Ditemukan 22800 data
8 — 5
Februari2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.Gtlo,tanggal 1 Februari 2018, dengan dalildalil pada pokoknya sebagaiberikut:Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.GtloBahwa pada tanggal 10 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten BoneBolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 279
20 — 5
No.0720/Pdt.G/2018/PA.BklsNikahNomor: 279/39/V1/2011tanggal20Juni2011dansesaatsetelahakadnikahTergugatmengucapkansighattakliktalak;2. BahwasetelahpernikahantersebutPenggugatdengan TergugatbertempattinggaldirumahOrang Tua Penggugat selama 1 Tahun 6 Bulan,dan terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama sebagaimanaalamat penggugat diatas;3.
8 — 0
terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sahyang belum pernah bercerai;Menimbang bahwa, saksisaksi yang dihadirkan Pemohon secara materimaupun formil telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti, karena saksisaksiyang hadir tersebut dari orangorang yang terdekat dengan mereka, oleh karena itukesaksian mereka dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) sertaketerangan saksisaksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukumsebagai berikut: = = 279
8 — 1
Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suamiistri yang telah menikah pada tanggal 4 Juni 2004,yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanTempurejo, Kabupaten Jember dengan Kutipan AktaNikah No.279/17/V1I/2004 tanggal 04 Juni 2004;2.
7 — 0
Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyataGugatan Penggugat tidak melawan hukum dan tidak melawan hak serta Tergugat tidak hadir,oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek ; 279 222 n nn nnn nnn nn nnn nnn nananMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuaipasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 jo Undangundang Nomor 3 tahun 2006biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, pasal
13 — 2
Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai sekarang,Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinyaperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebabkecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 279
Tergugat telah pisah tempattinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai sekarang, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisinandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279
10 — 1
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 279
2016/PA.Rtutanggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang kurang lebih 10(sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakanindikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisahtempat tinggal jika kKeduanya masih rukun sebagai suami isteri,sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279
111 — 58
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 279 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP).KEDUA Bahwa ia terdakwa ABIDIN AZIS FENETRIUMA pada sekitarbulan Juli 2011 sekitar pukul 24.00 Wit atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam tahun 2011, bertempat di JI Perindustrian KabupatenKaimana atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telahberistri,oerbuat
dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;1112Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapatdibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangandengan Dakwaan alternatif, yaitu dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 279
37 — 10
antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, MajelisHakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinyaperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebabkecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 279
Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikaHal 13 dari 19 Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Rtukeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279
35 — 19
Mengadakan penikahan padahal mengetahuibahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yangsah untuk itu , dan Barangsiapa menyuruh = memasukanketerangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatuhal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta ituseolah olah keterangan sesuai dengan kebenaran, diancam, jikapemakaian itu) dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279
Selanjutnya pada tanggal 21Desember 2006 Terdakwa di sel di kesatuan dan atas perintah Dan YonArmed 10/2/1 Kostrad Terdakwa diserahkan ke Denpom II1I/1 Bogor gunadiproses sesuai dengan hukum yang berlakuBerpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantumdalamKesatu : pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP,Kedua : pasal 266 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkantelah melakukan tindak pidana
tindak pidana Mengadakanpenikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah adamenjadi penghalang yang sah untuk itu, dan Barangsiapa menyuruhmemasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenaisesuatu. hal yang kebenarannya harus' dinyatakan oleh akta itu,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai aktaitu. seolah olah keterangan sesuai dengan kebenaran, diancam, jikapemakaian itu) dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana menurut pasal 279
Siti Rohani.Oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukanTerdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilampirkandan dilekatkan dalam berkas perkara.Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonanuntuk tidak ditahan karena akan menengok ibunya yang sedang sakitkeras di Karawang maka Majelis berpendapat, cukup alasan untukmengabulkan permohonan tersebut dengan tidak perlu segera ditahan.Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 266 ayat (1)KUHP dan ketentuan
589 — 185
Bahwa berdasarkan Pasal 279 Reglement Recht Vordering (RV)dikatakan:Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkaraperdata yang sedang berjalan antara pihakpihak lain dapatmenuntut untuk menggabungkan din atau campur tangan. 2. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi inikarena mengetahui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terjadiperkara/sengketa yang bermaksud untuk melakukan pembagian dariHarta Peninggalan Aim.
Goh Cheng Liang;Bahwa namun demikian, sampai dengan masuknya GugatanIntervensi dari Penggugat Intervensi ini, Tergugat Intervensi tidakpernah mengetahui jika Mr.Goh Cheng Liang telah melakukanpengalihan hak ( Cessie) kepada Penggugat Intervensi;Bahwa dengan adanya gugatan Intervensi yang merupakanpencampuran pihak ketiga atas kepentingannya sendiri (tussenkomst) berdasarkan pasal 279 RV, maka harusdipertimbangkan dan kemudian diputus dalam suatu putusan selaMajelis Hakim ( Retnowulan Sutianto, Hukum
Kamimerujuk pada ketentuan Pasal 279 hingga Pasal 282 Reglement opde Rechtsvordering (RV) dimana pada pokoknya diatur bahwasuatu intervensi harus dimohonkan terlebih dahulu kepada Hakimmelalui suatu permohonan.Prosedur permohonan intervensi telah secara tegas diatur dalamketentuan Pasal 280 dan Pasal 281 RV sebagai berikut:Pasal 280 RV:Tindakantindakan ini dilakukan dengan surat permohonanpada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau padawaktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang
Para Tergugat Mayoritas Intervensi dengan ini merujuk kepadaketentuan Pasal 279 RV yang mengatur sebagai berikut:Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatuperkara perdata yang sedang berjalan antara pihakpihaklain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campurtangan.7. Hukum Acara Perdata Indonesia mengenal 3 (tiga) bentuk intervensidalam suatu perkara perdata, yaitu:a.
RVberbunyi Barang siapa mempunyai kepentingan dalam perkara perdatayang sedang beralan antara pihakpihak lain dapat menuntut untukmenggabungkan din atau campur tangan,Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 279 RVtersebut diatas, maka hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, adalahapakah Penggugat Intervensi yaitu Tan Kim Swee Augustine mempunyaikepentingan dalam perkara perdata Reg.No.541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
52 — 26
Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidanaMengadakan pernikahan padahal mengetahuibahwa pernikahan yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk ituSebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal : 279 Ayat (1) ke1 KUHP.b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 3(tiga) bulanC.
Bahwa Terdakwa melaksanakan perkawinan denganSaksi 2 pada saat Terdakwa = masih terikatperkawinan dengan Saksi 1 karena prosesperceraian antara Terdakwa dan Saksi 1 masihdalam upaya hukum banding dan sebelumberkekuatanhukum tetap.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telahcukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke1KUHP.Bahwa = atas Dakwaan tersebut, Terdakwamenerangkan : Telah melakukan tindak pidanasebagaimana
Banggai tanggal 21Juli 2009. 12 (dua belas) lembar foto copy putusanSulteng tanggal 26 Agustus 2009. 1 (satu) lembar foto copy undangan nikahTerdakwa dan Saksi 2 tanggal 31 Juli2009..Adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabatyang berwenang sebagai bukti petunjuk bahwatelah terjadi suatu tindak pidana yang telahdilakukan oleh Terdakwa maka majelis akanmenentukan statusnya untuk tetap dilekatkandalam berkas perkara.Pasal 279 Ayat (1) ke1 KUHP dan ketentuanPerundang undangan lain yang bersangkutanMENGADILI
Basin bin Caong
Termohon:
Marsah bin Manin
14 — 4
Oleh karena itu apabila Pemohon lulusan SDPemohon akan melaporkannya ke Bupati Bekasi;Bahwa pada saat mediasi tanggal 10 Agustus 2017, Pemohonmengaku dengan tegas bahwa Pemohon telah menikah denganseorang janda yang Pemohon talak, bahwa Pemohon lupa adaPasal 279 KUHP melarang perbuatan tersebut apabila dilanggarakan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara;Bahwa selama ini Termohon sudah banyak berkorban terhadapPemohon antara lain saat Pemohon sakit dan dirawat di rumahsakit, Termohon harus rela menjual
/No.1284/Pdt.G/2017/PA CkrRekonvensi, Pasal 279 KUHPidana melarang mengadakan perkawinankarena adanya penghalang perkawinan sebelumnya. Bahwa PemohonKonvensi mengerti dan atau paham UU karena jabatannya sebagaiSekretaris Desa. Dari pengakuan Pemohon Konvensi ini, TermohonKonvensi / Pemohon Rekonvensi berniat akan membuat Laporan Polisidengan tuduhan dugaan melanggar Pasal 279 KUHPidana denganancaman hukuman 5 tahun penjara;Dalam Rekonvensi1.
87 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk sebagian; - Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum;- Menyatakan batal surat Legalisasi Perjanjian Kerjasama Nomor 2074/Leg/DA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;- Menyatakan batal Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 31 Tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;- Menyatakan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 279
12 — 6
0.00 0.00 12.00 569.00 353.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 324.00 Tm/F12 1 TE(1430) 13527) 21427) 22227) 2255) 27913) 224) 23) d363427) 25) 27940) 12627) 23) 127) 25) 27950) 1430) 123) 215) 124) 2255) 27913) 224) 2251424) 215) 127) 25) 2796224) 26116) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 429.00 324.00 Tm/F12 1 TE(5) ToETQqBIa ee a ee ee ee ee ee ee ee ee0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 436.00 324.00 Tm/F12 1 TE(76) 1(24) 2(1424) 2(5) 279
(64) 1(3427) 2(5) 279(57) 2(27) 2(2515) 1(223) 2(27) 2(37) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 533.00 324.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 539.00 324.00 Tm/F12 1 TE(23) 2(24) 2(23) 2(3627) 2(30) 1(5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 295.00 Tm/F12 1 TE(1424) 2252627) 2((W255) 3i2(7024) 2(415) 1(30) 1(6130) 1(54) 2(27) 2(15) 1(24) 2(5) 313(67) 1(615) 313(42) 2(27) 2(4430) 1(27) 2(2624) 2(5) 313(1427) 2(430) 1(5) =312(76) 1(24)
37 — 8
Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah pada tanggalpada 10 September 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 279/25/IX/2000 tanggal 10 September 2000;2.
, para Pemohonmengajukan beberapa bukti tertulis sebagai berikut :1.Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor3507271606750002 tanggal 31102012 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya (bukti P.1);Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Il Nomor3507276206770003 tanggal 31102012 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya (bukti P.2);Fotokopi akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 279
13 — 2
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalselama 1 (satu) tahun sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat haltersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sebab kecil kKemungkinan antara suami isteri berpisahtempat tinggal jika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalamhal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebuttelah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 279
Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Rtuindikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggaljika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal ini patutdinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retakdan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997 yang untukselanjutnya diambil
149 — 35
secara melawan hokum dehingga sesuai denganPasal 165 HIR dan 285 Rbg, yakni akta ontentik, yaitu Akta yang dibuat oleh Para Pihak (PayAkte) atau secara jelasnya : Akta yang dibuat oleh Pejabat atas permintaan pihakpihak yangberkepentingan;Bahwa jelas terdapat fakt Vbuktibukti yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat diObyek yang dipermasalahkan tersebut tidaklah berdasarkan penyerobotan sebagai berikut : Bukti P2; Surat Tagihan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti P7 Surat dari BPPN No.1.771/2/279
Perihal Pemberitahuan penghentianPenyidikan;; Surat BPN No. 1/711.2/2/2/279/09/HT/2002 tanggal 8 maret 2002;; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 05 September 2001 danterdaftar dengan No.44*" /Pdt.G/2001/PN.JKT.PST: Foto copy KTP Tergugat I;; Kartu Keluarga No.505558 yang dikeluarkan oleh kelurahan Gunung SahariSelatan Pada bulan Januari 1995 ;; Butir (3) Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2000 dari Tergugat I kepada tergugatMenimbang, bahwa selain alat bukti berupa suratsurat tersebut Penggugat
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 299 K/PID.SUS/201912.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.1 (satu) lembar asli undangan Nomor : 005/317/441.407/2009tanggal 12 Oktober 2009 ;2 (dua) lembar fotokopi berita acara Nomor : 143/084/441.111/2009tanggal 14 Oktober 2009 ;3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima tim pengadaan tanahTPA Pasean bersama pemilih tanah di ruang rapat sekdakab;1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Jatim Nomor tabungan :0072249275 atas nama Muhriyadi:1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 005/279
pemerintan KabupatenPamekasan tahun ajaran 2009 tanggal 25 Maret 2009 ;1 (satu) lembar asli undangan Nomor : 005/317/441.407/2009tanggal 12 Oktober 2009 ;2 (dua) lembar fotokopi berita acara Nomor : 143/084/441.111/2009tanggal 14 Oktober 2009 ;3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima tim pengadaan tanahTPA Pasean bersama pemilih tanah di ruang rapat sekdakab;1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Jatim Nomor tabungan :0072249275 atas nama Muhriyadi:1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 005/279
13 — 2
telahpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang kuranglebih 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebutmerupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sebab kecil kKemungkinan antara suami isteriberpisah tempat tinggal jika kKeduanya masih rukun sebagai suamiisteri, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279
telah pisah tempattinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279