Ditemukan 9457 data
71 — 35
Bahwa terdapat juga pada halaman 3 Pasal 5 KUASA DEBITURkepada BANK peryataan ini juga sarat dengan pelanggaran terhadap:Undang undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen BAB V KETENTUAN PENCANTUMANKLAUSULA BAKUPasal 1(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atauperjanjian apabilad. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelakuusaha baik
135 — 119
Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhiketentuanketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdatamengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan.Sesunggugnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna dan cacathukum.
103 — 62
tangan yang menurut undang undangmempunyai kekuatan bukti;e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap; e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;e Dalam sengketasengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 6 (enam) yaitumenyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upayaverzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad),maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salah satu sarat
BUDI SETIA MULYA, SH.,MH
Terdakwa:
TAUFIK AKBAR als TAUFIK bin M YUNUS
89 — 32
Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusannyapada Perkara Nomor: 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor:Halaman ke 55 dari 59 halalaman Putusan No.438/Pid.Sus/2021/PN Bkn.2591K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan caracara Penyelidikan danPenyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supayamembebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi ini Majelis Hakimmemberikan pendapat dan pertimbangan
85 — 37
dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara pada point 10adalah sangat setuju Bahwa karena tanahtanah sengketa tetap dikuasai dandipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas yang tidak dapatdibenarkan secara hukum, maka wajar pula menurut hukum apabila ParaTergugat atau Siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukumuntuk membagi waris tanah tanah sengketa dan menyerahkannya kepadaPenggugat sesuai dengan hak bagiannya masingmasing menurut hukumyang berlaku (hukum faraidh) tanpa sarat
176 — 70
Perdata No.160/Pdt.G/2012/PN.PBR53 Ayat 2 Huruf b UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 danbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun1997, tentang Pemberian Hakhak dan Pengumuman Data Fisikserta Data Yuridis dan Pengesahannya, karena tidak melakukanpenelitian dan kecermatan dalam menerbitkan objek Sengketaserta keberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas TIDAK SAHdan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM karena berasal dariProduk Surat Dasar / Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yang CACATHUKUM dan SARAT
85 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang sah atas tanah yang berbatas langsungdengan objek perkara A dan objek perkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12November 2012, jarak rentang waktu antara surat ukur yaitu tertanggal 9Januari 2013, dengan penerbitan sertifikat hak milik yang yang diterbitkanoleh Tergugat V, tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkanwaktu 2 (dua) hari saja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patutdiduga sarat
182 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
UU OTSUS PAPUA dan perundangundangan tersebutdiatas;Bahwa ketidakpastian hukum timbul karena disatu sisi menurut Pasal 139ayat (1), (2) dan (3) dan menurut PERDASUS PILGUB PAPUA, DPRPdiberikan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara, sedangkan disisi lainmenurut Pasal angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemlihan Umum, KPUD di Provinsi adalah satusatunya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.7 Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat
56 — 13
Bahwa terhadap Penetapanpenetapan tersebutdiatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mampuuntuk melaksanakannya hingga saat ini, atau hanyamelaksanakan putusan yang setengah hati, karena tidakdipersiapkan pola eksekusi yang matang untuk menghadapiulah Pebisnis di lapangan, atas kekuatan kepentingan diluarprosedur hukum yang sebenarnya, Penetapantersebutkemudian tidak mampu dijalankan oleh Pengadilan JakartaNegeri Selatan dengan baik dan benar hingga saat ini,karena dalam perkara ini sangat sarat
81 — 32
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 67K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa petitum yang tidaksejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat (obscuur libel), oleh karena itugugatan dinyatakan tidak dapat diterima;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalihdalih yangdisampaikan Pengguat dalam Gugatannya sarat akan ketidakjelasan dan bahkanbertentangan satu sama lain sebagaimana akan Tergugat III kelaskan berikut ini:a Gugatan Penggugat merupakan
61 — 23
dibebanipembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d 27 dan duaOrang saksi, yaitu Murnah binti onjol dan Supeno bin Rokin;Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 adalah foto kopidari akta autentik yang telah dicocokan dengan aslinya, olehkarena itu. mempunyai nilai pembutkian yang sempurna;Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.15, berupaperincian yang dibuat sendiri oleh Penggugat, sepanjangdikuatkan oleh bukti pengeluaran yang memenuhi sarat
71 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sangat jelas terlihatdari struktur posita gugatan dan tuntutan ganti rugi yang nominalnya sangatfantastis, tidak dapat diterima akal sehat manusia, sangat dipaksakan danmengadaada, sementara di sisi lain dalil gugatannya sangat tidak berdasarhukum dan fakta sebenarnya;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terungkap fakta hukum dimanatindakan Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normanormahukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, olehkarenanya wajar apabila adanya
1.SITI KHUNAENI
2.HERMADI
3.EKO AGUSMANTO
4.EDWAR DASIKERS
Tergugat:
KEPALA DESA NEGERI SINDANG KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Intervensi:
1.ROZI DARMAWAN
2.SARI SUSNILAWATI
3.NELSON MANDAYA
4.EDI SOPIAN
187 — 92
tempatkedudukannya dan telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objeksengketa, memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkanpetitum atau halhal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan,terlebih selain itu gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurnapada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 September 2020 sehingga layakdisidangkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum, dengan demikianPengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telahmemenuhi sarat
59 — 15
dan apakah pemberian Hibahnya sah secara hukum.Dan oleh karena semua dalil gugatan Para Tergugat Rekonpensi sarat denganrekayasa dan tidak memiliki nilai pembuktian secara Hukum maka patutlah kiranyagugatan Para Tergugat Rekonpensi? Para Penggugat ditolak. Dan untuk ituterhadap penguasaan fisik harta warisan pewaris seluas 616 m? yang dikuasai olehPara Tergugat Rekonpensi, maka sisa tanah yang dikuasa oleh Para tergugatRekonpensi seluas 616 m?
53 — 19
oleh saksi Nurhim AlsAim idak haji ;Bahwa saksi meminjamkan Speedboat milik saksi tersebut kepada saksiNurhim Als Aim lalu saksi pergi sholat ke masjid dan sepulangnya dari sholatmagrib saksi berpapasan dengan saksi Nurhim Als Aim sambil bertanyadimana Boat jawab saksi Nurhim Als Aim ada di depan rumah pak hajikemudian sesampainya di rumah saksi melihat speedboat milik saksitersebut dalam keadaan penuh muatan barang ;Bahwa saksi menelpon saksi Nurhim Als Aim dengan berkata Apa IsiSpeedboat tu kok Sarat
94 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahaltanggal 11 Januari 2014 bertepatan hari Sabtu yang merupakan harilibur dan bukan hari kerja serta ditandatangani sekitar jam 23.30 diCikeas rumah pribadi Presiden, sehingga Permen ESDM 1/2014tersebut sarat dengan kepentingan politik dan telah mencenderaiprinsipprinsip keterbukaan, akuntabilitas, ketertiban dan kepastianhukum yang adil;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, RUSAL melakukan kerjasama(MOU) dengan PT Arbaya untuk membangun Industri Pengolahan danPemurnian Bauksit di Indonesia.
79 — 12
Botolbotol yang ditanam di pekarangan rumah Tergugat, bukti ada;Yang sebetulnya Pihak Penggugat II, III, IV dan V mengetahui bahwa sifatPenggugat I (Muhamad Yunus bin Aman) sangat tidak baik dan jahat;Semua keterangan Para Penggugat kecuali (Penggugat II, IV dan V karena ParaPenggugat II, IV dan V tidak penah tahu dan tidak pernah hadir mengikuti pertemuankeluarga) yaitu Penggugat I dan Penggugat III sarat dengan kebohongan dan fitnah25karena kenyataanya seperti yang telah kami uraikan dan sampaikan
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
supaya bersedia secara sukarela menyerahkan objekperkara pada poin 3.1, poin 3.4 s/d poin 3.9 dan poin 3.12 s/d poin 3.17a quo kepada Para Penggugat, Turut Tergugat XV dan Turut TergugatXVI, namun Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat dan Turut Tergugatll tetap tidak bersedia menyerahkan objek perkara dimaksud kepadaPara Penggugat, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI;Unsur Iktikad Baik Dalam Perbuatan Hukum.Bahwa untuk menyempurnakan akan adanya fakta dan bukti telahterjadinya jual beli yang sarat
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herman Arsyad, MM danMuhyar Idris, SE hakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat kepersidangan pidana, padahal hakikinya unsurunsur tindak pidananya tidakterpenuhi dan tidak terbukti yakni : PROYEK FIKTIF, ternyata setelahdilakukan sidang lapangantanggal 12 Agustus 2009.yang dihadiri :PIHAK MAJELIS HAKIM,PIHAK KEJAKSAAN,PIHAK PENASIHAT HUKUM TERDAKWA/ PEMOHON KASASI,TERDAKWATERDAKWA, TOKOH NELAYAN (PANGLIMA LAOT),ANGGOTA DPRD dan WAKIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, nyatanyata wujud bangunan
Medina Susani
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
296 — 1044
mengirimkan Surat Undangan Gelar Perkara KhususNomor: B/1993/VII/2020/Reskrim. tertanggal 24 Juli 2020 yangdilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 di Gedung Bareskrim Polri, Jl.Trunojoyo 3, Jakarta Selatan;Bahwa setelah dilaksanakannya Gelar Perkara Khusus tersebut, Pemohonsudah merasa terdapat kejanggalan di dalam proses Penyidikan perkaradugaan tindak pidana yang dilaporkannya sebab diduga penyidikan yangPutusan Pra Peradilan Nomor 32/Pid.PrafiZ2020/PN.Bdg, halaman24.25.dilakukan oleh Termohon sarat