Tipikor/2016/PT.KT.SMR, tanggal 29 Januari 2106;8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 03Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016.9.

Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 25 Pebruari2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor

Hakim Adhoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjukk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiSamarinda tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 4/PID.TPK/2016/PT.SMR, putusan manadiucapkan pada hari : JUMAT tanggal 20 Mei 2016 dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingioleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta ABDUL HADI, SH Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi

Tipikor/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwapada tanggal 17 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasingmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dan juga berdasarkan dokumen berita acarapemeriksaan lapangan No : 620/077/BAPPLBN.LMLB LS.KRY/DPU/XII/2006/DPU/ X/2005 TANGGAL 4 DESEMBER 2006MENYATAKAN PROYEK PEKERJAAN TELAH MEMENUHITARGET PELAKSANAAN 100%, dalam hal ini tidak ada bukti yangmembuktikan negara dirugikan, melainkan adanya bukti bahwa benarproyek tersebut tidak ditemukan kejanggalan sebagaimana hasil AuditBAWAS Provinsi Kalimantan Timur maupun Audit PEMDA Nunukan;Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 14/TIPIKOR

Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 15 April 2014;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Salinan PUTUSANNomor : 54/ PID / 2019 / PT BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :aos PNYzlNama lengkap : Samsuar Sunanda Bin Sopian Efendi;Tempat lahir : Banda Aceh;Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 24 Januari 1982;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jeruk No 389

., MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 133/Pen.Pdt/ 2016/PT.BNA.tanggal 20 Maret 2017, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehHakim Anggota tersebut dan Tarmizi, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiripara pihak yang berperkara ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,d.t.o d.t.oSigid Purwoko, SH., MH. Wahyono, SH.d.t.oAswijon, SH.

;Kewarganegaraan: Indonesia;PekerjaanAlamatEmailNomor Hp: Advokat;: Kantor YLBH Garda Tipikor Indonesia, JalanWortel Ill Blok E. 4/13 Sektor 16 BSD City,Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong,Kota Tangerang Selatan;: munir.O888@yahoo.co.id: 082312563585 Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;nalaman 1 dari 14 halaman.

PUTUSAN.No.227/PID/2019/PT.BNABerdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohonMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh,berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebutdengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini :1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untukseluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri BireuenNo:71/Pid.Sus/2019/PNBir, tanggal 15 Juli 2019.Dengan Mengadili Sendiri :1.

KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT II;LAWAN:SABIR DJAPARA: Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IlArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR

No. 584 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 28Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018, Nomor55/Pid.SusTPK/2017/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;3.

MH.Perincian biayabiaya : Materai Penetapan Rp. 6.000,00 Risalah Panggilan Rp.3.645.000,00 Biaya proses Rp. 50.000,00Penerimaan Negara : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Hak Redaksi Penetapan Rp. 5.000,00Jumlah Rp.3.736.000,00(Tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Kuasa Pemohon, ataspermintaannya pada tanggal : 2017.PANITERA PENGADILAN NEGERVH/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AH. YUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

PKFB 350;
- 300 (tiga ratus) kilogram Ikan Campuran (berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti ikan hasil tangkapan dari Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 10 April 2022);
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Bendera Malaysia;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu

., selaku pejabat KepalaKASDA yang baru ;Selain itu terdapat putusan sebelumnya terkait kriteria Memperkaya dirisendiri atau orang lain ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 23 April 1988 No: 144/ Pid.B / 1987 yang menyebutkan bahwa hasiltindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar hutang dan biayakeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur Memperkaya diri sendiri atau oranglain (dalam buku Pembahasan UndangUndang TIPIKOR karangan R.Wiyono, SH. hal. 31 s/d 32).

,ternyata semuanya atas perintah dari atasan Terdakwasebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Facti, maka menuruthukum Mahkamah AgungR.I. dimohonkan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPmembatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabayadengan mengadili sendiri membebaskan saudari ASTIENLYLANDARI, SE., MM. dari dakwaan Penuntut UmumKejaksaan Negeri Batu ;Keberatan KeduaTERHADAP DAKWAAN PRIMAIR PASAL 2 AYAT (1) UUPEMBERANTASAN TIPIKOR PERTIMBANGAN HUKUM DANKESIMPULAN JUDEX

AKAN TETAPI PENDAPAT JUDEX FACTI BAHWA DAKWAANSUBSIDAIR PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR TERNYATADIDASARKAN PADA KEKELIRUAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ;Bahwa Yth. Judex Facti tingkat banding yang mengambil alihpertimbangan Yth. Judex Facti tingkat pertama, berpendapat perbuatansaudari ASTIEN LYLANDARI, SE., MM. merumusi dan memenuhiunsurunsur dakwaan subsidair ;Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair Pasal 2ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, Yth.

Judex Facti telahkeliru dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal 3UU Pemberantasan Tipikor (dakwaan subsidair) ;Bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair yaituunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telahdisimpulkan tidak terbukti terpenuhi, sedangkan unsur ini volledig identiekdengan unsur kedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair, maka unsurkedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair memperkaya diri sendiri atauorang lain

tidak terbuktiterpenuhi pula, sebab jika sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwasebelumnya telah disimpulkan tidak terbukti, maka sifat melawan hukumyang dikandung dalam rumusan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dari dakwaansubsidair menurut hukum juga tidak terbukti ;Bahwa dari uraian alasan kami terakhir ini telah menguatkan adanyakekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal3 UndangUndang Pemberantasan Tipikor

P U TU $ A NNo: 6/Pid.B/2011/TPK/PN.PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;1.

Kurnia Abadi ;Pendidikan : SMA ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ; Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011 ; Hakim Majelis, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padang, sejak tanggal 18 Agustus 2011s/d tanggal 16 Oktober 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor PT.

Padang, sejak 17 oktober 2011 s/d15 November 2011 ; Dperpanjang oleh Ketua Pengadlan Tipikor PT Pandang, sejak 16 november s/d 15Desember 2011 ;Terdakwa selama dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ELLY YANTI,SH, WILSON SAPUTRA, SH, YULIWAN RAJO AMEH, SH dan DIDI CAHYADI NINGRAT,SH dari kantor Hukum SOLUSINDO berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2011 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No.24/PF.Pid/VII/2011/PN.Pdg tanggal 26 Juli 2011 ;Pengadilan TIPIKOR

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 Nomor :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang penetapan hari sidang ;3.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMADPANANI, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu olehSUNARYO Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor

atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMamuju yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaTENRI NUR IRMAWATI pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan6 (enam) bulan, padalah peranan terdakwa TENRI NUR IRMAWATIdalam perkara a quo sangat besar sehingga atas peranannya tersebutnegara harus mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), hal mana terdakwa TENRI NUR IRMAWATI yangmerupakan seorang Manager Pemasaran dari PT.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwatersebut secara Prepentif tidak menimbulkan rasa takut secaraPsikology baik bagi orang lain maupun bagi terdakwa sebagai efekjera dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiriyang bersifat Preventif.Atas pertimbangan itu pula sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwaTENRI NUR IRMAWATI sebagaimana tuntutan pidana yang terangkumdalam memori banding ini.Oleh karena

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 21Februari 2016 sampai dengan 22 Maret 2016;Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Ksp8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejaktanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 21 April 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIA, S.H. dariYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG,beralamat di jalan Batas Landuh Kota Lintang No.42 Kecamatan Kota KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 300/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ksp tanggal 7 Desember 2016;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor : 49/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 21 April2014 atas nama Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut;35e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor

Hakim Adhoc Tipikor masingmasing Hakim Tinggipada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timu di Samarinda sebagai Hakim HakimAnggota, yang ditunjukk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal17 Juni 2014 Nomor : 19/PID.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA, putusan manadiucapkan pada hari RABU tanggal 06 Agustus 2014 dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingioleh Hakim Anggota