) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;21.

Pengumuman/Pemberitahuan RUPS melaluiiklan Koran kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Sahamlainnya ;Menetapkan quorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tersebut adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh sahamyang ada dane Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohonsebesar Rp. 522.000, (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);Dengan demikian, obyek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 44 UUPT, karena proses pengurangan modal PT.

Idola Tunggal telah dilakukanmelalui RUPS yang sebelumnya telah mendapat Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 16Februari 2012.

/atau ketentuantentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Kemudian,dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, Perseroan dapat memohonkepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkankuorum untuk RUPS ketiga ;b.

Kolingkas Nomor 06 yang dibuat di hadapanNotaris Syahirul Alim, SE, disebutkan bahwa : "Anggota Direksi/Komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan RUPS~ denganmenyebutkan alasannya, dan Pemberhentian anggota direksi/komisarisberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukansetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Luar Biasa tersebut";Dalam hal ini, Hasil RUPS Luar Biasa yang memberhentikan anggotaDireksi/Komisaris sama sekali tidak mencantumkan

alasanalasanpemberhentian dan anggota Direksi/Komisaris tersebut sama sekali tidakdiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebutadalah Rapat Umum Pemegang Saham yang illegal (tidak sah) maka hasilkeputusannya yang isinya sebagai berikut:" Memberhentikan Sdr.

Hal ini sebagaimana Ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyebutkan : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan;a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

Putusan Nomor 1847 K/Pdt/2013(1)(2)Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS LuarBiasa;Direksi atau Kornisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) pernegang saham ataulebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian darijurmlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

., PadaPasal 8 (1) , (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 9 yang menyebutkan:Pasal 9 ayat:(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas " PT.Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat danatau dengan iklan dalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh

;Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin oleh Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatantersebut dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganpemberian upah per bulan sebesar Rp.33.837.400 (Tiga Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ;Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat mengundurkan diri dengan alasanadanya diskriminasi dalam pelaksanaan pembayaran upah terhadap Penggugatkarena bila dibandingkan dengan

;Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon / memintaagar tergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),mengingat pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulanJanuari 2004 adalah berdasarkan RUPS dan selayaknya pulalah pemberhentianPenggugat dibawakan ke dalam rapat RUPS, karena tanggung jawab hukummasih tetap melekat pada diri penggugat sebagai satusatunya orang pribumiyang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan yang sangat prinsip /utama,

Pada angka 4 dan 9 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa:"Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatan tersebutdilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pemberianupah per bulan sebesar Rp. 33.837.400.".

;"Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon/meminta agarTergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingatpengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulan Januari 2004 adalahberdasarkan RUPS, dan selayaknya pulalah pemberhentian Penggugat dibawakan kedalam rapat RUPS... ".;.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.;(4). Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata carapencalonan anggota Direksi. ;(5). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.

tersebut dipimpinlangsung oleh Pemegang Saham selaku kuasa pemegang saham Bp.Dr.Ahmad ArnolBaramuli,SH, dimana pada RUPS tersebut, Presiden Direktur PT.PPI yakni Bp.AbdyBaramuli,SE melaporkan mengenai:a Laporan PerkembanganPerseroan.

yang terpisah (separate) dariharta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya ;10 Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PPI selanjutnya diselenggarakan11setiap tahun, yakni RUPS tahun 2002, 2003 dan tahun 2004, setiap penyelenggaraanRUPS tersebut maka direksi terus melaporkan dan mencantumkan laporan hartakekayaan perusahaan berupa tanah dan bangunan di Kab.Pinrang dalam bentuk neracaperusahaan, dimana harta kekayaan perseroan yang dilaporkan adalah salah satunyaobyek sengketa A dan Obyek sengketa

PolesaPelita Indonesia saat RUPS tahun 2001, hadir bersama pemilik saham, AhmadArnol Baramuli yang sama sekali tidak pernah menyetujui dan mengesahkantanah dan gedung miliknya yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai obyekHalaman 23 dari 69 halaman Putusan No. 1/PDT.G/2015/PN. Pinrang24121314sengketa) A dan 3B untuk dijadikan asset PT. Polesa PelitaIndonesia ;Dalam RUPS tahun 2003, 2004 dan 2005 Ahmad Arnol Baramuli tidak pernahmenyetujui Asset bangunan Milik X PT.

Pinrang32Bahwa RUPS diadakan tiap tahun dan tiap diadakan RUPS harus dilengkapidengan laporan dari perusahaan masingmasing ;Bahwa DR. H. Ahmad Arnol Baramuli, SH meninggal tahun 2006, dansepeninggalnya PT. Polesa Pelita Indonesia melakukan RUPS beberapa kali ;Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati Poleko Grup akandibagi 3 (tiga) untuk :1. Yayasan Baramuli, 2. PT. Polesa Pelita Indonesia dan 3.Poleko food 5 72 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa untuk bagian PT.

juga RUPS 5Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim mengganggapbahwa Penggugat sampai sekarang masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % ( satuperdua ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, Kecuali undangundang dan atau anggaran dasar menentukanjumlah kourum yang lebih besar.(2).Dalam hal Kourum sebagaimana ayat 1 tidak tercapai, dapatdilakukan pemanggilan kedua. diketahui Penggugat adalah pemegang saham mayoritas denganjumlah 276 lembar saham ( 75 % ) dari total 300 saham perseroan,sedangkan Tergugat Il hanya memiliki 24 lembar saham.Pada saatRUPSLB

Alfin Surya.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 9 gugatan a quomengenai RUPS LB tanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan tanpapersetujuan, tanpa diketahui dan tanpa mengundang PENGGUGAT,TERGUGAT menolak tegas dalil TERGUGAT I mensoomer PENGGUGATuntuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya tersebut denganbuktibukti yang sah menurut hukum.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 1011 gugatan a quomengenai proses penyelenggaraan RUPS LB tidak sah, maka keberadaanAkta No. 72 dan Akta

LB) tanggal 20 agustus 2019 berikut AktaNotaris No. 72 tanggal 31 Agustus 2019 dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 12 November 2019 Berikut AktaNotaris No. 12 tanggal 12 November 2019;Membebaskan Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikankeadaan sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) tanggal 20 agustus 2019;Membebaskan Tergugat dan Tergugat II untuk membayar sejumlahnilai saham, Gaji, dan Deviden/Keuntungan Kepada Penggugat;Halaman 37 dari 73 Putusan

dengan buktibukti yang sahmenurut hukum.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 1011 gugatan a quomengenai proses penyelenggaraan RUPS LB tidak sah, maka keberadaanAkta No. 72 dan Akta No. 12 juga tidak sah atau batal demi hukum,TERGUGAT II sangat tidak sependapat dan menolak tegas dalildaliltersebut dengan alasanalasan sebagai berikut:a) Faktanya, proses penyelenggaraan RUPS LB oleh TERGUGAT telahsesuai dengan ketentuan Pasal 79 jo Pasal 81 dan Pasal 82 UU PT.b) Akta No. 72 dan Akta No.

sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) tanggal 20 agustus 2019;17.

KHARISMAINDAH BESTARI haruslah diputuskan terlebih dahulu dalam RUPS PT.KHARISMA INDAH BESTARI yang membahas tentang penggunaan lababersih untuk dana cadangan dan untuk dividen.Hingga tanggal gugatan dari Penggugat, belum pernah ada RUPS yangmembicarakan ada atau tidaknya pembagian dividen.

Beberapakalidiadakan RUPS dengan mengundang Penggugat(bahkan pernah ataspermintaan Penggugat) akan tetapi Penggugattidak pernah hadir sebagaiKomisaris periode 17 September 2012 sampai dengan 28 November 2014sementara dalam RUPS, pengurus Perseroan yang memberikan laporantermasuk laporan kepengurusan periode 17 September 2012 sampaidengan 28 November 2014 adalah Direksi dan Komisaris.

Penggugat hanyamengirim wakilnya sebagai pemegang saham sehingga RUPS tidak dapatdilanjutkan sesuai acara yang telah diagendakan.Dalam RUPS tahun 2016, Penggugattidak bersedia hadir sebelum diberikanlaporan kKeuangan yang telah diaduit oleh Kantor Akuntan Publik sementaraberhubung PT.

maupun melalui permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

Bahwa tentang dividen, Tergugat dan Tergugat II telah menguraikandalam bagian Eksepsi Jawaban Tergugat dan Tergugat II, ialah harusdiputuskan terlebih dahulu melalui RUPS.10.

02/PDT.P/RUPS/2013/PN.JKT.TIM

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018;b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 06 Agustus 2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor 3 tanggal 06Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4 tanggal 07Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 07 Agustus 2018;Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.SusPailit/2021e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (Dalam Pailit) Nomor 1 tanggal 03September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 03 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 03 September 2018;5.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 1Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt. SusPailit/2021tanggal 03 September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018;5.

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuanRapat Umum Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar."6. Bahwa sampai saat ini, tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usahanya adalah di JI.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur sebagai berikut:"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir."8.

Fotocopy surat Undangan RUPS PT. Nice Indonesia tertanggal 22Aril 2013 atas nama Direksi PT. Nice Indonesia dengan acaraperubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan, diberitanda bukti P 3.4. Fotocopy Berita Acara Rapat PT.

Raya Gadobangkong 100, Ngamprah,Kabupaten Bandung Barat, dengan acara perubahan susunan Direksi danKomisaris Perseroan.Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuan Rapat UmumPemegang Saham, adalah sebagai berikut:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar."

Raya Gadobangkong 100, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.Menimbang, bahwa Majelis berpendapat RUPS janganlah diartikansecara kaku dalam artian harus ditempat/dialamat itu diadakannya lagi pula11ketentuan pasal 76 ayat (3) menentukan bahwa: tempat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak diwilayah NegaraRepublik Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berlasan hukumdan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Mengingat pasal pasal dari peraturan perundang undangan

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T9); 2.Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard Nomor :22 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Batam (Bukti T10);Bahwa Bukti T9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tersebut membuktikan bahwa RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyarddihadiri oleh : 1.

Sintai Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah(halaman 12 alinea 6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86UndangUndang PT. Nomor 40/2007 maka syarat yang mengharuskanterpenuhinya kourum dalam RUPS untuk pemilihan Direksi dan DewanKomisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 jugaberalasan untuk dikabulkan (halaman 12 alinea 7).

Sintai Industri Shipyard, karena Pasal 111 ayat (6)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassudah menentukan : dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentianmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian TermohonKasasi/Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris di PT. Sintai29Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyardberdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS)PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9);2.13. Bahwa dari uraian di atas maka sesungguhnya sudah terbukti bahwaternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. SintaiIndustri Shipyard karena Pemohon/Termohon Kasasi tidak pemegangsaham yang sah, dan sudah tidak lagi sebagai komisaris sejak RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sintai Industri Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013adalah sah;Alinea ke 7:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 UndangUndang PT. Nomor40/2007, maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalamsuatu RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhidengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk harusdikabulkan;Bahwa dalam petitum poin 6 halaman 3 menjelaskan Tuan HendartoAchmad sebagai pemegang saham 35 %. Artinya Hakim TunggalMerrywati.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL padaPasal 9 angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebin dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar; 27 Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL (Akta No. 04), di dalam Pasal 9disebutkan antara lain yaitu:"(1 ) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;hal 19 dari 34 hal put.

No. 37/PDT/2017/PT.DKI(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSGiadakan, ...... 0.0... cc cee ccc cee cee SEY nn nnn nn nn nnn nnn noe nee ee nee nee nn6.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04tersebut mengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapanpemanggilan RUPS dilakukan, dan mengenai penghitunganpemanggilan RUPS.

Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan /atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaiKUOIUM

MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang". hal 25 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKI13.5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar PT.

li>1 (satu) Set fotocopy Rekening Koran BANK BRI Nomor Rekening : 0286-01-000909-30-1 a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7-423.000 bulan Februari 2014 s.d Desember 2014;

) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;

: Koswara ( Notaris di Bandung );

Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0960128 Tanggal 27-08-2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;10. 1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;Halaman 11 dari 28 halaman .

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RepubikIndonesia Nomor C219220 HT.01.04TH.98;11 (Sebelas) Set Asli SPT MASA PPN (Normal) / Bukti PenerimaanSurat (BPS) a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7423.000Masa Pajak

Tahun 2010 Tanggal 30082010 ,Tentang : Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ).

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (satu) Set Fotocopy Risalah Rapat Nomor 50 tanggal 19 Agustus1997;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 50

Tahun 2010Tanggal 30082010 , Tentang : Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ). Dan 1 ( Satu ) SetHalaman 24 dari 28 halaman .

,M.H;11.Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 13 Oktober2011, yang dibuat di Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggaran dasarmaka sesuai ketentuan UndangUndang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienSteel Works Co.

Sesuai Pasal 142 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas telah secara tegas ditentukan bahwa pembubaran perseroanterjadi berdasarkan atas RUPS.

ataukah Perseroan masih mungkin dilanjutkan ataukah tidakmungkin dilanjutkan adalah merupakan kewenangan organ perseroansebagaimana ditentukan di dalam mekanisme UU Nomor 40 Tahun 2007yakni melalui mekanisme RUPS untuk mengetahui kinerja dari Direksi danKomisaris.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggarandasarmaka sesuai ketentuan undangundang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienHal. 35 dari 36 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2014Steel Works Co.

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang PerseroanTerbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

tanggai pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan.Perseroan wajid memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jjika diminta.Dalam

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang Perseroan Terbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.3).

UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang maksud pemeriksaan terhadapperseroan, yang bunyinya sama;1.2.Bahwa pada tanggal 12 Desember 2005 telah diadakan RUPS LuarBiasa dimana modal PT ditambah menjadi Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah) dan sesuai dengan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

Imam Soesatyo PrawirokoesoemoNotaris di Cianjur, akan tetapi Majelis Hakim Agung hanya berpedomankepada RUPS tanggal 12 Desember 2005 yang kemudian menjadi AktaKeputusan Rapat tanggal 30 Desember 2005, sementara dasar hukumHal. 15 dari 44 Hal.

Bahwa semestinya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutusperkara Kasasi terlebih dahulu meneliti dengan seksama klausul dalam AktaPersetujuan tanggal 24 Maret 1992 dikaitkan dengan dengan RUPS LBtanggal 12 Desember 2005, namun sungguh disayangkan ternyata MajelisHakim Agung dalam membuat pertimbangan hukum tidak melihat AktaPersetujuan tanggal 24 Maret 1992 tetapi hanya berdasarkan RUPS LBtanggal 12 Desember 2005;9.

Tidak hanya itu Mawoko Sukinata dan kelompoknya kemudianmengadakan RUPS dengan agenda khusus membebaskan/melepaskan semua tanggung jawab Direksi, atas dasar itu sehinggaMawoko Sukinata dan keluarganya merasa telah berhasilmembentengi dirinya agar tidak dapat dituntut dikemudian haridengan hasil RUPS;RUPS tersebut sengaja diadakan dengan tujuan untuk melepaskantanggung jawab hukum terhadap pelanggaranpelanggaran yangdilakukan oleh Direksi lama, dengan RUPS tersebut nantinya dapatdijadikan sebagai

Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011Pemohon Peninjauan Kembali nyatanyata merasa telah di zalamioleh kelompok Mawoko Sukinata, kegiatan penebangan danpenambangan sengaja tidak diberitahu bahkan ditutuptutupi,perseroan berhutang kepada pihak lain juga tidak berdasarkan RUPS,direksi yang bertugas untuk menjanlan perseroan tidak pernahmembuat laporan pertanggungjawaban, mendadak memaksa agarmodal ditambah sementara belum pernah ada RUPS dan audit, faktafakta seperti inilah yang memicu Pemohon Peninjauan Kembalimeminta

100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 10.225.100.000 X 1 % Rp 102.251.000; e Perubahan Modal dasar Rp 200.000.000.000, sbb : Rp 100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 199.000.000.000 X 1 % Rp 1.990.000.000; 4.3 Akta Pelaporan, pemberitahuan Pengesahan Kepada menteri Hukum dan HakAsasi manusia Rp17.500.000Jumlah Keseluruhan Rp 2.354.421.0005 Bahwatindakan tergugat telah nyata sebagai wujud itikad buruk yakni pada ketikadiadakannya RUPS

tahun 2010 tergugat tidak lagi menggunakan penggugatsebagai rekanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama tahun 2006;6 Bahwa penggugat dalam perkara ini menuntut kepada tergugat untuk membayarhak penggugat sebagai notulen RUPS untuk tahun 2009 berupa uang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 4 ayat 2 perjanjian kerja sama);7 Bahwa hak penggugat yang harus dibayarkan tergugat adalah didasarkan padapenambahan modal dasar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) adalahsebesar

Sangatkontradiktif sehingga itikad buruk salah satu isi perjanjian karena sebabsebabtertentu perjanjian dapat dibatalkan; 3 Bahwa tergugat seyogyanya memahamai keberadaan PT.Bank Sulteng tahun 2009dimana penyertaan Modal Dasar Rp 100.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp200.000.000.000 adalah hasil RUPS Tahun 2009 adalah kesepakatan dan pengakuansetiap pemegang saham yang akan menyetor modalnya sesuai kemampuan masingmasing pemegang saham di daerah (nilai riel belum disetor);4 Bahwa dalil penggugat

didalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dengan rincianpembuatan Akta Berita Acara RUPS Thn 2009 sebesar Rp 2.354.421.000, tidakrealistis dan tidak berdasar, oleh karena sesungguhnya penggugat telah melakukanpenghitungan dengan tergugat sesuai surat tanggal 09 Juli 2009 No.400 dan 401perihal penyampaian salinan salinan Akta dan Biaya Pembuatan Akta kepadatergugat yang harus mendapat persetujuan pemegang saham dan akan dibahas dalam5 Bahwa berselang tanggal 22 Oktober 2009 penggugat telah menerima

W26.AH.02.0911 perihal penegasan kembali tariff HonorariumPembuatan Akta Notaris, dari Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris PropinsiSulawesi Tengah, ditujukan kepada Para Notaris Se Sulawesi Tengah, tertanggal 18Pebruari 2010, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8;Foto copy daftar hadir rapat unum pemegang saham (RUPS) tahunan, tahun buku2008 PT. Bank SULTENG.

Asih Ningrum tidak melakukanhal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:e Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.e Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimanamestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebutdiketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalamketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahuludiputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikankepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Berdasarkan keputusan RUPS;b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam anggarandasar telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;e.

Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusanyang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi10.Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IVditegaskan susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT AbdiMakbul (Termohon) adalah sebagai berikut:1.

) PT Abdi Makbul tidak pernah terlaksanakarena ketika Para Pemohon menginginkan diadakannya RUPS namunditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham Tuan MuhammadSaleh Bamadhay., dan kawankawan sehingga RUPS dimaksud tidakpernah dapat terlaksana, dan kedua kubu pemegang saham salingmempertahankan perseteruan dan perselisihan bahkan sudahsedemikian meruncing akhirakhir ini;Bahwa karena merasa memiliki sebanyak 50% (lima puluh prosen)atau pemilik atas 25 (dua puluh lima) saham pada perseroan PT AbdiMakbul

(Termohon) dan pula pemegang jabatan Direktur Utama danKomisaris, kubu pemegang saham Tuan Muhammad Saleh Bamadhaydan kawan kawan selalu berupaya untuk menghambat ataumenghalanghalangi pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayaHalaman. 5 dari 17 hal.

PT Abdi Makbulkhususnya Rapat Umum Pemagang Saham tidak pernah dapatdiselenggarakan (baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB) yangdisebabkan oieh faktorfaktor "benturan kepentingan dan terdapatnya duakubu Pemegang saham yang saling berimbang/sama kuat yakni samasama memegang 50% kepemilikan saham pada PI Abdi Makbulsebagaimana telah diuraikan sebebelumnya".

Bangun MegahSemesta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

Bangun MegahSemesta berdasarkan keputusan RUPS PT.

Karena AktaAkta tersebutbukanlah Akta Jual Beli Saham, tetapi hanya merupakan AktaBerita Acara RUPS PT.

Bangun Megah Semesta Tertanggal 27 Juli 2011,menerangkan bahwa hasil RUPS Luar Biasa PT.

V58 berupa Foto copySurat Undangan RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2013 Nomor164/BMS/V/2013 tentang Undangan RUPS Tahunan PT. BMS kepada TjiptaFudjiarta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. s/d. V59 berupa Foto copyAkta Berita Acara RUPS Tahunan PT. BMS Nomor : 28 tanggal 16 Mei 2013yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. s/d. V60 berupa Foto copyAkta Berita Acara Rapat PT.

BatutamaManikam Nusa dan dengan sendirinya semua data yang adaselama ini di Kemenkumham akan diperbarui berdasarkanhasil RUPS tersebut ;Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 239/K/TUN/201416.

Putusan Nomor 239/K/TUN/201418.19.20.21.22.permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS PT.

., Notaris di Jakarta) telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Februari 2012, yang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara RUPS tertanggal 29 Februari 2012,yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta; danselanjutnya oleh Notaris yang sama dibuatkan Akta Pernyataan KeputusanRapat No. 03, tanggal 13 Maret 2012 ;Bahwa apabila Tergugat menjalankan tugasnya sesuai hukum yangberlaku maka seharusnya RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 29Februari 2012 adalah tidak sah karena mengacu

Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta ;Bahwa salah satu agenda RUPS yang diselenggarakan tanggal 29Februari 2012 adalah mengenai penyesuaian anggaran dasarPT.

, dimanaperubahan anggaran dasar perseroan melalui RUPS mutlak merupakanhak hukum pemegang saham yang diatur dengan jelas dalam UUPT.