PUTUSANNomor: 23/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Drs.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012,diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17Desember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta(perpanjangan I), sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16Januari 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta(perpanjangan II), sejak tanggal 17

Nglipar Km. 1 No. 10 Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2013 di bawahregister No. W.13.U1/46/P.Tpikor.

Yk ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakartatanggal 20 Agustus 2013 No.23 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukanMajelis hakim untuk mengadili perkara ini; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2013 Nomor.07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahapll sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumwalaupun haknya telah diberitahukan akan tetapi terdakwa menerangkan akanmenghadapi perkara ini sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca :1.

Nomor193/Tipikor/V/2016/PN.Kdi., tanggal 18 Mei 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKendari tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal20 Juni 2016 oleh kami DJUMALI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis,DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

2013sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei2013;e Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengantanggal 06 Juni 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri jantho sejak tanggal 07Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :Darwis, SH., dan Nya Muslima N, SH., Advokat pada Kantor Hukum Darwis, SH &Associates di Jalan T.

PT Muara Raya, Komisaris PTBangun Raya Sulawesi: S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan SuratPenyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa KAREDO

olehPenasihat Hukumnya bernama PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH, dan ANGGIATBONARDO NAPITUPULU, SH, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yangberkantor pada kantor Advokat PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH & REKAN diPerumahan BTN Membiri Blok A.2 Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 112/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 18 Maret 2021;Pengadilan Tipikor

Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiPenetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa KAREDORAJAGUKGUK, ST;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS02/RP9/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021 yangmana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2021/PN.kdiBahwa awalnya saksi tidak tahu, dan hal tersebut saksi ketahui nanti pada saatsidang tipikor bahwa Rizal (Terdakwa lain) ada menerima uang sebesarRp62.000.000,00 (enam puluh dua puluh juta rupiah) yang diberikan dengan caraditransfer dari rekening PT.

Tipikor tgl 122013 no. 13/I/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tgl. 122013 s/d. 232013;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl 2222013 no. 13/1.Pen/K/2013 jo. No.14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.S mg.;Sejak tgl. 332013 s/d. 152015;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentangpenetapan hari sidang perkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitor yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara imi terdakwaterbukti

PUTUSANNomor : 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.

Sutanegara No. 15 Telp. (0536) 32112 Fax. (0536)20112 3958 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 Mei 2013 dan sudah di daftarkan di Kepaniteraan PengadilanTIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 72/V/2013/SK/TIPIKOR/PN.PL.

Sus/TIPIKOR/ 2013/PN.PL.R Tentang Penunujukkan Majelis Hakim;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 26 April 2013 No. 11/Pid.Sus/TIPIKOR/ 2013/PN.PL.R Tentang Penetapan Hari Sidang;e Semua suratsurat dalam berkas perkara tersebut;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 6 Mei2013, No.

,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2013, oleh HakimKetua dan HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDAH YULIPRIYATNI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsitersebut dan dihadiri oleh SAVIN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBuntok dan Terdakwa serta Penasihat

Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIPMARYANTO, Terdakwa IIl CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENESNAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUSHARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, dan TerdakwaVill OBETH A.

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor 17/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP. tanggal 21 Mei 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:MENGADILIMenerima permintaan banding dari : Penuntut Umum dan Penasihat Hukumpara Terdakwa tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari

Nomor : 976 K/PID.SUS/2015utama untuk menguatkan keyakinan para Terdakwa bahwa terjadi kesalahanpenerapan hukum adalah Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sertaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Nomor Reg. PDS14, 21, 28, 33, 37, 38, 39,51/Manok/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013.Bahwa dalam Surat Dakwaan a qou, ternyata antara uraian dakwaanPrimeir yang menuangkan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1999 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo.

pertimbangan di atas, maka paraTerdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor17/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor

SusTPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri JayapuraNomor 61/Tipikor/2013/PN.JPR tanggal 10 Februari 2014 tersebut:MENGADILI S.E.NDIRI1. Menyatakan Terdakwa I. SALEH SIKNUN, S.E, Terdakwa Il. Ir. EKO TAVIPMARYANTO, Terdakwa Ill. CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si.., Terdakwa IV.ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V. AMOS HENDRIK MAY.,Terdakwa VI. DARIUS HARRA S.Pd., Terdakwa VII. MICHAEL Y.B.FARNIEUBUN, S.T., dan Terdakwa VIII. OBETH A.

Nomor : 153/KEP/2018Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telahdiputus oleh Pengadilan Tipikor

jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidanaatau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaerah ; 22222 n nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnnBahwa setiap lembaga negara / pemerintah mempunyai peran,tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnyadengan pengadilan (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupanbidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutusperkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindakpidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang ataumateri wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkinPengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karenamemang bukan kewenangannya, apalagi sampai denganmemutuskan dalam amar Putusannya dengan memerintahkanuntuk memberikan hukuman

membuat suratpernyataan untuk itu ; Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat oprihatin danmemberikan simpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisiyang menimpa Penggugat dan kawankawan, karena sejak awalHalaman 42 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUNKPGsesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusansesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telahmengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yangterkena kasus tipikor

putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal22 Juni 2020 Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum,Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II masingmasing padatanggal 6 Juli 2020 ;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020, dan memori banding dari Penasihat Hukum Iltertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

No. 29/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIKepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13Agustus 2020 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa Terdakwa ;Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa Terdakwa masingmasing tanggal 13 Agustus 2020, dantanggal 14 Agustus 2020 Nomor : W10U1/380/HN.05.VII.2020.03 yang telahmemberi kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum

Membebankan perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor pada hari Senin tanggal 25 September 2020, olehkami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,HARYONO,S.H.,M.H., H.MOHAMMAD LUTHFI, S.H., M.H.,HakimHakimTinggi dan Dr.Hj.RENI HALIDA ILHAM MALIK S.H.,M.H. dan LAFADAKBAR,S.H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 22 September 2020 Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 diucapkanHalaman 55 Puts.

PUTUSANNomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama : EDY BROTO MULYONO Bin SADIMANHARDJO PRAYITNO;Tempat Lahir : Wonogiri;Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 03 April 1966;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Brangkulon Rt.01

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak 13 Pebruari 2013 s/d 14Maret 2013 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Nomor sejak 15Maret 2013 s/d 13 Mei 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AGUS NASRI, SH. dkk,Advokat yang berkantor di JI.

Puspanjolo Selatan No.357 Semarang berdasarkansurat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal26 Pebruari 2013 Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd) berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012sampai dengan tahun 2013, bertempat

di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd)berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012Halaman 17/102 Putusan No. 17/ Pid

Kadisampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkandiri

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari ini Senin tanggal 10 Juli 2017, Hakim Ketua tersebut didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari serta dihadiri oleh BASRI BACO, S.H.

PelanggaranDisiplin" ; Bahwa.Jadi sebagaimana isi didalam Pasal tersebut Jlas diwajibkan diperiksaterlebih dahulu, sehingga penerbitan Obyek Sengketa tidak memenuhi prinsipkeadilan hukum dan melanggar perundangundang yang berlaku karena tidakmelalui mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga harusdinyatakan batal demi Hukum/Tidak sah ;worn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa walaupunterbukti secara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

(fotokopi) ; BuktiP.19 : Fotofoto Kegiatan Santunan yang dilakukanPenggugat sampai saat ini (fotokopi) ; BuktiP. 20 : Kartu Keluarga Penggugat Nomor: K.32710256680(fotokopi) ; BuktiP. 21 : CD Rekaman Sidang Tipikor Bandung padaKesaksian Orang KPK tanggal 5 April 2012, Rek di durasi 1 jam 29 menit,(Berkaitan Salah Orang) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya pihakTergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang bermaterai cukupyang diberi tanda bukti T1 sampai dengan

PUTUSANNomor : 16/PID.SUS.K/2013/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : KARDIUS MARLINA.Tempat lahir : Medan.Umur / Tgl. lahir : 59 tahun / 20 September 1953.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Agama : Budha.Tempat Tinggal : Jalan Prof. H.M.

MKndan GATOT SUHARNOTO, SH masing masing sebagai Hakim Ad hocdan Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiMedan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 16/PID.SUS.K/2013/PTMDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari SENIN tanggal 13 MEI 2013 oleh KetuaMajelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta ROSELINA, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

PUTUSANNo. 2562 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : TRUBUS Bin MASDAR ;Tempat lahir : Lamongan ;Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 27 November 1968 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Jabung, Kecamatan Laren,Kabupaten Lamongan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan.yang

Surachmin, SH.,24MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis denganHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum ttd./ttd./ H. Surachmin, SH., MH Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MMPaniteraPengganti,ttd.

Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengantanggal 28 September 2012, kemudian dipindahkan di Lapas kelas IIA Kupang sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengandilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;2. Perpanjangan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30Oktober 2012;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;4.

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Januari 2013sampai dengan tanggal 08 Februari 2013;Hal. 1 dari 62 hal. Put. Nomor 1157 K/Pid.Sus/20136. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal09 April 2013;7.

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiBanjarmasin berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan memori banding,tertanggal 4 Juli 2018 yang pada intinya keberatan dengan tidak adanya uangpengganti sebesar Rp. 211.159.443,73 (dua ratus sebelas juta seratus limapuluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tiga rupiah)Subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dalam Amar Putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yangdituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 4 juli 2018 , Majelis Hakimtingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan dengan benar berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwaalasanalasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memoribandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusanPengadilan Tipikor

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikandi atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tentangterbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juni 2018,Nomor : 14/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., sudah tepat dan benar, sehingga dapatdipertahankan, namun demikian mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkanHalaman 45 dari 57 Putusan Nomor 6/PID.SUSPK/2018/PT.BJMkepada terdakwa Pengadilan Tinggi

Hakim Tinggi dan HadiSutjipto.S.H.M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin tanggal 4 Juli 2018, Nomor : 6/PID.SUSTPK/2018/PT.BUM.

l.02/HK/MSJ/2013 tanggal 28 Februari 2013, pada tanggal 16Desember 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orangtelah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(yang selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karenaitu menyalahgunakanwewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentumenyalahgunakan kewenangan.

kewenangan diskresioner (vrijsoestuur, Ermessen) untukmelaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnyadengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yangtidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaanterikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kKewenangan untukmemutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap normanormatersamar (vage norman) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor

Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masihtetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yangtertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yangtingkatannya lebih rendah

rupiah) yang merupakan kelebihan pencairan dana yangmelampaui pagu DPPA SKPD, Majelis hakim sependapat dan meyakinikebenarannya, kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena telahdigunakannya kelebihan dana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMesuji tahun Anggaran 2013 di luar maksud penggunaan dana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad. 5 Unsur Uang PenggantiMenimbang bahwadi dalam pasal 18 UU Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju : ditahan dengan jenis tahananRUTAN sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari2016;3.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Bulan Juli 2011 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat melaui DinasPU Prop. Sulawesi Barat membangun Bendungan di Daerah Kecamatan BambairaKab.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

dibidang Hukum Pidana dan Hukum AcaraPidana;Bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat sentral;Bahwa surat dakwaan adalah menjadi dasar untuk pemeriksaan suatu perkarapidana, menjadi dasar untuk tuntutan, menjadi dasar untuk pembelaan danmenjadi dasar bagi hakim untuk putusannya;Bahwa surat dakwaan tidak boleh dibuat asalasalan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143(2) KUHAP surat dakwaan harusditandatangani serta harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap;Bahwa pasal 2 UndangUndang Tipikor

Sedangkan pasal 3 berkenaan dengan penyalahgunaanwewenang;Bahwa seseorang dianggap telah melakukan delik dengan syarat harusmemiliki mensrea/niat yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa;Bahwa dengan tujuan maksudnya: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaandengan keinsyafan secara pasti, kesengajaan dengan keinsyafan/kemungkinan;Bahwa sengaja berarti dikehendaki dan dimengerti;Bahwa kesalahan terdiri dari : Dolus/sengaja dan Culfa/kelalaian;Bahwa bisakah seseorang didalam UU Tipikor dihukum karena

PUTUSANNo. 06/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPeradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir LILIK KARNAEN, MT. bin BUDIDARMA.;Tempat lahir : Banten ;Umur atau tanggal lahir : 56tahun/8 Mei 1957;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia.

. ; Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 12Nopember 2013; Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 1 Nopember 2013sampai dengan 30 Nopember 2013. ; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 01 Desember 2013 sampaidengan tanggal 29 Januari 2014 ; Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 30 Januari 2014 sampaidengan 28 Februari 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakartasejak tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 ; Hakim Pengadilan

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 8 April 2014 Nomor: No: 06/ TIPIKOR/ 2014/ PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 05 Maret 2014, Nomor No. 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;ds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.