Walaupun penjelasanpasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidakmengikat bagi Hakim.

PKFB 350;
- 300 (tiga ratus) kilogram Ikan Campuran (berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti ikan hasil tangkapan dari Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 10 April 2022);
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Bendera Malaysia;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu

PUTUSAN.No.227/PID/2019/PT.BNABerdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohonMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh,berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebutdengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini :1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untukseluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri BireuenNo:71/Pid.Sus/2019/PNBir, tanggal 15 Juli 2019.Dengan Mengadili Sendiri :1.

Salinan PUTUSANNomor : 54/ PID / 2019 / PT BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :aos PNYzlNama lengkap : Samsuar Sunanda Bin Sopian Efendi;Tempat lahir : Banda Aceh;Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 24 Januari 1982;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jeruk No 389

., MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 133/Pen.Pdt/ 2016/PT.BNA.tanggal 20 Maret 2017, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehHakim Anggota tersebut dan Tarmizi, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiripara pihak yang berperkara ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,d.t.o d.t.oSigid Purwoko, SH., MH. Wahyono, SH.d.t.oAswijon, SH.

MH.Perincian biayabiaya : Materai Penetapan Rp. 6.000,00 Risalah Panggilan Rp.3.645.000,00 Biaya proses Rp. 50.000,00Penerimaan Negara : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Hak Redaksi Penetapan Rp. 5.000,00Jumlah Rp.3.736.000,00(Tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Kuasa Pemohon, ataspermintaannya pada tanggal : 2017.PANITERA PENGADILAN NEGERVH/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AH. YUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT II;LAWAN:SABIR DJAPARA: Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IlArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR

No. 584 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 28Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018, Nomor55/Pid.SusTPK/2017/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;3.

;Kewarganegaraan: Indonesia;PekerjaanAlamatEmailNomor Hp: Advokat;: Kantor YLBH Garda Tipikor Indonesia, JalanWortel Ill Blok E. 4/13 Sektor 16 BSD City,Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong,Kota Tangerang Selatan;: munir.O888@yahoo.co.id: 082312563585 Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;nalaman 1 dari 14 halaman.

YKKecamatan Pajangan Kabupaten Bantul ;Agama ISUINY fesse seseweee een eeem teense eeePekerjaan : Wiraswasta 5Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Yogyakarta oleh:Penyidik , sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 AprilPenuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26April 2014; 202020202 nen nn nnn nnn nnn n nn nn nnn nn nn nen nenePerpanjangan oleh Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11Agustus 2014 j 22202222222 2 nn nnn n nnn nnn n nn nn nen nnnePerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Agustus2014 sampai dengan tanggal 10 September 201 4;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan

Jakarta Pusat tertanggal30 April 2015, dengan Nomor : 67/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/ 2015 /PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengantanggal 04 Juni 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal28 Mei 2015, dengan Nomor : 122/Tah.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 04 Juli 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR

padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 JUNI 2015 denganNomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhitung sejak tanggal 18JUNI 2015 sampai dengan tanggal 17 JULI 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tertanggal 03 Juli 2015 dengan Nomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhutung sejak tanggal 18 Juli 2015sampai dengan tanggal 15 September 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan

11/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

Jika tidak bisadibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :(a) Unsur setiap orang;(b) Unsur melawan hukum;(c) Unsur memperkaya diri Sendiri, orang lain, atau korporasi;(d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlahsesederhana, seperti yang dijabarkan

Amiruddin,Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Gent Publishing,Jakarta, 2010, hal.208.Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memilikijabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo adaunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmerupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsursetiap orang dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:> Bahwa dengan keberadaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan) dikaitkan dengan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor

Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasankami tersebut unsur ini TTIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI;Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsurunsur yang dikehendakipada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbuktiternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan Semua unsurunsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki

dalam pasal 2UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhimaka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Dakwaan Subsidaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Factie) hanyamembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidakmembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukumberarti bahwa Majelis

RW.003.Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, KotaKupangAgama : KatholikPekerjaan : WiraswastaPendidikan : $1 TehnikPENAHANAN :Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Maret 2018 s/dtanggal 1 April 2018;Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang Sejak tanggal 15 Maret 2018sampai dengan tanggal 13 April 2018;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang

Sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilanTinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli2018;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.Halaman 1 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUSTPK/2018/PT.KPG Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejaktanggal

1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober2018.Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUELIE, ST didampingi oleh Penasihat Hukum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H.

(LurahUngaran);Bukti T30 yaitu Foto copy Surat pengantar No.TAR 177/Q.3.10/FT.1/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 Perihal Memoribanding perkara Tipikor atas nama ST. WIDAGDO ;. Bukti T31 yaitu Foto copy Akta tanda Terima Penyerahan MemoriBanding dan Kontra memori Banding No. 26/AKTA.PID/Bdg/2008/PN.BJM tanggal 28 januari 2009;.

TAR176/Q.3.10/FT.1/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 Perihal KontraMemori Banding perkara Tipikor atas nama ST.WIDAGDO ;. Bukti T35 yaitu Foto copy Putusan No.: 908/Pid.B/2008/PN.BUM tanggal18 Desember 2008 atas nama ST,. WIDAGDO BinSURAJ! SASTRODIWIRYO ;Bukti T36 yaitu Foto copy Putusan No.: 02/Pid.Sus/2009/PT.BJMtanggal 25 Februari 2009 atas nama ST,. WIDAGDO BinSURAJ!

., M.M, dalam jabatan selaku KEPALA BIRO UMUMSETDA PROVINSI PAPUA BARAT, identitas secara lengkap tertera didalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi (terdaftar) di dalambukum register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 25Februari 2019 di bawah nomor = :21/Leg.SK/HK02/2019/PN.MnkPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari oleh Panitera Rose L.

Sebab konsekwensi pembayaran tanpa dasarmaka akibat hukumnya merugikan keuangan Negara tanpa dasaratau karena tidak memiliki kewenangan atas hal tersebutberurusan lagi dengan TIPIKOR, baik yang menerima uangmaupun yang memberi atau menyerahkan uang (tinggal dibaliktrail besi, siapa mauuuu);2.2.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding PengadilanTinggi Bandung, tanggal 26 April 2011 Nomor: 24/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg., sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 31 MeiTerdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasehatHukum bernama : 1. C. Suryana, SH.MM., 2. Yudi Prihartono S,SSH.M.Hum.,3. Rusli Subrata, SH., 4. C.R. Zhahir, SH., 5. Agus Rianto, SH., dan 6.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal8 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialpadaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Bahwa gugatan para Pengggugat Poin 5 tidak betul karena Korporasi (PT.SMP) tidak terkait TIPIKOR, teroukti bahwa Perjanjian Jual Beli Gas tetapberjalan sampai tahun 2019, Penggugat kurang cakap mengurus Perseroandan ada itikat kurang baik dari Penggugat dimana PJBG tersebut dialihkanoleh Penggungat ke Penggugat II;4.

Sampang Mandiri Perkasa menjadi terpidana korupsi sehingga berakibatPerjanjian Jual Beli Gas tersebut tidak dapat dilanjutkan dimana Korporasi PT.Sampang Mandiri Perkasa tidak terkait Tipikor sedangkan Perjanjian Jual BeliGas (PJBG) PT.