Dengan sengaja tanpa kewenangan dan keahlian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan ;

tentang Hari Sidang dalam perkaraterdakwa tersebut di atas.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;Telah melihat barang bukti di persidangan;Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM177/KANDA/07/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa WENI Binti JASMUN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa kewenangan dankeahlian mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi

berikut :KESATUBahwa ia terdakwa WENI binti JASMUN pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekitarpukul 14.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulanJuni 2013, bertempat di JI Satria Rt 01/1, Desa Tumbukan Banyu, Kec Daha Selatan, KabHulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Kesehatan;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa WENI binti JASMUN pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekitarpukul 14.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulanJuni 2013, bertempat di JI Satria Rt 01/1, Desa Tumbukan Banyu, Kec Daha Selatan, KabHulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni2013 sekitar jam 11.00 wita di rumah terdakwa;e Bahwa harga obat dextro Rp 5.000, (lima ribu rupiah) per 10 butir sedangkancarnophen Rp5.000, (lima ribu rupiah) per butirnya;e Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 40.000,(empat puluh ribu rupiah);e Bahwa tujuan saksi membeli obat tersebut untuk mabuk;Tanggapan terdakwa:Terdakwa menyatakan benarKeterangan AhliNuzula Elva Rahma Ssi, Apt:e Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Farmasi

, sehinggaMajelis berpendapat perbuatan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat bebasterbatas dan obat keras yang tanpa keahlian dan kewenangan sama halnya terdakwa telahmengabaikan standar persyaratan keamanan dan khasiat atau kemanfaatan dari suatu obat;Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan diatasdihubungkan dengan keterangan Ahli dan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) maka Majelisberpendapat bahwa unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkansediaan farmasi

dibawah pohon dan akhirnya Terdakwa ambil;e Bahwa, sebelum sempat pergi meninggalkan lokasi setelahmendapatkan sabusabu, tibatiba datang beberapa orang yangmengaku anggota polisi mengamankan Terdakwa; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 9 dari 22e Bahwa, ketika diamankan oleh polisi, sabusabu yang Terdakwa belidan baru sana Terdakwa ambil, masih ada dalam genggamantangan Terdakwa;e Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi

Rp.575.000,00 (lima ratustujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Hari Alias Peneng dan RandaAlias Pembekal;e Bahwa, rencananya sabusabu yang dibeli akan dikonsumsi olehTerdakwa bersama temantemannya;e Bahwa, Terdakwa bertransaksi yakni membeli sabu sabu dari Marlinyang merupakan terpidana yang masih berada dipenjara diMartapura;e Bahwa, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnyapositif mengandung Metamphetamina;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi

, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatasmaka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan,menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataumenggunakan

narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 15 dari 22Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,diketahui bahwa Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai peneliti lembagailmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, danketika dilakukan

dengannomor kartu 082153059129; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 20 dari 22Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baikdalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yangmerupakan narkotika sekaligus alat dan sarana yang berhubungan langsungdalam tindak pidana, sedangkan tidak terdapat alasan kemanfaatannya untukkepentingan negara terkait pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadappersediaan kebutuhan farmasi

disimpan di dalam kardus bertuliskan Happycall.Bahwa saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bontanguntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat upaya paksayang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut, tetapi terdakwamengatakan barang bukti tersebut merupakan titipan dari NARU;Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis sabusabukarena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini ;Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajidb memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SYAMSUL ARIPIN dan saksiMIFTACHUL HUDA, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau

ditentukanoleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwabukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin,dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitiandan pengembangan yang memiliki ijin, namun terdakwa memperoleh narkotikajenis sabu dari NARU yang bukan seorang petugas atau pedagang besarfarmasi yang memiliki ijin dari Menteri, dengan demikian

.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan olehPegadaian Cabang Bontang Nomor: 071/10909/III//2018 tanggal 19 Februari2018 dengan hasil berupa 10 (Sepuluh) pocket / bungkus butiran Kristal dengantotal berat kotor 2,55 (dua koma lima lima) gram dan berat bersih seberat 0,95(nol koma sembilan lima) gram;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwayang membeli narkotika jenis sabu dari NARU yang bukan seorang petugasatau pedagang besar farmasi

Menyatakan Terdakwa Mahyuni Als Bagok Bin Muhri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar 2.

Menyatakan terdakwa MAHYUNI Als BAGOK Bin MUHRI, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimanadalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

Apt. menerangkan bahwa tablet warnakuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisilainnya adalah positif mengandung Dekstrometorphan HBr = Positif ; Bahwa sediaan farmasi jenis Dekstromethorphan yang terdakwa edarkantidak memiliki izin edar sebagaimana berdasarkan keterangan dari ahliHj. RENNY HASLINDA, S.Si, Apt telah dibatalkan dan dihentikan denganSurat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : POM RI No.

kefarmasianadalah Asisten apoteker, Analis Farmasi, Apoteker dan parapenjual serta pedagang obet tradisionil serta bahan kosmetik yangtelah memenuhi standard kefarmasian dan diberi ijin edar DinasKesehatan;Bahwa 5(lima) jenis golongan sediaan farmasi untuk obat danbahan obat yaitu Obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras,Narkotika dan Psiktropika;Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh dijual oleh tokoobat yang memiliki ijin penjualan tanpa harus memiliki resepdokter,kemudian obat keras

Menyatakan Terdakwa Mahyuni Als Bagok Bin Muhri telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahyuni Als Bagok Bin Muhritersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan pidanadenda sebesar Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah ) dengan ketentuanapabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu ) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan als Ogok Bin Belem telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Setiawan als Ogok Bin Belem oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana

OGOK Bin BELEM, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MengedarkanSediaan Farmasi dan Aitau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatansesuai dengan Dakwaan kami.2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IWAN SETIAWAN Als.

Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah dibidang Kefarmasian; Bahwa yang dimaksud kefarmasian adalah semua kegiatan yang mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sedian farmasi.Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN SptBahwa yang dimaksud sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Bahwa Obat termasuk dalam sediaan farmasi, dibagi menjadi beberapagolongan yaitu Golongan obat Keras dengan logo K dalam lingkaran wamamerah, obat bebas terbatas

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danAtau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa mengenai unsurunsur diatas akan dipertimbangkansebagai berikut :Ad. 1. Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiaporang selaku subjek hukum / pelaku darn suatu tindak pidana yang mampubertanggung jawab menurut hukum.

Nomor 36tahun 2009 tentang kesehatan, sedian farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar dan memerintahkan penarikan dari Peredaransediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yangkemudian teroukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau kKeamanan dan atauKemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan;Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative yang berarti apabilasalah satu sub Unsur telah

Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan als Ogok Bin Belem telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalamPasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36tahun 2009 tentang kesehatan;2.

MENGADILI:Menyatakan Terdakwa LANDI MAULANA Als ACENG Bin JEJEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

., tanggal 15 Juli2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa LANDI MAULANA Als ACENG Bin JEJEN terbuktibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Bahwa Dinas Kesehatan memiliki tugas pengawasan terhadap sediaanfarmasi dan semua sediaan farmasi harus memiliki ijin. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin ke Kantor Dinas KesehatanKota Sukabumi terkait mengedarkan/memperjualbelikan obat jenisTramadol HCl tersebut. Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika. Bahwa suatu standar sediaan farmasi yang sesuai dengan FarmakopeIndonesia.

Persyaratan keamanan sediaan farmasi adalah sediaanfarmasi yang beredar harus memiliki izin edar dari BPOM sehinggakeamanannya terjadmin. Khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sediaanfarmasi adalah kegunaan efek terapeutik atau pengobatan sesuaidengan peruntukannya. Bahwaterdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obattersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan dari pihakyang berwenang.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untukitu oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara mengedarkansediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan,khasiat atau pemanfaatan yang

Menyatakan Terdakwa LANDI MAULANA Als ACENG Bin JEJEN tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riyanto Bin Romdhoni, telah terbukti secara sah dan mayakinkan melakukan tindak Pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Riyanto Bin Romdhoni tersebut

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUnn Bahwa ia terdakwa AHMAD RIYANTO bin ROMDHONI pada hari Sabtutanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Mei 2018 atau setidaktidaknya pada tahun 2018, bertempat diDusun Pilangkidul Rt. 04 Rw. 06 Desa Gubug Kecamatan Gubug KabupatenGrobogan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN PwdATAUKEDUAwonnn Bahwa ia terdakwa AHMAD RIYANTO bin ROMDHONI pada hari Sabtutanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Mei 2018 atau setidaktidaknya pada tahun 2018, bertempat diDusun Pilangkidul Rt. 04 Rw. 06 Desa Gubug Kecamatan Gubug KabupatenGrobogan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan Makanan ) dari distribusi obat hexymer itu sendiri adalah dariperusahaan industri Farmasi menyalurkan ke Pedagang Besar Farmasi( PBF ) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi menyalurkan obat hexyer keapotek dan unitunit pelayanan kesehatan lain dengan mengacu padaketentuan yang berlaku; Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan sidang adalah obattermasuk dalam daftar obat keras / Daftar G yang tercantum dalam jjinedar obat BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Makanan ) nomor :DKL9933301717A1; Bahwa

pekerjaan / praktik kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengolahan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional sesuai denganPasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Pwd Bahwa pihak yang diperbolehkan

Menyatakan Terdakwa Ahmad Riyanto Bin Romdhoni, telahterbukti secara sah dan mayakinkan melakukan tindak Pidana "dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

RICHI RONALD RUDOLF dibawah sumpah / janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubunganKeluarga.Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Mnd Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalahTerdakwa MUHAMMAD RIZALDY HUNTUA dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni kurang lebih 100(seratus) tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXIPHENIDYLwarna

Bahwa pada waktu ditanyakan kepada lelaki MUHAMMAD RIZALDYHUNTUA dan lelaki ARMAN DAY ditempat kejadian, yang bersangkutanmengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebutkarena tersangka tidak memiliki kKeahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa setahu saksi, obat Tryhexyphenidyl adalah obat daftar "G" yangtidak dapat dijual bebas kecuali Apotik. Bahwa saksi bertetap pada keterangan tersebut di atas.

Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalahTerdakwa ARMAN DAY dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar yakni kurang lebih 100 ( seratus ) tablet obat kerasyang diduga jenis TRIHEXIPHENIDYL warna kuning yang bentuknyabulat, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 13.30 witasetidaktidaknya diwaktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat diKelurahan Karame Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado.

Bahwa pada waktu ditanyakan kepada lelaki MUHAMMAD RIZALDYHUNTUA dan lelaki ARMAN DAY ditempat kejadian, yang bersangkutanmengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebutkarena tersangka tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa setahu saksi, obat Tryhexyphenidyl adalah obat daftar "G" yangtidak dapat dijual bebas kecuali Apotik.

Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;3. Tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN MndMenimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukantindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakanterhadap diri terdakwa ;Ad. 1.

Holla Bin Saimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

HOLLA BIN SAIMIN terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanayang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.

HOLLA Bin SAIMIN yang hanyaberpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan telahmengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putin logo Y dengan carapada tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 19.30 wib, terdakwamendapatkan telepon dari RIFKI (dalam lidik) menanyakan apakah adayang menjual pil logo Y dan terdakwa menjawab masih mau menanyakankepada temannya dulu nanti kalau ada akan terdakwa kabari, dankeesokan harinya terdakwa menanyakan kepada ANGGA (dalam lidik)yang merupakan teman terdakwa

HOLLA Bin SAIMIN yang hanyaberpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan telahmengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putin logo Y dengan carapada tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 19.30 wib, terdakwamendapatkan telepon dari RIFKI (dalam lidik) menanyakan apakah adayang menjual pil logo Y dan terdakwa menjawab masih mau menanyakankepada temannya dulu nanti kalau ada akan terdakwa kabari, danHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bdwkeesokan harinya terdakwa menanyakan

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatuunsur tersebut diatas sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;Ad.1.

Holla Bin Saimin telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kKedua penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa RIZKY FERDIANSYAH Bin WARISO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;3.

Menyatakan terdakwa RIZKY FERDIANSYAH Bin WARISO bersalahmelakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadalam surat dakwaan Primair;2.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Primair:Bahwa ia terdakwa RIZKY FERDIANSYAH Bin WARISO, pada hariRabu tanggal 11 Maret 2015 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di Tempat Kostterdakwa Jalan Prambanan No. 16 Kelurahan Tamanbaru KecamatanBanyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

hasil penjualan Pil Trex sebesar Rp. 118.000, (seratusdelapan belas ribu rupiah);4. 1 (satu) HP Nokia Type 1280 warna Biru;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:e Bahwa benar terdakwa RIZKY FERDIANSYAH Bin WARISO, padahari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira jam 17.30 Wib, bertempat diTempat Kost terdakwa Jalan Prambanan No. 16 KelurahanTamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1);Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif , sehingga MajelisHakim akan membuktikan salah satu unsur yaitu unsur "Mengedarkan sediaanHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Bwifarmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1)";Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan denganketerangan saksi

Menyatakan Terdakwa RIZKY FERDIANSYAH Bin WARISO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp.2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurunganselama 3 (tiga) Bulan;3.

Malinau, atau setidaktidaknya di suatuHal. 1 dari 11 hal.Put.No. 1807 K/Pid.Sus/2010tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar, perbuatanmana yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawalketika Terdakwa bertemu dengan saksi Darwito Amd.Farm Als. Wito BinWijianto (diajukan dalam berkas terpisah) di pasar baru kab.

pada dakwaan Primair, TanpaKeahlian dan Kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasiandalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi,perbuatan mana yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawalketika Terdakwa bertemu dengan saksi Darwito Amd.Farm Als.

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,Hal. 6 dari 11 hal.Put.No. 1807 K/Pid.Sus/2010(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 54/PID.B/2009/PN.Mal tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MAKMUR Alias IWAN Bin MAKMURterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;.

Bahwa di dalam putusan Mejelis Hakim Tingkat Pertama memuat amarputusan dengan kualifikasi pidana pada pokoknya bahwa :Terdakwa ABDULLAH MAKMUR alias IWAN BIN MAKMUR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.

,kepada anakanak antara lain saksi Fatimah alias Ima binti Basri, penjualanmana tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;Bahwa Terdakwa yang berkapasitas sebagai penjual ikan dengansendirinya tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi juga tidakmempunyai ijin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan atau menjual obatdextromethorphan kepada masyarakat, karenanya Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpaijin edar;Lagi pula alasanalasan kasasi

Menyatakan terdakwa Akhmad Syakirul Auton Bin Martahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan ;2.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.LmgSetelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa Ahkmad Syakirul Auton Bin Martahid telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan akternatif, sehingga Majelis Hakim secara langsung akan mempertimbangkandakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum dipersidangan, dimana dalamdakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) (3)UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang;2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebutdikehendaki dan orang tersebut menginsafi akan akibat dari perbuatan itu ;Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentukyaitu

; 1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagaikepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan(dolus eventualis)Menimbang, yang dimaksud dengan unsur memproduksi ataupun mengedarkansediaan farmasi atau alat kesehatan telah jelas ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa,diperoleh fakta hukum bahwa pada hari hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitarpukul 12.30 wib di depan PT DOKPAL Jompong Brondong Kec

biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILIHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Lmg1 Menyatakan terdakwa Akhmad Syakirul Auton Bin Martahid telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi

Panyori (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2.

Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 13.30 witaterdakwa menjual 1 (Satu) buah Body Serum Dosting warna Putin Ukuran100 ml (Seratus mili liter) dan 1 (Satu) botol bibit pemutih dosting warna

PANYORI (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 Undangundang RI No 36 tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum2. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYULIANA Als RARA Binti H.

Panyori (Alm) tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Panyori (Alm)4.tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlahRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN ;2.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TubBahwa Terdakwa RIDUAN BIN YUSMAN pada hari Rabu tanggal 26Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2020 bertempat di Desa Nangai Tayau Kecamatan AmenKabupaten Lebong atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tubei yang berwenang mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan Alat Kesehatan yang merupakan salah satuperaturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasidan alat kesehatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan

sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan,;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasiberdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TubMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah

Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;2.

1. Menyatakan terdakwa Dimas Septia Pamungkas als Jingklong bin Bani Isroil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Menyatakan terdakwa Dimas Septia Pamungkas alias Jingklong bin BaniIsroil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang Republik IndonesiaNo.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan primar;2.

dari hasil penjualan pil double L tersebut terdakwa biasanyamendapatkan keuntungan yaitu mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis, dariDani Setiawan terdakwa mendapat upah 5 (lima) butir pil double L yangterdakwa langsung konsumsi, serta keuntungan yang lain yaitu dapat membantuteman mendapatkan Pil Dobel L tersebut;Bahwa menurut keterangan saksi ahli Masduki,M.Kes barang buktiberupa Pil double L adalah merupakan obat merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT.Leaderle yang termasuk dalam sediaan farmasi

yangtermasuk dalam obat keras (daftar G) akan tetapi yang sejak tahun 2011PT.Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, dan Pil double Lyang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tersebut diedarkan tanpa memiliki ijinedar dari pihak/instansi yang berwenang;Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yaitu Pil double L tersebut tanpa dilengkapi jjin edar daripihak/instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat danBalai Pengawasan Obat dan Makanan

dengan menerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa pil dobel L merupakan obat keras yang penjualannya harusmenggunakan resep dokter serta memiliki keahlian dalam bidangkefarmasian;Bahwa pil dobel L sudah berhenti diproduksi oleh pabrikan resminyayakni perusahaan farmasi Lether Lech dan sudah tidak lagidiperpanjang ijin edarnya di Indonesia sejak tahun 1995 sehingga sejaksaat itu Semua sediaan dobel L yang beredar sekarang di pasaranmerupakan produk yang tidak memiliki ijin edar;Bahwa tidak ada

memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memiliki Ijin Edar telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 106 ayat (1) UU no.36tahun 2009 pada pokoknya mengatur ketentuan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang secarakonseptual sudah terakomodir dalam ketentuan pasal 197 UU no.36 Tahun2009 sehingga