Wakaf dan shadaqah ;Kemudian berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal49 menyatakan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :a. Perkawinan ;Waris ;Wasiat ;Hibah;Wakeaf ;Zakat;Infaq;7 o aoc=Shadagah ; dani.

Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, DesaXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi,sebagaimana tersebut dalam Petok No.618 persil 49 kelas S1Luas 10.650 m2 atas nama XXXXXX (almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXX;e Barat Tanah XXXXXX (almarhum )1.

XXXXXX; Barat Tanah XXXXXxX;Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebutdalam Petok No. 618, Persil 49, Kelas S1, Luas 10.650 m2, dikurangi600 m2, yang terkena proyek pembuatan jalan, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXxX;e Barat Tanah XXXXXX (almarhum );( Vide amar putusan MA butir ke 6 (enam) 6.1 dan 6.2, telah

Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimanatersebut dalam Petok No.618 persil 49 kelas S1 Luas 10.650 m2atas nama XXXXXX (almarhum), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXX;e Barat Tanah XXXXXX ( almarhum )6.1.

XXXXXX; Barat Tanah XXXXXX;B2.Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXxX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebutdalam Petok No.618, Persil 49, Kelas S1, Luas 10.650 m2, dikurangi 600m2, yang terkena proyek pembuatan jalan, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;Timur Jalan Raya/Jalan Baru; Selatan Tanah XXXXXX; Barat Tanah XXXXXX (almarhum);(Vide amar putusan MA butir ke 6 (enam) 6.1 dan 6.2, telah ditetapkansebagai

XXXXXX,yang sekarang posisinya menjadi harta warisan.Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI, 312/K/AG/2008,Tanggal 9 Januari 2009, dalam pokok perkara pada poin 6.2 yang menyatakanmenetapkan harta warisan almarhun XXXXXX adalah sebidang tanah sawahyang terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,Kabupaten Banyuwnagi, sebagaimana tersebut dalam Petok No : 618, PersilNo : 49, Klas : Sl, Luas : 10.650 dikurangi 600 m2, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebelah Utara: Tanah Wakaf

Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;Pasal 60 ayat (2) huruf i: Alat bukti tertulis digunakan untuk pendaftaran hakhaklama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakanlengkap apabila dapat ditunjukkan Kepada PanitiaAjudikasi dokumendokumen sebagai berikut : Akta ikrartalak wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat

dasarpenerbitan obyektum litis tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yangdikuasai oleh Maliang R sebagai pribadi, dengan Maliang R sebagai KepalaLingkungan BaraBaraya atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar,karena hal ini berkaitan dengan siapa yang berhak memberikan atau mengalihkanhak atas tanah tersebut, lebihlebih permohonan peralihan hak atas tanah tersebutbaru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (BuktiT.II.Int30) serta Majelis Hakimtidak melihat adanya pemberian/Akta ikrar wakaf

/Surat Ikrar Wakaf/penyerahan hakdari Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut keliru, karenaSurat Keterangan Penyaksian tertanggal 27 Nopember 1979 (vide Bukti T.6) yangdibuat oleh MALIANG R. sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang diterbitkanobyektum litis adalah tanah pemberian Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saattanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar

secara prosedural yuridis telah melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf i dan secarasubstansial melanggar Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T3 secarasubstansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas makadalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah PemerintahKota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun1953) dan apabila dalam bentuk wakaf

harus ada akta atau ikrar wakaf dari orang(seseorang) atau Pemerintah daerah setempat (perhatikan Keputusan BersamaMenteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3/SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T7, T3, yang dijadikandasar penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis ;Bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf i dalam Peraturan PemerintahRI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah Pasal 60

ataupetuk Pajak Bmii/Laudrente girik, pipil. kekitir dan Vel poudiugIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nornor 10Tahun 1961 atau. akta pernindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pernerintah ini dengan disertaialas hak yang diwakafkan, atau. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.atauakta ikrar wakaf

/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang di wakalfan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atau. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pernerintah Daerah, atausurat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugatditetapkan satusatunya ahli waris dari Almarhuma ABU KAIMUDIN dan AlmarhumahDANDAWA SAID TJAN;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalamrumusan Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf

Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?

sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf

menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf

pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf

KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.

(dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi

Pasal 19 ayat (2) (c)yang dapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat";Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing

Pasal 19 ayat (2) (c) yangdapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang bertaku sebagai alat bukti yang kuat"Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing

dengan Tanah Milik Partabas Nababane Sebelah Utara berbatas dengan Tanah KuburanSebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Mangatas Marbun125.12Bahwa dari batasbatas yang diuraikan oleh Tergugat tersebut, yangperlu digaris bawahi adalah batas Sebelah Utara, yaitu berbatas dengankuburan Umum, sehingga tidaklah benar seperti yang didalilkan olehPara Penggugat yaitu Batas Tanah Perkara disebelah Utara adalahTanah Kuburan keturunan Ompu Pantun Hutasoit, karena batas sebelahUtara tersebut adalah Tanah Wakaf

tiga) kali panen/mengambil pohon pinus dari Tanah Perkara untuk mendirikan kioskios diPasar Ternak Siborongborong, dan tidak ada yang keberatan dari pihakmanapun juga termasuk Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Tanah Perkarakepada Tergugat dengan mengatakan bahwa Tanah Perkara adalah Tanah14Milik Ompu Pantun Hutasoit, melainkan pernah penatuapenatua kampungmengajukan keberatan kepada Tergugat karena dikira Tergugat ikutmengusahai Tanah Kuburan yang telah dijadikan Wakaf

/Kuburan Umum,akan tetapi karena Penatuapenatua kampung mengetahui bahwa Tergugattidak ada mengusahai Tanah Wakaf/kuburan yang terletak disebelah UtaraTanah Perkara, sehingga sejak itu tidak ada yang mengajukan keberatankepada Tergugat;10.

dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf

Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanHalaman 3 dari 46 halaman putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT SBYSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervariasi yaitu , 6 x 12

Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karenabangunan SD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01,RW.01, Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semakbelukar. Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat TerdakwaRUSPANDI menjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, TerdakwaRUSPANDI mengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luasmasingmasing kapling bervariasi yaitu , 6 x 12 m?, dan 7 x 12 m?, dan9 x12 m?

Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Halaman 12 dari 46 halaman putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT SBYKarena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervarasi yaitu 6 x 12

Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervariasi yaitu , 6x 12 m?

Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.Artinya : Ulama Syafiiyan membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebut luas), dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi Seseorang,wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang.

Wakaf dan 7. Miliknyaseseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta sebagaiberikut:1.

berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebutmerupakan keterangan yang telah tersebar luas hal mana dalam hukum Islamdikenal juga dengan kesaksian istifadjah. berdasarkan Angka (1) HukumKeluarga huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor10 / 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, bahwa Syahadah alIstifadhah dapat dibenarkan terhadapperistiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf

draliro ol giraline,aud IS ao lauwYLArtinya: Ulama Hanabilah dan sebagian fugaha Syafiiyyahmenyatakan kebolehan syahadah istifadlah terhadap sembilan hal,yakni: perkawinan; kepemilikan mutlak atau tiada bukti akadterhadapnya (kepemilikan tersebut); wakaf dan penyalurannya;kematian; pembebasan budak; hubungan karena memerdekakanbudak; perwalian; dan pelepasan jabatan.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf, perwalian

alistifadhah ini ternyataHalaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.LBsecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf

tersebutbersifat Istifadhah/Testimonium De Auditu, namun keterangan dua orang saksiPemohon a quo dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan in cassuitsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alin menjadi pendapat majelisdalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFiqh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinyapernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf

halaman 396 yaitu kalau memang Syahadah AlIstifadhahini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkanpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa permakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf

Penetapan No.145/Pat.P/2021/PA.MSclSWItedo LaiwY Laolgid jori ogadly prog abliall ri28dialle egal ad prog cddglly Gllasll lal,HVoaJlq sVoJlqArtinya :Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.9 VI aolawwVLoolga! ua Vo le aU aa>y aarir gil plo!

JligSally cSArtinya :Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Artinya :ax Igig TISIly J islly a8qIly aolUlama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.

(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,(lima puluh limajuta rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah itu, atau oranglain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyayang

Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMADIKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (stafZakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datangkerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah beradadirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksiMUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepadasaksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan danabantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan GunungSari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN

(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau

perlumengemukakan dalil fiqinh tentang kedudukan keterangan saksi bernama Sabri yangPenetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Ktl Hal. 10 dari 16 halketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf

sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf

:Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid,Sebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Hal. 4 dari 68 hal.

32 desa Lopang, luas 3.275 m2 atas pemegang hak PTIndustriPakuSerang Djaja yang diterbitkan oleh Kepala KantorPendaftaran Tanah Kabupaten Serang pada tanggal 19 April 1963melalui Konversi MilikIndonesia;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP PENDAFTARAN TANAH)yang berbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf

Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik ada.Vide Halaman 5 Nomor 4 huruf (c) GUGATAN yang berbunyi sebagaiberikut:Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Padjak HasilBumi Serang tertanggal 25 April 1963 yang memperlihatkan peta lokasitanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara Wakaf Masdjid, SebelahSelatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat, Sebelah Barat lrigasi

Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Dijalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik adat,Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang PadjakHasil Bumi Serang terlanggal 25 April 1963 yang memperlihatkanpeta lokasi tanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara WakafMasdjid, Sebelah Selatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat,Sebelah Barat Ilrigasi dan Djalan Banten atas nama Dulgani C No.865Ps. 26 d/ll seluas 3375

mutlak bahva sawahsengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuktersebut.Vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84K/Sip/1973:Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milikJika tidak disertai dengan buktibukti lain.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) PP PENDAFTARAN TANAH yangberbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf

Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama KepalaDesa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06)sebesar Rp.188.100.000.;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama KepalaDesa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesarRp.27.000.000,;163.

Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama KepalaDesa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06)sebesar Rp.188.100.000.,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama KepalaDesa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesarRp.27.000.000,;3.

Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp. 188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.