PUTUSANNomor 1974/Pdt.G/2012/PA.Dpk.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT, lahir tanggal 24 Juli 1975, Pekerjaan Pegawai Neger Sipil (PNS),Agama Islam, bertempat tinggal di KOTA DEPOK,dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARAADVOKAT., Advokat, beralamat di KOTA

sedangkan Tergugat pernahdatang pada persidangan pertama dan pada sidangsidang selanjutnya yang telahditentukan tidak pernah hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Depok, ternyata Tergugat tidakhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidakternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yangdibenarkan oleh undangundang;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS

adalahsebagaimana tersebut telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa pada harihari persidangan Penggugat didampinggikuasanya hadir ke persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertamadan pada sidangsidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lainsebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS

)pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah memperoleh jinuntuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Walikota Jakarta Selatan NomorNOMOR SURAT, maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Jo.

PENETAPANNomor 58/Pdt.P/2019/PN.LskDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadiliPerkaraperkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikanpenetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :Nama > MANAWIYAHTempat/Tgl.Lahir : LhoksukonAceh Utara /01071954Jenis kelamin : PerempuanPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Agama > IslamAlamat : Dusun Ill (Tiga) Mns Teungoh LB, KecamatanLhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.Selanjutnya

Petikan Keputusan Gubernur Aceh Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atasnama Manawiyah, A.Ma.Pd, jenis kelamin perempuan, tempat lahir AcehUtara, pada tanggal 11 Oktober 1954;Bahwa pada Dokumendokumen Pemohon tersebut terdapat beberapaperbedaan penulisan data Pemohon;Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Manawiyah, jenis kelaminperempuan, tempat lahir LhoksukonAceh Utara, pada tanggal 11 Oktober 1954;Bahwa Paspor pemohon pada tanggal 21 Agustus 2019 telah habis masaberlakunya, dan pemohon ingin

memperpanjang Paspor Pemohon, namun olehkarena data Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon, dikarenakan jugaPemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikhawatirkan pada saatpenyesuaian data terdapat ketidaksesuaian data, dari itu Pemohon memerlukanPenetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Data Pemohon sertaperubahan data pada KK, KTP, PASPOR, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohondisesuaikan dengan ljazah Pemohon;Berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepadaBapak

Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) No. 1891 tanggal 10 Desember1972, atas nama Manawiah, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);10) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SPG) No. 001062 tanggal 10 Desember1977, atas nama Manawiah, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);11) Fotocopy ljazah Diploma II No. 0048364 tanggal 03 Januari 1996, atas namaManawiah yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);12) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Tentang Pegawai Negeri Sipil(PNS

SOBIRISADJAD, MM BIN SADJAD, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggalJl. Z.A. Pagar Alam No. 73 , Kelurahan Labuhan Ratu,Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung ;3.Drs.H. ZAHIRUDDIN BIN ST. UMAR SAID, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggalJl. Dakwah No.5, Kelurahan Labuhan Ratu, KecamatanKedaton, Kota Bandar Lampung; 4.H. ALIAKBARST.MUDOBIN SILI, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl.

YAHYA ABIDIN, SIP BIN SUPARDI SUDIRJO,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempattinggal Jl. Z.A. Pagar Alam Gg.

BAIJURI RASYID, M.Ag., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di JalanImam Bonjol Gg. Marwan, Kelurahan Sukajawa,Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota BandarLampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal18 Desember 2012 memberikan kuasa kepada : 1. Abi Hasan Muan,S.H., M.H.;2. Amaluddin, S.H.; 3. Yudi Yusnandi, ...3. Yudi Yusnandi, S.H.; a 4. Ahmad Handoko, S.H.

LALU HARIADI bin LALU MUNGGUH, umur + 66 tahun, agama Islam,pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di JalanSegara Anak, RT 09, Kelurahan Sandubaya, KecamatanSelong, Kabupaten Lombok Timur ;3. LALU KARNADI bin LALU MUNGGUH, umur + 59 tahun, agama Islam,pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di JalanSegara Anak, RT 09, Kelurahan Sandubaya, KecamatanSelong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahuialamatnya secara pasti di Kalimantan (Ghaib) ;4.

LALU MUHARDI bin LALU MUNGGUH, umur + 48 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Segara Anak,10.11.12.13.14.15.RT O09, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur ;LALU M.

RIPANI bin LALU MUNGGUH, umur + 47 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Segara Anak,RT 09, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur ;LALU AHMAD SABANDI bin LALU MUNGGUH, umur + 44 tahun, agamaIslam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan SegaraAnak, RT 09, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur ;BAIQ MURNIA SALMI binti LALU SADLI, umur + 46 tahun, agama Islam,bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani,Kecamatan Suralaga

Jasa Pegawai Non PNS Rp. 833.000.000.

Biaya Jasa Pegawai Non PNS.

;Bahwa anggota DPRD bukan PNS, kalau Sekwan adalah PNS;Bahwa di Sekwan, Belanja Pegawai ada perubahan sesuai Surat EdaranMendagri No. 161/321.1/SJ.

Bulan Agustus 2004.SPM No : 931/2561/PK/04, 10 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 30.000.000.;SPM No : 931/2527/PK/04, 09 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 280.250.000.;SPM No : 931/2497/PK/04, 04 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 40.000.000.;SPM No : 931/2741/PK/04, 31 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 15.000.000.;SPM No : 931/2578/PK/04, 12 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 279.090.000.

Bulan Agustus 2004.SPM No : 931/2561/PK/04, 10 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 30.000.000.;SPM No : 931/2527/PK/04, 09 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 280.250.000.;273SPM No : 931/2497/PK/04, 04 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 40.000.000.;SPM No : 931/2741/PK/04, 31 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 15.000.000.;SPM No : 931/2578/PK/04, 12 Agustus 04, Biaya JasaNon PNS sebesar Rp. 279.090.000.

maka sesuai PP No. 10tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan danperceraian PNS, Pemohon telah memenuhinya dengan telahkeluarnya izin yang dimaksud yaitu Keputusan Rektor UNRI Nomor:254/UN19/KP/2016 tentang Pemberian Izin Cerai Rektor UNRI;Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohontelah dikaruniai 3 (orang) anak yang bernama:a.

), Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya untuk melaku kanperceraian, sebagaimana Surat Nomor 254/UN19/KP/2016 tanggal 15April 2016;Sedangkan Termohon sebagai PNS tidak mengajukan SuratKeterangan atasannya, meskipun kepadanya telah diingatkan olehMajelis Hakim agar mengajukannya;Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Juni 2016 yang padapokoknya sebagai berikut:1.

Memang benar bahwa keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tidak harmonis di tahun 2002 dan 2003, dan tidakbenar 3 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon danTermohon tidak harmonis, hal ini dibuktikan dengan sudahadanya anak dan pada tahun 1991 Termohon diusahakanuntuk menjadi PNS dan Alhamdulillah Termohon mendapatkanpekerjaan tersebut atas inisiatif Pemohon.

Tidak benar dalil Termohon yang menyatakanTermohon sebagai PNS sudah bekerja sebelum menikah, danfakta hukumnya Termohon benar sebagai PNS semenjak tahun1991 sebagairnana tercantum dalam SK Pengangkatan CPNS,dan artinya adalah Termohon bekerja sebagai PNS setelahmenikah dengan Pemohon, sehingga alasan dan dalilTermohon terbantahkan dan oleh karenanya dalil Termohonmohon ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Dalil Termohon tidak benar sama sekali dan dibantah dengantegas oleh Pemohon dan

Oleh karenanya Pemohon tidak memberikannafkah langsung kepada Termohon, ditambah lagi Termohontelah bekerja sebagai PNS yang waktunya banyak habis di luarrumah.Perlu juga Pemohon sampaikan kepada ibu Hakim Ketua,Bapak/ibu Hakim anggota bahwa pada tahun 2008 sudahbanyak Pemohon tutupi utang yang dibuat oleh TermohonHalaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.PBR.3.4.tanpa memberitahu Pemohon.

AM KartuSuami PNS tertulis : M. FATKHULLOH.

namaFATKHULLOH, tanggal 27 Mei 1979, diberi tanda bukti P 12 ;.13.Foto copy ljazah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel FakultasUshuluddin di Kediri, Nomor : 0065/IV90, Gelar Sarjana (S1), JurusanPerbandingan Agama, atas nama FATKHULLOH, tanggal 25 Januari 1990,diberi tanda bukti P 13 ; 14.Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tingkat Aliyah NegeriTambakberas, No.V/MA/181/1985, atas nama FATKHULLOH, tanggal 1 Mei1985, diberi tanda bukti P 14 ; 15.Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS

FATKHULLOH ; .Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Surat Keputusan KenaikanPangkat PNS Nomor : Kw.13.1/2/Kp.07.1/9422/SK/2008, adalah : Drs. H.FATKHULLOH, M.MPd. Bahwa nama FATKHULLOH Als. MOHAMMAD FATCHULLOH Als. MOH.FATKHULLOH, AM Als. H. MOHAMMAD FATCHULLOH, Drs, M.Pd.l, DrAls. DRS. HAJ MOHAMMAD FATKHULLOH Als. MOH FATKHULLOH HAls. M. FATKHULLOH, AM Als. H. FATKHULLOH Als. : Drs.

FATKHULLOH ; .e Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di dalam Surat KeputusanKenaikan Pangkat PNS Nomor : Kw.13.1/2/Kp.07.1/9422/SK/2008, adalah :Drs. H. FATKHULLOH, M.MPd. ;e Bahwa benar nama FATKHULLOH Als. MOHAMMAD FATCHULLOH Als.MOH. FATKHULLOH, AM Als. H. MOHAMMAD FATCHULLOH, Drs,M.Pd.l, Dr Als. DRS. HAJI MOHAMMAD FATKHULLOH Als. MOHFATKHULLOH H Als. M. FATKHULLOH, AM Als. H. FATKHULLOH Als. :Drs. H.

SALINANPUTUSANNOMOR : 146/Pdt.G/2010/PA.Prm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuh putusan dalam perkara GugatanCerai yang diajukan oleh ;PENGGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS,tempat tinggal di KOTA PARIAMAN, disebut PENGGUGAT;LAWANTERGUGAT, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,

menurut hukum.SUBSIDAIR:Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datangsendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipundianya menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersingan telah dipanggilsecara resmi dan patut.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS

mengontrak di KOTA PARIAMAN dansemenjak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri diKOTA PARIAMAN.e Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkanTergugat tidak mau bekerja sehingga biaya keluarga ditanggung oleh Penggugat,waktu orang tua Tergugat masih hidup dibantu oleh orang tua Tergugat alahkadarnya, akan tetapi semenjak orang tua Tergugat meninggal dunia semua biayaditanggung oleh Penggugat sndirian.SAKSI II, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

dari Tergugatdan mohon Pengadilan memutus perkaranya;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalamBerita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan inicukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiuraikan diatas.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS

red255;;P UTUSANNomor:07/Pdt.G/2012/PTA Kdi.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai talak yang diajukan oleh :Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnyadisebut termohon/pembanding;MelawanTerbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di Kota Kendari selanjutnyadisebut pemohon/terbanding.Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungandenganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 306/Pdt.G/2011/PA KDI.tanggal 07 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 RabiulAwal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalam

Hakim tingkat pertama dan telah tercantumdalam diktum putusannya, sepenuhnya majlis Hakim tingkat bandingsependapat dan amar tersebut beserta besarnya, bisa dipertahankan dan akandiambil alih sebagai putusannya;Menimbang, bahwa mengenai apa yang dituntut oleh pembanding/termohon sebagaimana termuat dalam jawaban dan memori bandingnya,yang mendalilkan telah diatur dalam PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45tahun 1990 yaitu untuk menyerahkan 1/3 bagian pendapatan yang diterimaterbanding/pemohon sebagai PNS

terhadap dalil pembanding/termohon tersebutMajlis Hakim tingkat banding tidak sependapat, sebab pembebanankewajibankewajiban pemohon/terbanding bilamana terjadi perceraiansebagaimana tersebut diatas, itu merupakan kewajiban adminstartif yangberlaku bagi interen di lembaga di mana pemohon/terbanding bekerja yaituselaku Pegawai Negari Sipil yang sudah barang tentu bila mana ketentuantersebut tidak dijalankan akan kena sanksi disiplin pegawai sebagaimanadiatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin bagi PNS

PENETAPANNOMOR : 20 /PDT.P/2015/PNGStDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdatapermohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikanPenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukanoleh:HERMAN HAREFA Umur 58 Tahun (06 April 1957), Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),Agama Katholik, Alamat Desa Lolomboli KecamatanGunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, selanjutnyadisebut sebagaiPEMOHON

Harefa (Almarhum) ;Yasokhi Harefa (Almarhum) ;Marniati Harefa S.Pd.SD (Almarhum) ;e Bahwa saudara Pemohon yang bernama Marniati HarefaFw, FPS.Pd.SD (Almarhum) telah meninggal dunia karena suatupenyakit pada tanggal 24 Maret 2015 sesuai dengan suratketerangan kematian nomor : 474.3/31/DL/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolomboli KecamatanGunungsitoli Kota Gunungsitoli tertanggal 02 April 2015 ;e Bahwa Marniati Harefa S.Pd.SD (Almarhum) semasa hidupnyabekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

Maret 2015 sesuai denganSurat keterangan kematian nomor : 474.3/31/DL/2015yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lolomboli KecamatanGunungsitoli Kota Gunungsitoli tertanggal 02 April 2015 ;Bahwa benar Pemohon ( Herman Harefa ) bersaudarakandung dengan Marniati Harefa S.Pd.SD (Almarhum) ;Bahwa saksi melihat dan hadir pada waktu meninggalMarniati Harefa S.Pd.SD (Almarhum) tersebut dan padawaktu dikubur ;Bahwa benar Marniati Harefa S.Pd.SD (Almarhum) semasahidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

2015 sesuai denganSurat keterangan kematian nomor : 474.3/31/DL/2015yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lolomboli KecamatanGunungsitoli Kota Gunungsitoli tertanggal 02 April 2015 ;e Bahwa benar Pemohon ( Herman Harefa ) bersaudarakandung dengan Marniati Harefa S.Pd.SD (Almarhum) ;e Bahwa saksi melihat dan hadir pada waktu meninggalMarniati Harefa S.Pd.SD (Almarhum) tersebut dan padawaktu dikubur ;e Bahwa benar Marniati Harefa S.Pd.SD (Almarhum) semasahidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

PENETAPANNomor 252/Pdt.P/2018/PN KdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutatas nama Pemohon :FITRI PUJI AGUSTIANI, umur 37 tahun, (01081981), Jenis KelaminPerempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di Desa Gemuhblanten, Rt.001Rw.001, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Pengadilan

AFIFAHdiasuh oleh Pemohon;Bahwa selama Pemohon menikah dengan Sodik Sujatmiko, Pemohontinggal di Semarang sedangkan suaminya di Magelang, tetapi setelahPemohon bercerai kKemudian Pemohon tinggal di Kendal;Bahwa maksud ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk memperbaikinama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anakPemohon yang tertulis HANUM NAILUL AFIFAH yang benar adalahHANUM NAILUL AFIFAH, karena nama anak Pemohon ada tanda kutipsatu tidak bisa masuk dalam sistem komputer pada data PNS

yang bernama HANUM NAILUL AFIFAHdiasuh oleh Pemohon; Bahwa selama Pemohon menikah dengan Sodik Sujatmiko, Pemohontinggal di Semarang, tetapi setelan Pemohon bercerai kemudianPemohon tinggal di Kendal; Bahwa maksud ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk memperbaikinama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anakPemohon yang tertulis HANUM NAILUL AFIFAH yang benar adalahHANUM NAILUL AFIFAH karena nama anak Pemohon ada tanda kutipsatu tidak bisa masuk dalam sistem komputer pada data PNS

SodikSujatmiko dan Fitri Puji Agustiani (Pemohon);Menimbang, bahwa terhadap anak perempuan Pemohon yang bernamaHANUM NAILUL AFIFAH, Pemohon bermaksud memperbaiki nama AnakPemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2287/2007yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga BerencanaKabupaten Magelang tanggal 4 Mei 2007 yang tertulis HANUM NA'ILUL AFIFAHmenjadi HANUM NAILUL AFIFAH karena nama anak Pemohon ada tanda kutipsatu tidak bisa masuk dalam sistem komputer pada data PNS

PUTUSANNomor : 0670/Pdt.G/2012/PA.PasBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempattinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai "Penggugat" ;MELAWANTERGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal diKabupaten Purwokerto sebagai

"Tergugat" dalam hal ini secara hukumdiwakili oleh Pengampu Tergugat yang bernama KUASA TERMOHON,umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diKabupaten Purwokerto, sebagai Pengampu Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksinya;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 April 2012yang dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bahwa selama Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang menguruskepentingan Tergugat adalah pengampunya (Adik) bernama KUASA PEMOHON,umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMA, tempat kediaman diKabupaten Purwokerto;5.

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempatkediaman di Kabupaten Pasuruan;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut :a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai temankantor Penggugat;b.

PENETAPANNomor 1503/Pdt.P/2018/PN MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :FRANSISKA OETJIK POEDJIASTOETI alias FRANSISCA ~~ UCIKPUDJIASTUTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tgl lahir: Mojokerto/ 03September 1968, Pekerjaan PNS, Agama Katolik, WNI, bertempat tinggal diPerum Villa Bukit Tidar B1 No 403

tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenMojokerto Nomor 15479/Ind.Ds/1988/Kab.Mr.tanggal 20 Mei 1988 disitutertulis telah lahir FRANSISKA OETJIK POEDJIASTOETI anak darisuami istri Soepardi dan Kasinten diubah/ diganti menjadi telah lahirFRANSISCA UCIK PUDJIASTUTI anak dari Suami istri Soepardi danKasinten Bahwa adapun alasan Perubahan/ Pembetulan nama ini adalah tidaksesuai dengan nama yang terdapat di ijasah terakhir, SK PNS

Foto copy SK Kenaikan Pangkat PNS Nomor: SK.823.3731 atas namaDra. FRANSISCA UCIK PUDJIASTUTI (yang diberi tanda bukti P5);6.

yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenMojokerto Nomor 15479/Ind.Ds/1988/Kab.Mr.tanggal 20 Mei 1988 disitutertulis telah lahir FRANSISKA OETJIK POEDJIASTOETI anak dariHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1503/Pdt.P/2018/PN MIgsuami istri Soepardi dan Kasinten diubah/ diganti menjadi telah lahirFRANSISCA UCIK PUDJIASTUTI anak dari suami istri Soepardi danKasinten Bahwa adapun alasan Perubahan/ Pembetulan nama ini adalah tidaksesuai dengan nama yang terdapat di ijasah terakhir, SK PNS

PUTUSANNomor 0002 /Pdt.G/2014/MS.BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah SyarlYah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Bidan,pekerjaan PNS, Kota Banda Aceh, disebut Penggugat ;melawanTergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan PNS,tempat tinggal Aceh Besar, disebu Tergugat

tidakdibantah oleh Penggugat dan telah ditemukan fakta bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat benar sijak 8 bulan yang lalu telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kekurangannafkah, saling menyalahkan tidak ada keturunan dan juga selama iniPenggugat telah disiasiakan oleh Tergugat dengan tidak pulangpulangdan tidak diketahui lagi alamatnya ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan SuratKeputusan tentang Izin Perceraian dari atasanya sebagai salah satu syaratdisiplin bagi PNS

Oleh karenanya segala sesuatu yang menyangkuttentang ketentuan bagi seorang PNS yang bercerai tunduk sepenuhnyakepada Peraturan Pemerintah tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat danalasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo PasalHal. 9 dari 10 hal. Put.

PUTUSANNomor 48/PDT/2013/PT BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perkara perdatadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:ZENI SUGIANI, pekerjaan PNS pada TNI Angkatan Darat, beralamat diJalan Manggis Gg.

Sudirman No. 7Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Banjarmasin, tanggal 17 03 2014 register nomor :11/PDT/2014/PN.BUM, yang selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;melawanMUHAMMAD YUNUS BAWOEL bin BAWOEL, pekerjaan PNS padaKantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dahulubertempat tinggal di Jalan Manggis Gg.

Tergugat tidak pernahdipanggil atau diperiksa ke Walikota sebab Walikota bukan atasan langsungsebabsebab terjadinya pemberian ijin cerai tersebut;Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami sebagai pemohon bandingmemohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini,kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:e Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding PNS ZeniSugiyani;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 03 / PDT /G/2014/PN.BUM tanggal 9 Juni

/PT.BJUM(Tergugat) wajid memperoleh Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabatsebelum melakukan perceraianMenimbang, bahwa dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuantidak terpisahkan dalam pertimbanganpertimbangan perkara ini, Terbandingsemula Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian telah mendapati ijinlebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan WalikotaBanjarmasin tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 862/016Duk.Kum/BKD.DIKLATtentang Pemberian ljin Perceraian PNS

Rahman Hehanussa, Lahir di Hualoy,tanggal 11 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Desa Hualoy,Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,selanjutnya disebut Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi serta memeriksaalat bukti lain di muka persidangan ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 25 Juli 2017,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

dengan Pemohon Il tidak ada hubunganmahram atau Saudara susuan yang dapat membatalkan pernikahan;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il tinggal di NegeriHuwaloy, Kecamatan Amalatu ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniai 4 (empat) oranganak;Bahwa sejak pernikan sampai sekarang tidak pernah ada orang lainatau pihak tertentu yang menggugat perkawinan Pemohon danPemohon II;Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuanmengurus buku nikah, karena Sekarang Pemohon Il sudah jadi PNS

Abd Rajak Narahaubun bin Yahya Narahaubun, umur 50 tahun, agamaIslam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Dua, DesaKairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikanketerangan dibawah sumpah sebagai berikut:Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sabary dan Pemohon llBahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon 11;Bahwa Pemohon dan dan Pemohon Il adalah suami istri;Bahwa Pemohon dan dan Pemohon Il menikah tanggal 24 Mei 2001,saksi hadir sebagai wali sekaligus yang menikahkan

dengan Pemohon Il tidak ada hubunganmahram atau saudara susuan yang dapat membatalkan pernikahan; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il tinggal di NegeriHuwaloy, Kecamatan Amalatu ; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniai 4 (empat) oranganak; Bahwa sejak pernikan sampai sekarang tidak pernah ada orang lainatau pihak tertentu yang menggugat perkawinan Pemohon danPemohon II;* Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuanmengurus buku nikah, karena Sekarang Pemohon Il sudah jadi PNS

., Perwira, Bintara,Tamtama dan PNS TNI Angkatan Laut, yang berkantor diDinas Hukum Koarmatim Jalan Hang Tuah, Ujung KotaSurabaya, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/13/11/2013, tanggal 13 April 2013, yang dikeluarkan Kepala DinasHukum Komando Armada RI Kawasan Timur, dan Surat jinKuasa Insidentil tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor: W.13Al/1903/Hk.05/III/2013, yang dikeluarkan Ketua PengadilanAgama Surabaya.

Semula Termohon, sekarang Pembanding.Selanjutnya disebut Termohon / Pembanding;MELAWANumur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS TNI AL,bertempat tinggal di KOTA SURABAYA. Semula Pemohon,sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut Pemohon /Terbanding .;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Hal 1 dari 10 hal Put.

tidak mengajukanmemori bandingnya dalam perkara ini, sehingga dapat diketahui keberatannyaterhadap putusan a quo, akan tetapi atas dasar apa yang telah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya a quo yang telahmenetapkan Mutah sebesar Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah ), maka MajelisHakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan penetapantersebut, karena besarnya mutah tersebut belum sesuai dengan kepatutan dankemampuan Pemohon / Terbanding yang bekerja sebagai PNS

Put.No.292/Pdt.G/2013/pertimbangan tersebut, oleh karena hal tersebut telah sesuai dengan besarangaji Pemohon / Terbanding selaku PNS golongan III / b.;Menimbang, bahwa dengan terkabulnya permohonan Pemohon /Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon /Pembanding, maka dengan demikian berarti Pengadilan telah memenuhi hakPemohon / Terbanding sebagai seorang suami yang diberi hak oleh hukumuntuk menjatuhkan talaknya.

dicatatkan pada kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 5171LT121220170029 tanggal 12 Desember 2017 ;Bahwa setelah terbitnya Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon baru menyadariada kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiransehingga nama Pemohon yang tercamtum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KartuTanda Penduduk serta Kartu Keluarga tersebut tidak sama dengan nama yangtercantum dalam ljasah Pemohon serta SK PNS

NI LUH SUCI ;Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiranyaitu agar nama Pemohon yang tercamtum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KartuTanda Penduduk serta Kartu Keluarga tersebut Sama dengan nama yang tercantumdalam Ijasah Pemohon serta SK PNS Pemohon;Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan olehPemohon,;SAKSI II : !

NI LUH SUCI ; Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiranyaitu agar nama Pemohon yang tercamtum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KartuTanda Penduduk serta Kartu Keluarga tersebut Sama dengan nama yang tercantumdalam Ijasah Pemohon serta SK PNS Pemohon;Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan olehPemohon;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukansegala sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

telahdiajukan bukti surat dari P1 sampai dengan bukti surat P6 serta 2 (dua) orang saksi yangbernama MADE RAI SUARTA dan I KETUT ALIT SUKARYA;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan initelah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercamtum dalam KutipanAkta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tersebut tidak samadengan nama yang tercantum dalam ljasah Pemohon serta SK PNS

Adapun sebabnya, karena Tergugat sejak dipecatdari PNS (9 tahun yang lalu) jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat danTergugat melakukan tindakan kriminal sehingga sampai sekarang masih ditahan diPolsek.Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat,tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkanPenggugat dan Tergugat.2.

SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam , pekerjaan Pensiunan PNS, tempatkediaman di KABUPATEN BANTUL, menerangkan :Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.Bahwa, Mereka adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 3 orang anak (ikutPenggugat).Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,bertempat kediaman terakhir di orang tua Penggugat di KABUPATEN BANTUL,akan tetapi sejak 9 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah hidupHal

Adapun sebabnya, karena Tergugat sejak dipecatdari PNS, sekitar 9 tahun yang lalu jarang memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat dan Tergugat melakukan tindakan kriminal sehingga sampai sekarangmasih ditahan di Polsek.e Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat,tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkanPenggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksisaksitersebut, Penggugat menyatakan tidak

Adapun sebabnya, karena Tergugat sejak dipecatdari PNS, sekitar 9 tahun yang lalu jarang memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat dan Tergugat melakukan tindakan kriminal sehingga sampai sekarangmasih ditahan di Polsek.Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat,tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkanPenggugat dan Tergugat.Hal. 7 dari 10 hal.

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa;a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasanyang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) harikerja; dan ; Bahwa pada akhir tahun 2012 atasan langsung Penggugatmenghubungi agar uang percepatan diserahkan kepadabendahara lainnya/Kasubag Keuangan untuk dikirim keKabupaten/Kota akan tetapi

No.01/G/2015/PT.TUN.JKT.18.19.panggilan tersebut, tanggal panggilan surat dan waktupelaksanaan hanya berjarak 1 hari dan perbuatan tersebut telahbertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 ayat (1), (2) dan(3) yang berbunyi : 2ec nnn nena eneenennnns1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secaratertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggarandisiplin dilakukan