MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN ;2.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TubBahwa Terdakwa RIDUAN BIN YUSMAN pada hari Rabu tanggal 26Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2020 bertempat di Desa Nangai Tayau Kecamatan AmenKabupaten Lebong atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tubei yang berwenang mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan Alat Kesehatan yang merupakan salah satuperaturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasidan alat kesehatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan

sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan,;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasiberdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TubMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah

Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaGilang Agung Prasetyo Als Pelok Bin Imam Waluyoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan sebagaimana dakwaan kesatu dan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwaGilang Agung Prasetyo Als Pelok Bin Imam Waluyoselama 1 (satu

atau setidaknya pada waktu laindalam tahun 2020 bertempat di Desa Ledug RT.06/ RW.04 KecamatanKembaran Kabupaten Banyumas atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanyumas,namun karena terdakwa ditahan di Rutan Purwokerto dansebagian besar saksi berdomisili di Purwokerto sehingga berdasarkan pasal84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

, selanjutnya setelahsepakat sekitar pukul 22.00 wib di Desa Ledug RT.06/RW.04 KecamatanKembaran Kabupaten Banyumas terdakwa menyerahkan 5 (Lima) lembarobat jenis Tramadol HCI 50 Mg dengan masingmasing lembar berisi 10(sepuluh) butir kepada saksi Anggih Septiawan Alias Batang dengankesepakatan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementaraterdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu, dan dalammengedarkan obatobat tersebut terdakwa tidak memenuhi standar mutupelayanan farmasi

Yang Sering Disalahgunakan, selanjutnya terdakwa dalammengedarkan tablet warna kuning berlogo mf yang mengandungTrihexyphenidyl dan Tramadol HCI 50 Mg tersebut tidak ada izin dari pejabatyang berwenang sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,karena terdakwa bukan seorang Apoteker dan terdakwa secaraperseorangan menjual obat jenis tablet warna Kuning berlogo mf danTramadol HCI 50 Mg tersebut;Bahwa berdasarkan Berita Acara

Apt. yang dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa, Ahli lulus kuliah Farmasi di Universitas Surabaya padatahun 1999 dan lulus Apoteker tahun 2001 dan kemudian bekerja diDinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sejak Desember 2003 sampaisekarang menjabat Kasi Farmasi makanan minuman dan perbekalankesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas; Bahwa, obat warna kuning bertuliskan MF (Heximer) danTramadol hcl 50 mg termasuk obat keras/daftar G yang digolongkandalam obatobatan tertentu

Menyatakan Terdakwa Gilang Agung Prasetyo Als Pelok BinImam Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratankeamanan sebagaimana dakwaan kesatu dan tanpa hak, memiliki,menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana dalamdakwaan kedua;2.

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ANDIKA SAPUTRA Als KAMPRET Bin RISYONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persayaratan keamanan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Menyatakan terdakwa ANDIKA WAHYU SAPUTRA Als KAMPRET Bin RISYONIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenalpengadaan, penyimpanan

, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi,melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,sebagaimana dakwaan Kedua;2.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 saksi DODI ZAKARIA Als CODOTterlebih dahulu menghubungi terdakwa menggunakan handphone untukmenanyakan ada tidaknya barang berupa obat berlogo "LL" setelah terdakwamemberitahukan bahwa barang berupa obat berlogo "LL" tersebut ada padaterdakwa maka baik terdakwa maupun saksi DODI ZAKARIA Als CODOT janjianuntuk ketemuan di sekitar

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah disebutkandiatas dapat diketahui jika pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul15.00 WIB bertempat di Jalan raya persawahan Desa Rejosari Legok ClileKecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah ditangkap petugasPolres Pekalongan karena menjual/mengedarkan obat berlogo LL tanpa ijin yangberwenang;Menimbang, bahwa barang

Menyatakan Terdakwa WAHYU ANDIKA SAPUTRA Als KAMPRET BinRISYONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan persayaratan keamanan dalam DakwaanAlternatif Kedua;2.

--------------- M E N G A D I L I : ----------------

1. Menyatakan terdakwa Hengki Tornado Alias Hengki Bin Karpin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

HENGKI BIN KARPIN dalammenjual atau mengedarkan obatobatan jenis obat Heximer, obat Tramadol yangmerupakan jenis Obatobat Tertentu atau OOT tidak mengerti tentangKefarmasian atau tentang obat Farmasi maupun tentang obat Kesehatan karenapendidikan terakhir terdakwa HENGKI TORNADO ALS. HENGKI BIN KARPINhanya setingkat SMA, dan terdakwa HENGKI TORNADO ALS.

HENGKI BINKARPIN juga tidak memiliki atau tidak mempunyai sertifikasi keahliankefarmasian maupun kewenangan dibidang obat Farmasi maupun dibidang obatKesehatan, namun terdakwa HENGKI TORNADO ALS. HENGKI BIN KARPINdengan sengaja tetap mengedarkan atau menjual obat Tramadol denganmaksud untuk mendapatkan keuntungan sendiri.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 Jo.

Ahli Doni Hendri S., Si.Apt Bin Nurmatias:Bahwa ahli menjadi Sarjana Apoteker sejak tahun 2003, keluaran UniversitasAndalas Padang, menjadi Staf Farmasi Dinas Kesehatan Kab Brebes sejak bulanMaret 2010 hingga sekarang, dilakukan atas kebijaksanaan Kepala DinasKesehatan Kab Brebes, adapun tugas ahli selaku tenaga Ahli dibidangKefarmasian atau dibidang Obat Kesehatan;Bahwa Obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari : Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatkemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3);Ad.1.

Menyatakan terdakwa Hengki Tornado Alias Hengki Bin Karpin, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Nursamsi Bin Ujang Purwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana

atau PBF atauApotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dandigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmupengetahuan; Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dankosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadikewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM)namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasanterhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan daripemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan

BPOM), DinasKesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satutugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansiyang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikansediaan farmasi; Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;Perbuatan terdakwa AZI NURSAMSI Bin UJANG PURWANAsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Oleh sebab itu, apabila salah satu objek benda diantaraSediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan sudah terpenuhi, maka unsurperbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dikehendakiMajelis juga dapat membuktikan seluruhnya;Menimbang dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti yangdihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian, majelisberpandangan bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Sediaan Farmasi.

Sehingga dalam hal ini Majelis akan akanmembuktikan keterkaitan objek Sediaan Farmasi yang dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan

Bahwa Ahli Erma Ika Putri menyatakan pil putin yang berlogo huruf Yadalah obat dengan kandungan Trihexyphenidyl, yang terolong obat kerasgolongan obatobat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan maupunpenyaluran obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktekkefarmasian yaitu Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu olehApoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dariSarjana farmasi, D3 Farmasi, Asisten

Apoteker yang bekerja di fasilitasdistribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian(Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yangsudahmempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai pasal 14 PeraturanPemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

ERMA IKA PUTRI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Sesualdengan pasal 1 angka (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika; Bahwa Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang termasukobatobat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai pasal 1 PeraturanKepala Badan POM RI nomor 07 tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan

, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 tahun2009 tentang kesehatan menerangkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang dengan peraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WIB (dini hari)saksi Paryono Bin Suparno telah diamankan oleh Aparat Kepolisian karenakedapatan memiliki

Menyatakan terdakwa ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADISUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi YangHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN WhnoTidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat AtauKemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kokris David Ponsen Ramadhani Bin Sugiarto als Simpong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan Dan Mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Ponorogo atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mkemeriksadan mengadili, telah melakukan Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan berupa satu klipHalaman 2 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Pngplastic yang berisi 15 (lima belas ) butir pil bentuk bulatpipih yang pada salahsatu permukaannya terdapat tulisan LL, yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan

A/ 3/ II / 2019 / JATIM / RES PONOROGO / SEKSAMBIT, tanggal 07 Februari 2019, tentang tindak pidana Setiap orang yangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 196 atau 197 UU RI No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan,Dari keterangan sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BINKASTOLANI, bahwa barang bukti yang di sita dari sdr.

, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkapbahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekirapukul 19.15 Wib

Menyatakan Terdakwa Kokris David Ponsen Ramadhani Bin Sugiarto alsSimpong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard danPersyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan Dan Mutu;2.

1. Menyatakan terdakwa MOH SUTIYOSO Alias JITOK Bin TARMUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

PEkalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN PkINegeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 pada saat terdakwa mengirim manggadi daerah

PEkalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dan perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 pada saat terdakwa mengirim

Hcl termasuk dalam jenis obat kerasdan berbahaya, harus menggunakan resep dokter dan digunakan untukobat parkinson atau gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan padasusunan syaraf pusat Bahwa obat tersebut merupakan sediaan farmasi dan yangdiperbolehkan menyimpan dan atau mengedarkan obat atau pil Y(Yarindo) adalah apotek atau klinik obat dan rumah sakit yang memilikiiin dan tenaga kefarmasian serta obat yarindo adalah obat legal yangtelah memiliki ijin edar Bahwa sedian farmasi atau alat kesehatan

Bahwa menurut pendapat ahli, semua orang tidak di perbolehkan untukmenyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi, yang diijinkanhanya yang mendapatkan ijin dari dinas kesehatan saja. Bahwa dalam data Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, tidak ada orangyang bernama Moh Sutiyoso alias Jitok Bin Tarmuji Serta tidak terdaftaratau tercatat sebagai orang yang memiliki jin untuk menjual dan ataumengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN PkImemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, ahi,keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barangbukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diamankan petugaskepolisian (Saksi Nanda Dewanto dan Nur Said) pada hari Senin tanggal

Menyatakan terdakwa JUHRI Alias JUHARA Bin TUHALUS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan

Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014,yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa JUHRI Alias JUHARA BinTUHALUS, terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.Bahwa terdakwa JUHRI Alias JUHARA Bin TUHALUS, pada hari Selasatanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Desa Pandanu RT. 002/001(tepatnya di rumah terdakwa) Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu SungaiTengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatyang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Hal 22 dari 26 halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sertatidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah adalah disadari dengan sepenuhnya oleh pelakutindak kejahatan bahwa tindakannya menjual obat jenis Carnophen, Dexitab, danDextro di rumahnya

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sertaHal 24 dari 26 halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsurkedua terpenuhi ;Menimbang bahwa berdasarkan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Menyatakan terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT(Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaituHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Git(Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama : Pasal197 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPERTAMA :Bahwa Terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT(Alm) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 14.00 wib Atau setidaktidaknya pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di depan Bank BRI WanarajaKecamatan Wanaraja Kabupaten Garut atau setidaktidaknya masih di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, setiap orang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasalHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Git106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin), yang dilakukan dengan cara:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dariTerdakwa bertemu dengan Sdr.

dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98yat (2) dan ayat (3) yaitu (Ssetiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mepromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat dan ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan

DENIS sebanyak 2 (Dua) kjali yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni2019 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 dengan maksud untukdijual kembali kepada orang yang membutuhkan ;Bahwa menurut keterangan terdakwa, menjelaskan bahwapekerjaan terdakwa adalah seorang Juru Parkir dan sama sekali tidakberhubungan dengan bidang kesehatan, bidang medis, bidang farmasi haltersebut semanamata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpamengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika sSeseorangmengkonsumsi