Ditemukan 231585 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-02-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 24-K/PM.I-07/AD/II/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 —
214115
  • dijawab oleh Terdakwayang memperkenalkan adalah PNS Samiasihyang berdinas di Bekangdam VI/MIW.12. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Witasampai dengan 23.00 Wita Terdakwa bersama Saksi4 (PNS EllyPurwiyanti) yang berdinas di Bekangdam VI/Mlw mendatangi rumahorang tua Saksi2 yang bernama lbu Aisyah di daerah Handil Baruuntuk menemui Saksi2 (Ny.
    Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 20.00Wita bersama Saksi4 (Pns. Elly Purwiyanti) mendatangi rumah orangtua Saksi2 (Ny. Juhairiah) yang beralamat di Senipah Handil Baru Kec.Samboja Kab.
    Bahwa Terdakwa ketika mendatangi rumah orang tua Saksi2hanya ditemani oleh Saksi4 (Pns.
    Juhairiah), Saksi3 (Pns. Samiasih), Saks4(Pns.
    Juahiriah), Saksi3 (Pns. Samiasih),Saksi4 (Pns. Elly Purwiyanti) dan Saksi6 (Serka Sirajudin) yangmenyatakan sebagai berikut :Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan hubungan badandengan Saksi2 (Ny. Juhairiah) di hotel Djang Jaya.Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakimmenanggapi sebagai berikut :Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas adalah keteranganyang berdiri sendiri dan tidak di dukung alat bukti lain, lagi pulaketerangan para Saksi diberikan dibawah sumpah.
Register : 18-02-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 04-05-2014
Putusan PA LUWUK Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Lwk.
Tanggal 18 Juli 2013 — Penggugat dan Tergugat
7019
  • Bahwa Tergugat telah mengalami banyak kerugian saat membiayaiPenggugat menjadi PNS serta membiayai Penggugat dalam pendidikanmeraih gelar sarjananya (S1) dengan rincian sebagai berikut := Biaya seleksi CPNS sampai menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,= Biaya pendidikan meraih sarjana (S1) Rp. 50.000.000.9.
    Replik Penggugat yang dimaksud poin 8 jawaban Tergugatadalah benar Penggugat jadi PNS atas usaha bersama dengan Tergugat.Penggugat jangan mengelak dari kenyataan. Semua PNS tahu danmerasakan bahwa dinyatakan lulus hari ini belum langsung menerima gajihari ini pula. Untuk menjadi PNS butuh proses yang panjang dan butuh biayayang banyak. Penggugat menjadi PNS juga melalui proses danmenggunakan biaya yang banyak pula. Sebagian besar biaya ditanggungoleh Tergugat.
    Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat, bahwaPenggugat menjadi PNS sesudah menikah dengan Tergugat. Sebagai buktidiantara buktibukti yang lainnya. Lihat Buku Nikah apa pekerjaan masingmasing antara suami dan istri.
    Seleksi CPNS sampai dengan menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,b. Biaya Pendidikan meraih Sarjana (S1) bernilai Rp. 50.000.000,Oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormatagar tetap memperhitungkan segala kerugian yang dialami Tergugat.19.Bahwa pada poin 19. Replik Penggugat, Bahwa Anak anak Penggugat danTergugat, sejak ditinggalkan Penggugat sampai saat ini tinggal bersamaTergugat (dalam asuhan Tergugat).
    Tunjangan tersebutsetiap bulan bernilai Rp. 1.000.000.,.bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat rekonpensi danTergugat rekonpensi atas usaha bersama Tergugat rekonpensi dapatdiangkat menjadi PNS yang berpenghasilan setiap bulan danberlangsung seumur hidupnya.
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 1971/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 23 Mei 2019 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
104
  • PUTUSANNomor 1971/Pdt.G/2019/PA.JrBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember, yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat dalam tingkat pertama, memutus perkara antara:PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempatkediaman di Kabupaten Jember, memberi kKuasa dengansurat Kuasa khusus tanggal 8 April 2019 kepada: SITIANISA, S.H., Advokat beralamat kantor di Perum BernadyLand Slawu Cluster Gardenia Blok C25 JI.
    CenderawasihNo. 03 Patrang Jember Jawa Timur, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempatkediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah memeriksa berkas perkara, Penggugat, Tergugat, serta buktibukti;DUDUK PERKARABahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan surat gugatbertanggal 9 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jember dengan perkara Nomor 1971/Pdt.G/2019/PA.Jrmengemukakan pada pokoknya sebagai
    SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggaldi Kabupaten Jember, ibu Penggugat;Saksisaksi bersumpah, memberikan keterangan pada pokoknyabahwa: Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri sah, dan dalamperkawinannya dikaruniai dua orang anak; Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah karenapertengkaran rumah tangga, sekitar mulai Juli 2016; Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan supaya bisa rukun, tetapitidak berhasil;Bahwa Tergugat menerangkan tidak mengajukan bukti
Register : 04-01-2017 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.TPI
Tanggal 30 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
71
  • Zulfakar bin Umar Syawal, umur 46 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempatHal. 1dari7hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2017/PA.TPItinggal di Sungai Ayam, RT. 003 RW. 003, KelurahanKapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon III;3.
    Yetti Kusuma binti Umar Syawal, umur 42 tahun,agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, bertempattinggal di Jalan Datuk Laksamana, RT. 003 RW. 002,Kelurahan Daek, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga,Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon IV;4. Mohd. Tanzil bin Umar Syawal, umur 38 tahun,agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diPadang Tulung Bandarsyah, RT.003 RW. 004, KelurahanBandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, KabupatenNatuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon V;5.
Register : 05-07-2010 — Putus : 05-10-2010 — Upload : 03-07-2012
Putusan PA PONOROGO Nomor 865/Pdt.G/2010/PA.Po
Tanggal 5 Oktober 2010 — Penggugat x Tergugat
80
  • PUTUSANNomor : XXX/Pdt.G/2010/PA.Po>*Pa DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KabupatenPonorogo, sebagai "Penggugat" ;MELAWANTERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KabupatenPonorogo, sebagai "Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah
    rukun tinggal bersama di tempat orang tua Penggugat ;Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempattinggal ; Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat denganTeguat tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi; Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ; SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
Register : 21-06-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Bks
Tanggal 4 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
135
  • ., yang lahir saat bertugas sebagai PNS di Ternate padatanggal 19 Januari 1978 ; Kemudian dikaruniai lagi anak kedua lakilaki bernama:b) XXX., yang lahir saat bertugas sebagai PNS di Pekalonganpada tanggal 16 Mei 1980 ; Lalu kembali dikaruniakan anak ketigalakilaki yang bernama:C) XXX. lahir di Pekalongan, tanggal 18 Januari 1983.5. Bahwa Almarhum H. Untung Sunaryo Bc.IP., SH.
    Bin Alm PonidjoSontowinangun, adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yangsemasa masih aktif beliau sering berpindah tugas dengan jabatanterakhir adalah sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan , KementerianHukum Dan Ham RI., di Gorontalo pada Tahun 2007.
Register : 01-03-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lbh
Tanggal 26 April 2016 — Penggugat:
ARMAN LA IDU, S.Pd, M.Si
Tergugat:
1.1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Maluku Utara cq. Bupati Kepulauan Sula
2.Hi. Zaenal Mus
3.3. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Maluku Utara cq. Bupati Pulau Taliabu di Bobong
Turut Tergugat:
1.4. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Maluku Utara cq. Bupati Kepulauan Sula cq. Kepala Dinas Transmigrasi dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula
2.5. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Maluku Utara cq. Bupati Kepulauan Sula cq. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sula
3.6. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Maluku Utara cq. Bupati Pulau Taliabu cq. Kepala Dinas Transmigrasi dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu
4.7. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Maluku Utara cq. Bupati Pulau Taliabu cq. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pulau Taliabu
5.AKRAWI OEI
6.LA EMPI HAMID, SE
7.MA’ARUF
8.RUSIADI
9.ARWIN TAMIMI, ST
10.SANTOSO
11.AMIRUDIN JUFRI
12.LAKUDU
13.WENDRA NOFREDI
14.NYOMAN MARTA
15.BUDI MAR
7341
  • Transmigrasi dan Kependudukan KabupatenPulau Taliabu di Bobong, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat III;10.11.12.13.14.15.16.Kepal Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pulau Taliabu diBobong, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;AKRAWI OEI, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, AgamaIslam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bobong Kec.Taliabu BaratKab.Pulau Taliabu.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;LA EMPI HAMID,SE, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki,Agama Islam, Pekerjaan PNS
    TaliabuBarat Kab.Pulau Taliabu.Selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat VI;MAARUF, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan PNS, Alamat Desa Bobong Kec.
    Taliabu Barat Kab.PulauTaliabu.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;RUSIADI, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Desa Bobong Kec.Taliabu BaratKab.Pulau Taliabu.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;ARWIN TAMIMI,ST, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, AgamaIslam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Kilong Kec.Taliabu BaratKab.Pulau Taliabu.
Register : 14-03-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 31-05-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 563 /Pdt.P/2012/PA.Sby
Tanggal 8 Mei 2012 — PEMOHON
111
  • PENETAPANNOMOR: 563 /Pdt.P/2012/PA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkarayang diajukan oleh:PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini.Setelah mendengar
    XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerjaPemohon.e Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum XXXX pada tahun1988.e Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2010.e Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 3 orang anak; yang pertamaberumur 23 tahun, kedua berumur 19 tahun dan yang ketiga berumur 12tahun.e
    XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diXXXX, Kec.
Register : 14-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 116/Pdt.P/2019/PN Son
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon:
ANACE DIMARA, SH
10118
  • PENETAPANNomor : 116/Pdt.P/2019/PN.SON.Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalampermohonan;ANACE DIMARA, SH, Tempat dan Tanggal Lahir, Manokwari O05 Januari 1980Pekerjaan, PNS/ASN, Umur, 39 tahun, alamat.bunga sokano.24 kel.
    dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkutpermohonan Pemohon untuk membuat atau mengurus akta kematian ibunya padakantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong ; Bahwa pemohon adalah anak kandung dari ibu NELLA KABAREK dan bapakMARTHEN DIMARA Bahwa ibu Pemohon yang bernama NELLA KABAREK. telah meninggal dunia padatanggal 14 April 1995 dan dikebumikan pada tanggal 15 April 1995;Halaman 2 Penetapan nomor 35/Pdt.P/2018/PN.SON Bahwa semasa hidupnya almarhum isteri Pemohon bekerja sebagau PNS
    TIELDA MERLINA WELJU Bahwa;saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkutpermohonan Pemohon untuk membuat atau mengurus akta kematian ibunya padakantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong ; Bahwa pemohon adalah anak kandung dari ibu NELLA KABAREK dan bapakMARTHEN DIMARA Bahwa ibu Pemohon yang bernama NELLA KABAREK. telah meninggal dunia padatanggal 14 April 1995 dan dikebumikan pada tanggal 15 April 1995; Bahwa semasa hidupnya almarhum isteri Pemohon bekerja sebagau PNS
Register : 28-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.TPI
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • PENETAPANNOMOR 616/Pdt.G/2020/PA.TPISFr .Lae DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan HakimMajelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :Pemohon, Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 03031982, PekerjaanPegawal Negeri Sipil (PNS), NIP198203032008031002 Agama Islam, Alamat KotaTanjungpinang, dalam hal ini memberikan kuasakepada Adalah Advokat, yang
    Bahwa sehubungan Pemohon Pekerjaannya adalah seorang PNS(Pegawai Negeri Sipil) maka bilamana hendak bercerai si Pemohonharus mengajukan izin Perceraian kepada Pimpinannya dan tentunyadiatur berdasarkan :e Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 J.O PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)e SE BKN No. 08/SE/1983 dan No. 48/SE/1990 Tentangpetunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 J.O Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
Register : 10-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — H. ANDI SANA, S.Sos., M.Si vs BUPATI LUWU;
7631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mewajibkan Tergugat untuk memproses usulan pensiun Batas UsiaPensiun (BUP) PNS atas nama Penggugat tertanggal 09 Juli 2018dengan surat Nomor 800/314/BKPMD/VII/2018, sesuai denganperundangundangan yang berlaku;5.
    ,M.Si;Mewajibkan Tergugat untuk memproses usulan pensiun Batas UsiaPensiaun (BUP) PNS atas nama Penggugat tertanggal 09 Juni 2018dengan Surat Nomor 800/314/BKPMD/VII/2016 sesuai perundangundangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat
    kembalidalam peraturan perundangundangan yang menggantikannya, yaitudalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukumTergugat untuk menerapkan norma hukum yang tetap berjalan dan tetapdapat diterapkan kepada Penggugat, karena pada saat objek sengketaditerbitkan Penggugat pun masih berstatus PNS
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA KOTABARU Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.Ktb
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7422
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum ;Subsider :Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya.Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili olehkuasanya hadir sendiri di persidangan;Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru danketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah;Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebenarnyaadalah seorang PNS Guru, namun 2 tahun
    yang telah mengajukanpermohonan pengunduran diri sebagai PNS, namun sampai sekarang SuratKeputusan persetujuan pengunduran diri dari atasan Penggugat tersebut belumterbit dan Kuasa Penggugat memohon agar mencabut perkaranya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
    bahwa persidangan yang telah ditentukan Penggugatdiwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secararesmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memohon mencabutperkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabarudengan Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.Ktb tanggal 27 November 2019 denganalasan untuk menunggu Surat Keputusan tentang pengunduran diri Penggugatsebagai seorang PNS
Register : 12-08-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PA BEKASI Nomor 1702/Pdt.G/2014/PA.Bks.
Tanggal 13 Januari 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
618
  • MH. akan tetapi mediasi tetaptidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai PNS. yang tunduk padaPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat IzinPerceraian Sekretaris Daerah An.
    Bahwa mengingat Pemohon adalah PNS Kota Bekasi ( Kasi Ekbang Kelurahan dan Plh diDISPENDA ) yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksaperkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohontiap bulannya sebesar 1/3 (satu per tiga) untuk Istri dan anaknya .bagian dari gaji Pemohonterhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;Perceraian PNS juga diatur dalam
    PPNomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Mengenai pembagian gajiyang berlaku setelah perceraian, berlaku ketentuan sebagai berikut :e jika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga (1/3)gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan sepertiga (1/3) untuk anakanaknya.
    Apabilamereka belum dikarunia anak, maka setengah (1/2) dari gajinya diserahkan kepadaisterinya.e Apabila perceraian terjadi karena kehendak suami isteri maka pembagian gaji dilaksanakanberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yg bercerai.e Khusus untuk wanita, bekas isteri tetap berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadiatas kehendak isteri (bukan merupakan usul dari PNS pria) jika alasan perceraian karenadimadu, atau karena PNS pria melakukan zina, melakukan kekejaman/penganiayaan,menjadi
    PP Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerkawinan dan Perceraian PNS. sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gajiPemohon terhitung sejak perkara im diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi danmempunyai kekuatan hukum tetap hinngga anak tersebut dewasa atau mandiri;Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon ( Kel.
Register : 06-05-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 212/Pdt.G/2013/PA.Tgm.
Tanggal 12 Nopember 2013 — Pemohon dan Termohon
5913
  • PUTUSANNomor : 212/Pdt.G/2013/PA.Tgm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempattinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSIML EL A W AL Nijeeeec
    Dasar Hukum sesuai dengan PP No.51 Tahun 1992 perubahan ketiga atas PP no.7 Tahun 1977 tentang PeraturanPegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS), sesuai dalam Poin ke III yaitu tentang perceraian Nomor 19menyebutkan sebagai berikut :e Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagaiberikut :1 Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;2 Sepertiga
    Jawaban untuk hak anak/nafkah anak 1/3 gaji, Hak anak merupakan suatukewajiban sebagai orang tua dan tidak terlepas sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) untuk membiayai semua kebutuhan yang di butuhkan.Untuk masalahmasih ada tidaknya gaji suatu PNS yang bersangkutan itu bukan merupakantanggung jawab seorang anak namun tanggung jawab PNS yang bersangkutan,yang harus tetap memberi nafkah anak itu merupakan keharusan selaku orangtua.
    Oleh karena itu Termohonsangat keberatan kalau ada hutang di Bank itu merupakan hutang bersama.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terangjelas bahwa hak seorang anak yaitu 1/3 gaji PNS yang bersangkutan selama anaktersebut masih menjadi tanggungan PNS bersangkutan dan tidak ada alasanapapun untuk tidak bisa memenuhi permintaan 1/3 gaji yang diterima setiapbulannya.
    Dengan ketentuan : Jumlah anakdua; Anak yang pertama ikut denganPemohon; Dan anak yang kedua bersama Termohon;Besarnya gaji PNS An.
Register : 13-01-2020 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PA Sibuhuan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sbh
Tanggal 27 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
358
  • SUDARMI HARAHAP, S.Sos Bin ABD.AKAD HARAHAP, Tempat Tanggal Lahir,Huta Ginduang 31081971, Jenis Kelamin, LakiLaki, Agama Islam,Pekerjaan,Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Diploma I!V/Strata ,Alamat ,Desa Paringgonan Kec.
    M.SI Bin ABD.AKADHARAHAP Tempat dan Tangggal Lahir, Huta Ginduang, 06111975, Jenis KelaminLakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat TerakhirDesa Paringgonan Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas Selanjutnya disebutAlmarhum;Bahwa Almarhum Meninggal di Rumah sakit H. Adam Malik Medan di karenakansakit yang di deritanya dan dalam keadaan beragama Islam, dan di kebumikan padatanggal, 14 Mei 2019 di Desa Paringgonan Kec. Ulu Barumun Kab.
    M.SIsesuai Hukum Waris Islam guna untuk dapat mengurus semua hakhak darialmarhum sebagai PNS yang akan di peroleh oleh ahli warisnya;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkanAhli Waris dari Almarhum SOLEH HARAHAP, S.Sos. M.SI, oleh karena itu. ParaPemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan atau MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapansebagai berikut:PERIMER:1.
    Adam Malik Medan di karenakan sakit; Bahwa Almarhum SOLEH HARAHAP sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama ABD.KADIR HARAHAPmeninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal, 05 Mei 2007; Bahwa, ketika Almarhum wafat ibunya yang bernama DEWAN HASIBUAN telahmeninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal, 16 Juli 2016; Bahwa, semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah hingga ia wafatmasih bersetatus lajang;Bahwa, Almarhum SOLEH HARAHAP, meninggalkan enam
Register : 12-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA AMBON Nomor 179/Pdt.P/2018/PA.Ab
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII
5324
  • Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun,Bertempat Tinggal Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon,S elanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir Ambon 19071969, Umur 49 Tahun,Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum / TidakBekerja, Bertempat Tinggal Dusun Kranjang RT 007/RW 004Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Pemohon IV, Tempat Tanggal Lahir Poka 10071974, Umur 44 Tahun, AgamaIslam, Pendidikan S1, Pekerjaa PNS
    , Bertempat TinggalKecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon IV;Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.179/P dt.P/2018/PA.AbPemohon V, Tempat Tanggal Lahir Ambon 13061976, Umur 42 Tahun,Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS , BertempatTinggal Kecamatan Baguala, Kota Ambon, S elanjutnya disebutsebagai Pemohon V;Pemohon VI, Tempat Tanggal Lahir Wayame 29111978, Umur 40 Tahun,Agama Islam, Pendidikan Amk, Pekerjaan PNS, BertempatTinggal Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnyadisebut
    Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon adalah PNS aktif padaPemerintah Kota Ambon yang bertugas Pada Dinas Pendidikan KotaAmbon SMP Negeri 21 Ambon selain itu Meninggalkan harta berupaTabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TAS PEN)7.
    diDusun Kranjang Desa Wayame pada tanggal 03 Agustus 2018karena sakit;Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal duniadengan status belum menikah dengan meninggalkan 7 orangsaudara sekandung sebagai ahli waris ;Bahwa sebelum almarhumah S audara I Para Pemohon meninggaldunia, Ayah dan Ibu kandung dari Almarhumah Saudara I ParaPemohon telah lebih dulu meninggal dunia;Bahwa selama almarhumah hidup dan para pemohon hidup,masih tetap beragama Islam;Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon adalah PNS
Register : 11-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA ANDOOLO Nomor 0298/Pdt.G/2020/PA.Adl
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
169
  • PUTUSANNomor 0298/Pdt.G/2020/PA.AdlZA :SEADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terkahirS1, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan,selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Syamsuddin,S.H. dan Alvian, S.H.
    Rahandouna Kota Kendari.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor39/PERADI/SE/X/2020 Tertanggal 27 Oktober 2020, sebagaiPemohon;melawanTermohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terkahirSMA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3November 2020
    Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaKabupaten Konawe Selatan, Maka pada tanggal 21 Februari 2020Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Cerai pada atasannya akantetap mendapat Penolakan dari atasannya melalui Surat Tertanggal 11Agustus 2020 yang di Tanda tangan oleh Sekertaris Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten konaweselatan atas nama MUHAMAD MUSRIANTO TAWULO.SP.M.AP.Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada BapakKetua
    Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yang padapokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satudiantaranya adalah perceraian talak ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan pekerjaan sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS
    Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang IjinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan SuratPernyataan Penolakan Permohonan Cerai PNS Nomor : XXXXXX tertanggal 11Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganSDM Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi Pemohon telah membuat SuratPernyataan tertanggal 17 November 2020 tentang kesiapan menanggungresiko yang timbul atas permohonan cerai talak, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon dapat
Register : 29-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 16-02-2019
Putusan PA PANDAN Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Pdn
Tanggal 13 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
156
  • PENETAPANNomor : 23/Pdt.P/2019/PA.Pdn.ZEA, zs ae a enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkarapermohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS,tempat tinggal di Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan,Kabupaten Tapanuli Tengah
    Saksi pertama Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten TapanullTengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetanggadengan para Pemohon; Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon dari Pemohonayah bernama Ayah para Pemohon , ibunya bernama lbu para Pemohon ,mereka menikah di Muara Nibung tahun 1992 saksi menghadiri; Bahwa dari pernikahan Misdaruddin
    karena sakit di Muaro Nibung,jenazahnya diselenggarakan secara Islam dan dikuburkan di komplekperkuburan Muslim di Muara Nibung; Bahwa antara para Pemohon dengan almarhum Ayah para Pemohontidak ada halangan waris mewarisi baik secara syara maupun secara adatyang berlaku di Tapanuli Tengah; Bahwa antara para Pemohon dengan almarhumah Ibu para Pemohontidak ada halangan waris mewarisi baik secara syara maupun secara adatyang berlaku di Tapanuli Tengah; Bahwa semasa hidupnya Misdaruddin bekerja sebagai PNS
    , sudahpensiun dan Wartini Panggabenan bekerja sebagai PNS; Bahwa semua para Pemohon masih hidup dan dalam keadaanberagama Islam;Hal. 7 dari 12 hal.
Register : 25-04-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA TANJUNG Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Tjg
Tanggal 21 Juli 2016 — Penggugat vs Tergugat
666
  • Salinan PUTUS ANNomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Tjgaim ol) Cpam ll atl ansDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Kebidanan),pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan
    Tergugat kurang pengertian dengan status Penggugat sebagai PNS;c.
    Tergugat ingin Penggugat tinggal diKalimantan Timur saja dan berhenti bekerja sebagai PNS, tetapi Penggugatmenolak; Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugatbertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua)tahun; Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama pisah Tergugat pernah datang untukmengajak rukun atau tidak; Bahwa sekarang Penggugat menyewa rumah di Kelurahan BelimbingKecamatan Murung Pudak sedangkan Tergugat masih tinggal di KalimantanTimur
    SAKSI KE 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Juai, 02041984 (32tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKabupaten Tabalong;Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.TjgSaksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksitidak pernah bertemu hanya mendengar cerita dari Penggugat saja ;Bahwa Penggugat adalah teman Saksi;Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah
    para saksi di muka persidangan, maka berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya serta telahbermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sahdan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS
Putus : 06-06-2012 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN TUBAN Nomor 161/Pid.B/2012/PN.TBN
Tanggal 6 Juni 2012 — MUDJITO ALIAS M. DJITO BIN NGASDI
365
  • Djito Bin Ngasdi dapat membantuseseorang masuk menjadi PNS di Pemerintah Daerah Bojonegoro dengan biaya sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untuk formasi lulusan SMA sederajat. Mendengarperkataan dari Sdr.
    DjitoBin Ngasdi dapat membantu seseorang masuk menjadi PNS di Pemerintah DaerahBojonegoro dengan biaya sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untukformasi lulusan SMA sederajat. Mendengar perkataan dari Sdr.
    DjitoBin Ngasdi dapat membantu seseorang masuk menjadi PNS di Pemerintah DaerahBojonegoro dengan membayar sejumlah uang kepada terdakwa Mudjito alias M. Djito BinNgasdi, kemudian korban Dodid Yudho Purwantoro memperkenalkan korban TeguhSupriyono kepada terdakwa di rumahnya.