Ditemukan 13261 data
10 — 7
faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syaratdan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak adalarangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta persidangan di atas juga,Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
60 — 19
Darugquthni)Dan dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallafhalaman53:Ugilg ai (gle ula Al ay al alaledga gill ag Ga dag 5 AIDE LILES yaArtinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seoranglakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istriselama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.Serta dalam Kitab a/Muhazzab yaitu:Lisa Jody im gama Yor) dom rd) (Jlb sab Lalsd oral!
49 — 13
Darugquthni)Dan dalam Kitab Bughyah alMustarsyidin:SOW 9 Ape gS cast 5 ge all hg (gle din Ugt Cag (aLHal. 8 dari 12 Penetapan No. 246/Padt.P/2017/PA.SgmArtinya:Maka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuan ituyang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dankewarisannyaitu.Serta dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallafhalaman 53:Ugilg si (gle ula Al ay al alaledga g jl age Gb dag 5 AUD LEE CysArtinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita
120 — 42
Daruquthni)Dan dalam kitab Ushul alFiqh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallafhalaman 53:Lgilgii! ole ilo ot ats al plole dure JL rgas Wild Arg j aid So YoArtinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.Serta dalam Kitab alMuhazzab yaitu:wo LiaS Joes Wir gow Y ial aor) xsl! JIS 189 LIS Gsao!
133 — 65
;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, majelis hakimperlu mengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhair karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danterhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalammenegakkan kemaslahatan:arbaddh bois us JI We eLYl 9 pai.Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan.
12 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal70 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
58 — 9
Daruquthni) dan dalam Kitab Bughyah alMustarsyidin yang maknanya bahwa jika telah ada saksisaksi yangmenyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, makatetaplah pernikahan dan kewarisannya itu, begitu pula dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53 yang maknanyabahwa Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istriselama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan
92 — 29
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208)Bahwa sejalan pula dengan kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzairhalaman 128 yang diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:Katioall bgie Aus gle i cilArtinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan",;Menimbang, bahwa maksud Undangundang menetapkan batas usiaminimal 19 tahun bagi calon mempelai lakilaki erat kaitannya dengan adanyakesiapan fisik dan mental
12 — 8
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 118);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal (7) ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, olehkarenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan denganmemberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan bagi anak PemohonII;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
13 — 11
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 22/PUUXV/2016, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin, tidaklah melarang anakanak yang berumur kurang dari 19 tahun,akan tetapi kKesemua peraturan tersebut di atas, hanyalan untuk melindungianakanak
33 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. oli aule gl goo aco pl ancy pre rivil Is!all(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, Maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
14 — 8
faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syaratdan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak adalarangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta persidangan di atas juga,Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
12 — 6
berdasarkan faktafakta hukum di atas, maka telahterbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat danrukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak adalarangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta hukum di atas juga, MajelisHakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
48 — 14
Jly JL JI ASI 51551 Ld v9Artinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqilbaligh.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim jugaperlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshulalFighi halaman 930 yang selanjutnya diambil alin oleh Hakim sebagaipendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanyahubungan
17 — 13
denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yangberbunyi:joisg ya) alalds) all eISULArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim jugaperlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
13 — 19
Hal ini telah sejalan denganpendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshululFiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan olehMajelis Hakim, sebagai berikut:Lei gil abe uo ol pay po) polo be airy JL rg UMS arg j ails 946 YoArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai isteri seorang lakilaki maka dinyatakan (tetap) sebagai suami isteriselama tidak ada bukti yang menentukan lain Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keduanya
14 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 bahwakedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah
13 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
66 — 18
Hal ini sejalan denganpendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabUshulul Figih Hal. 930, yang kemudian diambil alin oleh Majelis Hakimsebagai pertimbangan sebagai berikut:Lai gt ads Uu> lobe duro JL agis dls arg) ald 94 YoArtinya : Barang siapa yang mengetahui seorang perempuan ituseorang istri dari seorang lakilaki maka dinyatakan tetapsebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukanlain.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandan faktafakta tersebut di
65 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Tlmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208).3(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa,maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bainshughra) Ghayah alMaram halaman 162.4 Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awalpenyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihaklain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masihdapat dipertahankan lagi atau tidak.