Patah dan tidak ada catatan dilepaskan kepada PT.CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dan melakukan pemeriksaan terhadapbidang tanah a quo apakah tanah yang dimohon sesuai denganpermohonannya, letak bidang tanahnya apakah telah terpasang tanda batas(patok), bagaimana keadaan tanahnya, apakah tanah pertanian, tegalan atautanah pekarangan dan untuk memeriksa apakah tanah tersebut dalam keadaansengketa atau tidak sengketa ; Bahwa hasil pemeriksaan bidang tanah tersebut dituangkan dalam RisalahPanitia Pemeriksaan

almarhum)334memiliki tanah bekas Hak Yasan / Hak Milik Adat yang tercatat dalam Buku LetterC Desa Laban Petok Nomor 129 : e Persil 6a klas S.IV luas + 2.680 M2 ; e Persil GL.S luas + 5.770 M2 ; e Persil 1 klas D.IV luas + 2.600 M2 ;Bahwa tanah persil 6a klas S.IV luas + 2.680 M2, persil GL.S luas + 5.770 M2 danpersil 1 klas D.IV luas + 2.600 M2 yang terletak di Desa Laban, KecamatanMenganti, Kabupaten Gresik tersebut diatas berdasarkan catatan dalam Buku LetterC Desa Laban tidak pernah dijual atau dilepaskan

Patah telahmelepaskan hak atas tanah untuk menjadi tanah negara dan kemudian dapat diberikanhak kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor 594.04/74/403.84/1995 tanggaltanggal 26 September 1994, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal3 Desember 1975 Nomor Ba 12/108/12/1975 (Bukti P2) ; Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut telahdisebutkan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Patah a/w Mistar

diberikan HPL kepadaPT Kereta Api (Persero) berkedudukan di bandung(lihat HPL 34/Pinangsia);e Bahwa menurut pengetahuan Saksi maksudkalimat berdasarkan SK Kakanwil BPN DKIJakarta tanggal 30 Oktober 2003 No.071/57550.2.09.032003 SU No. 03/2003 NIB.894 luas 4.877 M2 diberikan Hak Guna Bangunankepada Perseroan Terbatas PI Dwi PutraMetropolitan berkedudukan di Jakarta;e Bahwa setahusaksi yang tertulis dari Sertifikat HakPakai No. 76/Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 ada 2(dua) kemungkinan yaitu :e Sudah dilepaskan

Untuk Hak Pakai yang dilepaskan kepadaNegara oleh pemegang hak (dalam hal ini PUKA),maka Negara dapat memberikan Hak GunaBangunan diatas tanah yang Hak Pakai yangsudah dilepaskan kepada Negara.Bahwa persyaratan pelepasan hak pakai BadanUsaha Milik Negaraadalah harus dilepaskan oleh pejabat yangberwenang, untuk melepaskan asset Badan UsahaMilik Negara tersebut sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu InstruksiPresiden RI No. 9 Tahun 1970 tentang penjualandan atau pemindah tanganan

Dwi PutraMetropolitan sudah nyatanyata dilepaskan PJKA;6.

Kepala Direktorat Agraria DKIJakarta perihal permohonan HGB atas nama PT Dwi PutraMetropolitan pada alinea kedua disebutkan oleh karena tanahtersebut nyatanyata sudah dilepaskan oleh PJKA.e Bahwa PJKA mempunyai Hak Pakai No. 76/Pinangsia An. Perusahaan Jawatan Kereta Api diJl. Kemukus No. 69 Kel.

Pencatatan hapusnya sebagian Hak PakaiNo.76/Pinangsia baru dilakukan pada tahun 2011 yaitu pada waktu PT.KAImenyerahkan sertipikat No.76/Pinangsia tersebut dalam rangka penerbitan HakPengelolaan No.34/Pinangsia atas nama PT.KAI yang diterbitkan di atas sebagianHak Pakai No.34/Pinangsia yang telah dilepaskan haknya kepada negaradihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat.Menimbang, bahwa dengan demikian, keuntungan yang diterima oleh AnisAlwainy atau PT.Dwiputra Metropolitan atas diterbitkannya

tidak dapat dibuktikan adanya kerugian negara yangtimbul akibat tindakantindakan yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali, terlebin lagi tindakan tersebut bukan merupakankehendak atau "kesengajaan" dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, baik "kesengajaan sebagai maksud", "kesengajaan sebagaikepastian", "kesengajaan sebagai kemungkinan" sehingga kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dimintaipertanggungjawaban pidana oleh karenanya Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana harus dilepaskan

Kembali danmendasarkan kepada Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana; maka cukuplah beralasan hukum untukdinyatakan bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdimintai pertanggungjawaban pidana;oleh karenanya Terdakwa hams dilepaskan

No. 98 PK/Pid.Sus/2017dalam Risalah Permohonan Peninjauan Kembali ini, maka cukuplahberalasan hukum pula agar Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskandari segala tuntutan dan dakwaan (ontslag van rechtsvervolging) tidakdapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan oleh karena itucukup beralasan pula agar Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan darisegala tuntutan dan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat danmartabat Pemohon Peninjauan Kembali harus dipulihkan;53.

Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari segalatuntutan dan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;54.

Salman Luthan, S.H.M.H. berpendapat bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum28harus dikabulkan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama (satu) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan /dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakimtersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182

ayat (6) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 30 UndangUndang No. 5 Tahun 2004 joUndangUndang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambilkeputusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dantuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan

sebagai tindak pidana ;Menimbang, bahwa maka penguasaan obyek tanah oleh terdakwa tersebutbukan penguasaan secara melawan hukum sehingga unsur sifat melawan hukummateriil yang diharuskan dalam sifat hukum materiil di hukum pidana tidak ada;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas sesuai denganketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP apabila perbuatan terbukti sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan tersebut bukanmerupakan tindak pidana maka terdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutanhukum;Menimbang bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukummaka Majelis harus memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat sertamartabatnya semula ;Menimbang bahwa mengenai barang bukti, yang diajukan oleh Penuntut Umumdi persidangan berupa : Fotocopylegalisir surat keterangan riwayat tanah No.594/01/437.103.09/2009 tanggal 06 Juli 2009.

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat, yang diajukan Terdakwa dipersidangan berupa : Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pembagian waris tanah tambak tanggal 16Nopember 1957 ; Foto copy legalisir Surat Perjanjian jual beli tanah tambak tanggal 29 Juni1969 ; Foto copy legalisir Surat Perjanjian sewa menyewa tanah tambak ; Foto copy dari foto copy Daftar keterangan obyek pajak No.1226 tanggal 12Oktober 1988 ;Menurut Majelis etap terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang bahwa karena terdakwa dilepaskan

kalauterhadap tuntutan tersebut, majelis hakim tidak sependapat terhadappertimbangan penuntut umum yang menyatakan perbuatan terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimanadakwaan Pununtut Umum telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebutbukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdatasebagaimana dipertimbangkan diatas, maka sebagaimana pasal 191 ayat (2)KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan

dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar slip setoran atau aplikasi transfer melalui Bank Papuadengan nominal Rp. 1.160.000.000, (satu milyar seratus enam puluh jutaHal.39 dari 42 Putusan Nomor 565/Pid.B/2021/PN Kdirupiah) tertanggal 7 September 2020 atas nama penyetor BUDI denganpenerima

Pernyataan yang dibuat oleh IRWAN TANIL tertanggal15 Desember 2020;Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sahdan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka terhadap barang buktitersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa uangkertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tujuh ratus lima puluh lembar,senilai Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksiYulianti Marzuki;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai unsurunsurtindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20Tahun 2001 berpendapat dan berkeyakinan bahwa tidak ada kesalahanyang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan, dengandemikian meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatanatau pelanggaran sehingga Terdakwa harus dilepaskan

terlihat dari tidak terdapatpersesuaian antara pertimbangan dan pendapat atau kesimpulan MajelisHakim dimana dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimmenyatakan "...sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak adabuktibahwa..., namun pada kesimpulannya yaitu dalam pendapat MajelisHakim sebagaimana dalam halaman 57 Majelis Hakim menyatakan"...meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan,akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ataupelanggaran sehingga Terdakwa harus dilepaskan

jasauntuk instansi pemerintah dimana pihakpihak yang terkait akanbersembunyi dibalik alasan ketidakcermatan, sumberdaya manusia,kebutuhan/tuntutan mendesak pada saat melakukan proses pelelangansecara tidak benar untuk kepentingan pihakpihak tertentu yang berpotensimerugikan keuangan Negara;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa meskipunTerdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapiperbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran sehinggaTerdakwa harus dilepaskan

ALDIAPRIANTO PRATAMA bin ANDI FRENANDES bukan merupakan Geng MotorMonraker, sehingga dilepaskan kembali, selanjutnya terdakwa BAMBANGHERMANTO dan temantemannya termasuk 4 (empat) orang teman dari Cileduglangsung mengejar kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. TOPANRUMANSYAH membonceng Sdr. ALVIN FLORIO dan Sdr.

ALDI APRIANTO PRATAMA bin ANDI FRENANDES bukanmerupakan Geng Motor Monraker, sehingga dilepaskan kembali, selanjutnya terdakwaBAMBANG HERMANTO dan temantemannya termasuk 4 (empat) orang teman dariCiledug langsung mengejar kembali sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. TOPANRUMANSYAH membonceng, sdr. ALVIN FLORIO dan sdr. HADI RIYANTO, namun dijalanraya Desa Kanci pintu rel kereta api menutup karena sedang melintas kereta api,sehingga baik sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.

No. 909 K/Pid/2010mendasarkan dari segi formalitas saja dapat Pemohon Kasasi temukandalam putusan a quo halaman 262 alinea ke 1 dan ke 2 yaitu :"Menimbang bahwa dalam mencermati dan menganalisis perkara aquo, Pengadilan Negeri berpendapat bahwasanya perbuatan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dilepaskan atau tidakterpisahkan sebagai satu kesatuan bagian integral dari akta perjanjiankerja sama Nomor : 122 Tahun 2007, yang mengawali atau mendasarihubungan kerja antara saksi korban dan

KEFA. tanggal 19 Januari2010 yang telah memasukan pertimbangan dan pendapat non yuridisdalam putusan yang dijatuhkan, maka dalam putusan yang demikiantelah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, sepertitermuat dalam putusannya seperti berikut ini :Menimbang bahwa dalam mencermati dan menganalisis perkara a quo,Pengadilan Negeri berpendapat bahwasanya perbuatan hukum yangdilakukan oleh Terdakwa, tidaklah dapat dilepaskan atau tidakterpisahkan sebagai satu kesatuan bagian integral dari Akta

Oleh karena itu Judex Facti keliru sebab Terdakwasebagai orang yang melakukan (pelaku/peserta) dinyatakan dilepaskan,sebaliknya Nurhuda sebagai orang yang turut serta dinyatakan terbuktibersalah ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamAnggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP, Majelis telahbermusyawarah dan diambil kKeputusan dengan suara terbanyak yaitu menolakpermohonan kasasi dari Pemohon

Than) yang telah dilepaskan kepada Tuan Harsono (Tergugat) dansatunya lagi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1270/tahun 2002 seluas754 m2 atas nama Oman Sugianto tanpa dasar/asal muasal yang jelas;Bahwa tanah milik Penggugat adalah seluas 2100 m? sedangkan tanah milikTergugat dengan dua sertifikat adalah seluas 1.727 m?

DesaHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor :833/Pid.B/2016/PN.Jmrkepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itubukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akantetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van rechtvervolging), maka Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bibit tanaman sengon,oleh karena milik saksi Hasyim Sudarwi maka dikembalikan kepada saksiHasyim Sudarwi;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar copy salinanLetter C Desa Tisnogambar karena masih dipergunakan dalam perkara ini makatetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari

selamakurang lebih satu minggu, kemudian setelah kami yakin di rumah tersebut adapenghuninya dan diduga kuat terjadi tindak pidana narkotika, maka saksi danTim langsung masuk ke dalam rumah lalu masuk ke kamar ;Bahwa saat itu di dalam kamar ada 3 (tiga) orang dalam keadaan duduk dilantai Kamar, namun kemudian 1 (satu) orang berhasil melarikan diri sehinggatersisa terdakwa dan 1 (satu) orang lagi ;Bahwa terhadap 1 (satu) orang lagi itu. ternyata setelah dilakukanpemeriksaan, tidak cukup bukti sehingga dilepaskan

, membuat utang ataumenghapuskan piutang ; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidaksependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif Pertama dan Majelis Hakim sependapatdengan Penasehat hukum terdakwa ; Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan pelanggaran maupunkejahatan, maka terdakwa H.Yahya harus dilepaskan

dari segala tuntutan hukum; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, makasecara hukum biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ; w Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : (satu) lembar cek Bank Halim Indonesia No.406601 tanggat 16 januari 2006sebesar Rp.20.000.000 sesuai dengan No.Encode 406601.164.0087.1020001060.00dan dibalik cek tersebut dengan nominal Rp.100.000 sejumlah Rp.20.000.000 yangtelah dilegalisir (foto copy cocok dan sesuai dengan aslinya

dari keterangan saksi peluang untuk menangkappengedar sesungguhnya begitu terbuka sebagaimana dalam perkara ini,tetapi lolos dan diDPOkan dengan identitas nama misalnya yangtidak jelas;e Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian petimbangan di atas, makaMajelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti tetapi tidak dapatdipersalahkan karena disuruh melakukan dimana Terdakwa sendiri tidakmengetahui hal itu dilakukan dalam kaitannya dengan tugastugas tertentusehingga beralasan untuk dinyatakan dilepaskan

perbuatannya menurut hukum.Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa WOLTERDLIAAULHAQ alias OTONG Bin IMAN RAHMAN dari hasil pemeriksaandipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yangdisebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidakterjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (error in persona), dandisamping itu. terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggungjawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patutuntuk dilepaskan

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS LERMATAN AliasAKODAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;Membebankan supaya Terdakwa AGUSTINUS LERMATAN AliasAKODAMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima riburupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secaratertulis oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari

Selaru hal mana ternyata baru diketahui, bahwaTerdakwa tidak dapat membaca karena yang bersangkutan tidak pernahsekolah sehingga tidak bisa membaca, dengan demikian seluruh tahapanproses penyidikan cacat yuridis dan Terdakwa harus dibebaskan dari segalaTuntutan Jaksa Penuntut Umum. oleh karenanya Penasehat Hukum Trerdakwamohon agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana yang didakwakan melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP, danmembebaskan Terdakwa dari dakwaan atau dilepaskan

RAFIQ dilepaskan oleh Polisi saat itu ;Bahwa A. RAFIQ sekarang sudah kabur/melarikan diri dan senjata apirakitan tersebut A. RAFIQ simpan di bawah kolong tempat tidurterdakwa ;Bahwa Terdakwa menutup pintu rumahnya pada saat petugasmelakukan pemeriksaan kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa hanya ketakutan ;Bahwa A. RAFIQ menyimpan senjata api rakitan tersebut tidak ada ijindari Terdakwa ;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid. Sus/2018/PN.RbiBahwa Terdakwa tahu kalau A.

RAFIQ dilepaskan oleh Polisi saat itu ; Bahwa A. RAFIQ sekarang sudah kabur/melarikan diri dan senjata apirakitan tersebut A. RAFIQ simpan di bawah kolong tempat tidurterdakwa ; Bahwa Terdakwa menutup pintu rumahnya pada saat petugasmelakukan pemeriksaan kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa hanya ketakutan ; Bahwa A. RAFIQ menyimpan senjata api rakitan tersebut tidak ada jjindari Terdakwa ; Bahwa Terdakwa tahu kalau A.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan Penuntut Umumtersebut diatas meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umumterbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindakpidana;Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perobuatan tersebutbukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuanPasal 191 ayat (2) KUHAP, maka Terdakwa harus dilepaskan

mengadili perkara ini dalam tingkatbanding;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,maka putusanPengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019 Nomor 150/Pid.Sus /2019/PN.Grtharuslah dikuatkan ;Menimbang,bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Hakim tingkatpertama,maka Pengadilan Timggi Bandung memutus perkara ini denganmenguatkan putusan Pengadian Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019,Nomor 150/Pid.Sus /2019 /PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan

pada pokoknya telah menerangkan bahwa IMRON BIN WASIRadalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan PengadilanNegeri Muara Enim dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selamaproses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan18menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaafyang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnyaataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan

terbuktimenurut hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363ayat (1) ke4 KUHP, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu; Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhiseluruh unsurunsur pasal dakwaan kesatu, hal mana didasarkan pada adanya alatalatbukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalamkeadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasanalasanyang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan

MI.secara PERDATA.Berdasarkan alasan Terdakwa tersebut maka menurut hukum Terdakwa harusdibebaskan atau setidaktidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum.ALASAN KETIGABahwa keterangan saksisaksi yang diajukan kedepan persidangan, yaitu 1.BERTHASIMENGA, 2. PABANE, 3.0BET MALLUA, 4.DAVID DANDURU, 5. J.L.

Perjanjian tanggal 5 September2014 yang disaksikan oleh OBET MALLUA.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut temyata dalam hubungan hukum SaksiKorban dengan Terdakwa berupa hubungan hukum Perdata tidak ada lagi kerugianyang diderita saksi Korban, karena Mobil TRUK ISUSU DD 9783 DT obyek perjanjiantelah kembali kepada yang berhak, sehingga dengan demikian Terdakwa sama sekalitidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, karena itu terdakwaharus dibebaskan atau setidaktidaknya harus dilepaskan

dilepaskan oleh Germanus M Baraweri kepada PemohonKasasi Il berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahAdat tanggal 31 Maret 2014 dan tanah seluas 10 m x 20 m/200m?

dilepaskan oleh Germanus M Baraweri kepada Pemohon Kasasi Illberdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal31 Maret 2014;Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalahhubungan utang piutang yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa,perihal utangpiutang yang didalilkan Termohon Kasasi adalah urusanperdata lainnya antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dantidak ada kaitannya dengan objek sengketa.