Ditemukan 11616 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID/2017/PT MKS Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : ABIDIN Bin LAMANGADE
80 — 48
Terbanding/Terdakwa : ABIDIN Bin LAMANGADE
80 — 48
Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadapupaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan Hal 30 dari Hal 45 Put. No.2/PID/2017/PT.MKS.khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakimdalam upaya penegakan hukum.
Putus : 28-07-2014 — Upload : 01-07-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 09/PDT/2016/PT.TTE Tanggal 28 Juli 2014 —
96 — 58
96 — 58
Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 23 September 2014TERGUGAT (kreditur) melalui Bapak Dede F Alui (Area RecoveryManager) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemerasan,penekanan dan tindakan memaksa kepada Turut TERGUGAT V (suamiTurut Tergugat IV Muhammad Thamrin Bopeng) untuk segera berusahameyetor danasebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dalamwakiu yang ditentukan 34 hari, dan sisanya diselesaikan selambatlambatnyatanggal 17 Oktober 2014 hari Jumat.
Register : 07-05-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 51/Pid.B/2014/PN Gns Tanggal 3 April 2014 — USMAN Gelar PANGERAN INDRA JAYA Bin YUSUP
32 — 20
32 — 20
yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang60didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan
Register : 22-10-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1643/Pid. Sus/2015/PN. JKT. UTR. Tanggal 26 April 2016 — AFIF JUNAEDI;
53 — 27
53 — 27
orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan
Register : 17-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 April 2017 — MOCHAMAD ROFIK, S. Sos;KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
59 — 26
59 — 26
;Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan olehtim pemeriksa terkait telah melakukan penekanan dan intimidasi dst......Bahwa Dalil /alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 adalahsangat tidak benar dan mengadaada, karena dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 29 September 2015, pada jawaban ataspertanyaan nomor 17, Penggugat memberikan jawaban tidak beradadalam paksaan.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 163/Pid.Sus/2012/PN.Slw Tanggal 17 Desember 2012 — ELANDA DICKY SAPUTRA bin SUNANTO
50 — 3
50 — 3
Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
Putus : 05-02-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 172/Pid.Sus/2012/PN.Slw Tanggal 5 Februari 2013 — SYAâÂÂRONI RAMADHANI bin UMAHAD
54 — 3
54 — 3
Dengan demikian penekanan Unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;23Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara im Penuntut Umum telah mengajukanSyaroni Ramadhani bin Umahad selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan
Register : 15-03-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 30-K/PM.I-07/AD/III/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 — Maryono Koptu NRP 31940058840175 Babinsa Ramil 0903-05/Tpl Kodim 0903/Tsr
67 — 30
67 — 30
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karenaTerdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupunkedinasan yang berlaku , padahal sudah seringkali mendapat himbauandari Pemerintah maupun penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajuritmenghindari perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaannarkotika, namun pada kenyataannya tetap saja Terdakwa mencobacoba melakukannya.
Register : 04-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PN SORONG Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Son Tanggal 16 Juli 2020 — SUDIRMAN
231 — 234
231 — 234
) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diterbikan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPTKB yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.Penerbitan dokumen SKSHHKB untuk IUPHHK, IPPKH dan/atau IPKdilakukan melalui SIPUHH on line sedangkan dokumen selainSKSHHKB yaitu Nota Angkutan untuk IPHHK dilakukan secara manualoleh orang yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya;Bahwa Dalam pasal ini yang menjadi penekanan
Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — ASLI PURBA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Sibolga
108 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (cetakantebal: penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwaTermohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada BankHalaman 16 dari 41 hal.
Register : 20-06-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2014 Tanggal 18 September 2014 — HAMSAH, SERTU
106 — 46
106 — 46
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan untuk me ndapatkan kenikmatansesaat tanoa mempertmbangkan nommanomma yang belaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat daripengakuan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika sebanyak 4 (empat) kali,walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotka dilarang dan bahkan Komandan satuan seringmemberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkoba.3.
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016 Tanggal 17 Nopember 2016 — CAHYO PURNOMO, Serka NRP 21990109231278
76 — 33
76 — 33
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah sering menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarang dan sangat berbahayanya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman
Putus : 02-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 90 / Pid. Sus / 2013 / PN. Amt. Tanggal 2 Juli 2013 — - HENDRA RENALDI Als HENDRA Bin ERMUNADI
37 — 10
37 — 10
Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Register : 23-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mks Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
WATI BINTI RAHMAN
33 — 2
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
WATI BINTI RAHMAN
33 — 2
Jadi penekanan unsur ini pada adanyasubyek hukum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama Wati Binti Rahman, namun tentangHalaman 26 dari 35 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mksapakah Terdakwa telan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita
Register : 05-01-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 Juni 2016 —
145 — 91
145 — 91
melihat apa yang ditulis adalah upaya untuk menjelaskan bahwa itu adalahbagian dari untuk mempertahankan hak atas tuduhan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Jakarta Selatan sebanyak2 (dua) kali;halaman 28 dari 38 Putusan Nomor: 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.SelBahwa saat diperiksa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya danTerdakwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur penekanan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 133/Pid.B/2015/PN Tsm Tanggal 7 Juli 2015 — DASUN Bin ASIR
47 — 7
47 — 7
Dian, dan yang terakhir pemeriksaanterhadap Terdakwa ;e Bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwadisimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) rol/gulungankain, dan meninggalkan 5 (lima) rol/gulungan kain di semaksemak ;e Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah melakukan penekanan maupunpemukulan terhadap Terdakwa ;e Bahwa Saksi ikut dalam pelaksaan rekontruksi dalam perkara ini;e Bahwa rekontruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara tanpa ada tekanan
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 PK/PDT/2010 212 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, jika merekagagal untuk setuju maka pengiriman batubara yang terpengaruholeh Force Majeure akan ditunda tanpa kewajiban apapun padapihak PEMBELI dan PENJUAL";(Penebalan/Penekanan ditambahkan) ;Ketentuan Pasal 8 ayat 8.2 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebutmenyatakan dengan bahwa apabila pengiriman batubara terhambat karenadisebabkan oleh Force Majeure, maka jadwal pengirimannya akan dijadwalulang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila kesepakatantidak tercapai, maka pengiriman dapat
Register : 28-10-2011 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 19-11-2012
Putusan PN BANGKALAN Nomor 231/Pid.B/2011/PN.Bkl. Tanggal 18 Januari 2012 — H. MONAJI (Terdakwa)
317 — 92
317 — 92
. ; nanan nanan nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne enn enn cene Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada penekanan, pemukulan dan penyiksaan terhadapAbdul Azis karena yang memeriksa Abdul Azis bukan hanya Saksi tapi juga temanteman anggota polres lainnya yang jelas ketika Saksi memeriksa Abdul Azis tidak adapenekanan, pemukulan, dan lain20Bahwa cara Saksi memeriksa Saksi Abdul Azis yaitu Saksi bertanya lalu Abdul Azismenjawab demikian seterusanya sampaiseleSai Bahwa sebelum BAP ditanda tangani
Putus : 12-04-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 K/Pdt/2017 Tanggal 12 April 2017 — El KHAMDY, dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, dkk
73 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian, danberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pasal 70 ayat 2dan 3, Para Tergugat tidak pernah melaksanakan Undang Undangtersebut serta mengabaikan mekanisme musyawarah yang memungkinkanmusyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali;Bahwa Para Tergugat juga tidak terouka dalam menyampaikan informasiterkait nilai ganti kerugian lahan milik Para Penggugat, Tergugat Illmelakukan aktivitas diluar Kewajaran dan diluar mekanisme sebagaimanaundangundang yang berlaku dengan melakukan penekanan
Putus : 30-06-2004 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 61/Pid.B/2003/PN.Psp Tanggal 30 Juni 2004 — 1. SARRON HARAHAP
2. SARULLA HARAHAP
3. HAMKA HARAHAP
4. BANUA HARAHAP GELAR TONGKU MARTUA HARAHAP
5. KUSIN SIREGAR
126 — 13
126 — 13
Saksi: MAZNY ARIES, Menerangkan : e Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa saksi adalah terdakwa Sarulla Harahap yaitupada tanggal 6 desember 2003 pada saat dibawa di Polres Selatan dan langsungdiperiksa ;e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertamasebagai tersangka dan tahap ke dua sebagai saksi dan saksi tidak adamelakukan penekanan, ancaman apalagi penyiksaan ;e Bahwa setealh BAP selesai dibuat lalu terdakwa membaca sendiri kemudiannienandatanganinya ;e Bahwa sewaktu dlakukan