TUNMDN jJunctoKasasi Nomor241K/TUN/2003 Juncto Peninjauan Kembali Nomor29PK/TUN/2005yang dimenangkan Hernie, telahditolak seluruhnyadalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 17 Januari 2006juncto Putusan Banding Nomor 08/Pdt/2006/PT TK., diputus tanggal31 Juli 2006 (inkracht van gewijsde) yang amarnya menolak gugatanPenggugat/Hernie dengannebis in idem, dengan pertimbanganhukumnya: Bahwa Tergugat II/BPN Kota Bandar Lampung yang menjadi saksiahli dalam perkara tersebut menegaskan bahwa Sertifikat

Bahwa ditolaknya Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas namaHernie dan Putusan Tata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor 78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor241K/TUN/2003 juncto Peninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005dengan nebis in idem bukti nyata persengketaan tanah antaraSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas nama Herniemelawan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/T atas nama Penggugat dankawankawan/Hindun dan kawankawan telah selesai dan tuntasdimenangkan Penggugat dan kawankawan

Bangunan Nomor 275/TYanti/Tergugat IV ke Husni/Tergugat ,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkanmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, PutusanTata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN' ditolak seluruhnya dalam perkara Nomor38/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 April 2009 juncto Putusan bandingNomor 04/Pdt/2010/PT.TK

Bahwa Akta Hibah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T dari Hernieke Yanti/Tergugat IV, Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor275/TYanti/Tergugat IV Ke MHusni/Tergugat , Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat HakMilik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, Putusan Tata UsahaNegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL Juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 29/PK/TUN/2005 dan berdasarkan penetapan eksekusi dariKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor01/PEN.EKS/2009/PTUN;3.

Syarat Individual telah terpenuhi karenaKeputusa TUN aquo ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat DesaLatampu; Bersifat final, diartikan kKeputusan tersebut sudah definitif, kKeputusanyang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain,karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhikarena Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapatpersetujuan dari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.V.

Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN aquo, namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat. Jika merujuk pada pasal 53ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, danpasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang padapokoknya menyatakan syarat Pemberhentian perangkat desa harus memenuhisyarat;a.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN aquo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa yaitu Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat dalamwaktu 14 hari.

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas. Terhadap pelanggaran asasasas yang dilakukan oleh Tergugatdapat diuraikan sebagai berikut;a.

Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkanTergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.13.

99 K/TUN/2013

No. 99 K/TUN/2013Genukwatu No. 70 tertulis atas nama Asiyah b. Girah dengan Persil No. 46 Kelas D IIseluas 640 m2, Persil No. 184 Kelas D II seluas 4.650 m2 dan Persil No. 184 KelasD II seluas 1.340 m*. Seluruh Persil Letter C No. 70 tersebut terletak di Dsn.Sumbersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

No. 99 K/TUN/2013ga Abd.hani Cs.

No. 99 K/TUN/20132011. Berdasarkan pasal 55 (lima puluh lima) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201322adilakukan Majelis Tingkat Pertama dalam menentukan adanya eksepsikewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201324Pemohon Kasasi Pembanding / Penggugat tidak perlu mengajukan pembuktiansecara tertulis maupun mengajukan saksi. Dimana pembuktian tersebutmenguras banyak energi, pikiran dan biaya.

TUN. MKS.2. PT. Mappa Trans Land, Berkedudukan di Jalan Makkaswaru, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabutan Gowa ;Dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasing bernama; 1. Syahrir Cakkari, SH.MH; 2.

TUN. MKS.Melawan1. Haeruddin bin Supu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kampung Samata, Kelurahan Samata, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sebagai Penggugat1 ;2. Sahabu bin Supu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggaldi Kampung Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, KecamatanSomba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

TUN. MKS.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 99/PEN/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 September 2015 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkatDEG ING jnmnnnnnnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nam nnn nen nnsnne nan ann annem Annan BR RaRnn nnn mem AN RP2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :82/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 19 Mei 2015; 3.

TUN. MKS.00250/Kel.Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No.00091, tanggat 12112003, seluas 3499 M2 atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luasnya sisa 1544 M2, adapun pecahan turunannya yaitu :1.2. SHGB No.00312/Kel.Mawang 52nnn nner ccc nnn cc cence cen ccna1.3. SHGB No.00313/Kel.Mawang j2nne nnn nnn nce nner ccc cee cen cnn cence1.4. SHGB N6.00314/Kel.Mawarng jam eesene crete1.5. SHGB No.00315/Kel.Mawang 52nnne nner nnn cc ccc neces cen cece1.6.

Saksi TUN TUN NAING masing masingwarga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik WargaNegara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan diPerairan Teritorial Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal bersertanakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkankepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan StasiunPengawasan

memotong jaring yang sedang di gunakan sehinggapetigas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukanpenangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysiaberhasil ditangkap pada kordinat 0259,184 LU 10050,609BT ;Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana KapalKM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia dinakhodai olehTerdakwa dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang masingmasingbernama Maung Nay Min Ko, Aung Myint dan Tun

Tun Naing masingmasing warganegara Myanmar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen danHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dumhanya ditemukan dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : F 002092 anKM.SLFA 4107 GT.49,41 dan tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan dan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang sah dariPemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di PerairanTeritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kapal besertaABK dibawa ke Dumai untuk diproses lebih lanjut

dimana Tergugat usaha dagang kelapatetapi hasilnya tidak pernah disetorkan untuk kepentingan rumah tangga, dankalau ditanya selalu mengelak dengan alasan tidak pernah dapat uang atau rugiterus.4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatterjadi kirakira pada 01 Oktober 2003, kemudian Tergugat pergi meninggalkanPenggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang kembali .5 Bahwa sekarang Tergugat hidup bersama satu rumah dengn wanitaselingkuhannya panggilannya Tun

dari tahun 1992 sebagai tetanggasedangkan keduanya telah tinggal di Kandang Panjang sejak tahun delapanpuluhan;Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat telah bersuami isteri dan dan telahdikaruniai anak sebanyak 5 orang;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonisnamun sejak 2003 keduanya sering ribut cekcok mulut dan sering matanya sembabhabis menangis;Bahwa Bahwa Oktober 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggaldirumah wanita selingkuhannya yang bernama Tun

dansemenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, bersediamenjadi saksi dalam perkara ini, kemudian di bawah sumpahnya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai tetangga sudah lamadan tidak ingat tahunnya;e Bahwa pada waktu kenal Penggugat dengan Tergugat telah bersuami isteri dantelah dikaruniai 5 orang anak;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 10 tahun dan tergugattelah tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Tun

berikut:e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah padatanggal 10 September 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap,Kabupaten Kulon Progo, selama pernikahan keduanya bakda dukhul dan telahdikaruniat 5 orang anak serta keduanya bellum pernahbercerai;Halaman 9 dari 15 halamanPutusan No 0303/Pdt.G/2013/PA.Pkle Bahwa sejak bulan Oktober 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakharmonis lagi yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan WILyang bernama Tun

menangis hinggamatanya kelihatan sembab;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun 10 bulan 27 harisejak Oktober 2003 hingga sekarang;e Bahwa Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat dan telah tinggalbersama WILnya di Boyongsari;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapatdisimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalamkehidupan rumah tangga yang bahagia, disebabkan Tergugat telah hidup bersamadengan WILnya yang bernama Tun

Achmad Nugroho yangbernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal pada tahun 2007karena sakit ;Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonan para Pemohon tersebut,para Pemohon mengajukan buktibukti surat berupa :1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Siti Fatimah Herlina)NIK.3674044205650016 tanggal 20012013, yang dikeluarkan olehPemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, Sesualaslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P1 ;2.

Moch Soekardiyang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia padatahun 2007 karena sakit ;Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada orang lain yangmenjadi ahli waris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardiselain dari para Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum R. AcmadNugroho bin R. Moch.

Moch Soekardiyang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia padatahun 2007 karena sakit ;Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada orang lain yangmenjadi ahli waris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardiselain dari para Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum R. AchmadNugroho bin R. Moch.

MochSoekardi yang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggaldunia pada Tahun 2007 karena sakit ;4. Bahwa almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi semasahidupnya tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat anak,serta meninggal dalam keadaan Islam ;5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi untukpengurusan administrasi dalam rangka pencairan uang Deposito atas namaalmarhum R.

Moch Soekardiyang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia padaTahun 2007 karena sakit, maka Majelis Hakim seharusnya menetapkan ahliwaris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi adalah seorangistri anda), dan 1 (Satu) orang anak kandung lakilaki ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris darialmarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch.

2016 dan undangan tersebut telah dihadiriPENGGUGAT bersama sama dengan Kuasa Hukumnya sebagaimanatelah mengisi Pormulir Bertamu tertanggal 23 Desember 2016 yangHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN Btmmana pada Pertemuan tersebut PENGGUGAT telah menjabarkan semuaDokumen Legal Standing Penerima Pelaksanaan Putusan MahkamahAgung untuk dilaksanan sebagaimana mestinya dalam Amar PutusanPutusan nomor 15/G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 /B/ 2015 /PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K / TUN

Bahwa apabila Pihak Otorita Batam / BP Batam tidak melaksanakansecara Patut Amar Putusan nomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor137 /B/2015/PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN, / 2015.

Maka TimbulUang Paksa / Dwangsom sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah Persatu Hari) adalah Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa selanjutnyaPENGGUGAT telah melayangkan surat kepada Pihak Otorita Batam / BPBatam tertanggal 10 Januari 2017 agar melaksanakan Amar Putusannomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 / B / 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.10.

Yang mana inti dariGugatan tersebut adalah mempersoalkan agar Pihak Otorita Batam / BPBatam TIDAK MENYIMPANG DALAM MELAKSANAKAN / MEMATUHIAmar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137/B/2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.11. Bahwa adapun Amar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI,Jo nomor 137 / B/ 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K / TUN / 2015.adalah sebagai Berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya2.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa jelas dan terang gugatan Penggugat dalam perkara aquo kurangpihak (plurium litis consortium), Sebagaimana isi gugatan Penggugatdalam posita angka 8, 9, 10, 11 dan 12, dimana Penggugat mendalilkangugatannya dengan menyebutkan BP Batam tidak menjalankan putusanPTUN tanjungpinang Nomor 15/G/2014/PTUN.TPI jo Nomor137/B/2015/PT.TUN.MDN jo nomor 27K/TUN/2016.

Soedarto,SH., selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan SatwaSurabaya menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnyaKeputusan TUN a quo serta menuntut kompensasi atas asetKebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluhmiliyar rupiah);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan olehPenggugat terhadap Keputusan TUN a quo telah melewati batastenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudahkadaluwarsa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat

P.31/MenhutI/2012tentang Lembaga Konservasi, sebagaimana telah Tergugaturaikan di atas;Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN a quo tidakbertentangan dengan asas kepastian hukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Keputusan TUN a quotelah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepastianhukum;Dalam Penundaan :Terhadap dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 halaman 11 dan 12 yangintinya mengajukan permohonan penundaan, dapat Tergugat

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakandalil yang mengadaada karena secara deklaratif Keputusan TUN a quoyang diterima oleh Tergugat Il Intervensi sudah diumumkan melalui mediaHalaman 49 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKTmassa local mapun Nasional, karena Keputusan TUN a quo pada saat itudiserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di KebunBinatang Surabaya, serta dihadiri antara lain oleh anggota DPRD danJajaran Pemerintah Kota Surabaya dan diliput

TSKBS 2013 264 6,43 %2014 253 5,53 %2015 164 4,17 % Dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan bahwa keputusanbahwa Keputusan TUN a quo telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf gPeraturan Menteri Kehutanan No. 31/MenhutI/2012 adalah keliru dan tidakberdasarkan hukum;17.Bahwa terdapat dalil Penggugat pada angka 25 s/d 27 halaman 10 dan 11yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertibpenyelenggaraan negara dan

Selanjutnya Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwe suatukeputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itudihitung sejak hari pengumuman tersebut ;Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 55 tersebut terkait dengan pihakke tiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negarapenentuan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994

Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 jo. Putusan Kasasi MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkanputusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/Hal. 6 dari 19 hal. Put.

Bahwa selain itu. pula berdasarkan putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 08/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005, telahdinyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Agung RI menolakpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat sehinggakarenanya jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar danalasan hukum sama sekali dalam mengajukan gugatan a quo;.

gugatan tersebut Penggugat telahmengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensimohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan rekonvensi ini;Bahwa Tergugat I, Il Konvensi (Penggugat I, Il Rekonvensi) menolakdengan tegas seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap halhal diakui dengan tegas;Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 08 PK/TUN

Putusan MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkan putusanbanding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 123/TUN/1999/PT. TUN.SBY. jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 05/G/ 1999/PTUN.

yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap, antara: Ketut Beter sebagai Penggugat;Melawan:Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat I;Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II;Di dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan saling mendukungyang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali adalah sah dalam putusan kasasiMahkamah Agung No. 32 K/TUN

149 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 149 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EDISAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantanAnggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006,Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.IBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/V1I/2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP.85100799;II.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10112009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polribaik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugattelah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia danPP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ?19.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);1.

;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

Andarias, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Eliza binti Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016

Tahir bin Bosa, 47 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2013, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa RM.100.00 dibayartunai, disaksikan oleh dua

Harlina binti Totteng, 35 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 19 Mei 2013 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa

396 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 396 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 GAPENSI PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Drs.Lukman, CM (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah),Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Teungku Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh ;2 INKINDO PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Ir.Azhar Arif, Mt.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201110.11.12.13.14.18 Tahun 2001 yang kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal272 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintah Aceh menegaskan Setiap pelaku Usaha Aceh dapatmembentuk organisasi Assosiasi profesi dan Assosiasi bisnis yang berbasis lokaldan mandiri.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111020%26.2d;28.Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi danmemberikan Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan olehLPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat Itersebut.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111212merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri,dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah,sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKDbukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201122PRO. ACEH, 5. APBI PROV. ACEH, 6. AKSI PROV. ACEH, 7. AKSINDOPROV. ACEH, 8. APAKSINDO PROV. ACEH, 9. ASKUMINDO PROV. ACEH,10. AKAINDO PROV. ACEH, 11. ASKONI PROV. ACEH, 12.

TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara NomorHal. 2. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.85/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi danLAUPTIITEAR I Yee ate cee ie eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 85/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 8 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 51/B/2021/PT.TUN.SBY51/B/2021/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 51/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. seluruh isi danLAMPIFAN NY aj ~~ aman nn nn re nn3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 51/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 6 April 2021 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkanbanding dengan amar sebagai berikut:MENGADILIIl. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;ll. DALAM POKOK PERKARA 27277 7777 =1.

Bahwa Objek Gugatan TUN adalah suatu keputusan (beschikking), yang bersifatkonkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negaradi Indonesia, dan karenanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yangdapat digugat di hadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, sesuai dengan unsurunsur yang dinyatakan dalamPasal 1 Angka (9) Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha

Bahwa keberadaan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini baru diketahui secarapatut dan resmi oleh PENGGUGAT terhitung pada hari Rabu tanggal 06 Maret2013 melalui pemberitahuan via telepon dan Surat Elektronik tertanggal 06Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pemberian EPO kepada BFO dari stafTERGUGAT, yakni dari Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian bernama AnggiWicaksono yang ditujukan kepada Abimanyu Kameshwara, yang dalam hal inibertindak sebagai kuasa hukum PENGGUGAT yang menyatakan sebagaiberikut (kutipan

Lebih lanjut Gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni 90 (Sembilan puluh) hari kalender, baik terhitungsejak diterimanya maupun diumumkannya Objek Gugatan TUN sebagaimanaHalaman 5 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUNJKTdimaksud Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (UU PTUN) berikut ini (kutipan) :"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

,Adapun tenggat waktu (batas akhir) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UUPTUN terhadap Objek Gugatan TUN adalah jatuh sekitar pada 6 Juni 2013.Dengan demikian, mengingat pengajuan Gugatan ini belum melewati tenggatwaktu, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PTUN Jakartaadalah sah secara hukum dan dapat diterima;Kepentingan Penggugat; 202222 n nnn nnn cn nn nc ncn nnnneA.

,Dengan demikian, menjadi jelas dan terang, bahwa hanya orang ataubadan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yangtelah dirugikan berdasarkan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN olehbadan/pejabat Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan TataUsaha. Neg ala j=

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PeninjauanKembali (PK ) No. 15 PK / TUN / 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI10.11.dalam tingkat Kasasi No. 68 K / TUN / 1994 jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 45 / B / 1993 / PT.TUN Jkt jo.

W7.PTUN.JKT.PRK.088 486 2004 tentang PelaksanaanPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; yangdiberi tanda P3.C ;Fotocopy Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 088/G/1992/TN/PTUNJKT yang diberi tanda P3.D;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 05/B/493/PT.TUNJKT, yang diberi tanda P3.E; Fotocopy Putusan MA RI No. 45.K/TUN/1993 tanggal 15 September 1994,yang diberi tanda P3.F ; Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya KDH.

TUN Jakarta No. 45/B/1993/PT.TUN.JKT, tanggal14 April 1994 yang diberi tanda P5.C ;Fotocopy Putusan MA. RI No. 68.K/TUN/1994 tanggal 22 September 1995,yang diberi tanda P5.D ;Fotocopy Putusan Putusan Perijinan Kembali dari MA. RI Reg.

No. 15.PK/TUN/1997, tanggal 31 Mei 1999, yang diberi tanda, P5.E ;Fotocopy Surat Depdagri RI. kepada Wahkotamadya tingkat IT Surabaya,tanggal 27 Nopember 1998 No. 181.235/273 5/SJ, yang diberi tanda P6.A ; Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan LingkunganDaerah Kodya tingkat JI Surabaya tanggal 19 Mei 1999 No.181.2/590/402.5.03/1999, yang diberi tanda, P7.B ;Fotocopy Surat Pengadilan TUN Jakarta tanggal 22 April 2004 No.107.PTUNJKT.PRK.054485.2004 kepada Mendagri RI dan Kepala DinasPerumahan

TUN Jakarta, yang telahberkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya, adalah : 1. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I / Terbanding tanggal 27Nopember 1998 No. 181.235/2735/SJ, dan memerintahkan Tergugat I /Terbanding untuk mencabutnya ;2.