• Bahwa, pada tangal 05 Oktober 2011 ditanda tangani Surat PerjanjianPelaksanaan (Kontrak) Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/201 1Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan sentral Produksi KecamatanMaje dan Kecamatan Nasal antara Kepala Bidang Bina Marga pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kaur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dengan Penggugat sebagai Wakil Kepala Cabang PT.

• Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPSperiode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011 ;244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode O1Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 ;245.

  Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atasnama PSKPS periode O1 Januari 2009 s/d 26 Januari244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode Ol Januari 2008 s/d 31 Desember245.

• IRWAN EFFENDI, SH.MH.DONALD PANGGABEAN, SH.PANITERA PENGGANTI,MUH SONI18PUTUSANNomor : 620/Pid.B/2013/PNBBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kelas Bale Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Pidana dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ tgl.

• tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi:Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengaturbahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baikdimulai sejak adanya tamkin;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alihsebagai pendapat Hakim atas ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalamKitab alMuhadzdzab juz halaman 178 yang berbunyi sebagai berikut:wylo Yloj 620

• Hal ini secaranyata dapat dilinat dari:Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999:Bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;B.

• Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, hal tersebut dibuktikan oleh ParaPenggugat setelah mendapat penjelasan melalui Surat dari Camat,Kecamatan Cengkareng (Turut Tergugat VII) Nomor 620/1.711.1 tanggal 6September 2010, bahwa hasil pengecekan dan penelitian AJB Nomor1229/Cengkareng/1999, 28 Desember 1999 dan AJB Nomor181/Cengkareng/2000, 2 Maret 2000, tidak ditemukan baik di arsip maupun diregister, sehingga proses penerbitan Sertifikat Ajudikasi Nomor 05061 adalahcacat fisik dan cacat hukum (Bukti P6)

• Fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi BPD Maluku No.481/620/1990tanggal 6 Januari 1990 ,diberi tanda P7;. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Peserta No. 4256/K/PC/8.84 tanggal16 Agustus 1984 ,diberi tanda P8;.

• Sujarno Abdul Hamid selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo) 1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna Dana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013; 1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang Permohonan Pengadaan Tanah; 1(satu) buah Foto copy Surat

  SUJARNO ABDUL HAMID selaku SekretarisDaerah Kabupaten Boalemo)1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna DanaBagian Tata Pemerintahan Tahun 2013.1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo ProvinsiGorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 kepada KepalaKanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang Permohonan Pengadaan Tanah.1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo

  Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/X1/2013 tanggal 04November 2013.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/1/2013 tanggal10 Januari 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentinganumum yakni untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo danPengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemotersebut makaSekretaris DaerahKabupaten Boalemo (Sujarno Abdul Hamid) mengajukan PermohonanPengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalomelalui surat Nomor : 620

  November 2013.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/I/2013 tanggal10 Januari 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentinganumum yakni untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo danPengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemotersebut makaSekretaris DaerahHalaman 62 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.Kabupaten Boalemo (Sujarno Abdul Hamid) mengajukan PermohonanPengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalomelalui surat Nomor : 620

  1(satu) buah asli kelengkapan dokumentasi para penerima ganti rugi tanahDesa Mohungo, Wonggahu, Molombulahe, Rejonegoro, Sosial, Tangkobu;1(satu) buah Foto copy KTP atas nama MUHAMMAD MAKU;1 (satu) buah Foto copy KTP atas nama ISMAIL TOPIKI;1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna DanaBagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo ProvinsiGorontalo Nomor 620

  12/02/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang ditujukan kepadaBupati Kabupaten Boalemo dengan Nomor : 170/DPRD/146.b/IV/2013, tanggal 29April 2013 tersebut, saksi Sujarno Abdul Hamid selakuSekretaris Daerah KabupatenBoalemo sebagai Pengguna Anggaran (PA)pada Sekretariat Daerah KabupatenBoalemo mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo berdasarkan surat Nomor :620

• Dengan rincian :

a.Prost krt bremer 620 ml lager / 12 sebanyak 2 dus

• 3 ( tiga ) lembar nota pengiriman nomer : 23292718002688 tanggal 15 Pebruari 2018 an. TK ARI SUKSES. Dengan Rincian :

a.Anggur Kolesom 19,7 % / 12 sebanyak 3 dus
b.Anggur merah 19,7 % / 12 sebanyak 8 dus.

Prost krt bremer 620 ml lager /12 sebanyak 1 dus.

• 3 ( tiga ) lembar nota pengiriman nomer : 23292718002692 tanggal 15 Pebruari 2018 an. TK EMMA. Dengan rincian :

a. Anggur merah /12 sebanyak 2 dus.
b. Vodka iceland /12 sebanyak 2 dus.
c. Anggur kolesom 19,7 % /12 sebanyak 6 dus.

Dengan rincian :

a.Prost krt bremer 620 ml lager /12 sebanyak 2 dus.

• 3 ( tiga ) lembar nota pengiriman nomer : 23292718002701 tanggal 15 Pebruari 2018 an. PODOMORO. Dengan rincian :

a.Vodka iceland /12 sebanyak 2 dus.

• 3 ( tiga ) lembar nota pengiriman nomer : 23292718002543 tanggal 13 Pebruari 2018 an. DWI HASTUTI.

Dengan rincian :

a.Vodka iceland 500 ml / 12 sebanyak 1 dus
b.Prostkrt bremer 620 ml lager/12 sebanyak 1 dus

• 2 ( dua ) lembar nota pengiriman tanpa nomer tanggal 15 Pebruari 2018 an. BU EMMA . Dengan rincian :

a.Arak obat besar /12 sebanyak 1,5 dus.
b.Arak kilin /12 sebanyak 1.5 dus.

• /1684/436.6.2/2011 tanggal 30 Maret 201 1Nomor 620/2022/436.6.2/2011 tanggal 15 April 201 1Nomor 620/2744/436.6.2/2011 tanggal 24 Mei 201 1Nomor 620/4179/436.6.2/2011 tanggal 13 September 201 1Nomor 620/4252/436.6.2/2011 tanggal 20 September 201 1Nomor 620/5153/436.6.2/2011 tanggal 10 November 201 1 Nomor 592.2/4272/436.6.2/2012 tanggal 3 Oktober 201210 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang PedomanHarga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya

  Surat Nomor 620/2744/436.6.2/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Hasilpendataan bangunan yang terkena rencana proyek MERR II C sebanyak18 persil dengan nilai total Rp. 4.371.329.000,.

  Surat Nomor 620/4252/436.6.2/2011 tanggal 20 September 2011 perihalHasil pendataan bangunan yang terkena rencana proyek MERR II Csebanyak 2 persil dengan nilai total Rp. 235.563.000,. (dua ratus tigapuluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).Surat Nomor 620/5153/436.6.2/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihalHasil pendataan bangunan yang terkena rencana proyek MERR II Csebanyak 62 persil dengan nilai total Rp. 10.722.257.000,.

  Surat Nomor 620/2744/436.6.2/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Hasil pendataanbangunan yang terkena rencana proyek MERR II C sebanyak 18 persil dengan nilaitotal Rp. 4.371.329.000,.

  Surat Nomor 620/2744/436.6.2/2011 tanggal 24 Mei2011 perihal Hasil pendataan bangunan yang terkenarencana proyek MERR II C sebanyak 18 persil dengannilai total Rp. 4.371.329.000,.

• Hal ini sesuai dengan YurispudensiMahkamah Agung Republik Indonesia, mengenai kompetensiAbsolut Pengadilan Negeri melawan Pengadilan Tata UsahaNegara, putusan Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember1999; Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dengan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat tersebut, maka yang berhak untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanwewenag Pengadilan Negeri.Bahwa dengan demikian Surat Keputusan

• Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 / EKBANG / VII / 2010,tanggal 23 juli , prihal penggunaan akses jatan H.M DgPatompo.6. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor 590 / 04 / T.Pem / /2011, tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas saudari Hj.Hal 20 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.MksNajmiah Muin di kelurahan Panambungan, KecamatanMariso, kotaMakassar.7.

  Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 EKBANG / VII /2010, tanggal 23 juli , perihal penggunaan akses jalan H.M DgPatompo.7. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor : 590 / 04 / T.Pem / / 2011, tanggal 28 Januani 2011 tentang peningkatan hak atassaudani Hj. NajmiahMuin di kelurahan Panambungan, KecamatanMariso, kota Makassar.8.

  Foto Copy Surat dari Walikota Makassar Nomor : 620 / 43 / Ekbang / X / 2012,tertanggal 24 Oktober 2012, prihal Penggunaan Jalan Akses Jalan H.M.Dg,CIDE) CANAL... cece ee ccceccceeceeeeeesueceeeeceeaueeseeeseeueeeuueeeueeeeeeeeeaeeeeueeenanaes TALL IV.V8;9.

  Akta Pengoperan Hak atas Tanah Negara Nomor 13, tanggal 12 Januari2011Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 / EKBANG / VII / 2010,tanggal 23 juli , prinal penggunaan akses jalan H.M. Dg. Patompoe. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor : 590 / 04 / T.Pem / / 2011,tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas tanah saudari Hj.NajmiahMuin di kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, kota Makassar;f.

  Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 /EKBANG/ VII /2010 tanggal 23Juli 2010.. Surat Rekomendasi dan Walikota Makassar Nomor ; 590 /04/T.Pem / 1/2011,ISO1tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas tanah saudari Hj.NajmiahMuin di kelurahan Panambungan,Kecamatan Mariso, kota Makassar.. Surat Izin Walikota Makassar Nomor 570 / 01 /1/ PEM/ III / 2013 tentang IzinoOPrinsip dalam rangka penanaman Modal dikelurahan Panambungan,kecamatan Mariso, Kota Makassar.7.

• (26550) 2(1451) 2(22624) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 235.00 513.00 Tm/F12 1 Tf(62) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 490.00 Tm/F12 1 Tf (644) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 490.00 Tm/F12 1 Tf(46) 2(3634) 2(24) 1(30) 2(2624) 1(52224) 1(2613) 1(24) 1(550) 2(1451) 2(22624) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 248.00 490.00 Tm/F12 1 Tf (62) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 467.00 Tm/F12 1 Tf (620

  0.00 0.00 12.00 353.00 136.00 Tm/F12 1 Tf(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 360.00 136.00 Tm/F12 1 Tf(46) 2(3230) 2(424) 1(7540) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 392.00 136.00 Tm/F12 1 Tf(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 399.00 136.00 Tm/F12 1 Tf(3) 1(25) 2(261230) 2(3530) 2(13) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 446.00 136.00 Tm/F12 1 Tf(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 452.00 136.00 Tm/F12 1 Tf (1610) 1(620

  0.00 0.00 12.00 354.00 699.00 Tm/F12 1 Tf(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 361.00 699.00 Tm/F12 1 Tf (46) 2(3230) 2(424) 1(7540) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 393.00 699.00 Tm/F12 1 Tf(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 400.00 699.00 Tm/F12 1 Tf(3) 1(25) 2(261230) 2(3530) 2(13) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 446.00 699.00 Tm/F12 1 Tf(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 453.00 699.00 Tm/F12 1 Tf (610) 1(620

  0.00 0.00 12.00 386.00 652.00 Tm/F12 1 Tf(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 391.00 652.00 Tm/F12 1 Tf(46) 2(3230) 2(424) 1(7540) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 424.00 652.00 Tm/F12 1 Tf(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 428.00 652.00 Tm/F12 1 Tf(3) 1(25) 2(261230) 2(3530) 2(13) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 475.00 652.00 Tm/F12 1 Tf(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 480.00 652.00 Tm/F12 1 Tf (610) 1(620

  0.00 0.00 12.00 355.00 606.00 Tm/F12 1 Tf(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 361.00 606.00 Tm/F12 1 Tf(46) 2(3230) 2(424) 1(7540) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 394.00 606.00 Tm/F12 1 Tf(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 400.00 606.00 Tm/F12 1 Tf(3) 1(25) 2(261230) 2(3530) 2(13) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 447.00 606.00 Tm/F12 1 Tf(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 453.00 606.00 Tm/F12 1 Tf (610) 1(620

• gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan oleh Tergugat di atas adalah sengketa tata usaha negara,maka berdasarkan Pasal 4 UU PTUN yang menyebutkan PeradilanTata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TataUsaha Negara, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara danbukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620

  gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan oleh Tergugat di atas adalah sengketa tata usaha negara,maka berdasarkan Pasal 4 UU PTUN yang menyebutkan PeradilanTata Usaha Negara adalah salah satu) pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TataUsaha Negara, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara danbukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620

• yang diatur oleh ketentuanyang terdapat pada Pasal 1686 Jo Pasal 616 KUHP Perdata.Pasal 1686 KUHP Perdata menyatakan Hak milik atas barangbarang yangdihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepada orang yangdiberi Hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal612, 613, 616 dan seterusnya.Pasal 616 KUHP Perdata menyatakan penyerahan atau penunjukan barangtak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutandengan cara yang seperti yang ditentukan dalam Pasal 620

  KUHP PerdataPasal 620 KUHP Perdata menyatakan dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumumantermaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yanglengkap dari akta otentik atau surat keputusan hakim ke kantorpenyimpanan hipotik dilingkungan barang tak bergerak yang harusdiserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan itu dalam daftaryang telah ditentukanBahwa pada tuntutan/Klaim yang duajukan oleh PEWARIS PARATERGUGAT, didalilkan

• 5/31/2007 = = = = 250 = = = = 501,328, 2,000, 2,476, 5,804,236 6/29/2007 = = = 000 000 = = = 250 501,000, 1,000,037 6/29/2007 = = = : 000 : : 002,955, 2,000, 4,955,638 6/30/2007 = 600 = = = = 000 = = 00750, 750,039 7/3/2007 000 = = : : : : = = 002,000, 1,950,00 1,350, 5,300,040 7/4/2007 = = = = 000 0 = 000 = 0041 7/4/2007 936, 936,2= = = = 250 = = = = 50 halaman 38 dari 96 halaman putusan No. 30/TIPIKOR/2012/PT.Bdg 386, 386,542 7/6/2007 500 002,900, 1,328, 3,828,043 7/25/2007 000 000 002,000,00 620

  0001,000, 1,000,5/31/2007 = = = = 000 = = = = 0002,936, 2,936,5/31/2007 250 2501,328, 2,000, 2,476, 5,804,6/29/2007 = 000 000 = 250 2501,000, 1,000,6/29/2007 = = = = 000 = = = = 0002,955, 2,000, 4,955,6/30/2007 600 : 000 600750, 750,7/3/2007 000 = = = = = = = = 0002,000, 1,950, 1,350, 5,300,7/4/2007 000 000 000 0007/4/2007 936, 936, halaman 65 dari 96 halaman putusan No. 30/TIPIKOR/2012/PT.Bdg = 250 : = 250386, 386,7/6/2007 = = = = = 500 = = = 5002,900, 1,328, 3,828,7/25/2007 000 000 0002,000, 620

• Bukti P100 :Bukti P91Bukti P92Bukti P93Bukti P94Bukti P95Bukti P96Bukti P97Bukti P98Bukti P99Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 620/Kel.Menanggal, terbit tanggal 11 September 2015, Surat Ukurtanggal 20 Maret 2015 No. 00248/Menanggal/2015, luas595 m2, tercatat atas nama Alim Setiawan, IR. MA. ;Fotokopi Surat dari Lurah Menanggal Nomor570/123/.436.9.22.2/2017, tanggal 20 Juli 2017, Perihal :Pengajuan Sporadik a/n. Ny.

  558/Kelurahan Menanggal atas nama Sumardji, bukti P 87berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 548/Kelurahan Menanggal atasnama Sumardji, bukti P 88 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.574/Kelurahan Menanggal atas nama Nyonya Yuliani, bukti P 89 berupaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Kelurahan Menanggal atas namaHeronimus Tandhia, bukti P 90 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1278/Kelurahan Gayungan atas nama Rahmat Effendi Tjangraja, bukti P 91berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 620

• TAP. 620/0.4.10/Epp.1/11/2014, sejaktanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tangal 08 Januari2015, No. 039/0.4.10/Ep.10/01/2014, sejak tanggal 8 Januari 2015sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;Hal 1 dari 34 hal.Putusan.No.11/Pid.B/2015/PN. Yyk.4. Penahanan Majelis Hakim dengan Surat Penahanan tanggal 15 Januari2015, No 11/PID.B/2015/PN.Yyk, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampaidengan tanggal 13 Februari 2015;5.

• Maerad, S.Pd.Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor144/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang mutasi pegawai negerisipil dalam dan dari jabatan structural eselon IV di lingkunganpemerintah Kubu Raya;Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor094/116.A/Dikbud.C2016 atas nama RIVA, SE dan ISHAK,SE.MM,SE;Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2Rasau Jaya;Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu RayaNomor 620/BPKAD/2015 tanggal

  Kubu Raya berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 620/BPKAD/ 2015 tanggal 31Desember 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna BarangSKPD di Lingkungan Pemerintah Kab.

  PtkSurat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 620/BPKAD/ 2015 tanggal 31Desember 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna BarangSKPD di Lingkungan Pemerintah Kab.

  (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor094/116.A/Dikbud.C2016 atas nama RIVA), SE dan ISHAK,SE.MM, SE;Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2 RasauJaya;Halaman 102 dari 168 Putusan Perkara Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptk76.ree78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu RayaNomor 620/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah

  PN.Ptk13.74.75.76.TT.78.79.80.81.82.83.84.Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor144/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang mutasi pegawai negerisipil dalam dan dari jabatan structural eselon IV di lingkunganpemerintah Kubu Raya;Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor094/116.A/Dikbud.C2016 atas nama RIVAI, SE dan ISHAK,SE.MM,SE;Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2Rasau Jaya;Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu RayaNomor 620

• Untuk itu wajib dilakukan perbuatan hukum lain yang disebut"penyerahan yuridis" dalam bahasa Belanda Juridische Levering, yang diaturdalam Pasal 616 dan 620. Menurut PasalPasal tersebut penyerahan yuridisitu dilakukan juga dihadapan Notaris, yang membuat aktanya, yang disebutdalam Bahasa Belanda " Transpor Acte Akta Transpor. Akta Transpor iniwajib didaftarkan pada Pejabat yang disebut "Penyimpan Hipotik".