Ditemukan 9775 data
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
708 — 602
Putusan Nomor 80/G/2021/PTUNJKT.44.45.15.4.315.44The Party whose ability toperform its obligations so affectedby event of Force Majeure andintends to seek relief under Subsection 15.4.1 and/or extension ofthe term of CONTRACT referredto in Subsection 15.4.2 shailnotify the other Party thereof inwriting a5 S00n as practicable butin no case shall be later thanforty eight (48) hours aftar theeccurrence of Force Majeure orafter such Force Majeure isknown by the Party so affected,specifying the cause,
natureextent of the circumstancesgiving nse to Force Majeure, andboth Parties shall do allreasonably possible within theirpower to ramove such cause or tofind a solution by which thisCONTRACT may be performeddespite the continuance of theForce Majeure.Force Majeure as defined in SubSection 15.4 shall be agreedupon by the Partes andsubsequently notihed to GOl15.4.3 Pihak yang tidak mampumelaksanakan kewajibannyakarena terpengaruh olehKeadaan Kahar dan hendakmeaminta keringananberdasarkan = Ayat 15.4.1dawatau
49 — 34
Tergugat berada dalam usia produktif di manasesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat berada dalam usiaproduktif karena lahir pada tanggal 21 Oktober 1984 (Vide bukti surat P.2),sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harusdikategorikan sebagai seorang yang gawiyy muktasib orang yang mampuberusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pulaorang yang mampu secara finansial, hal ini Sesuai dengan nash hadis berikut:SJ Lal oes incl shall
38 — 19
PUTUSANNomor 0299/Pdt.G/2016/PA.Kdimr Ser Shall ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai talak antara:Laanda, S. Sos. S.H. M.H. bin Hurukawa, umur 40 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab.
164 — 67
Perbuatan Tergugat adalah mal administrasi aparatpemerintahan yang sangat merugikan penggugat dan melanggar prinsip hukum, Nol Pedra Advantage De Son Tort Demesne= No One Shall Take Advantage Of His Own Wrong (Blacks Law, halaman964). Tidak ada seorang pun boleh menarik keuntungan dari perbuatannyayang salah. Layak ditindak tegas demi tegaknya pemberdayaan hukum. Point 18.
25 — 4
bahwa berdasarkan pendapat ulama yang dikemukakan olehWahbah alZuhaily dalam kitabnya, alFiqhu allslamy wa Adillatuhu, juz Vl,halaman 295296, yang selanjutnya diambil alin menjadi pendapat MajelisHakim, kewajiban mahar bagi suami kepada istri juga gugur secara sempurnadisebabkan oleh 4 (empat) hal, salah satunya adalah:Sab 5 8) pally doSall SB Grub yy AB AN) soll dag y) wal gl ce Als jgall bby ail Aydin) jsCo Gps CAS J) Le Cas g Ag 5 ye Coany AB il) CLS 1) Le Gus ALi) g ded) Cac y, Lg 8 oli4 9 2g shall
MUHAMAD KARIYADI Bin TASRIPIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
180 — 24
Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No free man shall beseized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or injured in anyway, nor will we enter on him or send against him except by the lawfuljudgment of his peers, or by the law of the land." Bahwa semua orang tidakdapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tanpa proseshukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. INTI JAYA SENTOSA
151 — 83
Article 8.2Any Dispute not settled in accordance with Article 8.1 within thirty (30)days of receipt by a Party of notice of a Dispute shall be reffered to andfinally resolved in Central Jakarta District Court.Terjemahan Resmi:Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal 8.1dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya pemberitahuanSengketa oleh salah satu Pihak harus dirujuk ke dan secara finaldiselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.3.
126 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 5.2 dari Perjanjian Investor Tahun 2007 menyatakan:"except as permitted by articles 5 or 6, or with the prior written consent ofICD, no Shareholder shall:(1) Transfer any shares;(2) Grant, declare, create or dispose of any right or interest in any shares;or;(3) Create or permit to exist any encumbrance over any shares;Terjemahan tidak resminya adalah sebagai berikut:2.132.1423,Kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam Pasal 5 atau 6, denganpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari ICD pemegang
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dyno Nobel Indonesia herein referredto. as "Contractor" and who shall perform theServices describbed in the Agreement;F.19.Bahwa berdasarkan bukti Services Agreement Nomor:BH9913900mi tersebut telah jelas PT. Newmont NusaHal. 29 dari 33 hal. Put. No.159/B/PK/PJK/2010Tenggara melakukan perjanjian dengan perusahaanJoint Operasi dengan nama PT. Dyno NobelIndonesia/PT.
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam service agreement hal tersebuttidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article 2disebutkan adviser shall provide and render it Services... Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yangakan dikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex facti perkara a quo yang menyatakan, Bahwa dengan demikianMajelis berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran penetapan nilai pabeanyang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding NomorKEP4077/KPU.01/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dengan alasan sebagaiberikut:a.Bahwa Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahwa Nothing in this Agreement shall
132 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKING : N/M;12 DELIVERY TERMSThe Sellers shall arranges shipment by air cargo under the expense of the Buyer;13. SHIPMENT:Mid September 2006 not later than end September 2006;14. PAYMENT:By Telegraphic Transfer upon the receipt of cargo by the air cargo agent atSoekarnoHatta Cargo Warehouse;15. TITLE:The title of ownership will remain with the Seller until the goods have beenpaid in full by the Buyer;16.
15 — 1
E95 Cee gl) 5 At 5 AGL 5 Ahad) g Cusall g Ayal) 5 Shall 2 Ques Ailueal) bed diCiba da yi gaArtinya: Syaratsyarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2.Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempattinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidakbersuami (belum menikah lagi).
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State ini whichit arises and according to the law of that state, but if therecipient is the beneficial owner of the interest the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the goss amount ofthe interest;Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.
28 — 1
Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalamservice agreement hal tersebut tidak dijelaskan secara detail,hanya dalam article 2 disebutkan adviser shall provide andrender it services.... Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasayang akan dikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akan digunakan,dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/20164.8.4.9.
65 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State ini which itarises and according to the law of that state, but if therecipient is the Beneficial Owner of the interest the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the goss amount ofthe interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.
849 — 1024 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian, jelaslah bahwa Konvensi Warsawa merupakan hukum yangmengatur dalam perkara a quo ;13.Pasal 29 (1) Konvensi Warsawa rnenyebutkan bahwa :The right to damages shall be extinguished if an action is not broughtwithin two years, reckoned from the date of arrival at the destination, orfrom the date on which the aircraft ought to have. arrived, or from thedate on which the carriage stoppea" ;Terjemahannya:"Hak atas ganti kerugian batal. dengan. sendirinya apabila suatu tuntutantidak diajukan
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalamservice agreement hal tersebut tidak dijelaskan secara detail,hanya dalam article 2 disebutkan adviser shall provide andrender it services.... Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasayang akan dikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akan digunakan,dan sebagainya.Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tersebut, eksistensi dari penyerahan jasayang dilakukan oleh Mr.
32 — 3
Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall