Ditemukan 2749476 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 28-04-2014
Putusan PA CIANJUR Nomor 123/Pdt.P/2014/PA.Cjr. Tanggal 8 April 2014 — PEMOHON I
PEMOHON II
12 — 0
12 — 0
Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;
., tertanggal 10 Maret 2014, dan SuratKeputusan Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran PengadilanAgama Cianjur tertanggal 10 Maret 2014, maka semua biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama CianjurTahun Anggaran 2014;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan primer Pemohon danPemohon II telah dikabulkan maka Majelis tidak mempertimbangkan tuntutansubsider Pemohon dan Pemohon II;Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundangundangan
Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 226.000, (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;Demikian Penetapan ini ditetapbkan dalam rapat permusyawarahanMajelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Selasa tanggal 08 April2014 M., bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 14385 H. Oleh kami DRS.H. MUHIDDIN, S.H, M.H Sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYADI, danFAKHRURAZI, S.Ag.
Putus : 10-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 849 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 10 Juli 2018 — ANDI ARMAN GAU, S.T
117 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menghukum Terdakwa karena terbukti menyalahgunakan kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Peningkatan Jalan. Terdakwa terbukti ikut mengajukan,menandatangani dan ... [Selengkapnya]
pekerjaan terdapat kerugian keuangan negara sebesarRp630.885.933,08 (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluhdelapan lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma nol delapan rupiah) danjuga sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;Bahwa kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan danputusan Judex Facti mengenai hukuman tambahan pembayaran UangPengganti terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar karena seluruhpembayaran uang pengganti itu seyogyanya dibebankan
Register : 25-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 18-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pti Tanggal 17 Maret 2022 — Bambang susanto
melawan
PT. Dua Putra Utama Makmur tbk
56 — 25
56 — 25
Putus : 10-05-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/PID.SUS/2016 Tanggal 10 Mei 2017 — KADIR, S.T., alias KADIR NURDIN
701 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
701 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palu menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Terhadap perbuatannya, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana ... [Selengkapnya]
., alias Kadir Nurdin tidakmencairkannya, maka cukup jelas terdapat fakta bahwa uang jaminanpemeliharaan untuk perbaikan pekerjaan yaitu sebesar 5% dari nilaiproyek/pekerjaan, atau nilainya adalah sebesar Rp46.435.050,00 (empatpuluh enam juta empat ratus tiga puluh liam ribu liam puluh rupiah)tersebut terbukti dinikmati atau diperoleh Terdakwa sehingga sepatutnyakerugian tersebut dibebankan kepada Terdakwa Kadir, S.T., alias KadirHal. 49 dari 58 hal.
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukuman tambahansebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usahapengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara denganpembayaran uang pengganti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat perihalperhitungan nilai kKerugian keuangan Negara yang akan dibebankan
Gagaramusu, S.Sos., Dengan demikian, terbukti uangtersebut dinikmati atau setidaktidaknya diterima oleh Terdakwa namun tidakdipergunakan untuk kepentingan proyek/pekerjaan dimaksud, sehingga MajelisHakim Agung berpendapat bahwa uang pengganti yang dibebankan kepadaTerdakwa adalah sebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empatratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa tidak pernah ditahanmaka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;Menimbang
Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1877 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — MOCH. ARIESWAN
944 — 646 — Berkekuatan Hukum Tetap
944 — 646 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam putusan itu, judex facti membebaskan ... [Selengkapnya]
Bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa harusdikompensasikan dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa sebagai uang titipan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karenaalasanalasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, makapermohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan amarputusan mengenai redaksi uang pengganti, sehingga amar selengkapnyaadalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan
Register : 03-05-2011 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 03-05-2011
Putusan PA TANGERANG Nomor 287/Pdt.G/2010/PA.Tng Tanggal 7 April 2010 — Pemohon VS Termohon
38 — 8
38 — 8
Register : 03-05-2011 — Putus : 28-04-2010 — Upload : 03-05-2011
Putusan PA TANGERANG Nomor 353/Pdt.G/2010/PA.Tng Tanggal 28 April 2010 — Penggugat VS Tergugat
36 — 8
36 — 8
memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya~ meliputi tempat kediaman penggugat dantergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 110Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 7tahun 1989, Penggugat dibebankan
Register : 29-04-2011 — Putus : 14-04-2010 — Upload : 29-04-2011
Putusan PA TANGERANG Nomor 79/Pdt.G/2010/PA.Tng Tanggal 14 April 2010 — Penggugat VS Tergugat
35 — 10
35 — 10
No. 7910 h. 19thalak satu bain sughro dari Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 7tahun 1989 Penggugat dibebankan untuk membayar biayaperkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa hal hal yang tidak dipertimbangkandalam putusan ini harus
Register : 03-05-2011 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 03-05-2011
Putusan PA TANGERANG Nomor 170/Pdt.G/2010/PA.Tng Tanggal 7 April 2010 — Pemohon VS Termohon
32 — 10
32 — 10
yang harus diberikan Tergugat Rekonpesi melaluiPenggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 400.000, (empatratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikandan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa hal hal yang tidak dipertimbangkandalam rekonpensi ini harus dinyatakan dikesampingkan;Dalam Konpensi/Rekonpensi:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang undangnomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah menjadi Undang undang Nomor 3 tahun 2006,maka Pemohon dibebankan
Register : 26-10-2015 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 119/Pdt.G/2015/PTA.JK Yuliani Kasdjono binti Drs. H. Oerip Kasdjono MELAWAN Ir. Janatika Soma bin R.Soma
142 — 102
142 — 102
Register : 03-05-2011 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 03-05-2011
Putusan PA TANGERANG Nomor 188/Pdt.G/2010/PA.Tng Tanggal 7 April 2010 — Pemohon VS Termohon
28 — 9
28 — 9
HukumIslam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrarmenjatuhkan thalak terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa hal hal yang tidak dipertimbangkandalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang undangnomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah menjadi Undang undang Nomor 3 tahun 2006,maka Pemohon dibebankan
Register : 03-05-2011 — Putus : 28-04-2010 — Upload : 03-05-2011
Putusan PA TANGERANG Nomor 191/Pdt.G/2010/PA.Tng Tanggal 28 April 2010 — Penggugat VS Tergugat
39 — 10
39 — 10
ule yo wel aw Liolt s yoArtinya: Menghilangkan kerusakan diutamakan dari padamenarik kemaslahatanMenimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapayang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran,tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dantidak perlu dicari cari karena mencari cari kesalahansatu. pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidakbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai denganyurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal5 Oktober 1996;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta
Tergugat dihukum untuk membayar nafkah (biayaalimentasi) untuk kedua orang anak tersebutsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) diluarbiaya pendidikan, kesehatan dan sandang;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undang undangnomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat dibebankan untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitungsebesar Rp. 341.000, (tiga ratus
Register : 12-12-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PA MANNA Nomor 0632/Pdt.G/2018/PA.Mna Tanggal 24 Januari 2019 — Pemohon lawan Termohon
15 — 10
15 — 10
Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 156.000,00 (seratus ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018 dan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;
PemberianBantuan Hukum Lampiran B, maka biaya perkara sebagian dibebankankepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018sebagian;Menimbang, oleh karena biaya prodeo melalui DIPA PengadilanAgama Manna telah habis, maka untuk biaya perkara sebagian selebihnyasesuai dengan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan
Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 156.000,00 (seratusratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018 dan sejumlah Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;Hal 12 dari 13 hal Put.
Register : 21-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mgl Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
YUDI ANTORO
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TULANG BAWANG
2.DAPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL BANDAR LAMPUNG
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR BANDAR LAMPUNG
46 — 12
YUDI ANTORO
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TULANG BAWANG
2.DAPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL BANDAR LAMPUNG
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR BANDAR LAMPUNG
46 — 12
Permohonan Pencabutan dikabulkan
Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon
Register : 20-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan MS IDI Nomor 24/Pdt.P/2019/MS.Idi Tanggal 23 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
21 — 10
21 — 10
Dikabulkna permohonan
2. dibebankan biaya perkara
tersebut bersesuaianantara satu dengan lainnya sehingga patut menjadi pertimbangan olehMajelis Hakim dalam perkara a quo.Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Para Pemohon sudah terbukti sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan
Register : 15-04-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 560/Pdt.G/2019/PA.Bm Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
15 — 9
Syukur) ;
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019. sejumlah Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dibebankan
Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sesuai dengan SuratKeputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22A5/019/HK.05/IV/2019 tanggal 15 April 2019;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Dalam Petitum1. Primer1.
Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;2.
Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimanapetitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainsugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan LayananPembebasan Biaya Perkara Nomor : W22A5/019/PLBP/KU.01/IV/2019tertanggal 15 April 2019 maka baiaya perkara dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama Bima Tahun 2019;Mengingat segala dalil syar) dan PasalPasal dari perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILIME Vengabulkan gugatan Penggugat ;ME Menjatunkan talak
No. 560 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.ME Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara selanjutnyabiaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bimatahun 2019. sejumlah Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh riburupiah ) dibebankanDemikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 M bertepatan dengantanggal 20 syawal Syaban 1440 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. H.
Register : 06-03-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA MATARAM Nomor 0124/Pdt.P/2014/PA.MTR. Tanggal 26 Maret 2014 —
PERDATA
PEMOHON I DAN PEMOHON II
12 — 0
12 — 0
Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;----------------------------------------------MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya.--------------------------------------------------------------------------------2.
Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;----------------------------------------------
Register : 24-01-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 11-07-2012
Putusan PTA GORONTALO Nomor 1/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo Tanggal 6 Juni 2012 — PEMBANDING VS TERBANDING
73 — 15
73 — 15
Menyatakan, bahwa biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ), dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----------------------------------------------------------------
abstrakhukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salahsatu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalahmerupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975: Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkatpertama dibebankan
Menyatakan, bahwa biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepadaPenggugat/Terbanding sebesar Rp. 591.000,00 ( lima ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah ), dan biaya perkara di tingkat banding dibebankankepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus limapuluh ribu rupiah ) ; Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal enam Juni 2012Masehi bertepatan dengan tanggal enam belas Rajab 1433 Hijriah,
Register : 27-09-2017 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2801/Pdt.G/2017/PA.Dpk Tanggal 11 Juli 2018 — - INA RAHAYU NUGRAHANI binti RUSDI SETYO WAHONO,
- HARTONO bin L. WIGNYO HARTOJO
34 — 18
34 — 18
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp 3.906.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah), dengan ketentuan Rp 1.953.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, dan Rp 1.953.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;
Putusan No.2801/Pdt.G/2017/PA.DpkMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersamayang masingmasing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama;Mengingat: Segala perundangundangan dan aturan yang berkaitandengan perkara ini.MENGADILI1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;2.
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara bersamasama sejumlah Rp 3.906.000,00 (tiga juta sembilan ratusenam ribu rupiah), dengan ketentuan Rp 1.953.000,00 (satu juta sembilanratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, dan Rp1.953.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibebankankepada Tergugat;Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018
Register : 18-05-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pbr Tanggal 8 Juni 2022 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 23
82 — 23
- Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat.