Ditemukan 782685 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Korupsi (sependapat
Tidak dapat dibenarkan)
Narkotika (tidak sependapat
Dapat dibenarkan)
Kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan
Dapat dibenarkan
Terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim)
Narkotika (tidak dapat dibenarkan
Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
Bahwa permohonan peninjauan kembali melalui/diketahui kepala lembaga pemasyarakatan (lp) rumah tahanan negara (rutan) bagi narapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan
- bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan
Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum
Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian
Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan
Karena tidak beralasan menurut hukum;
- bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan
Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud
Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya;
- bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan
Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung;
- bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000
00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu
Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair;
Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7
Yaitu:
1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018;
2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi;
3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul âidentifikasi staphylococcal cassette choromosome mec
Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reactionâ;
4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul âhubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein
Cluster of differenciatition 14
Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatoriumâ;
5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul âkadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatikâ;
6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul âperbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudaraâ;
7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b;
tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen
Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak.
- bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Register : 06-09-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 2709/Pdt.G/2018/PA.Slw Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 3
4 — 3
Ketidakhadiran Tergugat tidakternyata terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akanmencabut gugatannya sehubungan telah rukun kembali dengan Tergugat,maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dihentikankarena dicabut;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telahtercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkasputusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acarapersidangan yang merupakan
Ketidakhadiran Tergugat tidakternyata terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akanmencabut gugatannya sehubungan telah rukun kembali dengan Tergugat,maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut.Oleh karena itu, atas keinginan Penggugat tersebut, Majelis sepakatmengabulkannya berdasarkan ketentuan pada Pasal 271 dan 272 Rv;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Register : 24-11-2011 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 13-05-2013
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 461/ Pdt.G / 2011 /PA- TTD Tanggal 28 Mei 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
39 — 9
39 — 9
halangan yang dibenarkanoleh UndangUndang.Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui pengumuman yang disiarkan oleh PT Radio Yaska Jaya Tebing Tinggisebanyak 2 (dua) kali panggilan pertama tanggal 20 Desember 2011 dan keduatanggal 19 Januari 2012 agar Tergugat hadir pada sidang tanggal 23 April 2012,tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halanganyang dibenarkan
mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi danpatut melalui pengumuman pada PT Radio Yaska Jaya Tebing Tinggi sebanyak 2(dua) kali panggilan pertama tanggal 20 Desember 2011 dan kedua tanggal 19Januari 2012 agar Tergugat hadir di persidangan pada tanggal 23 April 2012, tetapiTergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkansuatu alasan yang dibenarkan
Register : 27-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 6434/Pdt.G/2018/PA.Cmi Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
12 — 0
tangganyasecara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepadaPemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangkaperdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 16 Mei 2018,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa pada harihari sidang selanjutnya yang telah ditentukan Pemohondan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyataketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa suatu alasan yangdapat dibenarkan
oleh undangundang;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan iniditunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkarayang bersangkutan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohondan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Pemohon danTermohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan olehundangundang;Menimbang
Register : 20-08-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 66/PDT/2015/PT.JAP Tanggal 4 Nopember 2015 —
47 — 23
47 — 23
karena Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwaobyek sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan sengketa tanah, padahal yangmenjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah wanprestasi, yaituTerbanding/ Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian, Surat Kontrak IT Nomor:591.688 b, tanggal 9 Desember 2003 (Surat bukti P1) tersebut ;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Bandingmempertimbangkannya sebagai berikut :Bahwa keberatan Pembanding/ Penggugat tersebut dapat dibenarkan
, bahwa setelahdicermati secara seksama, ternyata memang benar dalam perkara ini yang menjadiobyek sengketanya adalah berkenaan dengan wanprestasi, yaitu bahwa Terbanding/Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian sesuai Surat bukti P.1 yang telahditandatanganinya, dan dalam perkara ini bukan menyangkut sengketa tentangkepemilikan tanah, oleh karena itu keberatan Pembanding/ Penggugat ini dapatditerima dan dibenarkan ;Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat telah mengajukan kontra memoribanding atas memori
banding tersebut, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Substansi dari kontra memori banding tersebut, pada dasarnya mendukungputusan Pengadilan Tingkat Pertama dan membantah memori banding tersebut ;Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa memori banding tersebuttelah dinyatakan dapat diterima dan dibenarkan, maka oleh karena itu kontramemori banding tersebut harus di tolak dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajarisecara
telah dipertimbangkan tersebut diatasberpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankanlagi, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan,dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa karena sudah benar obyek sengketa dalam perkara ini berkenaan denganmasalah wanprestasi, karenanya sudah benar gugatan ini diajukan ditempat tinggalatau kedudukan dari Terbanding/ Tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Jayapura ;Bahwa menurut hukum hakim tidak dapat dibenarkan
secara jabatan memutustentang kompetensi relatife, karena sesuai ketentuan Pasal 160 RBg (Pasal 134HIR) hanya dalam hal yang berkenaan dengan kompetensi absolute, hakim secarajabatan dapat memutus kompetensi absolute tersebut, oleh karena itu hakim secarajabatan memutus kompetensi relatife tersebut bertentangan dengan hukum acaraperdata, hal ini lebih dipertegas dengan pendirian Mahkamah Agung yangoemenyatakan eksepsi mengenai kompetensi relative yang diajukan sebagaikeberatan kasasi tidak dapat dibenarkan
Register : 06-03-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 06-03-2013
Putusan PA SURABAYA Nomor 1131/Pdt.G/2012/PA.Sby. Tanggal 13 Februari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
29 — 2
29 — 2
Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali mengenai beberapa hal yangnantinya dibenarkan oleh Tergugat.2. Bahwa, suatu gugatan harus memuat subyek Penggugat maupun Tergugat dengan jelasidentitas masingmasing dan obyek mengenai apa yang sebenarnya menjadi persoalan3.
serta setelah Penggugat11cerai menyuruh orang tuanya mengambil barangbarang harta bersama milik Penggugat danTergugat semua yang ada didalam rumah.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka sesuaidengan pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dan Penggugat telahmengajukan buktibukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copytelah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan 3 (tiga) orang saksi telahdisumpah dan keterangannya dibenarkan
oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formilmaupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat juga meneguhkan bantahannya telah mengajukan alatbukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukupdan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belahpihak, oleh karenanya baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalamperkara ini.Menimbang, bahwa sesuai dengan
keterangan Penggugat dan Tergugat serta buktisurat P.6 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3Oktober 1993 dan telah bercerai pada tanggal 29 Mei 2007Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.5 yang berupa surat pernyataan yangdibuat oleh si penjual rumah dan tanah serta dibenarkan oleh isteri penjual dan dipertegaslagi oleh surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan dikuatkan oleh LurahDukuh Menanggal (P.7), hal ini juga dibenarkan sendiri oleh Tergugat
Register : 14-04-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 946/Pid.B/2015/PN Mdn Tanggal 1 Juli 2015 — - NASRIL LUBIS Als DIKI
17 — 2
17 — 2
tersebut ke Jalan cemara Medan;Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika di kantor polisi dan Terdakwamengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam BK3304 Ael dari Muhammad Fauzi kemudian dijual lagi kepada Gusnar aliasAgus;Bahwa saksi mengenal Gusnar als Agus setelah mengaku membeli 1 (Satu)unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3304 AEL dari Terdakwa;Bahwa pada saat sepeda motor saudara hilang, langsung saksi laporkan kepolisi.Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan
dihidupkan kemudian Dedi Handoko membawanya kejalan cemara Medan;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah membeli sepeda motor saksikorban melalui Yusma Zulfikar, Ferry Yuedho Zebua dan Dedi HandokoGinting dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah),melalui perantara Muhammad Fauzi kemudian Terdakwa menjual kembalisepeda motor tersebut kepada Yusrizal melalui Gusnur Las Agus denganharga 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah),.Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan
Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Yusma Zulfikar, FeryYuedho Zebua dan Dedi Handoko ginting yang menjualnya kepadaTerdakwa melalui perantara Muhammad Fauzi dengan harga sebesarRp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa telah menjual kembali sepeda motor tersebut kepadaMariadi dengan harga Rp.2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah).Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang, langsung saksi laporkan kepolisi.Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan
hingga mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000..Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra x 125 warna hitam disitasebagai barang bukti sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beatwarna hitam Terdakwa tidak mengetahuinya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra x 125 warna hitam dan 1 (satu)unit sepeda motor honda beat warna hitam bk 3304 AEL;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdipersidangan dibenarkan
Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalahmenunjuk pada subyek hukum baik orang atau badan hukum yang dapatdipertanggungjawabkan menurut hukum pidana ;Bahwa subyek hukum tersebut harus sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa Terdakwa NASRIL LUBIS Als DIKI yangidentitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalampersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa adalah manusiadewasa yang tidak sedang dalam pengampuan, tidak catat mental danselama
Register : 26-09-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN TARUTUNG Nomor 165/Pid.B/2012/PN-Trt Tanggal 19 Februari 2013 — PAMER GABARIEL TINAMBUNAN
98 — 9
98 — 9
RISMA Br BARUTU tidak dapat dijadikan saksi, oleh karena saksi II.RISMA Br BARUTU masih berhubungan erat denganTerdakwa;Bahwa pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkanoleh karena saksi Il. RISMA Br BARUTU saat ditanya oleh Majelis Hakim menyatakantidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa kemudian dalam notapembelaannya Terdakwa menyatakan saksi H.
TUMANGGOR akan tetapi selama persidangan tidak dapat ditunjukkan oleh JaksaPenuntut Umum alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi korbanELFRIDA Br*TUMUAINIG GOR sceneries eneremnninntieinnent nner cnsernnH Renn2424Bahwa pembelaan Terdakwa tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dan harusdikesampingkan, oleh karena pengancaman tidak saja harus memaka sesuatu alat, akantetapi dapat juga dilakukan dengan ucapan verbal; 5 Bahwa pihak Kepolisian telah menundanunda perkara Terdakwa sehingga
perkaraTerdakwa berlarutlarut penyelesaiannya dan hal tersebut adalah menyalahiBahwa pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;6 Bahwa pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan telah merubahrubah pasal yangdipersangkakan kepadaTerdakwa3Bahwa pembelaan Terdakwa diatas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan olehkarena adalah hak dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk menerapkan UndangUndang yangpaling mengena atas suatu tidak pidana kepada tersangka, dimana Hakim
Pidana hanyadapat berpedoman pada peraturan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimanayang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara aquo;7 Bahwa pada saat ditingkat penyidikan dan Penuntutan, telah dimunculkan saksisaksiBahwa pembelaan Terdakwa diatas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan olehkarena dalam hukum pidana tidak dikenal dengan saksi palsu akan tetapi saksi yangmemberikan keterangan palsu.
Dan bukan kewenangan Hakim Pidana untuk menilai saksiyang diperiksa ditingkat penyidikan dan penuntutan;208 Bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta persidangankhususnya pada point IV.Petunjuk; Bahwa pembelaan Terdakwa diatas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan,oleh karena fakta persidangan adalah halhal yang diketemukan oleh Hakim selamapersidangan berlangsung sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan danbukan yang termuat dalam surat tuntutan
Register : 13-03-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 142/Pid.B/2014/PN. Kag. Tanggal 3 April 2014 — - Kasriadi als Okta bin Monyan Syarifudin,
24 — 5
24 — 5
Sampoerna Agromengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dibenarkan saksi.Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.11Saksi II. Lardi bin Salamun: dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan perkara ini ;Bahwa telah terjadi kekerasan secara bersamasama terhadap barang milik Kebun HikmahII PT.
Sampoerna Agromengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dibenarkan saksi.Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.Saksi III.
Sampoerna Agromengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dibenarkan saksi.Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.13Saksi IV.
Sampoerna Agromengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).e Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dibenarkan saksi.e Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.Saksi V.
Sampoerna Agromengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dibenarkan saksi.Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.Saksi VI.
Register : 21-10-2013 — Putus : 14-02-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN BITUNG Nomor 169/Pid.B/2013/PN.Bit Tanggal 14 Februari 2014 — FELMA FIKE PANGOW ALIAS MONA
101 — 24
101 — 24
Berdikari pada waktu kejadian;Atas Keterangan Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.1 CHARLES ADILANGe Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannyatersebut;e Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara captikus yang dilakukan oleh terdakwa FELMA FIKE PANGOW;e Bahwa saksi adalah Nahkoda kapal KM.
Berdikari pada waktu kejadian ;Atas Keterangan Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.2 YOHAN KANTOHEe Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannyatersebut;e Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara captikus yang dilakukan oleh terdakwa FELMA FIKE PANGOW;e Bahwa saksi adalah Kepala Kamar Mesin kapal KM.
dimiliki oleh terdakwa tidak dikemassecara higienis sehingga tidak memenuhi standar sesuai Pasal 1 angka 31 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;e Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti jenis cap tikus milik terdakwa tidakmemenuhi persyaratan sanitasi;e Bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi persyaratansanitasi; Bahwa batas maksimal untuk kemasan minuman beralkohol adalah 620 mL;e Bahwa cap tikus apabila diedarkan dan didistribusikan secara langsung adalah halyang tidak dibenarkan
atau ilegal;e Bahwa tidak ada perda yang mengatur tentang cap tikus;e Bahwa ada sampel barang bukti yang dikirm ke BPOM dengan hasil pemeriksaankadar ethanol 3,03 %;e Bahwa agar bahan baku pangan memenuhi persyaratan sanitasi untuk dapatdikonsumsi harus melalui tahap pengolahan tergantung jenis pangan yangakan dihasilkan dengan persyaratan sanitasi yang telah ditetapkan olehperaturan atau sesuai standar cara pengolahan pangan yang baik;Atas Keterangan Saksi dibenarkan sepenuhnya oleh Terdakwa.Menimbang
banyak yang bekerja sebagai pengrajin cap tikus;bahwa terdakwa datang biasanya sebulan sekali dengan membawa gelon sendiri untukmengambil cap tikus yang ada;bahwa kadar alcohol hasil produksi saksi biasanya 50% 55 % dan kadar alcohol ini yanglayak dijual;bahwa saksi tidak mengetahui cap tikus tersebut dibawa terdakwa kemana;bahwa saksi tidak mengetahui cap tikus tersebut harus dikemas dalam botol kaca;bahwa di daerah saksi belum pernah dilakukan penyuluhan oleh Dinas terkait;Atas Keterangan Saksi dibenarkan
Register : 09-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 3759/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1
7 — 1
danTergugat datang mengahadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakagar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi denganmediator XXXXX mediator Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidakberhasil;Bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan sebanyaksatu kali dan pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak datang menghadapdi persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan
MediatorPengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkankepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang teruS menerus, hal ituterjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejakbulan Januari 2014Menimbang bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali danpada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan
menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara patut karena pemeriksaan tetap dilanjutkan dengantanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalildalil/ouktibukti yang disampaikan Penggugat;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan buktibukti baik suratmaupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkandengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telahdisumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, olehkarenanya, baik formil
Register : 03-05-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2003/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 9 Agustus 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 1
9 — 1
SYATIBI, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Tergugat datang menghadap di persidangan sebanyak empat kalidan pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara patut;Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakangugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya
Tergugat suka minum minuman keras (mabuk mabukan) dan sukaberprilaku ksar terhadap Penggugat ;Menimbang bahwa Tergugat hadir di persidangan empat kali dan padapersidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanyatanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggilsecara patut karena pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnyaTergugat dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalildalil
/ouktibukti yangdisampaikan Penggugat;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan buktibukti baik suratmaupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkandengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telahdisumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, olehkarenanya, baik formil maupun maiteriil dapat diterima sebagai alat bukti dalamperkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkandengan bukti P.1 yang berupa kutipan
Putus : 19-04-2010 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 255/Pid.B/2010/PN.Sda. Tanggal 19 April 2010 — DANA ANDREANTO alias ATENG
13 — 3
13 — 3
didesa Katerungan krianSidoarjo terdakwa telah menggelapkan BPKB milik saksi;e Bahwa bermula pada waktu itu koroban bermaksud mengurus balik namakendaraan Izusu Panter miliknya melalui Sdr.Sugeng Prayitno, selanjutnyasurat tersebut dititiokan lagi kepada terdakwa;e Bahwa benar setelah selesai pengurusan surat kendaraan, yang berupaBPKB tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan di gadaikan ke bankSumber Makmur tanpa Ijin pemiliknya sebesar Rp.15.000.000, (lima belasjuta rupiah);Keterangan saksi dibenarkan
Katerungankrian Sidoarjo terdakwa telah menggelapkan BPKB milik korban Suseno;Bahwa bermula pada waktu itu korban bermaksud mengurus balik namakendaraan Izusu Panter miliknya melalui Sdr.Sugeng Prayitno, selanjutnyasurat tersebut dititiokan lagi kepada terdakwa;Bahwa benar setetah selesai pengurusan surat kendaraan, yang berupaBPKB tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan di gadaikan ke bankSumber Makmur tanpa Ijin pemiliknya sebesar Rp.15.000.000, (lima belasjutarupiah) ;Keterangan saksi dibenarkan
SAIFUDIN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkanBahwa pada igl.27 Nopember 2009 pukul 14,00 tetah menerima barangberupa BPKB dari terdakwa;Bahwa setelah saksi menerima BPKB, kemudian BPKB tersebut dijaminkanke BPR Sumber makmur sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);Bahwa benar terdakwa janji kepada saksi hanya menjaminkan BPKB tersebutselama 4 bulan;Bahwa menurut keterangan terdakwa BPKB tersebut adalah miliknya;Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa di persidangan
Putus : 21-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2809 B/PK/PJK/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai berupa Penyerahan yang PPNNya harus dipungutsendiri sebesar Rp8.901.514.229,00 yang tetap dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkanfaktafakta
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karenadalildalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukankarena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), denganperincian
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2608/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BANK CIMB NIAGA, TBK
33 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2608/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00808/KEB/ WPJ.19/2016 tanggal 7 Desember2016, mengenai
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2011 sebesarRp3.176.309.973,00; dimana sebesar Rp2.960.322.140,00; tidakdipertahankan dan sebesar Rp215.987.833,00; tetap dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan
dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 23, Pasal 26, Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4)UndangUndang Pajak Penghasilan, P3B Indonesia Amerika junctoArticle 2627Vienna Convention juncto Pasal 38 Piagam MahkamahInternasional:;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Putus : 03-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3105 B/PK/PJK/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDO SUNG IL JAYA
26 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3105/B/PK/Pjk/2019Kembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri yang berasal dari penyerahan yang dilakukan olehcabang dan penyerahan yang tidak dilengkapi dokumen BC 4.0 sebesarRp1.262.597.020,00; serta Koreksi Negatif Penyerahan yang PPNnyatidak dipungut sebesar Rp1.262.597.020,00; yang tidak dipertahankanseluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karenadalildalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifatmenentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena telah terdapatHalaman 6 dari 10 halaman.
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1643 B/PK/PJK/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA;
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 November 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
2014 Nomor00012/277/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeansebesar Rp19.458.450.455,00; yang tidak dapat dipertahankan MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat (6) Kontrak Karya juncto Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal Il UndangUndangPajak Pertambahan Nilai juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3561 B/PK/PJK/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3561/B/PK/Pjk/2019Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00403/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31 Maret 2017 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00016/207/12/093/16 tanggal 19Januari 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00027/ NKEB
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri Masa Pajak April 2012 sebesarRp11.053.535.389,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungHalaman 6 dari 9 halaman.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1965/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — PT TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang seadiladilnya (et aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 Desember 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
15tanggal 28 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.543.059.8091.000; adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan i peraturan = perundangundangan yang~ berlaku denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak November 2013 sebesar Rp2.250.800.865,00; yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan
Angka 8,Pasal 4 ayat (1) huruf e UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan merupakan pendapat yang hukum dan bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih
Register : 03-12-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1894/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadirdi persidangan pada hari yang telah ditentukan;Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugattersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan
Tergugat secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan,Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan
Pasal 74 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, makaMajelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum;Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyataketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undangundang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal150 R.Bg. gugatan
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGROLESTARI MANDIRI;
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2014, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
Putusan Nomor 983/B/PK/Pjk/2021yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaiyang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan