAT ) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT6.

Menyatakan surat Berita Acara Penyerahan hasil perhitungan gantiKerugian ke Badan pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah(TURUT TERGUGAT Il) yang dibuat oleh KJPP Firman Azis & Rekan(TURUT TERGUGAT IV) Tertanggal 27 Mei 2016 dengan No 51. B/KJPPFA & R. BDG/SP/5/2016 No urut 27 dan NIB 00027 An Muslim ARBA(TERGUGAT) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.(6).

Monginsidi No. 220Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Cq PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG, berkedudukan dijalan Wolter Monginsidi No. 69, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.Hanya TURUT TERGUGAT Ill, KJPP FIRMAN AZIZ dan REKAN, yangberkedudukan di jalan Srigadis No. 30 Bandung, Jawa Barat, Indonesia40253, hanya TURUT TERGUGAT V.18.

Bahwa dengan hanya menarik pihak di atas sebagai Turut Tergugat,secara fakta dari kantor KJPP FIRMAN AZIZ dan REKAN, yangberkedudukan di jalan srigandis No. 30 Bandung, Jawa Barat, Indonesia40253, TURUT TERGUGAT V tldak pernah hadir, namun datam petitumangka 5 meminta Menyatakan surat berita acara penyerahanhasilperhitungan ganti kerugian ke Badan Pertanahan Nasional KabupatenLampung Tengah (Turut Tergugat II) yang dibuat oleh KJPP Firman Aziz &rekan (Turut Tergugat IV) tertanggal 27 Mei 2016 dengan

DSR116/UND/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019, perihalUndangan, yang dikirimkan oleh Kantor Pertahanan Kota Depok(TERMOHON KEBERATAN 1) dan RESUME PEKERJAAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARGA GANTIKERUGIAN OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALANAKSES TOL DEPOKANTASARI (DESARI) PARA PEMOHONKEBERATAN yang diterbitkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK(KJPP) TOTO SUHARTO & REKAN (TURUT TERMOHONKEBERATAN)Yang mana pengadaan tanah tersebut sesuai undangan diatas adalahuntuk Pelebaran Akses Tol Desari dan program

Bahwa pokok permasalahan yang disampaikan oleh Para PemohonKeberatan adalah penolakan besamya Nilai Ganti Kerugian hasil penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan (TurutHalaman 16 Putusan Nomor 206/Padt.G/2019/PN.DpkTermohon Keberatan) dengan alasan nilai ganti kerugian tersebutditetapkan secara sepihak tanpa melalui musyawarah untuk mencapaikesepakatan, dalam hal ini Termohon Keberatan tidak mempunyaikewenangan untuk mengadakan musyawarah besamya Nilai GantiKerugian Objek

Cinere Kota Depok)sebagaimana yang tercantum dalam surat No DSR116/UND/VII/2019tertanggal 16 Juli 2019 serta resume pekerjaan penilaian (Appraisal)harga penggantian wajar bidang per bidang jalan Akses Tol DepokAntasari yang dibuat olen KJPP Toto Suharto dan Rekan (TurutTermohon Keberatan).

Bahwa dengan mengajukan permohonan Keberatan berupa resumepekerjaan Penilaian Harga Ganti Kerugian yang dibuat oleh TurutTermohon Keberatan, maka seharusnya Pihak Pemohon Keberatanmenjadikan KJPP Toto Suharto dan Rekan sebagai TermohonKeberatan, bukan Turut Termohon Keberatan, dikarenakan PihakKJPP lah yang mengetahui dasar pembuatan dan asumsiasumsi yangdigunakan dalam menetapkan nilai ganti kerugian.

DSR116/UND/VII/2019 Tanggal16 Juli 2019, perihal : Undangan, yang dikirimkan oleh Kantor Pertahanan KotaDepok (Termohon Keberatan I) dan Resume Pekerjaan Penilaian (APPRAISAL)harga ganti kerugian objek pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Akses TolDepokAntasari (DESARI) Para Pemohon Keberatan yang diterbitkan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & REKAN (Turut TermohonKeberatan);Menimbang, bahwa Pelaksanaan Penyampain besamya Ganti Kerugianhasil penilaian (Appraisal) dan Musyawarah

dihitung oleh seorang ahli dibidang penilaian, dan bukan dengan membandingkan dengan NJOP;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Selor yangmemberikan ganti rugi sebesar Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratusrupiah) per meter persegi menurut NJOP, tidak didasarkan pada penilaianTim Penilai yang independen sedangkan ganti rugi dalam musyawarahsebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per meter persegi didasarkanpada Tim Penilai yang bersertifikasi dan memiliki ijin dan merupakan KJPP

Mlg(Appraisel) dengan penetapan Nomor : 174/Pen.Pdt.G/2014/PN.Mlg, tertanggal 10Februari 2014, yang amarnya berbunyi : 1 Mengabulkan permohonan penggugat ; 2 Menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan, yangberalamat di Komplek Ruko Gateway Blok E6 Jalan Raya Waru Sidoarjo JawaTimur selaku penilai publik independen untuk melakukan penilaian terhadapseluruh harta (boedel) warisan para penggugat dan tergugat berupa1 Tanah dan bangunan di Jl.

Malang Indah ;Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan nomor polisi N 7329 UAatas nama YUDI PRANOTO ; Memerintahkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan, yangberalamat di Komplek Ruko Gateway Blok E6 Jalan Raya Waru Sidoarjo JawaTimur selaku penilai publik independen untuk melakukan penilaian terhadapseluruh harta (boedel) warisan para penggugat dan tergugat selama 30 hari sejakpenetapan ini dikeluarkan ; Memerintahkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan, yangberalamat

Mlgtanggal 10 Februari 2015 yang amarnya berbunyi1 Mengabulkan permohonan penggugat ; Menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan, yangberalamat di Komplek Ruko Gateway Blok E6 Jalan Raya Waru Sidoarjo JawaTimur selaku penilai publik independen untuk melakukan penilaian terhadapseluruh harta (boedel) warisan para penggugat dan tergugat berupaTanah dan bangunan di Jl. Aris Munandar No. 62, Kota Malang, Kec. Klojen,Kel.

Malang Indah ; Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan nomor polisi N 7329 UAatas nama YUDI PRANOTO ; Memerintahkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan, yangberalamat di Komplek Ruko Gateway Blok E6 Jalan Raya Waru Sidoarjo JawaTimur selaku penilai publik independen untuk melakukan penilaian terhadapseluruh harta (boedel) warisan para penggugat dan tergugat selama 30 hari sejakpenetapan ini dikeluarkan ; halaman77 dari 171Putusan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.

Mlg10 Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan nomor polisi N7329 UA atas nama YUDI PRANOTO ; 3 Memerintahkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan,yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok E6 Jalan Raya WaruSidoarjo Jawa Timur selaku penilai publik independen untuk melakukanpenilaian terhadap seluruh harta (boedel) warisan para penggugat dantergugat selama 30 hari sejak penetapan ini dikeluarkan ;4 Memerintahkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan,yang beralamat

KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) ANAS KARIM RIVAI & REKAN (AKR),
6.BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5). Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Bahwa dari selurun dana yang sudah di cairkan atas fasilitas Kl dari BankMandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000. (delapan juta lima ratusribu dollar amerika serikat).Bahwa jumlah total yang sudah dibayarkan adalah tahap pertama $3.000.000. + Tahap kedua $ 6.000.000. + $ 8.500.000. = $ 17.500.000.

Ltd3).Asli dokumen yang berisi Progres Report dari Biro KlasifiksaiIndonesia yang menyatakan pembangunn kapal telah selesai no00015SM/A1/2014 tanggal 27 February 2015.4).Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5).Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07." Bahwa dari seluruh dana yang sudah di cairkan atas fasilitas KI dariBank Mandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000.

Ltd.3).Asli dokumen yang berisi Progres Report dari Biro Klasifiksai Indonesiayang menyatakan assembling atas Know Crane telah siapdilaksanakan no 00015SM/A1/2014 tanggal 27 February 2015.4).Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.Halaman 117 dari 153 Putusan Nomor 2187/Pid.B/2017/PN.

Asli pengawasan laporan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.Bahwa pencairan dari KI tahap ketiga tersebut terdakwa memberikansurat tanggal 22 Desember 2014 kepada Bank Mandiri dengan nomor167/EXT/ALLFIN/MDR/X1V2014 tentang Permohonan Pencairan Fasilitasn Klatas nama PT. ALL yakni sebesar $. 2.000.000. (dua juta dollar amerika serikat)ke rekening atas nama SEA HORIZON MANGEMENT LTD.

Ltdb) Asli dokumen yang berisi Progres Report dari Biro Klasifiksai Indonesiayang menyatakan pembangunn kapal telah selesai no 00015SM/A1/2014tanggal 27 February 2015.c) Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.d) Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Bahwa dari seluruh dana yang sudah di cairkan atas fasilitas KI dari BankMandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000.

Djakiah
Tergugat:
1.Kantor Jasa Pelayanan Publik Satria Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO)
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

Nomor 3520 K/Pdt/2016Saksi Susilo SIP, M.Si selaku Kasubdit Perijinan pada BadanPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta.PERMA) Nomor 3 Tahun 2016).Saksisaksi yang diajukan, disumpah dan diperiksa di PengadianTingkat Pertama, adalah:Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan serta disumpahdan alat bukti surat di persidangan dalam

Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta.Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah sertatelah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwaTermohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugianatas tambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG)tersebut.Bahwa dalam

Nomor 3520 K/Pdt/2016Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai PenilaiPertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT. Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah PertanahanNasional Provinsi D.

Sedangkan Judex Facti tidakmempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT.Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.

Bahwa Putusan yang dibuat oleh Judex Facti telah tidak secarasaksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalampersidangan, antara lain:2.1.2.2.Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi riojakatama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak PT.

Terbanding/Tergugat I : PT.SARANA YOGYA VENTURA
Terbanding/Tergugat II : SUNARYO
Terbanding/Tergugat III : SRI SUNARSIH
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP PUNGS ZULKARNAIN DAN REKAN
Terbanding/Tergugat V : NOTARIS PPAT NUKMAN MUHAMMAD SH,MM,M,MKN
Terbanding/Turut Tergugat : KPKNL YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Penggugat II : SAMINAH

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PUNGSZULKARNAIN & REKAN ; Alamat : JI. Anggrek No.49 AMaguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I.Yogyakarta.Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III / Tergugat IVVv. Nama: Notaris / PPAT NUKMAN MUHAMMAD SH,MM,M.Kn ; Alamat: Jl. H. Agus Salim No.47 KotaYogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta.Selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding V /Tergugat V. Dalam hal ini dikuasakan oleh : 1).

Bahwa sesuai ketentuan pasal 38 UU No.12 Tahun 2012 di atas, yangmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri adalah mengadili perkaraperkara mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian yangmerupakan Hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dalamperkara ini adalah KJPP Toto Suharto dan Rekan ;Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri tidak berwenanguntuk mengadili perkara Gugatan PARA PENGGUGAT di atas karenapersoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri

Halaman 22 dari58 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dalam perkara ini adalah KJPP TotoSuharto dan Rekan ;Bahwa apabila terjadi kesalahankesalahan dalam pengukuran dan penentuanPeta Bidang Tanah, maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahPropinsi Jawa Barat seharusnya juga ikut bertanggung jawab.

Bahwa benar TERGUGAT Il telah melakukan pembayaran ganti rugi ataspelepasan hak atas tanah dan segala yang ada di atas tanah tersebutterhadap tanah di sekeliling dan atau di sekitar tanahtanah yangberbatasan langsung dengan tanah milik PARA PENGGUGAT, selamatanah tersebut terdapat dalam Peta Bidang Tanah hasil pengukuranBadan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, HasilKajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan rekansebagaimana tertuang dalam Daftar Nomiatif Tetap

memang tidak dibebaskan karena tidakmasuk dalam dalam ROW (Right Of Way) PLTA Jatigede, dikarenakanTergugat Il telah melakukan pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atastanah dan segala yang ada di atas tanah dan terhadap tanah di sekeliling danatau di sekitar tanahtanah yang berbatasan langsung dengan tanah milikPenggugat, selama tanah tersebut terdapat dalam Peta Bidang Tanah hasilpengukuran Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat,Hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Sumedang sekaitan dengan PLTA Jatigede, dan selanjutnyaterbit Keputusan Bupati Sumedang No.503.PL/Kep.105BPMPP/2013 tentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Jatigede dan Keputusan Bupati Sumedang No.503.PL/KEP.009BPMPP/2014tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTA) Jatigede yang merujuk pada Peta Bidang Tanah hasilpengukuran Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat,Hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Kantor Wiliayah DJKN DKI Jakarta
4.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan

Tahap ketiga, Pemohon Keberatan menerima amplop yang berisinilai ganti rugi bidang perbidang hasil penilaian yang dilakukanoleh KJPP Toto Suharto dan Rekan (pemberian nilai olehPelaksana dilakukan dalam bentuk amplop tertutup karena setiapmasingmasing bidang nialai ganti ruginya berbeda);d. Tahap keempat, Pemohon Keberatan membuka amplop yangtelah diterima untuk mengetahui besarnya nilai ganti rugi yangditerima oleh masing masing pihak yang berhak sesuai denganbidang tanahnya masingmasing;e.

Dilarang melakukan tindakan negosiasi harga/tawar menawarnilai ganti rugi apabila yang berhak yang tidak disepakat nilaiganti rugi hasil penilaian KJPP (lembaga independen);Semua kegiatan dalam musyawarah bentuk ganti kerugian tetapdilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dalam musyawarah Bentuk GantiRugi di Desa Buni Bakti;Bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon Kasasi sebagaimanadiuraikan di atas sangat jelas sekali telah terjadi kekeliruan JudexFacti dalam penerapkan hukum terkait pertimbangan hukumnya

yangmenyatakan bahwa tidak ada nilai ganti rugi dalam Musyawarah makamenurut pendapat pengadilan penilaian ganti rugi tersebut dapatdikatakan masih premature dan belum ada kejelasan tentangpenilaian harga;Bahwa dalam Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian yangdilaksanakan di Desa 10 Agustus 2016, Pemohon Kasasi telahmenyampaikan hasil penilaian Ganti kerugian dari lembagaindependen KJPP Toto Suharto dan Rekan selaku Lembaga Penialaiganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung Cilincing;Bahwa berdasarkan

Nomor 3454 K/Pdt/2017C.telah ditunjuk oleh Pemohon Kasasi yaitu KJPP Toto Suharto dan Rekansebagai lembaga penilai ganti rugi Tol Cibintung Cilincing merupakanlembaga Penilai yang independen dan professional yang hasilpenilaiannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasidan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 tahun2012 yang berbunyi:(1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (1) wajib