185 K/TUN/2010

PUTUSANNomor 185 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. YAZULI, S.H., Pekerjaan/Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara ;2. ARMAWATI, S.H., S.Mn., Pekerjaan/Jabatan KasubsiPerkara Pertanahan ;3.

Nomor 185 K/TUN/2010PTUNPLG. tanggal 7 September 2004 tidak mengajukan banding,padahal Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat disini ada unsur KKN ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar kiranya berkenan untukmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 827/SukaramiGambar Situasi Nomor 1535/1989 seluas 8.504 m2 ;.

Nomor 185 K/TUN/2010Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebutdiikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret2010 ;Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai ParaPenggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 17 Maret 2010 telah diberitahutentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Nomor 185 K/TUN/2010Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca danmempelajari jawaban memori kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi,akan tetapi dalildalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat melemahkandalildalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilanharus dibebankan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang

Nomor 185 K/TUN/2010

KEBERATAN KETIGA:Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 Bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung RI tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 JuniHal. 21 dari29 hal. Put.

Namun keputusan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 170/Kuningan Barat yang diterbitkan atas dasar adanya putusanputusan perdata di atas mengenai kepemilikan tanah sengketatersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung tingkat PeninjauanKembali sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012;b.

sebagai berikut(vide halaman 36 Putusan Mahkamah Agung RI TingkatPeninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni2012):1.

Merujuk pertimbangan Hakim pada Putusan Peninjauan KembaliNomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012 tersebut di atas,terbukti bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 60 PK/PID/2009 tanggal 11 September 2009 adalah bukti yang bersifatmenentukan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, yaitutelah menunjukkan kebenaran materiil bahwa PemohonPeninjauan Kembali sebagai pihak yang berhak atas kepemilikantanah yang telah bersertifikat HGB nomor 170/Kuningan Barat,karena Girlk C 1552 Persil 10a Blok D.III

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011tanggal 8 Juni 2012, maka tanda bukti kepemilikan tanah yang sah dansatusatunya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Kuningan Barat atas nama PT.

103 K/TUN/2010

No. 103 K/TUN/2010Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, 3. IGN. HERRYHENDROHARJUNO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan GedonganIndah IV, Blok P12A, RT. 06, RW. IX, Gedogan, Colomadu,Karanganyar, 4.

No. 103 K/TUN/201012proses pembuatan dokumen AMDAL.

No. 103 K/TUN/201024540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi BahanGalian C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmy Yusron, AlamatKomplek Pondok Jati AM6 Sidoarjo, Jawa Timur Untuk dan Atas NamaPT.

No. 103 K/TUN/201050pada pokoknya berisi Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi BahanGalian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad HelmiYusron Alamat komplek Pondok Jati AM6 Sidoarjo Jawa Timurbertindak untuk dan atas nama PT.

No. 103 K/TUN/201058Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 58

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 166/Pdt/2018/PT DPSBahwa, mengacu pada pasal 47 UU No. 5 Th 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yaitu kewenangannya terbatas dantertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara;Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa

kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.pada hakikatnya sengketa TUN adalah sengketa tentang sah atautidaknya suatu keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh badanatau pejabat TUN.PENGADILAN NEGERI.Sedangkan pasal 50 dan 51 UU No.2 Th 1986, tentang PeradilanUmum, berwenang mengadili perkara Pidana (pidana Umum dankhusus) dan perkara Pedata (perdata umum dan niaga);Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknyadilanggar dapat menarik orang atau beberapa orang ke

adalah KTUNyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang mengandungperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 166/Pdt/2018/PT DPSeSyarat material (Substansial) suatu gugatan Tata Usaha Negara,dalam Obyek Gugatan adalah Keputusan TUN berupa :Penetapan tertulis Pejabat TUN (menyangkut formalnyadalam pembuktian shingga memo/nota dapat memenuhisyarat tertulis, asalkan jelas Pejabat yang mengeluarkan,isinya kepada siapa ditujukan.Berisikan tindakan hukum

TUN (Mengeluarkankeputusan/Beschikking yang bersifat Konkret (nyata tidakabstrak,misalnya keputusan pengosongan rumah, ijin usahaatau pemecatan pegawai).

Misalnya dalam Perkara Tata Usaha Negara No.01/G/TUN........./2018/PTUN....., tanggal oo... cece , objekgugatanya adalah Sertifikat Tanah Hak Milik No.............

TUN/1999/PTUN.JKT, Tanggal 19 Juli 1999 Jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) No. 156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2000,Tanggal 23 Oktober 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg.06/PR/IIV06.

TUN/1999/PTUN.JKT, Tanggal 19Juli 199 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) No.156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10 Desember 1999 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 164 K/TUN/2000, Tanggal 23 Oktober 2000 Jo PutusanMahkamah Agung RI No.

TUN/1999/PTUNJKT Jo No. 156/B/1999/PT.TUN Jo No. 164K/TUN/2000 Jo No.

) No. 156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2000,Tanggal 23 Oktober 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.

Bahwa dalam perkembangannya, yaitu: setelah Sertifikat Hak Milik No. 18/Rawaterate berubah menjadi SertifikatHak Milik No. 224/Jatinegara, yang kemudian berubah status menjadiSertifikat HGB No. 592/ Jatinegara serta dipecah menjadi 9 (Sembilan)sertifikat HGB No. 593 sampai 601/Jatinegara; dan sebelum ke9 sertifikat HGB tersebut batal demi hukum berdasarkanputusan PTUN No. 024/G.TUN/1999/PTUN.JKT Jo Putusan PT TUN No.156/B/1999/PT.TUN Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164K/TUN/2000 Jo Putusan Mahkamah

Berdasarkan judul dan halaman tanda tangan Objek Gugatan,jelas terlihat bahwa Pejabat TUN yang mengeluarkan ObjekGugatan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia, in casu Tergugat;b.

PutusanKasasi No. 518/K/TUN/2017.Dalam perkara yang telah inkracht tersebut PT. Indosat Tbk.,menyatakan dalam Petitumnya yaitu (Gugatan PT.

Putusan tingkat Peninjauan Kembali No. 172/PK/TUN/2018(Putusan PK 172/2018):a) Penggugat dahulu Pemohon PK pada perkara Nomor:172/PK/TUN/2018 dalam petitumnya tidak lagi meminta Tergugatdahulu sebagai Termohon PK untuk menetapkan kelebihanpembayaran sesuai BA 2293A dimaksud.

Pihak yang samaPihak pada perkara a quo sama dengan perkara yang telah inkrachtmelalui Putusan Kasasi No. 518/K/TUN/2017 dan Putusan PK No.172/PK/TUN/2018 yaitu PT. Indosat Tok. sebagai Penggugat melawanMenteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat.c.

Objek sengketa merupakan pelaksanaan dari Putusan MahkamahAgung RI dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 172PK/TUN/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah in kracht ;2.

Adapunyang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan UtaraNomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis masih dalam tahap acaraPemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004) didalamHalaman 2 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMDketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa: seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN

dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986),didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban

Karena SuratPenggugat aquo merupakan Keputusan TUN bersifat finalartinya sudah difinitif atau dapat menimbulkan akibat hukumyang merugikan Penggugat ;10. Bahwa Keputusan TUN Tergugat tersebut dalam angka 9 di atasbertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yangberlaku karenaA.

Sedangakan Keputusaan TUN Tergugat tersebut sangatbertentangan dengan pasal 3 yaknia.

Aria Multi Graphia sebagai Pelaksana PekerjaanPengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol DinasPendapatan Propinsi Bali ;2):Keputusan TUN.

Keputusan TUN tersebut' bertentangan dengan salah satudari Asas asas Hukum Umum yang dikenal oleh BangsaBangsa (The General Principles of Law Recognized byCivilized Nations), karena keputusan TUN ini telahmenghukum Penggugat (dengan membatalkan kemenanganlelang yang diraih oleh Penggugat),padahal Penggugat sama sekali tidak bersalah dalamproses pelelangan bahkan Penggugat sudah memenuhisegala persyaratan yang diperlukan dalam si prosespelelangan dan proses kelanjutannya.

BahkanPenggugat sudah sebanyak 2 (dua) kali mensomasiTergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontraknamun tidak mendapat tanggapan ;Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Tata Usaha Negara yangdapat menerbikan Keputusan TUN dan dapat dituntut tanggungjawabnya menurut hukum tata usaha negara ;Bahwa akibat keputusan TUN.

60 K/TUN/2015

NIP. 195705261977031001 Pembina Utama Muda (IV/c) darijabatan sebagai Asisten Deputi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahanpada Deputi Bidang Tata Laksana (Lampiran Keputusan Menteri PAN dan RBNomor : 219 Tahun 2013, Nomor Urut 2), danHalaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 60 K/TUN/2015Hassan Abud,SH.MAP.

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1970IID);Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 60 K/TUN/2015Ill2.

Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan dengan hormat karena :a. atas permintaan sendiri;b. mencapai batas usia pensiun;c. perampingan organisasi pemerintah; atauHalaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 60 K/TUN/2015d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibansebagai Pegawai Negeri Sipil.3.

Hal ini berakibat pada putusan MajelisHakim Judex Facti tidak memiliki landasan hukum, sementara Negara Indonesiamenganut asas legalitas.Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 60 K/TUN/2015VC.Majelis Hakim tidak seharusnya mendasarkan pertimbangan hukum sengketa aquo pada ketentuan hukum tersebut.

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara, Jumlah .. oe Rp500.000,00Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 60 K/TUN/2015

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 di atas dapat dipahamibahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produkyang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan Tata Usaha Negara)berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikanpadanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). PenjelasanHalaman 9 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud denganurusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;.

Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu KTUNadalah adanya wewenang atau kewenangan yang selalu harus adadan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapatmelakukan tindakantindakan hukum dan khususnya dalam hal iniadalah menerbitkan keputusankeputusan TUN sebagai salah satuinstrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu ciriterpenting dalam penerapan wewenang menurut hukumpubliktersebut (terutama dalam menerbitkan keputusankeputusan TUN)adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawaakibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yangbersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan,kewenangan mana dapat dilaksanakan secara sepihak (bersifatunilateral).

Apabila pada saat itu yang dilaksanakannyaadalah urusan pemerintahan berdasarkan perundangundangan yangmemberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasukPejabat TUN (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukantermasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapatdigugat di Pengadilan TUN;.

Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkanTergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quoberkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkanperundangundangan yang memberikan wewenang kepadanya, makapada saat itu ia termasuk Pejabat TUN (sekalipun secara struktural/Halaman 11 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.Organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif), sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN;10.Bahwa berdasarkan pada

314 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 314 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GEORGE ARNOLD AWI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di JalanAbepantai Nomor 60 Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura,Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yulianus Yansens P.

Mei 2012;Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding.Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang TermohonKasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Hal. 1 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN

Ukur Nomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, dansebentar lagi akan dialihkan kepada pihak lain (pihak ketiga), itu sebabnya agarkepentingan Penggugat tidak semakin dirugikan mohon Majelis Hakim mengeluarkanPenetapan Penundaan atas keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Kelurahan Asano, Surat UkurNomor 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDIIBRAHIM;Hal. 3 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;Hal. 9 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/2012102.

,Hal. 17 dari 18 hal.Put.No.314 K/TUN/20121818Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754

85 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 85 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1 Ir. PATTA BILU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di jalan Kijang II Utara Nomor 2 Palu, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. SALMIN HEDAR, SH.2.

,Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 85 K/TUN/2015Keduanya kewarganegaraan Indonesia, AdvokatKonsultan Hukum, berkantor diJalan Woodward No. 26 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 045/JAM/X1/2014 tertanggal 01 November 2014;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon KasasiII,

Dalam kaitan initentu dapat ditegaskan bahwa Penggugat baru dapat dipandang mempunyaikepentingan yang dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut in casuHalaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 85 K/TUN/2015atas terbitnya sertifikat Nomor : 1454 Tanggal 18 Desember 2007 jika terbuktisecara hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat,dan untuk pembuktian kepemilikan dimaksud tempatnya bukan di LembagaPeradilan Tata Usaha Negara tetapi di Lembaga Peradilan Umum.

Oleh karena itu, permohonan kasasidari Pemohon Kasasi II: Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tersebut harus dinyatakantidak dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Idalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 85 K/TUN/20151.

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 85 K/TUN/2015

421 K/TUN/2013

Putusan Nomor 421 K/TUN/2013390/PAR/BAL/KA/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dimana Paroki Baligemerupakan bagian dari Keuskupan Agung Medan yang pembentukannyaberdasarkan Surat Keputusan Keuskupan Agung Medan, No. 003/GP/KA/2005tentang Penetapan Uskup Diosesan Keuskupan Agung Medan perihal PendirianParoki di Wilayah Keuskupan Agung Medan tanggal Januari 2005;.

Putusan Nomor 421 K/TUN/2013Flora Hasian Simanjuntak, berdasarkan Akta Notaris Nomor 04tanggal 18 September 2009 yang diperbuat dihadapan MuliadyAngkawidjaya, SH.

Putusan Nomor 421 K/TUN/2013Bahwa Pihak Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 29 Mei2008 telah memberikan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepadaan.

Putusan Nomor 421 K/TUN/2013hukum kiranya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);II Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndangNo. 9 Tahun 2004 jo.

Putusan Nomor 421 K/TUN/2013Ttd/Dr. H. Supandi, SH..M.Hum.Biayabiaya :1. Meterai ..............000..2. Redaksi.................3. Administrasi ...........JumlahPanitera Pengganti,Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp 489.000,00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di Persidanganyang menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkata kalaudirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidakbenar;Bahwa kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untukmeluruskan masalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusankeluarga terdakwa lagi.

satu dengan lainnya salingbersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut:Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkatakalau dirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidak benar,kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untuk meluruskanmasalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusan keluarga terdakwalagi.

Lapangan SatuanPolisi Pamong Praja Daerah Khusus lbukota Jakarta TahunAnggaran 2011 dan Pejabat Pembuat Komitmen PengadaanPakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong PrajaPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran2011 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan Nomor : 165/G/2011/PTUN JKT, tanggal 12September 2011, selanjutnya disebut GUGATAN 165 ;(Bukti pBahwa atas Gugatan 165 yang diajukan Pelawan, PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat NomorW2.TUN

2 #660 snes snes sere seme See See e eme See e eee SeBahwa atas dasar Keputusan tersebut Pelawan merasakepentingannya dirugikan atas diterbitkannya KeputusanPejabat Tata Usa Negara a quo, sehingga sesuai ketentuanpasal 53 ayat (1) UU PTUN Pelawan mempunyai kesempatanuntuk mengajukan gugatan atas Keputusan Pejabat TataUsaha Negara tersebut;KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKUMENURUT KETENTUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN ASASASAS

Sehingga Pelawan sebagaiPenyedia Barang/Jasa tidak pernah terikat Perjanjianapapun antara Pelawan dan PelawanBahwa atas pertimbangan Penetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT telah salah menafsirkan gugatan 165 yang diajukanoleh Pelawan dimana secara nyata Pelawan adalah PesertaLelang yang dinyatakan gugur oleh Pelawan berdasarkanPenetapan Lelang a quoBahwa Penerapan Putusan Mahkamah Agung No.448 K/TUN/2007Tanggal 22 September 2008.

(Vide hal 4 alinea PertamaPenetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT sangat tidak tepatdimana dalam Yurisprudensi tersebut apa yang menjadiObjek Sengketa terdiri dari beberapa Penetapan yangmenjadi rangkaian perbuatan hukum (Hal 21 Alinea 8,Hal 13 dari 44 hal, Putusan Nomor : 165/PLW/201 1/PTUNJKT14Putusan Mahkamah Agung No.448K/TUN/2007 ~~ Tanggal 22September 2008) ;Dengan demikian sangat tidak tepat apabila objek sengketadalam gugatan 165 dianggap sebagai perjanjian Perdata,yang masuk sebagai perbuatan

tersebut belum bersifatPURI f= ~ mn ww i i ee ie ie ee eeBahwa Terlawan berkeberatan dengan dalil Pelawan yangmengatakan Keputusan TUN bertentangan dengan proseduryang berlaku menurut ketentuan Perpres 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas AsasHukum Pemerintahan yang Baik, karena justru) Pelawan yangtidak memenuhi persyaratan dari tahapantahapan prosesdalam tender sebagaimana ketentuan Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 sehingga dalil dalil Pelawan hanyalahmengada ada dan

336 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 336 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drs. H.

Putusan Nomor 336 K/TUN/2014Barat, Pekerjaan Penggarap Tanah Pangonan Bogor danKuwu /Kepala Desa Bogor, Kecamatan Sukra, KabupatenIndramayu, Propinsi Jawa Barat Periode 8 Pebruari 2012 s/d2018 ;Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ ParaPenggugat ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah

Putusan Nomor 336 K/TUN/20144 Bahwa, Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 143.13/ Kep.286.Otdes/2012Tentang Pembagian Aset Tanah Eks Pengangonan Desa Bogor, Desa Sukra danDesa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, tertanggal 6Desember 2012 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang telahditerbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Keputusan Tata UsahaNegara, yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal butir 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Putusan Nomor 336 K/TUN/2014c Desa Sukra Wetan, seluas 30 % (24 Ha)dari luas keseluruhan 80,680 Ha ;telah mengakibatkan kerugian yang nyata dan riil, oleh karena terhadap haklelang dan hasil lelang atas Tanah Pangonan Bogor seluas 80,680 Ha, telahdilaksanakan dan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentinganPenyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat DesaBogor, serta sebagai sumber Kas Desa Bogor ;Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 6 tersebut diatas, dengan demikinangugatan

Putusan Nomor 336 K/TUN/2014Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.,PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.Redaksi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000.00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

(dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh meterpersegi) atas nama : Sainal Lonard, Tun Fendy Unggul, Fredy Karyadhidan Javine Lim0a 5 222222 nn nnn nn nn nnn nen nnne3. Memerintahkan Kepada Terugat/ Terbanding untuk mencabut SertipikatHak Milik Nomor : 20244/ Bontorannu tanggal 17 Mei 2013 Surat UkurNomor : 00672/2013 tanggal 02 Mei 2013 luas 21.530 M? (dua puluhsatu ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) atas nama : Sainal Lonard,Tun Fendy Unggul, Fredy Karyadhi dan Javine Limoa ;4.

Menghukum Tergugat/ Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Kedua tingkat peradilanHalaman 23 dari 33 Halaman Putusan No.50/G/2017/PTUN.Mksyang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratuslima puluh ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan bukti P7, pada tanggal 12 Agustus 2016 MahkamahAgung Republik Indonesia menjatunkan Putusan dalam perkara kasasinomor : 220 K/TUN/2016 antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Sainal Lonard, Tun Fendy

Tun Fendy Unggul, 3. Fredy Karyadi, dan 4.

Tok berkedudukan di Makassar dimatikankarena kesalahan administrasi ;Bahwa berdasarkan bukti P8, pada tanggal 20 Juni 2017 Mahkamah AgungRepublik Indonesia menjatuhkan Putusan dalam perkara PeninjauanKembali Nomor : 60 PK/TUN/2017 antara PT.

Tun Fendy Unggul, 3. Fredhy Karyadhi, 4. Javine Limoasebagai Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardengan register perkara No. 04/G/2015/PTUN.MKS jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 131/B/2015/PT TUN MKS jo PutusanMahkamah Agung RI No. 220 K/TUN/2016 Jo.

PENETAPANNomor 197/PENPP/2019/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, membaca : Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2019 denganregister Nomor 197/G/2019/PTUN.JKT; Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta, tentang Penunjukan MajelisHakim tanggal 04 Oktober 2019, Nomor 197/PENMH/2019/PTUN.JKT;Dalam perkara antara:UJANG

ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.di Kabupaten Konawe Utara berdasarkanPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUNMKS tanggal 3 Maret 2009 jo.

/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R. di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.PENCABUTAN SK NO. 267/2007 DAN NO. 153/2008 OLEHPEJABAT BUPATI KONAWE UTARA HERRY SILOANDE (YANGMENGGANTIKAN BUPATI ASWAD SULAIMAN) DANDIBERIKANNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP PRODUKSI)KEPADA PENGGUGATBahwa....10Bahwa

Putusan Mahkamah Agung No. 134 PK/TUN/2010 tanggal6 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar No.10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS tanggal 3 Maret 2009 jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo. 10/G.TUN/2008/PTUN.Kdi tanggal 28 Oktober 2008(Putusan MA No. 134/2010);b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 73/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 15 November2010 jo.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2)huruf b, adanya pelanggaran terhadap Asasasas UmumPemerintahan yang baik merupakan salah satu alasanuntuk dapat dibatalkannya suatu KTUN yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN.4.6.4.

Melalui PutusanPeninjauan Kembali No. 184 PK/TUN/2010.2.

Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakankeputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yangdapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUNakan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN. ...

Perkara serupa juga terdapat dalam praktekperadilan TUN dalam putusan PTUN Medan No. 43/G/2014/PTUNMDNJo.

Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final.Keputusan TUN bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalamKeputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan.

Urgensi dilakukannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN;Halaman 111 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKT2.

Peradilan TUN yang menyatakan bahwa PeradilanTata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara. Dengan segala perluasan defenisi sengketa TUN sebagaimanadimaksud UU.