dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b.KUHAP; 2 222222522 n nen ne nnnMenimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pada saat ia menjalanipidana tersebut, lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harusdikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilansesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHAP)serta segala peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraINl ;wanna M EN GA DIL UI pennee Menerima permintaan banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Gede Winasa telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanasecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Prof. DR. drg.

Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohonyang disangka telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1),Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundangnomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Pasal 3 Jo.

HSSUKO BUONO,M.Si, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dandiperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;3 Menyatakan terdakwa Drs. H. SUKO BUONO.

TahunAnggaran 2005 dan 2006 Nomor: R107/PW.17/5/2010 tanggal 08 April 2010, bahwaakibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana danPrasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2005 dan 2006 Negara/ Daerah dirugikan sebesar Rp.8.565.783.885,53(delapan, milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga delapanratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair :Drs.H.

disuruh olehBupati Kutai Kartanegara;e Bahwa saksisaksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, apakah faktafaktahukum tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam ;Dakwaan Primair :Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SISWADI, S.H, M.Kn tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;. Menyatakan terdakwa H.

M.Kn didakwa melakukan tindak Pidana:PRIMAIR:weceenee Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR:eee Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001

diancam dengan pidana pokok yang sejenismaka hanya dijatuhkan satu pidana ;151(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yangdiancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih darimaksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP:(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana.Ke 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan;Menimbang, bahwa dari bunyi pasal sebagaimana disebutkan di atas,maka unsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU NO 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP unsurunsurnya adalah:UnsurUnsur : Setiap orang; Secara melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ; Yang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara ; Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; Perbarengan perbuatan ;Ad. 1.

ANJAR TARUNA ARI SUDEWA, M.Si Bin SOEJITNO tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancamHalaman I dari 212 Putusan Nomor 127/Pid.SusTPK/2014/PN.Smgpidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (

Jateng nomor : SR 5915/PW11/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 denganperhitungan sebagai berikut :Jumlah pengeluaran Negara PPN Rp. 25.822.000.000,00Jumlah harga barang dari pemasok Rp. 15.447. 107. 740,00Kerugian keuangan Negara Rp. 10.374.892.260, 00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 aayat (1), ayat (2) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi Jo.

ZAKRIL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DALAM DAKWAAN PRIMAIR
2. Membebaskan Terdakwa AHAPDIN, S.Pd

BglPENGADILAN NEGERI TERSEBUTTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini;Telah mendengar surat dakwaan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Telah melihat buktibukti surat ;Telanh mendengar tuntutan penuntut Umum /requisitoir yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut ;iL.Menyatakan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.Membebaskan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), dari dakwaan primair tersebut.Menyatakan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan

Jumlah realisasi yang sebenarnya : Rp384.511.360,00Kerugian Keuangan Negara : Rp193.975.640,00Bahwa Perbuatan Terdakwa Ahapdin, S.Pd bersama sama dengan SaksiBadi Uzaman,SH dan saksi Tri Anjaswati sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah terdakwa bersalahatau tidak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaanpenuntutumum maka terlebin dahulu akan dikonstantir fakta fakta dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dengan surat dakwa yang disusunsecara subsidaritas yakni PRIMAIR Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) hurufHalaman 170 dari 317 halaman Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/20118/PN Bgl b UndangUndang Republik

ZAKRIL (Alm) tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 239 dari 317 halaman Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/20118/PN BglPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana DALAM DAKWAAN PRIMAIRMembebaskan

TUMIJO SURYO HADISAPUTRO, BA. bin JOATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMASAMA SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahHal 5 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

2 ayat (1) jo.

Si. bin BENAMALEM PA., dkk. sah menuruthukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan bKUHAP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagaiberikut : KESATUATAU KEDUA :: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; melanggar Pasal 3 jo.

Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)Hal 331 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) #KUHP;ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

posisi, tanggung jawab danprofesionalitas ; Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang pengembalian dana SimpanPinjam Perempuan pada kegiatan PNPMMP sebesar Rp.54.000.000, (lima puluhempat juta rupiah) dan tidak menyetorkan ke kas negara dan mempergunakan untukkeperluan pribadinya sehingga merugikan negara / daerah atas pelaksanaan kegiatanPNPMMP di Kecamatan Muara Laung senilai Rp. 54.000.000, (lima puluh empat jutarupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;10SUBSIDAIRee Bahwa ia Terdakwa YETRO, SE Bin DARDAUL NGANDOBH selaku FasilitatorKabupaten Murung Raya Tahun 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) KonsultanPendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr200106/PNPMMDR/2/I/2009tanggal

Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulukumba tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi",sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor

Riau Air Lines.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.Subsidiair :Bahwa Terdakwa Binahati B.

., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;.

Menimbang, bahwa sebelum majelis dapat menyatakan Para Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbagkantentang benarkah perbuatan Para terdakwa dimaksud telah memenuhi semuaunsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan;50Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas, yakni Primair melanggar pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 ahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 KUHP, Subsidiair melanggar Pasal3 Jo, Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.

BUHARI, sejumlahRp.1.915.000.000, (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo.

Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yangmerupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.nonnnnne Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

SLAMETmerupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.

TANA Bin LAHASANG tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.

Nomor 1637 K/PID.SUS/2017Nomor LAPKKN128/PW26/5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua;Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal

Dan khusus untuk perbuatan terdakwaMASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA , Negara/Daerah dirugikanmasingmasing terdakwa MASLIA QOMAR sebesar Rp. 9.125.000,(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwaDENY SAPUTRA sebesar Rp. 4.550.000, (empat juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif,sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan ProvinsiNusa Tenggara Barat tersebut diatas.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MASLIA QOMAR selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 040/821.1/BKD/2007 tanggal 12 Juli 2007, diangkat sebagai Bendahara PengeluaranSetda Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumbawa Barat Nomor : 199/62/Peg/2010 tanggal

Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud baik dalam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, selanjutnya melalui surat tuntutan Penuntut Umum yangdibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018 yangmenyatakan Terbanding (Terdakawa) telah terbukti melakukan atau turutserta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.