Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. GUSTI NANANG HADI BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
124 — 52
  • Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Negeri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan = yangberlaku, dimanaberdasrakan ketentuan Pasal 85 huruf i Undangundang Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calananggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PanwasluKecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah mengundurkan diri darikeanggotaan partai politik, Jabatan politik, Jabatan di pemerintahan dan BadanUsaha
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 18-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 826/Pdt.G/2020/PA.SIT
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 10
  • Fotokopi Kartu Tanda Keanggotaan Partai Demokrat atas namaPemohon. Bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P/ TR.3;A. Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Pemohon dari IndraAdi Usiyanto tertanggal 19 Juni 2019.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
61 — 41
  • Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakanbahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,pemerintahan dan pembangunan dan dalam kedudukan dan tugas pegawaiNegeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/Pdt/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — Estherlena ; Susyhana Tanuwidjaya ; Phang Simon Pangestu ; Delias Pangrestu ; Fatmawati Santoso
162 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1441) tersebut ;Bahwa sampai meninggalnya Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu ibuTergugat I, masalah perpanjangan hak atas tanah warisan Phang TjhongTjhoen yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 139 tersebut dinyatakan masihdalam proses pengurusan, dan kemudian dilanjutkan pengurusan perpanjanganhak atas tanah tersebut oleh Tergugat ;Bahwa salah satu bangunan di atas tanah warisan Phang Tjhong Tjhoenyang dikenal dengan Hak Guna Bangunan No. 139 tersebut, pernah dipakaiatau digunakan oleh Partai
Pengadilan PN KUDUS Perdata Tanah
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kds
Tanggal 23 Juni 2016 — -WINARTI -MASRUKAN -NOR IHSAN -PT. Bank MEGA, Tbk Cabang Kudus -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang -Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus
112 — 16
  • Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2012
Tanggal 9 April 2013 — YOYON KRISTIANTO, DKK VS H. KUNANDI, DKK
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat;Bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli 1996, tanah miliknya pihak ketiga yang tidakdiikutsertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapatdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara gugatan tersebut;Bahwa, pada Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanyaberlaku antara pihakpihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepadapihak ketiga;Bahwa, prinsip kontrak partai
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 20-12-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Mgl
Tanggal 31 Juli 2012 — PURWO EKO UTOMO.CS. LAWAN :PEMERINTAH DATI I JAWA TENGAH CQ.DINAS SOSIAL
79 — 16
  • Ketika Indonesia merdeka, yayasanberganti nama menjadi RAN dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia; Bahwa orangorang yang membantu Jan Salmon dan para PNS DinasSosial diijinkan tinggal di sekitar panti; Bahwa pada tahun 1962 saksi diangkat menjadi honorer kemudian padatahun 1965 saksi diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapikemudian dicabut lagi karena pada saat itu ada PKI (Partai KomunisIndonesia); Bahwa dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1962 saksi tinggal diyayasan; Bahwa sebenarnya
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama
Register : 02-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA CILACAP Nomor 2276/Pdt.G/2020/PA.Clp
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 24
  • Sedangkan corak gugatancontentiosa, memiliki ciri bersifat partai dan petitum serta putusannyabersifat condemnatoir yakni permintaan dalam Petitum gugat agartergugat dihukum (M.Yahya Harahap, 2009;190192)Setelah pengadilan agama memeriksa perkara baik yang bersifatvolunter maupun contentiosa sejak berlakunya Undang undang notahun 1989 terdapat 2 macam produk, yakni putusan dan penetapan,Putusan juga disebut vonis (bahasa belanda) atau al qadau (bahasaarab), yang berarti produk pengadilan Agama karena
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.MARDIA
2.ADRIANSYAH
3.FARHAMSYAH
Tergugat:
TAUFIK HIDAYAT SH.,MH
82 — 48
  • Bahwa setelahn menjadi purnawirawan TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI bergabungpada suatu partai politik untuk mengikuti pestademokrasi sebagai salah satu wakil rakyat yang akanduduk di parlemen demi memperjuangkan aspirasirakyat Jawa Barat.c. Bahwa Pada Tahun 2019 TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSImemenangkan suara dari masyarakat daerah pemilihandan terpilin menjadi Ketua Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Jawa Barat untuk periode 20192024.6.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 647/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. DANAO FURNITURE INTERNATIONAL Diwakili Oleh : BOB HORO & Partners
Pembanding/Tergugat II : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. Diwakili Oleh : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. BALI EXPORT MEBEL
211 — 92
  • Asuransi Harta Aman Pratama, Toksebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata.Alasan Hukumnya adalah :e Perjanian Sewa Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat ,sebagai mana Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nmor : 27 tanggal 23Maret 2015 yang dibuat dihadapan Tuan Djoni Priatko, SH Notaris dikabupaten Demak, Tergugat II sama sekali tidak menjadi pihak dalamperjanjian a quo, sehingga Tergugat II tidak memiliki kewajibanhukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT.D&D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diajukan oleh kedua belah pihak,Judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskanoleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan,;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Vana Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (iii) Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Fact,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalamHalaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2013Pasal 1874 KUH Perdata,...
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama
Register : 13-04-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Pdlg
Tanggal 11 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 3
  • angka (3)Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.PdlgKompilasi Hukum Islam menerangkan suami wajib memberpendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa danbangsa;" Bahwa untuk menjadi Anggota DPRD xxxxxxxxxXXXXXXXXXX dan DPRD Xxxxxxxx XXxXxxx, tidak mungkin hanyaberpatokan pada kontribusi tergugat saja, selain faktorfaktorpendukung lainnya seperti faktor nasib sudah ditentukan yang MahaKuasa, faktor dari Partai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 19-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 848/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARY RACHMAT .K, SH
Terdakwa:
AMRULLA SOLEH ALS SOLEH
263 — 105
  • Tim,nanti ketahuan kemudian ROSYID dan AZAM sempat berganti pakaian,yang mana saat itu ROSYID mengenakan kaos partai dan celna jeanspendek selutut yang diberikan oleh orang yang tinggi dan memakai topi,sedangkan AZAM Terdakwa tidak terlalu perhatikan namun memakalkaos biasa dan celana boxer (3/4) miliknya sendiri.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 20 September 2016 — HERY ALAMSYAH, ST; melawan Walikota Samarinda;
203 — 92
  • Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum ;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 18-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN.Pyh
Tanggal 29 Desember 2016 — - ASRIZAL Pgl. ZAL Bin ZULKARNAIN - FENDRI Pgl.PEN Bin SAWALUDIN
230 — 43
  • dan / atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapbkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PDT/2010
PENGURUS PUSAT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA, DKK.; MARKUS SIMATOUW, SH.
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkapdalam organisasi PWI.Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWIdi Pusat maupun di Cabang danPerwakilan tidak boleh merangkap jabatan penguruspartai politik dan organisasi yang terafiliasi.Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWItersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugatl, adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor LPPRRI Manokwari, bukanlah sebagaipengurus Partai
Pengadilan PN SELONG Perdata Waris
Register : 28-10-2010 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 05-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 89/PDT.G/2010/PN.SEL
Tanggal 5 Mei 2011 — - LALU MURLI, DKK MELAWAN - MAMIQ KUSNAWATI, DKK DAN
108 — 48
  • Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, dkk vs. DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 65/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
220 — 102
  • dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai