Rp 3.957.600.000,00 ( tiga milyar sembilan ratus lima puluhtujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian DanaHibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al Quran(BMGTPQ) Nomor SR2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ KotaBatam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor:KPTS.229/HKVIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi

Daerah KabupatenOKU Timur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 mengalami kerugiansebesar Rp. 540.562.923,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus enampuluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai dengan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dariHalaman 15 dari 81 halaman putusan No. 1/PID.SUS.TPK/2019/PT.PLGBPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: SR630/PW07/5/2017 Tanggal15 Desember 2017;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa dr.

(seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enampuluh ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor : 1317 K/Pid.Sus/2012Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang tanggal 21 September 2011 sebagai berikut :24TeMembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo.

tanggungjawabnya untuk mengembalikan namunsaat ini belum punya uang untuk mengembalikan uang Negara tersebut yangtelah ia pergunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian untukpembangunan kantor UPK.Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindakpidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsure tindakpidana yang didakwakan kepadanya.Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengandakwaan subsidaritas yaitu :Dakwaan Primair : melanggar pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentangpemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPDakwaan Subsidair : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang undang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPDakwaan Lebih Subsidair : melanggar pasal 9 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesarRp.54.720.000 (ima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).Berdasarkan hasil audit BPK RI yang dilakukan oleh saksi ahli berdasarkan surattugas No. 01/ST/XIV.2/01/2005 tanggal 19 JanuariHalaman 19 dari 88 halaman Putusan No. 926 /Pid.B/2010/PN.Sky20soeeeeennneee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

oleh MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal17 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makamembebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutakan pada amarputusan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 65 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terbukti,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturanpperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan

COSMAS CEKARUS, STP sebagaimanadiatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :wanna nn n Bahwa mereka Terdakwa 1. HARSONO AHMADI KODA,SPdanTerdakwa 2.

Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harusdibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, makaDakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan terbih dahuludakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, pasalpasal dakwaan mana selengkapnya berbunyisebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999:Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negarayaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi LampungNomor: SR2223/PW08/5/2016 tanggal 28 Desember 2016, telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.402.000.000,(empat ratus dua juta rupiah).an Perbuatan terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPKKecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Halaman 21 dari 78 hal.

putusan ini maka segala sesuatu yangterjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dipergunakan untukmemperkuat pembuktian ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangandengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55ayat (1) keI KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Dakwaan Kedua : Pasal 3 jopasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang

tetap pada Tuntutan Pidana danPembelaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semuakejadian dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidanganperkara ini termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangandengan bentuk Dakwaan Subsidaritas yaitu :PRIMAIR : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat(2) dan (3) UU49No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP ;SUBSIDATR: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Il telah beritikad baik untuk mengembalikan kerugianKeuangan Negara sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas jutarupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Paniai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolakdengan memperbaiki pidana yang dijatuhnkan, yang amarnya seperti tertera dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahHal. 65 dari 69 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Achmad Sawantersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon/Terpidana dan Terpidana II dinyatakan tidak dapat diterima, makaPemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Terpidana II dibebankan untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Rp. 63.793.000,00 (Enam PuluhHalaman 16 dari 139Putusan No.31/Pid.SusTPK/2019/PN.PalTiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah) yangmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016dan Tahun Anggaran 2017.won nnn Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001

diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RINo.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 angka (2) KUHP.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FATHURI RAHCMAN Als FATUR Bin MUQODIMtidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang R.I Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahHalaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT JMBdiubah dengan Undangundang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;2.

Sehingga totalyang diperoleh Terdakwa/Pembanding sebesar Rp. 14.174.500,selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibebankan kepadaPembanding/Terdakwa sebagai Pidana Uang Pengganti ; Menimbang, bahwa selain fakta hukum dalam pertimbangan diatasPembanding/Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaanPrimair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor. 31 Tahun 1999sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU RI Nomor. 31 Tahun

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2),(3) Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang RI No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undangundang RI No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MSi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.24SUBSIDIAIRoononnn= Bahwa Terdakwa JAJANG, SKM.

mesinGenset / Generator Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 olehTim BPKP Perwakilan Jawa Barat, nomor : SR29/PW10/5/2015tanggal 2 Pebruari 2015;Senne Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;eonnn Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor16820 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang

Nomor : 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;eonnnnnne Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukdakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999

., MM. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI AMIR, SP., MBA., MM.dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang : Pemberantasan Tindak PidanaKorups;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan UndangUndang Tindak PIdanaKorupsi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Dibawah ini adalah Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana diuraikan dibawahini

. disamping untuk menjawab Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta ReplikPenuntut Umumm, juga sekaligus menjawab Nota Pembelaan Tim Terdakwa, sertaDuplik dari Penasehat Hukum Terdakwa;Halaman 195 dari 241 Putusan Nomor 6 /Pid.SusTPK/2016/PNPdgMenimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang : Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang unsurunsur sebagai berikut ;1 Setiap orang ;2 Secara melawan hukum ;3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sebagai berikut