MUHAMMAD JAMHUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menyatakan terdakwa FAZRIANSYAH NOOR alias FAFAT bin H.MUHAMMAD JAMHUR, terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 jo pasal 106 ayat (1)Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.

sebagai berikut:Bahwa Terdakwa FAZRIANSYAH NOOR Als FAFAT Bin (alm) H.MUHAMMAD JAMHUR pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam14.50 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2017atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Madu Manis Rt.8 Rw.3 DesaSungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatanatau masih disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Martapura telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

berupa obat keras jenis Carnophen yang berhasildiamankan dari terdakwa tersebut telah disisinkan dan telah dilakukanpemeriksaan sebagaimana Laporan Pengujian Badan POM NomorLP.Nar.K.17.1135 Tanggal 08 September 2017 yang berkesimpulan bahwacontoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan merk dagang CarnophenProduksi Zenith Pharmaceutical termasuk ke dalam golongan obat kerasyang sudah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Badan

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiMenimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam UndangUndang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetikMenimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwaterdakwa telah ditangkap dan diamankan Terdakwa karena kedapatanmenguasai dan mengedarkan obat keras jenis Carnophen pada hari SeninHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN Mtptanggal 14 Agustus 2017 sekira

Unsur Tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar (pasal 106 UndangUndang NomorHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN Mtp36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Menyatakan Terdakwa SALASUDIN alias UDIN bin AMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;2.

Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Mtp tanggal 29 Maret2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar' keterangan SaksiSaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SALASUDIN alias UDIN bin AMIN bersalahmelakukan tindak pidana telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa ia Terdakwa SALASUDIN alias UDIN bin AMIN, pada hari Rabutanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 9.300 GangSampurna Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Mandar Sari Kecamatan Kertak HanyarKabupaten Banjar atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan;Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, makaterpenuhi pula unsur kedua ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui sertamenghendaki akibat dari perbuatannya;Menimbang, bahwa menurut Pasal ayat (4) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur kedua dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telahterpenuhi;Ad.3.

Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN MtpMenimbang, bahwa obat carnophen yang diedarkan oleh Terdakwa setelahdiuji pada Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

1. Menyatakan terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar".

Menyatakan terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI,bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar" sebagaimana Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan Dakwaan altematif kesatu.2.

persidangandengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN: Kesatu:Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.GprBahwa ia terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI padahari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, di JI.Gunung DiengRt.02 Rw.01, Ds.Tertek,Kec.Pare,Kab.Kediri, atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri , dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Ahli NIKEN DEWI PAMIKATSIH.S.Si.Apt sebagai ahli meneranqkansebagai berikut :Bahwa sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangkanpenetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepti untuk manusia.Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebutsesuai pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dilarangmengadakan

Bahwa tenaga kefarmasianterdiri dari atas Apoteker dan Tenaga Tennis Kefarmasian.Bahwa sediaan farmasi berupaobat dan bahan baku obat yangpengadaan, penyimpanan.pengolahan, mempromosikan dan pengedarandiperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope Indonesiaatau buku standart tainnya dan tentunya sudah mendapat jin dartPemerintah.Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.GprTerdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI.

Menyatakan terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI,bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKIBin KAMSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga)bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yangmana apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HENDRA bin EMIH MUHTAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Termasuk dalamsediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undangundang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun

Suripto untuk dijual;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikanobat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian sertatidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi.

Suripto;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki latar belakangpendidikan farmasi, tidak ada izin memperjualbelikan sediaan farmasi tersebutfaktanya tidak memiliki perizinan berusaha dalam sediaan farmasi.

Menyatakan Terdakwa AGUS HENDRA bin EMIH MUHTAR telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki PerizinanBerusaha:Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr2.

LANA Bin EDISUWARNO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA FIRDAUSAls.

Kotabaru atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri kotabaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikutw Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa MAULANA4FIRDAUS Als.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106ayat (1) ;Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikapbathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapatdisimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujudnyata dari suatu kesengajaan tersebut ;Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikansebagai menghendaki dan mengetahui : Menghendaki

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratanobjektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaransediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbuktitidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan ketentuan

Menyatakan Terdakwa MAULANA FIRDAUS Als LANA Bin EDISUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KARLOS HANAFIE Alias RIAN dan Terdakwa II HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam

Menyatakan terdakwa KARLOS HANAFIE ALIAS) RIAN DANTERDAKWA HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan HakimParaf Ketua Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Marmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yangmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu termasuk untuk mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat.

danjuga tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menjual sediaan farmasi; HakimParaf Ketua Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN MarMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo.

Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan;3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu ;4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Perbuatan para terdakwa yang tidak memilikikeahlian atau latar belakang pendidikan di bidang farmasi dan mengetahuikandungan obat, tentunya tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan yang telah ditetapkan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki wewenang dan izindari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjualsediaan farmasi yaitu Trihexifenidil Hidroklorida;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat unsur yang tidak

No.1702 K/Pid.Sus/2013pengedaraan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah),perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :Berawal ketika saksi Jahiruddin, saksi Andi Ferial, saksi Randi Putrabersama Anggota Polisi yang lain melakukan kegiatan patroli di JalanPadat Karya Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paserkemudian melihat Terdakwa, saksi ABDUL AZIS (penuntutan secaraterpisah

diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanah Grogot tanggal 09 Juli 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA bin SALAMA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman dan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) haruslah dinyatakan tidak terpenuhi, di mana pertimbangan MajelisHakim tersebut didasarkan atas pertimbangan (ratio decidendi) sebagaiberikut :e Bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan oleh MajelisHakim perbuatan Terdakwa hanyalah menguasai, memiliki sertamempergunakan sediaan farmasi sedangkan sebagaimana

telahMajelis Hakim uraikan pula ketentuan Pasal 196 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanyalah mengatur duaperbuatan pidana yaitu memproduksi sediaan farmasi dari/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatanGA NUTS were a dst ;e Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian

No.1702 K/Pid.Sus/2013tentang Kesehatan dengan mendasarkan pertimbangan requisitoirnyakarena perbuatan Terdakwa menguasai, memiliki sertamempergunakan sediaan farmasi tensebut telah memenuhi ketentuansebagaimana diatun didalam Pasal 98 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dijadikan dasar oleh Jaksa/PenuntutUmum dalam pertimbangannya untuk menyatakan perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan Kedua, maka yangperlu dipertanyakan dan dianalisa secara yuridis adalah Apakahketentuan

Menyatakan Terdakwa ANDIS EKO ANGGORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu yang dilakukan beberapa kali;2.

Dengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaan tunggalyang masih beredar merupakan obat yang illegal; Bahwa, terdakwa ANDIS EKO ANGGORO bersama dengan AHMADSANDI IRAWAN, dan AGUS RIYANTO serta ERVAN SANTOSO BinSUHARTONO tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di saranakesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan terdakwa mengetahuijika obat jenis Tryhexyphenidil warna putin berlogo Y tergolong obat kerasdan obat jenis Dekstrometorphan obat bebas terbatas sehingga terdakwadalam membeli

lima puluh ribu rupiah) dandextromethorphan sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 1000 (seribu)butirdengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa penjualan obatobatan tersebut dibagi dua bersama dengan saksiAGUS RIYANTO; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa teah membenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, ABDULMUNIF, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli adalah tenaga di bidang obatobatan dan memiliki latarbelakang farmasi

Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi telahdijelaskan dalam pasal 1 butir 4 yaitu obat, bahan obat, obat tradisonal dankosmetika;Menimbang, bahwa obatobatan yang telah dijual oleh terdakwasebagaimana dalam berita acara keterangan ahli termasuk dalam obatobatanyang memiliki izin

tidak memungkinkan terdakwa untuk dapatmengedarkan obatobatan tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obatobatan jenistrinexyphenydil tersebut dari Sseseorang yang bernama YUDHI dan orangtersebut bukan pula orang yang bekerja di bidang farmasi atau dalam hal inimemegang izin untuk mengedarkan obat ataupun memiliki keahlian di bidangfarmasi, sehingga obatobat keras yang diberikan pada terdakwa untukdiedarkan tersebut tidaklah memiliki izin edar yang resmi dari perusahaanfarmasi ;Menimbang,

Menyatakan Terdakwa ANDIS EKO ANGGORO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hakmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarkeamanan, mutu yang dilakukan beberapa kali;Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Jmr2.

Menyatakan Terdakwa Sri Devi allias Evi Binti Suardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan segaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;2.

Menyatakan SRI DEVI alias EVI Binti SUARDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alretnatif ke 1;2.

Bulukumba atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumbayang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,Setiap orang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam 106 ayat (1) .Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnyaterdakwa pergi ke Kab Bantaeng

Dengan segaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Dengan segaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, apabila salah satu subunsure terpenuhi maka secara keseluruhan unsure ini dianggap telah terpenuhi;Menimmbag, bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi P Pasal 1 angka 4 UUNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obatobat tradisionaldan kosmetik;Menimbang

Menyatakan Terdakwa Sri Devi allias Evi Binti Suardi tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan segajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalamDakwaan Kesatu;2.

ENDANG KUNTARIATI yangmenjabat sebagai Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan KotaPasuruan yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai pengkorodinasi 3 (tiga) seksipada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang meliputi Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus,Seksi Farmasi Makanan dan Minuman, dan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar.

Yang dimaksud dengan sediaan farnasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik dan untuk obat Trihexyphenidiladalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidil adalah obat.

adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetik;Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk obatkeras, dengan ciriciri pada kemasan obat tersebut ditandai dengan gambarlingkaran warna hitam yang di tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K;Bahwa obat Trihexyphenidil mengandung Trihexyphenidil Hidroklorida;Bahwa yang diperolehkan melakukan sediaan farmasi untuk obat Trihexyphenidiladalah apotek yang dikelola oleh apoteker;Bahwa yang dimaksud dengan syarat Famakope

Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi danpelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;Ad.1.

Unsur melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahperbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;