Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan memori banding tertanggal 25 Februari 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam juga pada tanggal 25 Februari 2016,dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2016, Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat dari Wakil Panitera PengadilanNegeri Batam tanggal 22 Februari 2016 Nomor W4.U8/604/ HN.01.07

., Notaris di Jakarta tanggal 11 Juni2006 (Sesuai dengan aslinya) ;: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU12.AH.01.07 Tahun 2013,Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perkumpulan, tanggal28 Januari 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;: Fotokopi Rekam Jejak Calon Hakim Konstitusi oleh AliansiMasyarakat untuk Mahkamah Konstitusi (AMUK Mk),(KRHN, LBH JAKARTA, LBH MASYARAKAT, ILR,8. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P 1011. Bukti P 1112. Bukti P 1213. Bukti P 1314.

BuktiP6berupa: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU12.AH.01.07 Tahun 2013,Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perkumpulan, tanggal28 Januari 2013;Menurut Pengadilan, Para Penggugat memenuhi kualifikasi sebagaimana yangditentukan oleh yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah dengan terpenuhinyapersyaratan hak gugat organisasinya, Para Penggugat memiliki kepentingan denganpenerbitan objek sengketa

AHU0051026.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal28 April 2016, diberi tanda P 1 ;Hal 43 dari 117 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2016/PN Dps. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Oprichting Besloten Vennootschap ) Snijder Vastggoed B.V Notaris Mr. JuliusCohen, tertanggal 26 Oktober 2004, beralamat di Zwaarthalszwan 17, 9648DD Wildervank, Haminte Veedam, The Netherlands ( beserta terjemahannya), diberi tanda P 2;.

lebih dahulu Surat Kuasa Khusus dari Presiden Direktur danPara Pemegang Saham;Menimbang, bahwa kapasitas Penggugat Il adalah sebagai Para Pemilik/Pembeli Villa secara keseluruhan yang kemudian mendirikan Perkumpulandengan nama PERKUMPULAN KEDONGANAN BEACH VILLAS berdasarkan AktaPendirian Perkumpulan Kedonganan Beach Villas No.14 tanggal 30 Maret 2016yang dibuat dihadapan Notaris Anneke Wibowo ,SH. dan telah memperolehpengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NO.AHU0051026.AH.01.07

AHU0064131.Ah.01.07. tahun 2016, berkedudukan diKabupaten Bogor beralamat di Jalan Bukit Golf Hijau Raya No.167,Sentul City 16810, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;. DESMAN SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Bukit Topaz, No. 17,Bukit Golf Hijau, Bukit Sentul, Sentul City, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;. ASWIL ASROL, bertempat tinggal di Jalan Taman Besakih i, No. 37,Taman Besakih, Bukit Sentul, Sentul City Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat IIl;.

Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., dan telahmendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU0064131.AH.01.07. Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016.Bahwa dalam menjalankan kegiatannya Tergugat diwakili oleh DewanPengurus. Saat ini, Dewan Pengurus aktif Tergugat adalah:Ketua: Desman Sinaga (Tergugat II)Sekretaris: Aswil Asrol (Tergugat III)Bendahara: Hj.

Sel.berlakunya Pasal 4 junctoPasal 7 ayat (2) Statuta BANI tanggal11 Oktober 2006;Menyatakan sah dan mengikat pembentukan, pendirian,pengangkatan serta penunjukkan Organ Perkumpulan BadanArbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Akta Pendirian BadanArbitrase Nasional Indonesia No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yangtelah mendapatkan persetujuan dari KementerianHukum danHAM RI sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 junctoBerita

Sel.dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 juncto BeritaAcara Rapat Perubahan Organ Perkumpulan Badan ArbitraseNasional Indonesia Nomor 03 tanggal 03 Agustus 2016, juga ParaTergugatdihukum untuk menyerahkan Badan Arbitrase NasionalIndonesia kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat s/d TurutTergugat VII selaku ahli waris dari pemodal, pendiri dan peloporBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masingmasing dibuatdihadapan Notaris Hajjaah

AH.01.07. Tahun 2012, tanggal13. Maret 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum perkumpulanASOSIASI NIKEL INDONESIA (INDONESIAN NICKELASSOCIATION), dengan NPWP. 03.215.143.3063.000, berkedudukan diGedung Patra Jasa, lantai 11, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 3234, JakartaSelatan, sesuai dengan Akta Nomor 71 tanggal 30 Desember 2011 yangdibuat dihadapan Raden Johanes Sarwono, SH., Notaris di Jakarta.

No. 09 P/HUM/20125 Akta Pendirian Asosiasi Nikel Indonesia (INDONESIAN NICKELASSOCIATION) No. 71 tanggal 30 Desember 2011 (Bukti P5);6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU38.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan HukumPerkumpulan Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) dengan NPWP.03.215.143.3063.000 (Bukti P6);Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil tersebut disampaikankepada Termohon pada tanggal 24 Mei 2012 sesuai Surat Panitera Muda Tata UsahaNegara Mahkamah Agung RI Nomor

., tentang Akta Pendirian Perkumpulan PembelaKebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang berkedudukandi Kota Administrasi Denpasar, di Jalan Gita Sura III No. 55,Peguyangan Kaja, Denpasar Bali yang kemudian disahkanoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU0000401.AH.01.07 Tahun 2019 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembela KebebasanBerekspresi Asia Tenggara tanggal 19 Januari 2019.Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar, dalam halini diwakili oleh:1.

AHU0000401.AH.01.07.TAHUN 2019 TentangHalaman 13 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PembelaKebebasan Berekspresi Asia Tenggara tertanggal 19 Januari 2019;. Bahwa Penggugat II memiliki anggota sebanyak 35 (tiga puluh lima)orang di seluruh Indonesia dan khususnya di wilayah Papua,Penggugat II memiliki anggota sebanyak 2 (dua) orang di perwakilanJayapura..

Bukti P.2.2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor : AHU00000401.AH.01.07. Tahun 2019Halaman 141 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKT3.4.5.6.7.Bukti P.2.3Bukti P.2.4Bukti P.2.5Bukti P.2.6Bukti P.2.7Tentang Pengesahan Pendirian Badan WHukumPerkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi AsiaTenggara, tertanggal 19 Januari 2019 . (fotokopisesuai print out);Undangan dari Badan Perencanaan PembangunanNasional Kementerian Perencanaan PembangunanNasional, Nomor : ...

Begitu pula dengan Penggugat Il, PerkumpulanPembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang berdasarkan bukti suratP.2.1 didirikan berdasarkan salinan Akta Pendirian Perkumpulan PembelaKebebasan Berekspresi Asia Tenggara Nomor 04 tanggal 11 Januari 2019 yangdibuat di hadapan Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.Kn., Notaris diKota Denpasar juga merupakan perkumpulan berbadan hukum sebagaimanaternyata dari bukti Surat P.2.2 berupa surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMNomor AHU0000401.AH.01.07

AHU00099014.AH.01.07.TAHUN 2017. Bahwa benar Organisasi tersebut merupakanorganisasi perkumpulan keturunan Marga Sirait sejabodetabeksebagai wadah untuk pelaksanaan adat Marga Sirait. Bahwa benar sebelum dilaporkan saksi sudahmengetahui persoalan ini, karena sebelum dilaporkan merekabertanya dulu kepada kami. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan saksi yangdiberikan di penyidikan benar.

Surian, dariKantor Hukum Irwan, Ilham Patahillah & Partners yang terdaftar pada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ditjend AHU No.0053423 AH. 01.07 TH 2016, yang berkedudukan di Jalan Raflesia Raya No.Halaman 4 dari 68 halaman, Putusan Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN34 AB Rt 06 Nusa Indah Kota Bengkulu Hp. 0811732666/081367387166Email: /awyertlop7@gmail.com, untuk dan atas nama pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa (terlampir) Asli diserahkan pada saat pendaftaran diKepaniteran

( meet brief Nomor 291 )dengan pemegang hak tercatat atas nama De Te SemarangGev.Vereeniging Siang Boe ( dikenal dengan Perkumpulan SiangBoe sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NomorAHU.116.AH.01.07 Tahun 2011 tentang Perubahan AnggaranDasar) dengan penggunaan tanah saat ini untuk Balai Pengobatanoleh Yayasan Tunas Harum Harapan Kita, dengan data pendukungyakni : Keputusan Kepala Dinas Tata Bangunan KDH TK II SemarangNomor 517/III/DTB/1998 tentang Pemberian Izin Tempat UsahaKepada Yayasan Tunas

Menyatakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dengan Nomor: 590/010/VI.01.07/ 2015 tertanggal 2 Februari 2015 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi untuk membongkar bangunan semi permanen yang dibangun secara melawan hukum di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi, baik secara sukarela maupun dengan cara paksaan dan bantuan aparat keamanan, sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8.

Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Generasi Riau Anti Narkotika Nomor AHU0015937.AH.01.07 tahun 2017 tanggal 06 Nopember 2017 yangdikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

MenteriPertambangan dan Energi supaya bertindak atas nama PemerintahRepublik Indonesia untuk menandatangani naskah perjanjian kerjasamatersebut ;Surat Presiden tersebut mengacu dan mendasarkan kepada beberapa suratsebagai dasar pemberian persetujuan Presiden atas perjanjian kerjasamatersebut, yang disebutkan dalam paragrap pertama Surat Presiden, yaitu :Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 307 7/M.508/SJH/1982tanggal 16 Agustus 1982 (Bukti T7 dalam Eksepsi) ;Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat No. 01.07

., kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara & KonsultanHukum pada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Keadilan dengan SK Menteri Hukum danHAM RI Nomor AHU0015273.AH.01.07 Tahun 2015, yang berkedudukan di Jalan RadenAjeng (R.A) Kartini Nomor 65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, ProvinsiNusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Januari 2021dibawah register Nomor : 32/HK/HT.08.01.SK/I/2021

., masingmasing Advokat/Penasihat Hukum pada KantorAdvokat Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBHAK), SK,MENTERI HUKUM & HAM RI Nomor : AHU0004727.AH.01.07 Tahun 2017yang beralamat di Jalan SoekarnoHatta Lrg.Harapan Gg.Purnabhakti No.25RT.005 Jambi, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama,berdasarkan surat kuasa khusus masingmasing Nomor SKH18/PDT/X1/2017/LBHAK dan Nomor SKH19/PDT/X1I/2017/LBHAK, masingmasing tanggal 01 November 2017, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri

,masingmasing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga BantuanHukum Anugerah Keadilan (LBHAK), SK, MENTERI HUKUM & HAM RI Nomor : AHU0004727.AH.01.07 Tahun 2017 yang beralamat di Jalan SoekarnoHatta Lrg.HarapanGg.Purnabhakti No.25 RT.005 Jambi, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama,berdasarkan surat kuasa khusus masingmasing Nomor SKH18/PDT/XI/2017/LBHAKdan Nomor SKH19/PDT/XI/2017/LBHAK, masingmasing tanggal 01 November 2017,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

berlumuran darah;1 (Satu) pasang sepatu boot warna loreng yang berlumuran darah;1 (Satu) buah goni warna putih yang bercak darah;1 (Satu) potong kaos warna putih yang berlumuran darah;1 (Satu) potong kain yang bermotif yang berlumuran darah;1 (Satu) potong kaos kaki warna hitam;1 (Satu) buah baret warna biru;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukanbarang bukti sebagai berikut:1.1 (satu) Fotocopy Lampiran Keputusan Meteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0010579.AH.01.07

.Tahun 2018Tentang Penegasan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan ForumPerjuangan Petani Kalikapuk (Bukti TI,II,III,IV1);. 1 (Satu) Fotocopy Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0010579.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang PenegasanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Perjuangan Petani Kalikapuk(Bukti TI, II, 11,1V2);.

/P9Surat Edaran Gubernur Banten, Nomor: 561/3328DTKT/2014, tanggal 15 Agustus 2014, perihal: Penetapan Upah Minimum yang ditujukan padaBupati/Walikota se Provinsi Banten (fotokopi sesuai fotokopi); 10.P10Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Nomor: AHU22.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan HukumPerkumpulan (fotokopi sesuai fotokopi); 11.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi PengusahaIndonesia APINDO (fotokopi sesuai fotokopi); 12.P12Surat Keputusan

Harjono Ponorogo4. 1 (satu) bendel foto copy surat Dirjen bina pelayanan medik Jakarta Nomor : PR.01.07/1.1/1034/2010, tgl 24 Pebruari 2010,perihal revisi POK RSUD dr Harjono Ponorogo; 5. 1 (satu) bendel foto copy surat Dirjen bina pelayanan medik Jakarta nomor:PL/01.07/1/2010, tgl 22 Nopember 2010, ttg petunjuk operasional kegiatan DIPA APBN tahap II TA 2010; 6. 1 (satu) bendel foto copy BA serah terima pekerjaan pembangunan RSUD dr.

Nmr: 445/107/405.29/2010, tanggal 28 Januari 2010 perihal revisi detail kegiatan sesuai DIPA No.0849/024-04.4/-/2010 dari RSUD dr.Harjono Ponorogo, yang dilegalisir Pejabat RSUD dr.Harjono Ponorogo; 14. 1 (satu) bendel surat dari Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I kepada Kepala Satuan Kerja RSU Prof.Dr.M.Harjono Kab.Ponorogo Provinsi Jawa Timur Nmr : PR.01.07/I.1/1034/2010, tanggal 24 Pebruari 2010, perihal revisi POK RSU.Prof.DR.M.Harjono Kab.Ponorogo TA 2010; 15. 1 (satu) bendel

surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran TA 2010 Nmr: 0849/024-04.4/-/2010 (APBN P) senilai Rp 50.000.000.000,- 16. 1 (satu) bendel surat dari Dirjen Bina Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan R.I. kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Satuan Kerja RS.Provinsi / Kabupaten / Kota, Nmr: PL.01.07/I/7075/2010, tanggal 22 Nopember 2010, hal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA APBN tahap II TA 2010; 17. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana (SP2D) / surat perintah membayar

AHU0007842.AH.01.07.Tahun 2017,tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KPBI berdasarkanAkta Notaris No.01, tanggal 04 Februari 2017, yang dibuat oleh Suwindarsih,S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh IIhamsyah, selaku Ketua Umum KPBI,warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Margasatwa No.72 PondokLabu, Cilandak, Jakarta Selatan, dan Damar Panca Mulya, selaku SekretarisJenderal KPBI, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Gang Nanggala No.45Kelurahan Tengah, Kramat Jati,

Bahwa Penggugat II adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU0007842.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan KPBI dengan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 4 Februari 2017 olehNotaris Suwindarsih, S.H., M.KN., yang berkedudukan di Kabupaten Karawang.39. Bahwa Penggugat II dalam Pasal 7 Anggaran Dasarnya memiliki tujuansebagai berikut :a.

sesuai asli).Bukti P2.3Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU0007842.AH.01.07.Tahun 2017, tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan KPBI (fotokopi dari fotokopi).Bukti P2.4wien n nen n Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KonfederasiPersatuan Buruh Indonesia (fotokopi Sesuai asli).Bukti P2.5Laporan Kerja Tahun Ke3 Dewan Eksekutif NasionalKPBI (fotokop!

(Sesuai dengan print outdari sistem elektronik);: Berita Acara Hasil Pemilinan Belanja Penambah DayaTahan Tubuh Nomor : 01.07/T.Barang/Pokmil IV/IV/2021Tanggal 13 April 2021, Nama Tender Belanja PenambahDaya Tahan Tubuh dengan Kode Tender 3917031.