Pasal ini diperjelas dalam penjelasannyayakni setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi danPendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan normapemerintahan tersebut;Menimbang, bahwa dalam asas legalitas dalam hukum administrasi,pada prinsipnya dalam pemerintahan harus bertindak sesuai dengan hukum,sehingga ketidak tahuan Terdakwa tentang berlakunya Peraturan Menteri DalamNegeri dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri tersebut, menunjukkankelemahan penyelenggara

negara tersebut sebagai kesalahan pribadi (FautePersonelle), sehingga kerugian yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya,penyelenggara negara tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tentangperbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek PeningkatanKapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang tahun anggaran2015 dan tahun 2016 yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman

9 April 2017 atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di KantorDinas Perhubungan Kabupaten Sintang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidanasebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau penyelenggara

Negara, denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut.

tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki olen Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukHalaman 187 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam = penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang

dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur, Keuangan negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,Halaman 175 dari 221 halaman, Putusan No.16/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan, karena sejalan dengan perjalanan gerakan pramukayang secara jelas memperlihatkan bahwa yang menjadi pengurus di tiap kwartiradalah senantiasa melibatkan para pejabat/penyelenggara

Negara, dan birokratpemerintahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mulai dari tingkat pusat,Propinsi, daerah tingkat ll dan Kecamatan hingga tingkat gugus depansehingga dengan demikian pengurus kwartir di tiap tingkatan haruslahmelakukan pengelolaan keuangan yang baik dan bertangggung jawab menurutketentuan hukum positip yang berlaku, karena semakin tertibnya tata kerja dantata kelola keuangan yang dilakukan tentu akan semakin mencerminkan adanyakemandirian kepengurusan gerakan pramuka itu sendiri

GANI SIRMAN, M.Si. selaku PegawalNegeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang menjabat selaku Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan WalikotaMakassar Nomor : 821.22.2902009, tanggal 20 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Struktural Eselon II DalamLingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan juga bertindak selaku PenggunaAnggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal

jalannya perusahaan; Pedoman untuk menghindari penyimpangan; Me yediakan standar untuk evaluasi kinerja; Menyediakan informasi yang dapat untuk memperbaiki pembuatkeputusan; Memperbaiki komunikasi dan koordinasi; Bahwa perusahaan wajib memiliki RKAP;Halaman 161 dari 233 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Bahwa Perusda AUJ merupakan perusahaan daerah yang modalpenyertaannya dari APBD Pemerintahn Kota Bontang, makapengelolaannya wajib tuntuk dan patuh pada pengelolaan keuangannegara, dimana setiap penyelenggara

negara wajid mengelolakeuangan negara dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,taat pada peraturan perundangundangan, serta bertanggungjawabdengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Bahwa jika Terdakwa melakukan perbuatan yang melawanhukum, maka Terdakwa telah melanggar Undangundang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bahwa Terdakwa selaku Direktur Perusda AUJ seharusnyamembuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ataupengelolaan keuangan perusahaan sesuai dengan

Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal16 Juli 2009 dan kedudukan para Terdakwa sebagai Pegawai negeri sipil dan di dalampengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 Sub 2 UU245Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeri sebagaimana

yang lebih menonjolkan padamasalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisadiartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan,fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalamunsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatukorporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifatmenguntungkan ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun2281999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

LEB SLES, amma nmmnceceeeeeBahwa Terdakwa RAMLAN COMEL selaku Pegawal Negeri yaituHakim Ad Hoc pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ten18tang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Hakim Ad HocPengadilan Tindak

tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukHalaman 187 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam = penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara/keuangan daerahKabupaten Kapuas TA.2012 dan dapat menimbulkan kurangnya kepercayaanmasyarakat terhadap amanat yang diberikan kepada Penyelenggara Negara yang diserahitugas selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.

lampirannya ;Foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan1.03.1.03.01.33.04 Pembangunan Sarana Publik (PIP) Rp.850.000.000,00 SPMNo.0163/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 24 April 2013 SP2DNo.1459/TU/1.93.01.01/2013 tanggal 25 April 2013 tanggal 22 Mei 2013 ;Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan :Terdakwa selaku Penyelenggara

Negara tidak mendukung program pemerintahdalam rangka memberantas tindak pidana korupsi ;Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya ;Keadaan yang meringankan :Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;185Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pulauntuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang

Putusan Nomor : 241/G/2014/PTUNJKT40.kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara,sedangkan azas tertib penyelenggara Negara adalah azas yang menjadilandasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara Negara.Bahwa Objek Sengketa 1 s.dObjek Sengketa 79 bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principles OfGood Administration), sebagaimana diatur Pasal 3 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi,

Tindak Pidana Pencucian Uang, yangmenyatakan bahwa : setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Bahwa orang perseorangan dalam pasal 1 angka 9 tersebut adalah natuurlijkperson, manusia sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang nomor 8 tahun 2010 tersebut, menurut majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu. tindak pidana pencucian uang, baik ia pegawainegeri/penyelenggara

negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaranegara ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidanganyaitu Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusatmaupun di daerah;b.

Dari rumusandeliknya, pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabatpublik yang mempunyai kKewenangan tertentu; Selanjutnya unsurunsur Pasal 712 huruf e UU No. 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri.Bahwa unsur melawan

DesaSingakerta Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu atau setidaktidaknyadi suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinyaberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal O1 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, memberisesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara karenaatau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yangdilakukan dengan cara cara sebagai berikut Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor :KD21/DS200/01/2005 Tanggal 31 Januari 2005 Tentang PedomanPerbaikan Kualitas dan Penyelesaian Beras Turun Mutu/ Rusak BAB IllBagian Kedua Angka 2, disebutkan : Dalam hal pelaksanaan perbaikankualitas dan penyelesaian beras turun mutu/ rusak dilakukan berkerjasama

JERO WACIK,SE yang melebihi plafon DOM APBN tersebut.Kaidah pemaknaan terhadap peristiwa perbuatan dari keterangan saksitersebut dinubungkan dengan keterangan ahli serta barang bukti yang telahdiajukan dan ditunjukkan di depan persidangan menjadi petunjuk tentangadanya perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yakniTerdakwa Ir. JERO WACIK, SE dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau. orang lain secara melawan hukum ~ menyalahgunakanHal. 1151 dari 1707 hal. Put.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara: Bahwa unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera bersifatalternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur initelah terbukti;Hal. 1160 dari 1707 hal. Put.

No. 1787 K/Pid.Sus/2016 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalahPejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atauyudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang termasuk dalam PenyelenggaraNegara adalah: 1.

JERO WACIK, SE., adalah sebagai seorangMenteri, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masajabatan periode 2011 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, Terdakwa adalah seorang Penyelenggara Negara;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur PenyelenggaraNegara telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa;2.

komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPkK),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratHalaman 174 dari 228 Putusan Nomor22/Pid.