PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PARA PENGGUGATBERDASARKAN PERMEN AGRARIA NOMOR 11 TAHUN 2016 DANPERMA NOMOR 6 TAHUN 2018;a. Bahwa berdasarkan Permen Agraria Nomor 11 tahun 2016 dan PermaNomor 6 tahun 2018, masyarakat yang merasa mempunyai sengketaterkait tanah maka bisa melakukan pengaduan ke Kepala KantorPertanahan secara tertulis;b.

Pasal 6 ayat (2) Permen Agraria Nomor 11 tahun 2016 menyatakansebagai berikut : Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1)disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis melaluiloket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian;c.

Bahwa dari dalil Para Penggugat di halaman 4 gugatannya dapat kitaketahul bahwa Para Penggugat mengirim surat keberatan ke Tergugat ,namun pengiriman surat dari Para Penggugat tidak sesuai prosedursebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Permen Agraria Nomor 11tahun 2016 sehingga Para Penggugat tidak dapat menunjukkan didalam gugatan ini adanya "tanda terima pengaduan sebagaimanaketentuan Pasal 7 ayat (3) Permen Agraria Nomor 11 tahun 2016;Bahwa dengan demikian, haruslah ditolak terhadap dalil ParaPenggugat

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat tidak memenuhiketentuan yang tercantum dalam Permen Agraria Nomor 11 tahun2016dalam mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepadaTergugat, sehingga tindakan Para Penggugat dalam mengajukankeberatan kepada Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan yangbelum menempuh upaya administratif pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Barat (Tergugat);.

tanggal 12 Januari1976, menurut Achmad Afandi selaku pihak penjual bukanlah didirikan di atastanah yang telah diberikan hak melainkan di atas tanah yang masih dikuasai olehnegara, artinya belum ada pemberian hak oleh negara kepada pihak penjual atassebidang tanahnya, sehingga dengan demikian terhadap bidang tanahnya bukantermasuk yang dijadikan objek jual beli;Halaman 45 dari 51 halaman, Putusan Nomor: 149/G/2019/PTUN.JKT.Menimbang, bahwa hukum pertanahan yang tertuang dalam UndangUndang Pokok Agraria

Bahwa atas surat yang di kirim oleh PENGGUGAT kepada BadanPertanahan Nasional di Jakarta, PENGGUGAT mendapatkan respon/tanggapan dari kementrian Agraria dan tata Ruang/Badan PertanahanNasional pada tanggal 17 Januari 2019, dengan mengirimkan surat yangditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Timur di Samarinda, perihal penyelesaian ProsesWaduk Teritip di Balikpapan agar ditindak lanjuti.12.

Bahwa kemudian walaupun sudah adanyainstruksi dariKementrian Agraria dan tata ruang, TERGUGAT dan TERGUGAT II tidakmengindahkan sehingga belum melaksanakan pembayaran ganti rugi danPENGGUGAT juga belum mendapatkan kepastian terkait denganpembayaran ganti rugi atas tanah yang masuk dalam wilayah waduk teritip;13.

Bahwa oleh karena Sertipikat merupakan produk hukum yangdikeluarkan oleh Pemerintah kota Balikpapan melalui Badan Pertanahankota Balikpapan (BPN) dalam hal ini TERGUGAT II sebagaimana dalamundangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Undangundang Pokok Agraria Pasal (2) yaitu Pendaftaran tersebut dalam ayat (1)pasal ini meliputi, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut, pemberiansuratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

Bahwa Tergugat IV telah menjalankan fungsi dan kewenangannyasesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;4.

oleh Atas nama menteri Agraria dan tata Ruang /KepalaBPN/Dirjen Pengadaan Tanah Arie Yuriwin, SH.

, sehingga seharusnya penerbitan sertipikat hak pakaiatasnya, dilakukan dengan pemberian hak dari Para Penggugat selaku ahliwaris pemegang hak, dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaBahwa tanah milik adat diakui eksistensinya secara hukum, hal tersebutsebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 3 Undangundang No. 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi :"Dengan mengingat ketentuanketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hakulayat dan hakhak serupa itu dari

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atasTanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, mengenai syaratsyaratpermohonan Hak Pakai untuk Instansi

Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidakterdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan, tidak ada perintah yangmenyatakan tanah obyek sengketa dinyatakan Status Quo dan tidak adapenetapan yang menyatakan obyek sengketa disita, maka sesuai PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah danKegiatan Pendaftaran Tanah, Tergugat memproses lebih lanjut permohonanHak Pakai yang diajukan

cukuplogis, apalagi Sertifikat Hak Pakai adalah atas nama Pemerintah DaerahTingkat Sulawesi Selatan di mana Pemda TK Propinsi SulawesiSelatan tidak mempunyai inventaris tanah pertanian di Polmas, demikianhalnya mengapa tidak diproses Sertifikat Hak Pakai melaksanakan atastanah kosong tersebut jika telah terjadi jual beli ;Dan hal point tersebut diatas telah Pemohon Kasasi kemukakan dalammemori banding, hal ini dimaksudkan agar Judex Factie menerapkanhukum dan atau peraturan perundangundangan pertanahan (agraria

Pemberian hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.7 Tahun 1992atas nama Pemerintah Daerah TK.I Sulawesi Selatan lebih dahuludilahirkan dari pada penerbittan Surat Edaran Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5004039 tanggal 23 Desember1994 (vide tersebut dalam putusan Tingkat Pertama, halaman 36);b.

/Sip/1974;Penerapan hukum yang dilanggar oleh Judex Factie Pengadian TingkatPertama in casu Pengadilan Tingkat Banding, adalah penerapan jual bellidalam tesang sementara tesang itu sendiri belumlah berakhir (tesangdipasang sejak tahun 1954 sampai dengan 2029) sebagaimana dimuatdalam isi/materi Tesang (perjanjian/persetujuan) a quo, dan oleh karenanyapula menyimpang dan menyampingkan syaratsyarat jual beli dan tesangmenurut Hukum Adat yang berlaku di Indonsia sebelum lahirnya Undang Undang Pokok Agraria

Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala BPN RI Nomor1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PertanahanNasional RI dan Pasal 105 (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNo.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atasTanah Negara dan Hak Pengelolaan. 2.

Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tentangPendaftaran Tanah.2. Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat dijadikan sebagai dasar ataubukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan alat bukti hak atas tanah,hal tersebut dikarenakan :a). Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat dibuat tidakberdasarkan ketentuan yang berlaku.b).

Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tentangPendaftaran Tanah.2.4 Penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap 35 bidang tanah atas nama Suroto, dkksebanyak 35 orang yang terletak di Desa Gedong Ram Kec.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun1999.d.Tergugat XXXVI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut, setelahmembaca dan meneliti alas hak yang dimiliki oleh Pemohon, baik data yuridismaupun data fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada Tergugat XXXVIantara lain : Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Surat surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon Surat surat/dokumen Perolehan Tanah oleh Pemohon Surat

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9Tahun 1999.I.3.

Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkenanmenyatakan bahwa penghunian atau penguasaan secara fisik atastanah dan bangunan rumah yang sejak puluhan tahun dihuni ataudikuasai oleh Para Penggugat yang terletak di jalan di JI.Garuda no. 21/ A Stasiun Kemayoran Rt. 015 Rw 01 Kelurahan Gunung SahariSelatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, adalah dapat dinyatakansebagai penguasaan yang sah dan benar menurut hukum sesuai denganketentuan Undangundang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, pasal

hanja dipergunakan untuk kepentingan instansiinstansi itusendiri dikonversi mendjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalamUndangUndang Pokok Agraria, fang berlangsung selama tanahtersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi fangbersangkutan."

Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat; Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 82 oleh Turut Tergugatmerupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasamaantara PJKA dengan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 162/HK/Tap/83dan Nomor 57/SPK/XI/1983 tentang Pelaksanaan Kegiatan UntukPensertipikatan Tanah PUKA.

dalamPeraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, fang diberikan kepadaDepartemendepartemen, Direktoratdirektorat dan DaerahdaerahSwantara sebelum berlakunja Perturan ini sepandjang tanahtanahtersebut hanja dipergunakan untuk kepentingan instansiinstansi itusendiri dikonversi mendjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalamUndangUndang Pokok Agraria, fang berlangsung selama tanahtersebut dipergunakan untuk kepertuan itu oleh instansi fangbersangkutan.

Perusahaan Jawatan Kereta Api.Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Pusat.Di dalam sertifikat tersebut ditegaskan pula lamanya berlaku hak, yakniselama dipergunakan untuk kepentingan Dinas (Stasiun K. A.

Bahwa tanah bekasEig.Verp.No. 1029 berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 1 tahun1958 jo Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 297/Ka tanggal 12Agustus 1959, dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai olehNegara sejak tanggal 24 Januari 1958. Dan kepada bekas pemegang haktanah Negara bekas Eig.Verp. No. 1029 atau ahli warisnya sudah adakesediaan Pemerintah memberikan ganti rugi berupa tanah seluas141.513 M* sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan MenteriPertanian dan Agraria No.

Bahwa tanah bekas Eig.Verp.No. 1029 berdasarkan ketentuanUndangUndang No. 1 tahun 1958 jo Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK 297/Ka tanggal 12 Agustus 1959, dinyatakan sebagai tanah yanglangsung dikuasai oleh Negara sejak tanggal 24 Januari 1958. Dan kepadabekas pemegang hak tanah Negara bekas Eig.Verp.

Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.Jawaban Pembanding II semula Tergugat XII, sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.Bahwa Tergugat XII telah menerbitkan sertifikatsertifikat dalam perkara a quoyang menjadi obyek sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.

Sehingga sertifikatsertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat XII kepada Para Tergugat tersebut,Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMBmemiliki kKekuatan mengikat secara hukum dan dilindungi oleh hukum sesualUndangUndang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Bagian III Hak MilikPasal 20 ayat (1) Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalampasal 6.

Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 Pendaftaran tanah Jo.Peraturan Menteri Negara/Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran tanah Jo. PutusanMARI No.23 PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002;8.

Sejalan Dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun = 1999Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan;Pasal 104;Tata Cara Pembatan Hak Atas Tanah; (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak tas tanah keputusanpemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.8.

PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Taun 1997;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 13/Cogreg, tanggal 1 Maret 1977,Gambar Situasi 422/1977, tanpa tanggal, luas 8.740 m2 (delapan ributujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama M. RAMDANEFFENDI, dimana dalam proses penerbitannya telah melalui rangkaiankegiatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.5 Tahun 1960Jo.

Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962, serta TELAH MEMENUHI AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijkbestuur / principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan olehW.

Pada tanggal 1031977 terbit Sertipikat Hak Milik No. 13/Cogreg,tanggal 1 Maret 1977, Gambar Situasi 422/1977, tanpa tanggal, luasHalaman 19 dari 58 Putusan Perkara Nomor: 164/G/2017/PTUNBDG8.740 m2 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atasnama Ari Pein, asal dari Pemberian Hak Berdasarkan Surat KeputusanKepala Insfeksi Agraria, Tanggal 16121965, No. V/B,54.VIII/1965/JawaBarat; b.

RAMDAN EFFENDI pada tanggal 14 Juni 2016 (vide buktiT1= bukti T Il Intervensi1), Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa telah bertentangan dengan Pasal 1 angka (1), Pasal 3 huruf a, Pasal 4ayat (1), Pasal 5, Pasal 32 angka 1, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PasalHalaman 41 dari 58 Putusan Perkara Nomor: 164/G/2017/PTUNBDG104 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor9 Tahun 1999

KEPALA KANTOR AGRARIA DAERAH TINGKAT Il SERANGTERTANGGAL 14 MEI 1985.9) Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1988, Tanah Objek Sengketa (HasilReklamasi Pertama) seluas : 1.300 M (Seribu Tiga Ratus ratus meterpersegi) tersebut, dijual lagi oleh Ny. Kumalawati kepada MuhamadMardiono, sesuai dengan Bukti Surat : Akta Pengikatan Jual Beli danKuasa (APJBK), Nomor : 3 tanggal 5 Oktober 1988, yang dibuatdihadapan Notaris & PPAT Ny.

/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah,maka pemindahan/Peralihak Hak atas tanah harus dibuat dalam bentuk AktaJual Beli yang bentuk dan Formatnya sesuai ketentuan .Halaman 37 dari 79 halaman, Putusan No. 13/G/2016/PTUNSRGLagi pula harus diperhatikan mengenai status tanahnya, untuk tanah hasilreklamasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor

Pihak yang melakukanReklamasi dapat diberikan Prioritas Pertama untuk mengajukan permohonanhakatas tanahnyaBerpedoman pada Surat Edaran aquo maka tanah Reklamasi Statusnyaadalah Tanah Negara, Hal ini juga merupakan implementasi dari ketentuanpasal 27 Huruf B UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang menyatakan Hak Milik hapus bila tanahnyamusnah (Tenggelam);Dengan demikian harus dibedakan tata cara pemindahan/perolehan tanahberstatus milik adat dengan tanah Negara

Penggugat dalam dalilnya halaman 22 dan 23 angka 3 telah keliru mengenaidasar hukum yang mengatur tentang pembatalan Hak Atas Tanah karenamendasarkan dan mempedomani ketentuan peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraHalaman 39 dari 79 halaman, Putusan No. 13/G/2016/PTUNSRGPemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaankarena sepanjang mengenai penanganan Sengketa dan Pembatalan HakPeraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak atas tanah Negara (fotokopi);Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi);Akta Jual Beli Nomor 218/2007, tanggal 13 Juni 2007(fotokopi sesuai dengan asili);Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, dan 4 (empat)Orang

Menetapkan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Bernama SUMARSIH lahir di Subang tanggal 25 Desember 1972 sebagaimana yang tercantum pada Kartu Identitas Penduduk No NIK 3213236512720010, Kartu Keluarga nomor KK 3213230205170003, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-14072023-0019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sertifikat hak milik dengan nomor sertifikat 1) 10.08.01.02.1.02544; 2) 10.08.01.02.1.01501; 3) 10.08.01.02.1.01501 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria

Budi Harsono dalam bukunya berjudulHukum Agraria Indonesia menyatakan bahwa jual beli tanah yang tidakdilakukan dengan Akta PPAT adalah sah menurut hukum yang mengakibatkanberalihnnya hak milik atas tanah dari si penjual kepada si pembeli asalkan jualbeli itu memenuhi syaratsyarat materiil baik mengenai penjual, pembellimaupun tanahnya. Selanjutnya disebutkan bahwa syarat sahnya jual beli hakatas tanah untuk kepentingan pendaftaran pemindahan hak ada dua yaitusyarat materi! dan formil.

tanah yangsedang di sita oleh Pengadilan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 952K/Sip/1974 menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabilatelah memenuhi syaratsyarat dalam KUH Perdata atau hukum jual bellidilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepalakampung, maka syaratsyarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidakmengenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam KUH Perdata / hukumadat melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria

Nomor105Padt.G/2018/PN Bppberdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. mewajibkan bagi pihak yangkalah dalam suatu perkara membayar ongkos perkara ini sehingga dengandemikian petitum angka 8 haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan gugatan penggugatdapat dikabulkan untuk sebagian ;Mengingat ketentuanPasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Rbg, UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Maka Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ,Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan , Provinsi Jawa Timur menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Dwi Suhartatik .

Perhatikan dalamSertipikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Dwi Suhartatik dalam huruf i )Petunjuk tercatat Akta Jual Beli , Tgl O08 12 2009 , Nomor 257 / 2009 ;Halaman 15 Putusan Nomor 113PDT/2021/PT SBY.Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti bukti surat dariKementrian Agraria dan Agraria Provinsi Jawa Timur yang merupakan surat surat bukti untuk pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Tanah ataspermohonan Dwi Suhartatik yang telah melalui mekanisme dan prosedursesuai dengan ketentuan yang berlaku

tersebut tidak ada HakTanggungan dan hal tersebut dibuktikan dengan sampai saat ini sertifikathak milik tersebut belum pernah dikembalikan kepada PENGGUGATsetelah dipasang hak tanggungan (UUHT) Pasal 14 ayat 4 sertifikat hakatas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungandikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutanBERDASARKAN ALASAN ALASAN TERSEBUT DIATAS MAKA TELAHNYATA:e Bahwa TERGUGAT II bukanlah pemilik asset tersebut diatas di dalampasal 26 Undang undang Pokok Agraria

menyatakan bahwa yang3berhak menjual tanah adalah pemilik dari tanah tersebut, danTERGUGAT III menjadi penyelenggara jual beli (melakukan Lelang)dengan mendaftarkan Lelang Agunan kepada TERGUGAT III, dengandemikian TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill telah terbukti melakukanPerbuatan Melawan Hukum, yang berlaku di Indonesia ( UndangUndang Pokok Agraria);Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : TiapPerbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena

, atas nama NAKEM yang terletak di Desa Dawuhan Rt 01 RW 02,Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga= Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum :Bahwa perbuatan TERGUGAT Il mendaftarkan agunan milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT III atas kesalahan TERGUGAT adalah jelas melanggar Undang undang Pokok Agraria dimana yangberhak menjual Tanah dan Bangunan adalah Pemilik dari Tanah danBangunan tersebut;= Unsur adanya kesalahan :Bahwa karena tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill tersebut,selain bertentangan dengan

Bahwa surat a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telahmelanggar peraturan perundangundangan yaitu Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria Jo. Pasal 45 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahJo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan;16.Bahwa atas Surat Permohonan PENGGUGAT tersebut padaAngka 11 di atas, TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor :1974/31.72600.13/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012,Perihal Pemberitahuan TERGUGAT yang pada pokoknyamenyatakan Menolak Surat Permohonan Hak Atas Tanahyang diajukan oleh Sdr.

Palantei (orang tua Penggugat) hanya merupakan penggarap yangmengerjakan tanah obyek sengketa, bukan pemilik ;Dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan pemilik tanahsengketa adalah para Tergugat maka Judex Facti a quo sudah benar dan tepatmenerapkan hukum pembuktian dan putusannya tidak bertentangan dengan UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 dan peraturan lainnya serta putusan MahkamahAgung RI tanggal 9 12 1975 No.408 K/SIP/1973 berfatwa hukum sebagaiberikut :Selama 30 tahun atau

lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai orang (kemudianberalih lagi kepada anakanak orang itu) maka hak sebagai ahli waris untukmenuntut telah lewat waktu (rechtsverwerking) catatan : lewat waktu tidak samadengan pelepasan hak, tapi akibatnya sama yakni kehilangan hak menuntut ;Sehingga putusan Judex Facti a quo Hakim Tingkat Pertama patut di pertahankandan dikuatkan oleh Hakim Tingkat Kasasi ;Alasan Keberatan Ketiga :Bahwa dengan berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 Kepadasetiap orang

Nampaklah dengan jelas kesalahan fatal oleh Judex Facti Hakim BandingPengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secarayuridisnya tidak mempertimbangkan asal usul tanah sengketa sehingga salah dankeliru menilai alat pembuktian kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat siapadiantara mereka yang berhak memiliki tanah sengketa menurut ketentuan Undangundang Pokok Agraria tahun 1960 maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang4 Alasan Keberatan Keempat :Bahwa berdasarkan fakta

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dijelaskan seorang anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN GrtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa penghadapharuSs memenuhi syarat diantaranya paling sedikit berusia 18 (delapan belas)tahun atau telah menikah, sedangkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria

oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadapemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) UndangUndangHalaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN GrtNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Surat EdaranMenteri Agraria

Adapun ketentuanyang membolehkan pembuatan surat keterangan semacam itu, sebatas untukkepentingan pendaftaran tanah akibat peralinan tanah karena terjadi pewarisan.Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Juncto Pasal 111 ayat (1)huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan SuratEdaran

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan danPembuktian Kewarganegaraan.

H, Mkn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Diwakili Oleh : Kodratullah Anwar, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang
Turut Terbanding/Tergugat I : KURNIA ANNA SUKAMTO

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADANPERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA CqKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PERTANAHAN NASIONALKOTA MALANG Cq. KANTOR BADAN PERTANAHANNASIONAL KOTA MALANG, beralamat di Jalan DanauJongge Nomor 1 Kelurahan Madyopuro KecamatanKedungkandang Kota Malang, sebagai Turut Terbanding IIsemula sebagai Turut Tergugat II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Pelawan mempunyai sebidang tanah sawah terletak di Blok Warakas DesaMekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu seluas 16.430 M2 denganpersil 51 leter C No.6183 dengan batasbatas :Sebelah Utara : Pembuangan ;Sebelah Timur : sawah milik Demah ;Sebelah Selatan : sawah milik Talim dan Dayim ;Sebelah Barat : sawah milik Kurdi ;sebagai bukti kepemilikan tanah sawah milik Pelawan tersebut yaitu berupaSertipikat Hak Milik No.103/Desa Mekarsari atas nama Haji Basuni yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Agraria

Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah terletakdi Blok Warakas Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu seluas16.430 M2 persil 51 leter C No.6183 dengan batasbatas :Sebelah Utara : Pembuangan ;Sebelah Timur : sawah milik Demah ;Sebelah Selatan : sawah milik Talim dan Dayim ;Sebelah Barat : sawah milik Kurdi ;dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.103/Desa Mekarsari atasnama Haji Basuni yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria KabupatenIndramayu

Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BPR HARDI MAS MANDIRI KLATEN
Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEUANGAN RI Cq Departemen Keuangan RI Cq DJKN Kantor Wilayah IX Cq KPKNL Surakarta
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN RI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Kabupaten Klaten

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanRepublikIndonesia, Jakarta cq. Kepala Kantor WilayahKementerian Agraria) dan Tata Ruang/BadanPertanahan propinsi Jawa Tengah, Semarang cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Klaten, Beralamat di JI.