Sejak tanggal: 18 April 2013 s/d 27 Mei 2013;Penuntut Umum :3Penuntut Umum tgl: 20 Juni 2013,No.PRINT. 03/03.3.30.4/Ft. 1/06/2013; Sejaktanggal : 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013.Penahanan Hakim :4 Penahanan Hakim PN Tipikor Smg. tanggal : 26 juli 2013 No: 97/VII/Pen.H/2013.jo.

No: 95/pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal : 26 juli 2013s/d 24 Agustus 2013.5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua PN Tipikor Smg. tgl: 97/VILI/Pen.H/2013.Jo.No: 95/Pid Sus/2013/PN Tipikor.Smg; tanggal : 20 Agustus 2013.Sejak tanggal : 25 Agustus 2013 s/d 23 Oktober 2013;6 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtertanggal : 16 Oktober 2013.

No. 321/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal : 24 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkaraTelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta Barang Buktiyang

Kepala Desa DefinitifKecamatan Kersana;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;;1 Merintahkann agar terdakwa tetap beradadalam tahanan;2 Membebankan~ kepada terdakwa agarmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada hari : Jum at, tanggal : 25 Oktober 2013, oleh kami NOOR EDIYONO,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ERINTUAH DAMANIK, SH.MH. dan KALIMATULJUMRO, SH. masingmasing Hakim karir dan Hakim Ad Hoc Tipikor

Menanggapi memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa padapoint 2, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pendapat Putusan yangdikeluarkan oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama sudah sesuaidengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan dirasa telah memenuhirasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat DesaNibung Terjun, Kecamatan Permata Kacubung Kabupaten Sukamarayang seharusnya bisa merasakan manfaat yang besar dari proyekpengadaan PLTS tersebut, namun sampai saat ini masyarakat Desatersebut

masih menggunakan mesin Genset untuk pencahayaandimalam hari, karena hasil proyek pengadaan PLTS tersebut banyakyang sudah tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat Desa Nibung TerjunKabupaten Sukamara.Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkasperkara serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor : 28 / Pid.SusTPK / 2016 / PN Plk tertanggal 07 November 2016dan memperhatikan memori banding

dari Penasehat Hukum para Terdakwaserta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis HakimTipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapatdengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama padaPengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan perbuatan para Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa majelis hakim Tipikor tingkat banding tidaksependapat

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 2 Desember 2016 Nomor: 12/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehkedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera

2014.Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejaktanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan AbepuraJayapura.Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Perpanjangan ke2oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016 ;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahananterhadap Terdakwa;2.

Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire,sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan AbepuraJayapura;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahananterhadap Terdakwa;Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat HukumnyaFREDDY A.

,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari : JUMAT, tanggal 05 Mei 2017 oleh Ketua Majelisdengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY I.K.MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nabire, terdakwa .

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJUM. tanggal 04 Juli 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:> Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTOHal. 39 dari 65 hal. Put.

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4.

No.261 PK/Pid.Sus/2014Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM. tanggal 17September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 04 Juli 2013 Nomor :22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BuUM.;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTO(almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI;2.

sendiri atau orang lain atau suatu badantidaklahterbukti secara sah dan meyakinkan ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas kami Penasihat HukumPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon kepada Majelis HakimAgung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkanPutusan Mahkamah Agung RI No.176 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.14/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 17 September 2013 jo Putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin No.22/Pid.Sus/Tipikor

/2013/PN.BJM tanggal 4 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasanalasan ke1 dan ke2 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaalasanalasan Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan buktibukti baruyang bersifat menentukan (Novum) yang terdiri atas bukti PK1 sampai denganbukti PK5, yang telah pernah diajukan dalam Nota Pembelaan di tingkatpertama (Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.BJM

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian

Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 345/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal11 Januari 2018 di Rutan Salemba.12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 27 Desember 2017 Nomor 351/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret2018 di Rutan Salemba.13.

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa padatanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaUtara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor96/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2017 ;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 4 Januari 2018;Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10Januari 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa ttertanggal 11Januari 2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwatertanggal 18 Januari 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 januari 2018;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :Halaman 46 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/

atau perekonomiannegara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunannasional yang menuntut efisiensi tinggi;Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan olehTerdakwa secara berulangulang;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harusmempunyai efek jera bagi yang bersangkutan dan sekaligus dapat mencegahanggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Tipikor

Klaten, kecuali saat ini berada di LembagaPemasyarakatan Khusus Wanita Bulu Semarang;Hal tersebut juga menunjukkan tindakan Jaksa Penuntut Umummemasukkan Terdakwa (Dwi Purwandari, SIP) ke dalam Daftar PencarianOrang (DPO) dan Sidang Terdakwa dilakukan dengan tanpa kehadiranTerdakwa adalah tidak benar, dengan kata lain, dengan tidak sahnyapanggilan mengakibatkan memasukkan Terdakwa kedalam DPO dansidang tanpa kehadiran Terdakwa adalah tidak sah, maka akibat hukumnya,Pemeriksaan Persidangan pengadilan Tipikor

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2016hukum yang bertentangan dengan KUHAP, maka mengakibatkan BatalDemi Hukum termasuk halnya Surat Panggilan Tersangka dan BeritaAcara Penyidikan atas nama Tersangka Dwi Purwandari, Sip, selanjutnyahal tersebut menyebabkan baik dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum maupun Putusan Pengadilan Tipikor Semarang yangmendasarkan Surat panggilan dan Berita Acara Penyidikan tersebutadalah tidak sah dan Batal Demi Hukum pula;.

dihitung lagi ;Sehingga mengakibatkan perhitungan jumlah kerugian yang menjadidasar tuntutan penuntut umum dan pertimabangan berikut amarmajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Semarang menjadi keliru dan tidak benar mengenaiperhitungan kerugiannya, hal tersebut sangat merugikanTerdakwa/Terpidana Dwi Purwandari, Sip. karena dibebankankerugian uang yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya.Dengan demikian kerugian yang dituntut penuntut umum dan putusanpengadilan tipikor

surat pemidanaan harus memuat, pertimbangan yang disusun secararingkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa;Bahwa ayat (2) berbunyi :Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h. j,dan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hokum;Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (2)KUHAP, buktibukti surat yang sesat tersebut dipakai oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Oleh karenanya sebagaikonsekuensi hukumnya, Terdakwa harus diputus bebas, karenapelanggaran Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, sesuaiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991tanggal 16 September 1993;Berdasarkan yang telah kami uraikan di atas, maka telah terbuktiPengadilan Tipikor Semarang adalah telah jelas memperlihatkankekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuanPasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;.

PUTUS ANNomor. 1442 K/Pid/Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Negara dan sampai PeninjauanKembali ternyata putusan amarnya Menolak Gugatan Penggugat PT Krakatau Steel(Persero) untuk membatakkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo:24VII1999 tanggal 21 Juli 1999 (bukti TI13,14,15 dan 16), telah sesuaidengan keterangan saksi Sdr.KING Hartono ; Bahwa saat ini Terbanding I / PT Krakatau Steel sudah salah bayar terhadap tanahyang menjadi obyek sengketa, dan saat Hindra Sunarli masih hidup, bersama Sadr.Andi Mulyan datang menghadap ke Polda Banten Bidang Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000, ( Dua ribu rupiah )Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHV/TIPIKOR Serang pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, oleh BAMBANGPRAMUDWIYANTO. SH.MH., sebagai Hakim Ketua. HENGKYHENDRADJAJASH.MH dan RINA ZAIN.SH masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa Tanggal 10 Mei 2016 oleh BAMBANG PRAMUDWIYANTO.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

Tipikor tgl. 122013 no. 13/II/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tg. 122013 s/d. 232013 ;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl. 2222013 no. 13/II.Pen/K/2013 jo. No. 14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg.;Sejak tg. 332013 s/d. 152015 ;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidangperkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitoir yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwaterbukti

;Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, Tanggal13 Oktober 2020, memanggil SUSILO HADI UTOMO untukdidengar keterangannya sebagai TERSANGKA perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UUTipikor;Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, Tanggal 20Oktober 2020, SUSILO HADI UTOMO diperiksa sebagaiTERSANGKA perkara dugaan tindak pidana Korupsi danaBPNT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atauPasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor

;Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/111.g/X/2020/Satreskrim,Tanggal 20 Oktober 2020, penyitaan barang dalam perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64KUHP;Surat Pernyataan, Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat danditanda tangani oleh SAUNI dan SRI TUTIK (Pelapor) denganHalaman 25 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN Tbn12.

perkara yangdisangkakan;Bahwa Barang Bukti adalah barang yang digunakan atau berkaitandengan kejadian;Bahwa Alat Bukti adalah barang yang bisa membenarkan peristiwa itu;Halaman 31 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN TbnBahwa Buktibukti adalah segala hal yang bisa membenarkan peristiwa;Bahwa Untuk menjadikan tersangka sesorang tidak boleh hanya denganketerangan saksi saksi saja harus ada bukti bukti atau alat bukti;Bahwa dalam perkara ini perubahan pasal dari penggelapn ke tipikor

kepada sumarlik yang setahu saksi adalah agenyang menjual beras;Bahwa alasan saksi menjual sebagian beras karena sudah banyakberas dirumahnya;Bahwa saksi pada tanggal 19 Juni 2020 mendatangi Polres Tuban untukmenceritakan kejadian tersebut;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian sebanyak 3(tiga) kali untuk tanggalnya lupa;Bahwa setahu saksi pemeriksaan pertama dan kedua dalam perkarapenggelapan sedangkan yang ketiga dalam perkara tipikor

Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Adam Malik, Km. 5, Rt. 38 Rw. 010,Kelurahan Kambajawa, Kecamatan KotaWaingapu, Kabupaten Sumba Timur (sekarangbertempat tinggal di Rt. 009, Rw. 005, DesaLaihau, Kecamatan Lewa Tidahu, KabupatenSumba Timur ; Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Wiraswasta/ Konsultan Teknik ;Pendidikan : STM ; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal01 Oktober 20122 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;3 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;Hal. 1 dari 67 hal.

No. 03/Pid.Sus/2013/PTK.4 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 29 ayat (3)b KUHAPsejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;5 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarklan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejaktanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;6 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejaktanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan

IndonesiaTempat tinggal : Simpang Mulia Desa Aek BatuKecamatan Torgamba KabupatenLabuhan Batu SelatanAgama > IslamPekerjaan : ibu Rumah Tangga / Mantan KepalaSekolah SMP Swasta Budi UtomoCikampakPendidikan : Sarjana AgamaTerdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan:1.Penyidik sejak taggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal21 September 2015 ;Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 September 2015 sampaidengan tanggal 29 September 2015 ;Hakim Pengadilan Tipikor

Putusan Sela, maka Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan putusan sela dari Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding tertanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Medan tanggal 29 Februari 2016 dan Memori Banding tersebut telahdiserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016 yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Medan tersebut sangat jauh dari rasa keadilanmasyarakat, sehingga menimbulkan perbedaaan = strafmaat (hukuman)yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan yang sangat mencolok dari apa yang dituntut PenuniutUmum dan menurut Penuntut Umum, hal ini tidak sejalan dengannuansa program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencargencarnya memberantas tindak pidana korupsi dan tidak memenuhirasa keadilan masyarakat..

untuk Turut Terbanding / semula Tergugat tanggal20 September 2017, Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bna;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11September 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding / semula TergugatIl dan Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding , Il / semulaTergugat dan Ill untuk diberi Kesempatan mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuanini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor

tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndangoleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinanhalaman 32 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNAresmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Juni 2017 Nomor10/Pdt.G/2017/PN Bna, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Il,Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp.150.000,Usman, S.HUntuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H.,M.HNIP: 19620616 198503 1 006halaman 38 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNAhalaman 39 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNA

. /17Surat Sekretariat DPRD Keputusan Boalemo tanggal 1 Mei 2012Nomor : 170/DPRD/141/ V/2012 perihal pemberitahuan danpengisian jabatan lowong (foto copy sesuai aslinya) ;Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo No. 11/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.GTLO atas namaTerdakwa Anthon Nango, Cs. (sesuai foto copy) ;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian jo.

yaitu sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonII di Lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Januari 2013,Penggugat diangkat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Badan InvestasiDaerah dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boalemo, akan tetapi padasaat acara pelantikan Jabatan Struktural tanggal O7 Januari 2013,Penggugat tidak hadir karena menghadiri sidang pemalsuan tanda tangandi Pengadilan Tipikor

vide bukti P5) ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIll di Lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Januari 2013,Penggugat diangkat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Badan InvestasiDaerah dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boalemo, akan tetapi padasaat acara pelantikan Jabatan Struktural tanggal O7 Januari 2013tersebut, Penggugat tidak hadir karena menghadiri sidang pemalsuantanda tangan di Pengadilan Tipikor