Asas Kepastian Hukum :Halaman 8 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.BNApenjelasan pasal 3 angka 1 Undang undang No. 28 Tahun 1999menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukumadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Kantor Camat agar H.T.Halaman 18 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.BNAArbet Banta diberhentikan dari Keuchik karena selama menjadiKechik dalam menjalankan tugasnya ada beberapa pelanggaranyang tidak sesuai dengan adat istiadat dan tata pemerintahanyang baik antara lain: Cenderung arogan dalam memberi pelayan kepadamasyarakat dan tidak mencerminkan perilaku sebagaipemimpin; Dalam melaksanakan pembangunan gampong seringtidak menghargai hasil kepuusan musyawarahgampong; Penyelewengan kebijakan

, mengeluarkan suratbersifat individu, tanpa msyawarah dan kross cek; Tidak transparan dalam pengelolaan dana gampongdan tidak ada pertanggung jawaban pengelolaan danagampong tahun 2016; Selama 16 (enam belas ) bulan menjadi Kechik sudahbeberapa kali disidangkan oleh oleh aparatur Gampongterkait perselisihan dengan masyarakat; Dalam mengambil kebijakan sering mengabaikan atautidak melibatkan aparatur Gampong terutama TuhaPeut Gampong, yang bermuara pada pengunduran di 8(delapan) orang tuha peut;

(Pertama) sampaikansebagaimana B1 sampai dengan B 15, akan Tergugat I (Pertama) buktikanpada saat sidang dengan agenda sidang Pembuktian ;Terhadap posita dan petitum Penggugat, dapat Tergugat I (Pertama) tanggapi, sebagaiberikut : 202220 a Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini sebagaimana posita Penggugat,Tergugat I (Pertama) telah mengambilalih sepenuhnya penanganan terhadappermasalahan Penggugat dari PT Kencana Internusa Artha Finance kantorcabang Yogyakarta ;Bahwa, segala tindakan, kebijakan

Yogyakarta ;2 Bahwa, Tergugat II (Kedua) merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PT Kencana Internusa Artha Finance yang berlokasi diJakarta sebagai kantor pusat ;Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No.05/G/2013/PHI.Yk.3 Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini sebagaimana positaPenggugat, Tergugat II (Kedua) telah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Kencana Internusa Artha Finance kantor pusat untuk dilakukanpenanganan terhadap permasalahan Penggugat ; Bahwa, segalatindakan, kebijakan

Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan dengan PT Kencana Internusa Artha Finance Yogyakarta sebagai cabang diYogyakarta (Tergugat II) ; Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta dipersidangan bahwa perbuatan hukummengenai Perjanjian kerja waktu tertentu, surat pengangkatan karyawan tetap, suratperingatan III dan Surat pemutusan hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat I denganPengeugat ; Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim, Tergugat II adalah sebagaicabang sebagai pelaksana kebijakan

Tidak dapat diterima;Bahwa Tergugat yang dalam hal ini sebagai Komisaris Utamaseharusnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusanjalannya Perseroan, bukan melakukan Perbuatan Melawan Hukumdengan melaksanakan audit sepihak dan melaporkan Penggugat kePolrestabes Surabaya dengan Laporan Polisi nomor : LP/ B/ 894/ X/2019/ JATIM/ RESTABES SBY;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan apayang dilakukan oleh Mei Suryawan (/n casu Tergugat) selakuKomisaris Utama di PT.

,Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebutdimungkinkan oleh Undang Undang sebagaimana dalamUndang Undang No 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 108 ayat (1):Pasal 108(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai Perseroan maupun usahaPerseroan, dan memberi nasthat kepada Direksi.

memberikan data atau keterangan tersebut. (5) Permohonanuntuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonanpemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harusdidasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. (6) Ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutupkemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modalmenentukan lain.Menimbang, bahwa Pasal 108 (1) (UU No. 40 tahun 2007) DewanKomisaris melakukan pengawasan atas kebijakan

No. 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan daerah, disebutkan bahwa :Ayat (1) : Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a,berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepaladaerah menyusun kebijakan dan mengkordinasikanpenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasukpengelolaan keuangan daerah;Ayat (2) :Sekretaris daerah selaku kordinator pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugaskordinasi dibidang :a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabatpengawas keuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Hal 7 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2014/PT

Btm.25.26.27.Kebijakan Sistem Ujian Online yang diterapkan di Universitas Putera Batammengacu kepada :a) Undangundang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.b) Sesuai PP nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturanPemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan, dimana pada pasal 58f ayat (2) bahwa Otonomi Perguruan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor,ketua atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yangdikelolanya.c

(salinan Surat Pernyataan terlampir) ;Upaya yang sudah dilakukan terhadap mahasiswa tersebut adalah ;a) Mengumpulkan mahasiswa yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut danmensosialisasikan maksud dari kebijakan ujian Online / Digital ;b) selesai pelaksanaan ujian (sete;ah nilai ujian terbit / KHS) diberikan waktuuntuk verifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja, dimana bagi mahasiswa yang tidaksetuju dngan hasil ujian dapat menemui bagian akademik untuk dilihatkan hsilujian, dengan terlebin dahulu

pada sektor jauh dekatnya jarak antar barang; Di perusahaan Tergugat tidak ada jamsostek; Apabila pekerja sakit dan tidak masuk kerja maka tidak ada uang ritritan, tidak adauang makan dan juga tidak ada uang tunggu ; Yang memerintahkan ritritan adalah pengurus ; Yang dimaksud pengurus adalah betulbetul karyawan Tergugat ; Apabila tidak ada pekerjaan maka tugas pekerja adalah memeriksa kendaraanmasingmasing; Sistem kerja di perusahaan Tergugat adalah satu kendaraan satu orang sopirsecara tetap; Kebijakan

didasarkan pada sector jauh dekatnya jarak antar barang ;Diperusahaan Tergugat tidak ada jamsostek ;Apabila pekerja sakit dan tidak masuk kerja maka tidak ada uang ritritan, tidakada uang makan dan juga tidak ada uang tunggu;Yang memerintahkan ritritan adalah pengurus;Yang dimaksud pengurus adalah betul betul karyawan Tergugat;Apabila tidak ada pekerjaan maka tugas pekerja adalah memeriksa kendaraanmasing masing;Sistem kerja diperusahaan tergugat adalah satu kendaraan satu orang sopir secaratetap;Kebijakan

didasarkan pada sector jauh dekatnya jarak antar barang ;Diperusahaan Tergugat tidak ada jamsostek ;Apabila pekerja sakit dan tidak masuk kerja maka tidak ada uang rit ritan, tidakada uang makan dan juga tidak ada uang tunggu ;Yang memerintahkan rit ritan adalah pengurus ;Yang dimaksud pengurus adalah betul betul karyawan Tergugat ;Apabila tidak ada pekerjaan maka tugas pekerja adalah memeriksa kendaraanmasingmasing ;Sistem kerja di perusahaan Tergugat adalah satu kendaraan satu orang sopirsecara tetap ;Kebijakan

PenerimaDana Bergulir Dari Kompensasi Dana Subsidi BBM di KabupatenKatingan Tahun 2003 ;17.Keputusan Bupati Katingan Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) NonKeuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan PengembanganKUKM yang berkaitan dengan Penyaluran, Pengendalian,Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi BBM, MAP, BDS danSentra UKM Tahun 2008 ;18.Keputusan Bupati Katingan Nomor 105 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)Kebijakan

TerpilihPenerima Dana Bergulir Dari Kompensasi Dana Subsidi BBMdi Kabupaten Katingan Tahun 2003 ;17.Keputusan Bupati Katingan Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) NonKeuangan Dalam Rangka Pelaksanaan KegiatanPengembangan KUKM yang berkaitan dengan Penyaluran,Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Dana KompensasiBBM, MAP, BDS dan Sentra UKM Tahun 2003 ;18.Keputusan Bupati Katingan Nomor 105 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)Kebijakan

PenerimaDana Bergulir Dari Kompensasi Dana Subsidi BBM di KabupatenKatingan Tahun 2003 ;17.Keputusan Bupati Katingan Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) NonKeuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan PengembanganKUKM yang berkaitan dengan Penyaluran, Pengendalian,Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi BBM, MAP, BDS danSentra UKM Tahun 2003 ;18.Keputusan Bupati Katingan Nomor 105 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)Kebijakan

Bahwa dalil penggugat angka 4 yang menyatakan ada hambatan pekerjaan dilapangan yang bukan kehendak dari Penggugat, tetapi muncul dan sengaja dariPihak Tergugat yang inprosedural dalam mengambil kebijakan sepihak, sehinggamenjadi hambatan dari penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan adalah dalilyang mengadangada dan bohong belaka;a.

dilakukan pemeriksaan volumepekerjaan paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik LubukDurian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 608.1/21/B.IV/DPUPLD/2013 dengan perhitungan fisik pekerjaan sebesar19,1836% (progress fisik), waktu kontrak berakir 13 Desember 2013dengan masa denda 17 hari sampai Desembr 2013;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Kuasa Pengguna AnggaranBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulumenyampaikan surat Nomor : 602.1/1739/B.V/DPU/2013kepadaKepala Lembaga Kebijakan

Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung PalikLubuk Durian tertanggal 18 Desember 2013;BukiT31 : Photocopy (copy dari photocopy)BeritaAcara Pemeriksaan Volume Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan32.33.34.J.36.Tanjung Agung Palik Lubuk Durian Nomor : 608.1/121/B.IV/DPUPLD/2013 tertanggal 30 Desember 2013;Buki T32 : Photocopy (copy dari photocopy di capbasah)Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1739/B.V/DPU/2013kepada Kepala Lembaga Kebijakan

Dan bagiwarga petani tambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi tersebut,oleh Team Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukangugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejaktanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang

Kerugian yang dialami Pemohon Keberatan, baik secara fisik/ langsungdan non fisik/tidak langsung adalah sebagai berikut: (Rp.): PEMBUATAN TAMBAK 92.163.000 KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH 397.942.500 KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN 397.942.500TOTAL KERUGIAN PEMOHON 888.047.000 (Delapan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah).Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara baru yangberkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yang tidakmemberikan ganti kerugian

kelanjutan pembangunan Bandar Udara BaruYogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedotpada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini jugaakan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan proyek strategisnasional lainnya yang sedang berjalan dan turut menjadi beban anggaranNegara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/ kondisidefisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhi semangatperjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

Dalam perkara a quo, oleh karena Penggugattidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat maka sudah seharusnyagugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);Eksepsi Turut Tergugat:12IDALAM EKSEPSI:1 Gugatan Error in Persona:a Perlu dijelaskan kembali bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah hanya sebagai Pemegang Saham yang perannya hanyamemberikan persetujuan dan bukanlah pihak yang berperan dalammengambil kebijakan untuk mengadakan KSO.

Putusan Nomor 1788 K/Pdt/20142424Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan telah diungkapkandalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar bahwa kementerianBUMN telah mengeluarkan kebijakan sebagaimana ditunjukkan dalambukti TK16/PR16 dan sesuai dengan ketentuan dalam MoU pun sudahdilaksanakan pemberitahuan kepada Penggugat bahwa kebijakan tersebutberdampak signifikan dan langsung pada pelaksanaan MoU sehinggaTergugat tidak bisa dibebankan atas kesalahan ini;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat

Negara dalam perkaraa quo adalah Memo/Nota Dinas Pemohon tertanggal 07 Mei 2007,dikarenakan secara fakta yang ada dengan berdasar Memo/NotaDinas Pemohon tertanggal 07 Mei 2007, terHadap Asli dariSurat Keputusan Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor :540/KEP/148/ 2007 tidak diberikan kepada Termohon ;Bahwa Pemohon tidak memberikan asli dari Surat Keputusan Nomor :540/KEP/147/2007 dan Nomor : 540/KEP/148/2007 kepadaTermohon, hal mana sepenuhnya merupakan kewenangan dariPemohon yang menyangkut masalah kebijakan

;Bahwa adapun kebijakan Pemohon tidak memberikan SuratKeputusan tersebut kepada Termohon, dikarenakan secara faktaHal. 28 dari 35 Hal.

No. 117 PK/TUN/2010yang ada disinyalir Termohon berkehendak untuk memperjualbelikanKuasa Pertambangan kepada pihak lain ;Bahwa karenanya kebijakan Pemohon yang tidak memberikan aslidari Surat Keputusan Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor :540/KEP/148/2007 kepada Termohon berkesesuaian denganketentuan Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009,yang telah mengatur secara tegas sebagai berikut :(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP danIUPKnya kepada pihak lain ;Bahwa dengan demikian

Kementrian Pendidikan danKebudayaan yang dinyatakan lulus dalam program penyiapanCalon Kepala Sekolah /Madrasah tanggal 28 April 2017; Bahwa kemudian Penggugat menemui Kepala Dinas PendidikanKota Palu , sebagai Dinas yang mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolahdi lingkungan Kota Palu untuk mempertanyakan Pemberhentian Tergugat danjawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu menyatakan bahwa KepalaSekolah tidak boleh melebihi 2 kali masa tugas selama 8 (delapan) tahun danhal tersebut merupakan kebijakan

Tergugatdengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian KepalaSekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31Oktober 2017 , yang dapat diuraikan sebagai berikut :> I00N000000Bahwa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 Tentang PemberhentianKepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota PaluTanggal 31 Oktober 2017, tidak menyebutkan alasan apayang menyebabkan Penggugat diberhentikan sebagaiKepala Sekolah, sehingga jika hanya kebijakan

banyak guru guruyang belum memiliki NUKS tapi memiliki kemampuan danbelum memiliki kesempatan diangkat menjadi Kepala Sekolahdengan tujuan mencukupi kebutuhan sekolah; Bahwa saksi menyatakan bahwa NUKS adalah nomorunik kepala sekolah yang menandakan jika mereka telahselesai mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai KepalaSekolah; Bahwa saksi menyatakan jika proses seleksipengangkatan Kepala Sekolah merupakan rangkaian denganproses pemberhentian Kepala Sekolah;e Bahwa saksi menyatakan jika dasar kebijakan

Dan bagiwarga petani tambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi tersebut,oleh Team Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukangugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitungsejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;.Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang

Sehingga seluruh Kerugian yang dialami Pemohon, baik secara fisik / langsung dan non fisik/tidak langsung adalah sebagai berikut: (Rp) Pembuatan tambak 46.720.000 Keuntungan yang diperoleh 205.485.000 Kehilangan mata pencaharian 205.485.000 Total kKerugian pemohon 457.690.000 (Empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh riburupiah). 10.Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara baru yangberkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yang tidakmemberikan

kelanjutanpembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibatbesarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahap pembayaran gantikerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dannegatif bagi sejumlah ratusan proyek strategis nasional lainnya yangsedang berjalan dan turut menjadi beban anggaran Negara dalam APBNTahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/ kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan istrisaksi BUKHORI MUSLIM dan dari saksi AHMADI sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusananaknya yaitu saksi AL HADIS;e Bahwa benar uang yang diberikan tersebut merupakan uang titipandan karena saksi BUKHORI, HILMA dan AL HADIS tidak diterimasebagai tenaga honor maka uang titipan tersebut dipergunakanterdakwa untuk mengurus seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaluiJalur Kebijakan

Kepala Badan Kepegawaian Negara;1 (satu) lembar fotokopi Undangan Rapat tertanggal 11 Desember2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh TASDIK KINANTOselaku Sekretaris Kementrian Pendayaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi;1 (satu) lembar fotokopi Daftar Namanama CPNS yang diterimamelalui Jalur Kebijakan Kantor Regional Jambi;1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk teknis system legal formal jalurkebijakan tahun 2013 oleh Kementrian Sekretaris Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannyakhususnya dalam Point 3 (tiga) dan 4 (empat) karena berdasarkan fakta yang adaTERGUGAT telah memberikan kebijakan berupa mereschedule pembayarankewajiban PENGGUGAT ~ sebanyak 5 (lima) kali, tetapi meskipun kewajibanPENGGUGAT telah berulang kali diberikan kebijakan reschedule pembayaran,PENGGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telahdisepakati dalam Perjanjian A quo dan karena PENGGUGAT tidak melasakanakankewajibannya

Memberikan kebijakan berupa penjadwalan ulang pembayaran kewajibanPENGGUGAT kepada TERGUGAT;f. Memberikan Somasi Pertama Nomor : 231/CFILIT/Som/Sby/II/2020tertanggal 7 Februari 2020;g. Somasi Kedua (Terakhir) Nomor : 359/CFILIT/Som/Sby/II/2020 tertanggal 21Februari 2020;6.

) ;Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober2012 serta Raskin ke 13, ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowomendapat kan bagian uang sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) ;Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012,ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowo menerima uang pembagiansebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) ;Bahwa harga aslinya beras / Raskin dari Pemerintah per kilo gramnya,berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia / INPRES Nomor : 3 / Tahun2012 tentang Kebijakan

Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober2012 serta Raskin ke 13, ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowomendapat kan bagian uang sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) ;e Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012,ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowo menerima uang pembagiansebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) ;e Bahwa harga aslinya beras / Raskin dari Pemerintah per kilogramnya, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia /INPRES Nomor : 3 / Tahun 2012 tentang Kebijakan

;e Bahwa berdasarkan keterangan saksi TIATOER ENGGARPUSPITO dari Bagian Perekonomian dan Kesara PemdaTuban menjelaskan harga aslinya beras / Raskin dariPemerintah per kilo gramnya, berdasarkan InstruksiPresiden Republik Indonesia / INPRES Nomor : 3 / Tahun2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras danPenyaluran Beras oleh Pemerintah tanggal 27 Pebruari2012.

lakuatau pelanggaran perundangundangan;Bahwa pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan kenyataanPelanggaran Penggugat sebagai berikut: Melanggar pakta integritas berupa tanggal 13 Februari 2017; Hasil evaluasi berdasarkan Berita Acara Rapat pengurus LPJK ProvinsiAceh tanggal 19 januari 2018, yaitu:OOOOOLemah dalam administrasi surat menyurat;Kehadiran saat RPL;Komunikasi dengan semua lini;Menjaga rahasia lembaga;Pengurus bukan hanya ketua;Salah menterjemahkan hasil rapat dengan pengurus;Membuat kebijakan

tanpa diketahui pengurus;Libur tanpa izin;Dan kinerja kepemimpinan; Surat peringatan tanggal 4 Juni 2018 tentang tindakan indisipliner, dantindakan tidak sejalan dengan kebijakan organisasi; Berita acara rapat pengurus Nomor 047/LPJKP/D/VII/2018 tentangevaluasi akhir terhadap Manajer Eksekutif dengan pertimbangan;OOOTidak mengetahui tugas dan tanggungjawab;Tidak terampil membuat surat;Menandatangani surat dengan kop LPJKP tanpa seizin Ketua;Saat RPL sering tidak berada ditempat;Kurang komunikasi

dengan semua lini;Kurang menjaga rahasia organisasi;Kurang memfasilitasi kKegiatan pengurus;Jarang melakukan koordinasi dengan pengurus;Sering membuat kebijakan yang tidak diketahui pengurus;Sering mempunyai persepsi yang berbeda dengan pengurus;Sering datang terlambat dan dan pulang lebih awal:;Jarang melaporkan kegiatan kantor;Hal 18 dari 38 Perkara Nomor 19/PDT/2020/PT BnaOo Setiap ada kegiatan LPJKP Aceh diluar kantor tidak berkoordinasidengan Pengurus;oO Saat tidak hadir tidak menginformasikan

. : 1711/VIlla/2015 tersebut.Faktanya, sebagaimana terungkap di depan persidangan baik melalui paraSaksi, BuktiBukti Surat maupun dalildalil yang diajukan olen Pembandingdalam gugatan a quo, Pembanding samasekali tidak hendak mbalelo ataumelawan kebijakan Terbanding secara membabi buta.

Pembanding akansangat hormat atas kebijakan organisasi, apalagi dalam hal ini adalahorganisasi gerejawi, manakala kebijakan itu diambil dan diberikan sesualdengan aturan dan prosedur yang ada.Sebagai catatan, dalam pertemuan antara pihak Pembanding denganTerbanding pada tanggal 15 November 2015 di GBKP Runggun KemenagenTani, sebagaimana juga terungkap di depan persidangan, Saksi Verdianti Br.Bangun yang hadir dalam pertemuan itu sempat mengajukan pertanyaankepada pihak Terbanding perihal alasan diterbitkannya

Bahwa dengan tidak diberikannya tunjangan jabatan a quo Tergugattelah melanggar ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kerja Bersama PT.Perdana Setia Abadi Jaya dan Para Penggugat berhak atas TunjanganJabatan dan Kenaikan golongan dan penyesuaian upah sejak dinyatakanlulus secara hukum ;Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah membantahgugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Tunjangan operator mesin besar bukanlah hak normatif karenatunjangan tersebut diberikan berdasarkan kebijakan

Sehingga menurut MajelisHakim secara khusus pemberian tunjangan operator didasarkan pada juklakTunjangan operator tanggal 20 Mei 2010 sedangkan besarnya tunjangan aquo merupakan kebijakan yang dilakukan Tergugat dan telah menjadikebiasaan yang berlaku pada PT.

2010(Bukti T3 dan Bukti T4) karenanya Majelis Hakim berpendapat ParaPenggugat tidak berhak atas tunjangan jabatan atau tunjangan operator sertatidak berhak atas perubahan golongan dan penyesuaian upah, dengandemikian terhadap petitum Para Penggugat pada angka 3 dan 4 selayaknyauntuk ditolak ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterapkan diperusahaan Tergugat terhadap Tunjangan Operator Mesin Besar bukanlahmerupakan hak normatif karena Tunjangan Operator Mesin tersebutdiberikan berdasarkan kebijakan

Adapun jumlah hutang cuti yang telahdiambil oleh Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) hari kerja, dimanaperhitungan hutang cuti yang diambil Penggugat tersebut di atas setelahdikurangi dengan jumlah hak cuti yang diterima oleh Penggugat;Bahwa hutang cuti yang diambil oleh Penggugat yang tidakdiperhitungkan pada tahun berikutnya adalah bentuk kebijakan DewanKomisaris Tergugat.

Dengan kata lain, Dewan Komisaris Tergugat tidakmelarang Penggugat ketika Penggugat mengajukan permohonan cutiwalaupun di tahun tersebut Penggugat mengetahui bahwa hak cutiPenggugat telah habis dan Penggugat masih memiliki hutang cuti,mengingat sistem di perusahaan Tergugat selalu menginformasikansetiap pekerja atau karyawannya mengenai sisa cuti atau hutang cuti;Bahwa kebijakan Dewan Komisaris Tergugat tersebut tidak berartimenghilangkan fakta bahwa Penggugat telah mengambil cuti lebih darijatan

Maka, tidakbenar apabila Penggugat mengalami kerugian, justru sebaliknyaTergugatlan yang dirugikan dengan kebijakan yang dilakukan olehPenggugat terhadap perusahaan dalam pemutusan Fasilitas Kredityang menimbulkan kerugian terhadap Tergugat sebesarRp.117.015.000.000, (Seratus tujuh belas miliar lima belas juta Rupiah);Bahwa dalildalil tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat di atas,tidak terperinci dan tidak didukung oleh buktibukti yang sah, melainkanhanya mengadaada dan tidak berdasar hukum,