Ditemukan 11437 data
69 — 19
dan Terdakwa pulang, saksi kemudianberangkat main golf dan pada saat dilapangan golf saksi ditelepon istri saksiyang mengatakan kalau rumah sedang digeledah oleh petugas KPK;Bahwa mendengar informasi itu saksi langsung berhenti main golf, tetapisaksi tidak langsung pulang ke rumah namun saksi menghubungipengacara dan oleh pengacara saksi diminta agar tidak pulang kerumahdulu;Bahwa saksi kenal dengan Ali Mutiara Rangkuti yang merupakan salah satuanggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal teman satu partai
Biar saya teken dulu malam ini MPdanadana apa itu, Pak, partai ituMHB Ya yaMP Karena tadi orang partai nelpon saya pencairannya. Makasaya balik MHB Yok yok. Nofrizal masih di sini kan? MP Nofrizal saya suruh stand by tapi kalau aa ini mohon maaf,Pak. Besok berarti kita nggak ada pelantikan, Pak? MHB IBesok nggak adalah jadinya kalau gini. Aa, ya udah, Pak, kalau nggak ada saya takut Nofrizal Bapak MP lantik, dia harus datang.
Madina dari fraksiPartai Demokrat (satu partai dengan Bupati MUHAMMAD HIDAYATBATUBARA) bertempat di Coffe Box Jl.Palang Merah Medan.
Madina dari fraksi118Partai Demorat (satu partai dengan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yangmenjabat Bupati Pemkab. Madina) untuk mengerjakan proyek RSUDPanyabungan yang menggunakan dana BDB sebesar Rp. 32.041.446.000, dariPropinsi Sumatera utara ;2. Bahwa para pejabat yang melobi Terdakwa tersebut meminta fee 15 % daridana Rp. 32.041.446.000, yang akan digunakan 7 % untuk pejabat diPemprovsu dan sisanya dibagibagi untuk Bupati, Plt. Kadis PU dan pejabatPemkab. Madina lainnya ;3.
11 — 0
membantahnya dengan menyatakan bahwa TergugatRekonvensi sudah memberikannya sampai dengan perkara diajukan yaitu padabulan Desember 2017, sehingga tidak ada lagi Kewajiban Tergugat Rekonvnesiuntuk membayarnya.Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikannyadengan bukti T.3 sampai dengan 1.8, majelis hakim mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan bukti PT.8 adalahpengeluaran Tergugat Rekonvensi yang dibuat sendiri oleh TergugatRekonvensi, bukan bersifat partai
YUNELDA, SH
Terdakwa:
EDI SIREGAR Pgl EDI.
69 — 10
Dan menurut terdakwa dia tidak melayani pembelianeceran dia hanya melayani pembelian dalam partai besar danmengirimnya ke luar daerah;Bahwa Menurut saksi Usaha kosmetik Gita Beauty care milik terdakwatidak memiliki izin usaha dan produk kosmetik yang dijual juga tidakmemiliki izin edar dari Badan POMBahwa Saksi menjelaskan menurut terdakwa Kosmetik Tanpa Izin Edartersebut didapatkannya dari Elliana Jakarta, Tomi Jakarta secarapemesanan online, dan pemesanan kemasan ke BekasiBahwa atas keterangan
80 — 23
dengan Pusat penilaianpendiidkan Badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaanHalaman 27 dari 35 Halaman Putusan No. 06/G/2016/PTUNKPGserta berdasarkan surat kepala pusat penilaian pendiidkan Nomor 0013/H4/EP/2015 tanggal6 Januari 2015, Muhidin Haji Syamsuddin tidak memenuhi persyaratan Ujian nasionalPaket C tahun 2004 sehingga kepemilikan SKHUN dan Jjasah paket C atas nama MuhidinHaji Syamsuddin dapat dibatalkan (bukti T 7) ; Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat DPD Partai
24 — 4
telah disumpah dan memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon kenal dengan Pemohon danTermohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelahmenikah tinggal bersama di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon dan telahdikaruniai 2 orang anak;Bahwa sudah sekitar 10 tahun atau sejak kelahiran anak pertama saksiikut bersama Pemohon dan Termohon juga ikut tinggal bersamanya;Bahwa setahu saksi ketika tinggal bersama di Cirebon pekerjaanPemohon adalah aktif di partai
1.Bakdo Utomo
2.Sripuni
3.Suhartini
4.Herni
5.FERI NURUL ARIFIN
6.Tasmunik
7.SARMAUN
8.Kasmiyati
9.Lasmua
10.Ali Supandi
11.NINIK INDRAWATI
12.Zulia Astutik
13.Eri Efendi
14.Mariyono
15.Hj. Maslikah
16.Hj. Masrokati
17.Markiles
18.Sumarlik
19.Sampurno
20.Hendro
21.LASMUNING
22.Nanik
23.Sumarni
24.KASJOKO
Tergugat:
1.KEPALA DESA LABUHAN
2.Taruwi
3.DARMUNTI
4.Supiyati
5.SULASTRI Alias SULATRI
6.Hj. Sulinem
100 — 28
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
10 — 0
tersebut, Termohon telah mengajukanduplikdalam konpensi serta replik dalam rekonpensi secara tertulis tanggal 29November 2016yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI:Penjelasan poin 2:Dalam hal ini Pemohon melarang keluar rumah tentu melarang keluarrumah dalam hal diluar kepentingan keperluan rumah tangga, Pemohonmelarang Termohon keluar rumah dalam hal kepentingan yang tak adakaitannya sama kebutuhan rumah tangga termasuk Pemohon pernah melarangTermohon untuk jangan aktif di organisasi/partai
78 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dianalisismelalui proses hukum pembuktian bahwa bukti P2, P3 dan P7 berupaantara Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 13 September2006 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 23 tanggal 13 September 2006dan Akta Jual Beli Nomor 295/2007 tanggal 3 Juli 2007 dan SertipikatHak Milik Nomor 7644/Kelapa Gading adalah alat bukti otentik yangsecara formil memiliki alat bukti yang lengkap;Bahwa buktibukti Akta Notariel tersebut secara yuridis tidak terbukti,dalam proses pembuatannya dibuat oleh Kontraktant Partai
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUSRI PPDLampung, maka ketika Turut Tergugat IV memberitahu kepadaTergugat pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugatmenginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja danlangsung dibayar;5.
92 — 48
Menjadi pengurus Partai Politik;b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPDdan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yangbersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah;d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, PemilihanPresiden dan Pemilihan Kepala Daerah;e. Merangkap sebagai Pegawai swasta yang berbadanhukum; f.
72 — 43
PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, makaMajelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan.Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende),dan menentukan (beslisende);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 dan P.6, adalah aktabawah tangan yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehinggadisebut akta pengakuan sepihak
1.NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH.
2.LALU JULIANTO,SH.
3.DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
1.HERU WARDIYONO
2.SITI SAOFI, S.Pd
49 — 47
Abdul Wahab olehTerdakwa ; Bahwa sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, namun duluTerdakwa I merupakan anggota partai politik dan menjadi Sekretaris Desa;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian
49 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
KabupatenTapanuli Utara Tahun 2008, antara lain pasangan Penggugat dalam perkarain) dengan Nomor 1 dan pasangan Pihak Ketiga/Tergugatll Intervensidengan Nomor 5;Bahwa pada bagian diktum ketiga dari Surat Keputusan Tata Usaha Negaraterperkara dikatakan, Surat Keputusan tersebut akan diumumkan olehTergugat, sementara pada diktum keempat dari Surat Keputusan TataUsaha Negara terperkara dengan tegas dikatakan "Keputusan inidisampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan Pemimpin Partai
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
138 — 97
Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, DesaSimpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.II.8 berupa surat permintaanmenjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M.
Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, DesaSimpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.Il.8 Surat permintaanmenjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M.
Pembanding/Tergugat II : Melda br Simamora Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : Butti Manalu
Terbanding/Penggugat II : Lumian Simamora
83 — 43
Bastian Simamora yang tertuduh sebagai AnggotaOrganisasi terlarang ( Partai Terlarang ) , dan Kemudian Pernahterpidana dalam kasus kasus lain, karena memiliki banyak masalahsehingga sangat membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikanmasalah maslahnya, sehingga Alm. Walter Simamora ( Op.
Bastian Simamora yang tertudunh sebagai AnggotaOrganisasi terlarang ( Partai Terlarang ) , dan Kemudian Pernahterpidana dalam kasus kasus lain, karena memiliki banyak masalahsehingga sangat membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikanmasalah maslahnya, sehingga Alm. Walter Simamora ( Op.
1159 — 691 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkandari kKeputusan ini;Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangandi Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6,disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai
barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO:(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerimabarang;(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai
Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang PeraturanPergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB IIPasal 6, disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partal barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai
Ayat (2), ditetapkan Jumlah, berat, jenis kualitas daripartai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah, berat,jenis kualitas dari partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO. Ayat(3) ditetapkan bahwa Peralihan tanggungjawab atas barang yangdiserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada Pihakyang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikandengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh KepalaGudang dan Pihak yang menerima barang.
GD1Mmerupakan rekapitulasi dari Dokumen Bukti TimbangPenerimaan Barang untuk suatu partai barang; (b). Dokumen inidibuat pada akhir penerimaan dalam satu hari untuk suatu partalbarang untuk suatu partai barang; (c). Dokumen ini digunakansebagai dasar pengisian dalam Buku Penimbunan (GD2M).Khusus untuk penerimaan barang yang berasal dari PengadaanDalam Negeri, dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitanSurat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Divre atau Sibdivre atauKakansilog; (d).
Bernad Siahaan, ST
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
54 — 34
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena : melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
2790 — 3923 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diambil dariwebsite http://www.suaraislam.co/testimoniseorangmuslimyangdukungahoksangatmenyentuh/ yang diakses pada 31 Maret2017;1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudulKata Ketua Partai IslamIni: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir yang diambildari websitehttp://www.suaraislam.co/kataketuapartaiislaminisayadukungahoksampaititikdarahterakhir/ yang diakses pada31 Maret 2017;1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul Kyai Noer IskandarTegaskan Dukungan untuk Ahok Djarot yang diambil
133 — 59
Saksi Muhammad Asgar Saleh;Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang rekomendasiyang pernah dibuat oleh DPRD Kota Ternate ;Bahwa benar Saksi pernah sebagai anggota DPRD Kota Ternate periodetahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari fraksi Partai Golkar danSaksi sebagai Ketua Komisi Ill ;Bahwa singat Saksi, bidang tugas khusus Komisi Ill adalahpembangunan fisik dan kesra atau pelayanan public ;Bahwa seingat Saksi, mitra kerja Komisi Ill dengan eksekutif antara laindinas Pekerjaan Umum (PU
Terbanding/Penuntut Umum I : INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : LILIA HELUTH, SH
59 — 32
Azhar Jayadalam jumpa pers di RSKO Jakarta Cibubur, Jakarta Timur, Senin(11/3/2019)Pendapat Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono,(Jakarta, Jumat 8 Maret 2019, Republika.co.id ) Penyebab hasil tes urinePolitikus Partai Demokrat Andi Arief, Seseorang setelah memakai itu adamasa tidak terbaca, baik yang diambil darah, air seni atau rambut ZatNarkoba dalam darah bisa terdeteksi antara 1 sampal 2 hari.