(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Niaga, HAM, PHI,Perikanan dan Tipikor Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada hari itu juga ;Membaca suratsurat

Bahwa sejak pemohon dan termohon menikah, antara pemohon dantermohon selama 1 tahun terakhir sering terjadi cekcok dan berselishserta tidak pernah lagi membesuk pemohon dalam masa penahanankasus tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari Kelas 1AMakassar, padahal sebelumnya rutin membesuk pemohon 2 x seminggu.4. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu lagisejak Mei 2013 sampai dengan sekarang.5.

pengadilan negeri yang mengadili perkaraini mengarahkan kesaksian yang dihadirkan oleh Para Peggugat untuk bisamemenangkan perkara ini olen Para Tergugat karena Para Tergugat hanyamembenarkan 3 (tiga) objek tetpi disaat Pemeriksaan setempatmembenarkan 6 (enam) petak tanah sawah sebagaimana yang Parapenggugat dalilkan dalam gugatan, tersebut dalam putusan halaman 16.Dengan demikian Putusan Majelis hakim dalam Perkara ini adalah Putusanyang SESAT dan kami memohon Kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor

sangat keliru dalammempertimbangkan hukum seharusnya Majelis hakim cermat, teliti dalammenerapkan hukum tidak dengan keterangan saksi yang tidak tahu menahuasal objek tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 37 K/ PDT/1984 kaidah hukumnya Pengadilan tinggi salahmenerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidaksaling menguatkan dan tidak bersesuaian, disini kami sebagai ParaPembanding dahulu Para Penggugat memohon kepada Bapak ketuaPengadilan Tinggi / Tipikor

Dan bahwatidak benar pada umumnya masyarakat Tiro tidak memiliki kepemilikanautentik, justru pada umumnya masysrakat Tiro mempunyai kepemilikanauntentik minimal bukti dibawah tangan seperti bukti surat yang ParaPembanding / Para Penggugat ajukan yaitu Akta Jualbeli dan mempunyaibukti dasar yaitu surat dibawah tangan.Bawa berdasarkan alasanalasan keberatan Para Pembanding dahulu ParaPenggugat sebutkan diatas, memohon kepada Bapak Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

., MH melawan hukumdalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict(bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudahpasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakanHalaman 56 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUSTPK/ 2021 / PT TJKkewenangan.

kewenangandiskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakan kebijakannya (beleid)dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatanbagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklan sekedar kekuasaanpemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakankekuasaan yang aktif, meliputi Kewenangan untuk memutus secara mandiri, dankewenangan interpretasi terhadap normanorma tersamar (vage norman)(Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor

Salah satuunsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telahdirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Ahli, suratdan/atau barang bukti serta keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukanperbuatan sebagai berikut :> Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan LampungUtara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), oleh karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawanhukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalahSpecies Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum,sedangkan melawan hukum belum tentu. menyalahgunakankewenanganMenimbang, Bahwa Terkait perbedaan antara unsur "melawan hukumdan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK, perludipedomani kriteria berikut :(a) Perbuatan

Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwapada tanggal 17 September 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjomengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2013 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal

Mohamad Askin, SH., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Surachmat, SH., MH., Panitera Pengganti, dan tidakdihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd/ ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.ttd/Prof. Dr.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam hal ini TIPIKOR mengakuiadanya SHM 00558 (pecahan SHM No.2), karena telah membeli tanahdari Para ahli waris Muluk Tawang. Tetapi di lain sisi Judex facti tidakmengakuinya ??? ;.

PUTUSANNomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama Lengkap > RIYANTONO Bin TUGIYO.Tempat Lahir : MojokertoUmur / tanggal lahir : 43 Tahun / 07Februari 1978Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun Jombangan

et bono) Setelan mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas PembelaanTerdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, secara lisan hari Kamis tanggal 15 Juli2021 yang pada pokoknya : tetap pada tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Atas Tanggapan (Replik) Jaksa PenuntutUmum, yang disampaikan Terdakwa secara lisan pada hari yang sama yang padapokoknya : tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RIYANTONO Bin TUGIYO diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Pacitan, dan menghadiri sidang di Pengadilan Tipikordi Jalan Arjuno, Sby dan Pengadilan Tipikor di Jalan Raya Bandara Juanda. Namununtuk detailnya yang bersangkutan lupa dan tidak mengarsipkannya.Bahwa benar, yang bersangkutan telah melakukan uji material dan pengukuranvolume bangunan fisik yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) Pemdes Sumberwuluh Kec.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa RIYANTONO BinTUGIYO sebagaimana yang termuat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbuktiataukah tidak .Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telahterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwamemenuhi Semua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya

di atas menurut penilaian MajelisHakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona,sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telahmemenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurutpendapat Majelis telah teroenuhi secara hukum ;Unsur ke2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain ataukorporasi.Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan dirisendiri, menurut R.

Desember 1967Jenis kelamin : lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Dukuh Jambanan Rt.01 Desa Jambanan Kecamatan SidoharjoKabupaten Sragen;Agama : IslamPekerjaan : PNS.Guru SMK Negeri I Sragen)Pendidikan 2 S. 3 22522 nn nnn nnn nnn nn nceTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : 1 Penyidik Polres Sragen , sejak tanggal. 19 Juni 2013 s/d tanggal, 26 Juni 2013;Penahanan Penuntut Umum ,sejak tanggal, 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013,3 Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal. 04 Juli 2013, sejak tanggal. 04 Juli 2013 s/d tanggal. 02Agustus 2013,4 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang,tanggal. 25 Juli 2013, sejak tanggal. 03 Agustus 2013 s/d tanggal. 01Oktober 2013;5 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang,tanggal. 30 September 2013, sejak tanggal. 02 Oktober 2013 s/d tanggal.31 Oktober 2013;6 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

MH. dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Karirdan Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan didampingi oleh masingmasing Hakim Anggota, dibantu olehARIF MUSTAKIM, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut UmumSRI KANAH, SH.., serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum Para Terdakwa.HakimHakim Anggota

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22April 2015;12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal : 23 April 2015 sampai dengantanggal : 21 Juni 2015;13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor: 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 23Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;3.

tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, haltersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umumselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana yang dijatuhkanoleh Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yaituselama 1 (satu) tahun, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim PengadilanTinggi Pontianak dalam putusannya yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tipikor

dan dengan demikian unsurperbuatan melawan hukum tidak terpenuhi (vide putusan pengadilan negeri, hal.105).Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dibenarkan menuruthukum oleh karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3UndangUndang Tipikor oleh Terdakwa adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor,tanpa harus membedakan jabatan dan kedudukan Terdakwa dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidairitas

Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Daniel alias Atengterbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patutdijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dengan terbuktinyadakwaan Primair maka, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Dan memerintahkan TergugatI/Terbanding Il untuk mewajibkan mencabut objek sengketa berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 258/Tlogosari Kulon, penerbitan Sertipikat padatanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tanggal 1 Mei 1996 atasnama Liem Wie Tjen; Menyatakan Kepada Tergugat I/Terbanding untuk menerbitkan SP3 kepadaPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti surat yang dibatalkan olehPutusan Tipikor No. 134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.

AGUS HERIYANTO, SH,Penasihat Hukum: Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaTelah

PUTUSANNo. 49 PK/PID/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : EFFOST TURIAN GULO Alias EFFOST ;tempat lahir : Nias ;umur / tanggal lahir : 59 Tahun/21 Agustus 1946 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : JI.

Alat bukti telah dicocokkan denganaslinya dan bermaterai secukupnya (T.1).Fotokopi surat pengantar kutipan pidana nomor : W16U1/1723/HK.01/TIPIKOR/V/2013tanggal 30 Mei 2013..

EDDY RISDIANTO, SHPANITERA PENGGANTId.t.oUSMAN,SHUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraBiaya perkara tingkat banding :1. Redaksi...... Rp. 5.000,. Meterai..... Rp. 6.000,3. Biaya Proses.... Rp. 139.000,Jumlah,........ Rp. 150.000,NH. SAID SALEM, SH. MH.12

Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTId.t.oUsman, SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP: 19611231 198503 1 029 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.