Ditemukan 9132 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — YULIAN HARTONO
835710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di tingkat Penyidik di MabesPolri, bahkan melampaui dan bertentangan dengan wewenangPenyidik sesuai pembatasan kompetensi yang berlaku, karena :e Pada saat Laporan Polisi dibuat, ternyata 2 (dua) lembar CekPT Lintas Karya Harapan yang tidak dapat dicairkan oleh saksiBebby Hussy masih berlaku sah dan dapat dipergunakansebagai alat pembayaran yang sah, di mana kedua lembar Cektersebut belum lewat waktu penunjukkan untuk mendapatkanpembayarannya selama 70 hari, dan belum lewat masaberlakunya atau daluwarsa
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 23 Januari 2019 —
363239
  • Ketentuan Pasal 44A, yaitu: Penyidik menghentikan penyidikandalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidan di bidang perpajakan, atau penyidikandihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangkameninggal dunia.b. ketentuan Pasal 44B, yaitu:Ayat (1), untuk kepentingan penerimaan negara, ataspermintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapatmenghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanHalaman 126 dari 163 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2018
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
213111
  • diatas,telah terbukti PENGGUGAT telah mengetahui dan merasa kepentinganhukumnya telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa 9 (sembilan) Sertipikat HakMilik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSIIl setidaktidaknya sejak tanggal 25 Juni 2018 atau setidaktidaknya sejaktanggal 1 Oktober 2018 atau setidaktidaknya sejak tanggal 5 September 2019,dengan demikian maka tenggang waktu gugatan PENGGUGAT telah lewatwaktu (daluwarsa
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
274119
  • Eksepsi Gugatan Daluwarsa Bahwa Penggugat dianggap telah mengetahui bahwa bidang tanah yangdiakuinya telah terbit Sertipikat HPL sejak 23 Maret 2020 bukan sejak 15 Juli2020, sebagaimana informasi dari Bapak Syafaruddin yang bertugas di BadanKeuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang pernah bertemu denganPenggugat pada tanggal 23 Maret 2020 yang telah menyampaikan informasikepada Penggugat bahwa bidang tanah yang dimaksud dan ditanyakan olehPenggugat merupakan Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
290229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pitlodi dalam bukunya yang berjudul Pembuktian Dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata Belanda terbukti bahwaperbedaan alasan tidak dapat dipisahkan dengan pokok persoalan yangdituntut atau sasaran dari diajukannya gugatan yang belakangan.
    Pitlodalam bukunya yang berjudul "Buku Pembuktian dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda, alin bahasa M. Isa Arief,S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan143 (vide bukti T16/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syaratyang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun kedua syarat tersebutpada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;.
    Pitlo dalambukunya yang berjudul Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut KitabUndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. Isa Arief, S.H.
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Bambang Mulyono, S.Sos Bin Hadi Sumarto
12016
  • benar ;Saksi Haryanto Nugroho, di bawah sumpah saksi pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, danketerangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;Bahwa saksi adalah Pimpinaj Cabang Perum JAMKRINDO ;Bahwa terhadap penyaluran KUR oleh BRI Cabang Kayuagung adea15 Kelompok Tani yang ditanggung olh JAMKRINDOBahwa ada klaim yang diajukan pada tahun 2012 oleh BRI CabangKayuagung, namun semua klaim tidak dibayar karena pengajuan klaimsudah daluwarsa
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
205493
  • kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;a fF Pe eSJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantrugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,karena daluwarsa
Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — H. SYAHRUNI, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Pandan Sari nomor : 147 RT 024 Kel. Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;dkk MELAWAN 1. PT.GUNUNG BAYAN RESOURCES Tbk, beralamat di Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok D- 4/9-10 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Syaifuddin, SH. dan Wahyudin,SH advokat pada kantor ADV. IRWAN SYAIFUDDIN,SH. & Rekan beralamat di Jalan Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016 dibawah Nomor 226/II/K/Pdt/2016/PN.Bpp disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. P.T. DERMAGA PERKASA PRATAMA, alamat di Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok D- 4/9-10 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan dalam hal ini diwakili kuasnya Irwan Syaifuddin, SH dan Wahyudin,SH advokat pada kantor ADV. IRWAN SYAIFUDDIN,SH & Rekan beralamat di Jalan Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan - Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016 dibawah Nomor 225/II/KA/Pdt/2016/PN.Bpp; disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN, beralamat Jl. Marsma Iswahyudi No. 40 Gn Bakaran Balikpapan Selatan, dalam peradilan tingkat Pertama diwakili kuasanya AHMAD SYAFRUDDIN, SH. dan SUGIANNOR,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 70/II/KA/Pdt/2016/PN.Bpp akan tetapi dalam tingkat banding tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan juga tidak menyatakan banding; disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
9538
  • selama 6 tahun sejak tahun 2010sampai tahun 2016;Bahwa, barulah di bulan Mei 2016 Para Pembanding / Para Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan setelah6 (enam) tahun Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 468 / KelurahanHalaman197 dari 226halamanputusan Nomor64/PDT/2017/PT.SMRKariangau tertanggal 06 September 2010 diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan, maka gugatan ParaPembanding / Para Penggugat adalah gugatan yang sudah telah lampauwaktu atau daluwarsa
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
389388
  • Bahwa Kenyataannya Keputusan tersebut telah berusia 60 Tahun,sehingga melebihi usia kadaluarsa menggugat sebagaimana KUHPerdata Pasal 1967 yang menyatakan "Segala tuntutan hukum, baikyang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapushalaman 24 dari 266 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Dpkkarena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkanSilapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya
Putus : 15-03-2011 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 265/Pid.B/2010/PN.Kdr
Tanggal 15 Maret 2011 — Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO M.S., Bin MAKSUM SUDIBYO
9411
  • ataukah ada dana yang berasal dari luar P2SEM;eBahwa sewaktu terdakwa mencairkan cek atas tunjuk sebesar Rp. 402.500.000,waktu itu saksi tahu , tetapi saksi lupa nama siapa yang tertera di cek tersebut ;eBahwa saksi tidak tahu terdakwa datang bersama siapa waktu mencairkan cektersebut ;e Bahwa saksi tidak tahu untuk pencairan cek atas tunjuk sebesar Rp. 125.000.000,yang di cairkan oleh JUNUS CHOLIL ;eBahwa yang harus terpenuhi dalam pencairan cek atas tunjuk antara lain : tanggal,nominal, speciment, daluwarsa
Register : 02-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Terbanding/Penggugat : JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Turut Terbanding/Tergugat XLIX : ACEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : RUMIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXXI : H. SUNTORO
Turut Terbanding/Tergugat CXLII : ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat LXIV : KIRNO
Turut Terbanding/Tergugat CXXV : RIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat XXXII : AGUS SARIPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XCVI : HASANUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XLVII : Hadi Marwoto
Turut Terbanding/Tergugat CXI : NIMIN M KARIM
Turut Terbanding/Tergugat XV : UDIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXIX : NURDIN
Turut Terbanding/Tergugat CXL : MAWIN
Turut Terbanding/Tergugat LXII : NANO
Turut Terbanding/Tergugat CXXIII : ADE NILAM CAHYO
Turut Terbanding/Tergugat XXX : SALEH, H. RIDWAN
Turut Terbanding/Tergugat XCIV : SUMARJA
Turut Terbanding/Tergugat CLV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat XLV : SAPTONO
Turut Terbanding/Tergugat CIX : RIMIN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : S
4821656
  • Bahwa Kenyataannya Keputusan tersebut telah berusia 60 Tahun,sehingga melebihi usia kadaluarsa menggugat sebagaimana KUHPerdata Pasal 1967 yang menyatakan "Segala tuntutan hukum,baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktutiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanyadaluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pulatak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada itikadnya yang
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Intervensi:
1.Zuliadi, S.H
2.DARINI
3.I Dewa Nyoman Budi Suryana, S.E.,
4.I Ketut Tri Lokantara,
5.Nani Ariati
6.Endang P Handayani
7.Hilda Fitriana, S.E.,
8.Alan Rhapsodi
9.Nurhayati
10.Hendra Saputra
11.Rahayu Suliati
12.Nuning Indriani
13.Siti Umuhani
14.Desak Made Murtini
15.Esti Chandra Purnamasari
16.Wahyuni Eka Kusumati
17.Wahdiyat Candra
18.H.M IZZUL ISLAM, S.Mn
19.Emillia Ermasari
20.I Gede Subadra
21.Sahli
22.I Komang Wiasa
23.I Gusti Lanang Mahendra
24.1 Gusti Ayu Nyoman Lismawati
311242
  • diPengadilan Negeri Mataram ,sehingga nantinya akan sesuai dengan SEMANo 2 Tahun 19911 tanggal 9 Juli 1991 angka V3 yang dituangkan dalam dalilgugatan Penggugat, karena Kepentingaan penggugat telah "dirugikan ".Bahwa dari uraian diatas Penggugat sudah mengetahui dan Kepentingannyayang dirugikan sejak tanggal 9 Agustus 2019 dan tanggal 4 September2019,sehingga patut kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untukmenolak seluruh gugatan Penggugat karena telah melampaui bataspengajuan gugatan/daluwarsa
Putus : 14-07-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 14 Juli 2014 — Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
8714
  • ADRI SANTOSA ;Bahwa saksi lupa datang ke Kabupaten mana, tetapi karena dibentukkelompok maka saksi tidak datang di semua kabupaten/kota , dan setelahTim melakukan pemeriksaan barang, laporannya disampaikan kepada saksiselaku Ketua Pemeriksa kemudian saksi rangkum ;Bahwa pemeriksaan meliputi keadaan fisik barang/ MP ASI, apabila rusaktidak diterima, juga pengecekan tanggal daluwarsa ;Bahwa hasil pemeriksaan yang sudah lengkap, dibuat Berita acara danditanda tangani oleh semua panitia pemeriksa barang
Register : 17-01-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7135
  • telah dilekatistatus sebagai BUKTI HAK TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM MENGIKAT sehingga karenanya eksepsi dari KuasaTergugat Konvensi tersebut patut ditolak;Bahwa jawaban Turut Tergugat V dalam Eksepsi (huruf b) yang pada intinyamenyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel), dan huruf (d) yangmenyatakan gugatan Penggugat Error In Persona adalah keliru dan tidakbernilai sebagai Eksepsi sehingga harus ditolak dan dikesampingkan karenamenurut hukum dalam menuntut hak tidak mengenal daluwarsa
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
300260
  • ,MHumBahwa ahli memberikan pendapat lebih dari 20 kasus diberbagaiLembaga peradilan tapi mungkin diantaranya yang terbaru yangSangat saja yang kemarin baru saja diputus oleh MahkamahKonstitusi perkara nomor 97 tahun 2016 tentang hak administratifpenghayat kepercayaan kemudian sebelumnya dalam sidang diMahkamah Konstitusi juga uji materi atas undangundangperbendaharaan negara mengenai daluwarsa tagihan ke negara lalusekian perkara yang diminta juga membantu di komisipemberantasan korupsi dan juga
Register : 03-10-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
210122
  • Mengenai uang tunai dan uang lakunya barangbarang yang telahdijualnya, Suratsurat catatan dan suratsurat rumah tangga siwaris atau penerima hibah yang memikul beban, seperti punsegala alat bukti lainnya, adalah untuk menyatakan, apa danberapakah dan warisan atau hibah masih ditinggalkannya.Tentang pembatalan suatu pemisahan harta peninggalan yang telahdisetujui :Pasal 1116Hal 73 putusan perkara No.0392/Pdt.G/2017/PA.PkpTuntutan Hukum untuk membatalkan suatu pemisahan hartapeninggalan gugur karena daluwarsa
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
454320
  • GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (LEWAT WAKTU)1.Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh Objek Sengketamerupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek pengujiandi Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon agar Majelis Hakim berkenanmempertimbangkan jangka waktu pengajuan Gugatan a quo.2. Bahwa, memperhatikan waktu terbitnya Objek Sengketa, maka :a. Objek Sengketa1 diterbitkan pada tanggal 08 Maret 2018.b.
Putus : 11-09-2011 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2383 K /Pdt/ 2011
Tanggal 11 September 2011 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (d/h PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHUR), vs. THIO TJENG HIN alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HOAT alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HUAT, dkk.
7053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • suatuputusan akhir yang memuat diktum gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) syaratnya adalah apabila di dalam gugatanPenggugat didasarkan pada adanya cacat formil yang terkandung ataumelekat pada gugatan Penggugat, seperti surat kuasa tidak memenuhisyarat, gugatan salah pihak (error in persona), gugatan berada di luaryurisdiksi absolut atau relatif, gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel),gugatan mengandung unsur ne bis in idem, gugatan prematur atau gugatanmengandung unsur daluwarsa
Register : 28-10-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 861/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 9 Maret 2020 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E.,M.Com. Binti ISKANDAR
674321
  • 146 dari 174 Putusan Nomor 861/Pid.B/2019/PN SDAmengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun,sesudah dua belas tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangansebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan penuntut umum, Namun Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidanakarena adanya Daya Paksa (Overmacht) Maupun Hapusnya KewenanganMenuntut dari Penuntut Umum (daluwarsa
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
458316
  • ,MHumBahwa ahli memberikan pendapat lebih dari 20 kasus diberbagaiLembaga peradilan tapi mungkin diantaranya yang terbaru yangsangat saja yang kemarin baru saja diputus oleh MahkamahKonstitusi perkara nomor 97 tahun 2016 tentang hak administratifpenghayat kepercayaan kemudian sebelumnya dalam sidang diMahkamah Konstitusi juga uji materi atas undangundangperbendaharaan negara mengenai daluwarsa tagihan ke negara lalusekian perkara yang diminta juga membantu di komisipemberantasan korupsi dan juga